Suchergebnisse

Women's Rights are rights held by a woman, because she was a human being and as a woman who has the dignity of humanity. Women's rights are part of human rights. As part of Human Rights, the Rights of Women is also provided in the Constitution is the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945. In particular, Women's Rights set in CEDAW which was ratified by the government through Act No. 7 of 1984 on ratification of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. Regulation on Rights of Women, giving responsibility and requires the state to respect, to protect and to fulfill the rights of Women. Hak-Hak Perempuan adalah hak yang dimiliki oleh seorang wanita, karena dia manusia dan sebagai seorang wanita yang memiliki martabat kemanusiaan. Hak-hak perempuan adalah bagian dari hak asasi manusia. Sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, Hak Perempuan juga disediakan dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara khusus, Hak-Hak Perempuan diatur dalam CEDAW yang telah diratifikasi oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang ratifikasi konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Regulasi tentang Hak Perempuan, memberikan tanggung jawab dan membutuhkan negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak perempuan ; Abstract : Women's Rights are rights held by a woman, because she was a human being and as a woman who has the dignity of humanity. Women's rights are part of human rights. As part of Human Rights, the Rights of Women is also provided in the Constitution is the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945. In particular, Women's Rights set in CEDAW which was ratified by the government through Act No. 7 of 1984 on ratification of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. Regulation on Rights of Women, giving responsibility and requires the state to respect, to protect and to fulfill the rights of Women. Abstrak : Hak-Hak Perempuan adalah hak yang dimiliki oleh seorang wanita, karena dia manusia dan sebagai seorang wanita yang memiliki martabat kemanusiaan. Hak-hak perempuan adalah bagian dari hak asasi manusia. Sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, Hak Perempuan juga disediakan dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara khusus, Hak-Hak Perempuan diatur dalam CEDAW yang telah diratifikasi oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang ratifikasi konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Regulasi tentang Hak Perempuan, memberikan tanggung jawab dan membutuhkan negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak perempuan

Abstract : There are two opposite opinions about the permissibility of women in politics. One opinion states that women should be at home, devoted to her husband, just have a domestic role, and should not be involved in politics. Another opinion states that women have the freedom to play, both inside and outside the home as well as in politics. This happens because they don't understand the concept of women's rights that purely political, as well as in understanding the text verse Al-Qur`an is still gender bias. The differences of those opinions related to the differences in understanding the Islamic sources especially the verses of the Al-Qur`an about politics. This paper discusses political rights of women in Islam, so that people can understand and not considered taboo against women who were involved in politics. Based on the identification, classification, and analysis of the texts of the Al-Qur'an and hadith about politics, found that women in politics have the right according to Islam. Men and women are obliged to enjoining good and forbidding evil through several ways including the political media. Islam does not distinguish between men and women in individual rights and social rights especially political rights. However, it was noted that all rights must be placed within the limits of natural as women. Abstrak : Terjadi dua pendapat yang berseberangan tentang kebolehan perempuan berpolitik. Satu pendapat menyatakan perempuan harus di dalam rumah, mengabdi kepada suami, dan hanya mempunyai peran domestik dan tidak boleh berpolitik. Pendapat lain menyatakan perempuan mempunyai kemerdekaan untuk berperan, baik di dalam maupun di luar rumah demikian juga dalam bidang politik. Hal tersebut terjadi karena belum difahaminya konsep tentang hak politik perempuan secara murni, juga karena dalam memahami teks ayat al-Qur`an masih bias gender. Perbedaan pandangan tersebut terkait dengan perbedaan dalam memahami sumber-sumber ajaran Islam terutama ayat al-Qur`an yang berbicara tentang politik. Makalah ini membahas bagaimana sebenarnya hak politik perempuan dalam Islam, sehingga masyarakat dapat memahami dan tidak menganggap tabu terhadap perempuan yang terjun di dunia politik. Berdasarkan identifikasi dan klasifikasi serta analisis nash-nash dari al-Qur'an dan hadis tentang politik dalam al-Qur`an, ditemukan bahwa perempuan mempunyai hak dalam berpolitik menurut Islam. Laki-laki dan perempuan berkewajiban untuk amar makrûf nahî munkar melalui beberapa cara termasuk diantaranya dengan media politik. Islam tidak membedakan laki-laki dan perempuan dalam hak-hak individu dan hak-hak kemasyarakatan utamanya hak politik. Namun demikian, yang perlu dicatat adalah semua hak tersebut harus diletakkan dalam batas-batas kodrati sebagai perempuan.

Abstract : The de jure government has given full support in improving the quality and quantity of women's political, affirmative strategy of 30% quota for women. However, this strategy can not guarantee women's role in politics optimally. Therefore, sanggatlah important to make efforts to improve the quality and quantity of the representation of women's representation in politics. Especially in the context of democracy, which should give the right to the same opportunities to all the people, both men and women in voicing their aspirations as a manifestation of their political rights. Untuuk realize it all, required education as a vehicle for increasing women's political empowerment and the ability to actualize their role as citizens. Abstrak : Secara de yure, Pemerintah telah memberikan dukungan penuh dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas politik, strategi afirmatif perempuan kuota 30% bagi perempuan. Namun, strategi ini tidak dapat menjamin peran perempuan dalam politik secara optimal. Oleh karena itu, sanggatlah penting untuk membuat upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas representasi keterwakilan perempuan dalam politik. Terutama dalam konteks demokrasi, yang harus memberikan hak untuk kesempatan yang sama untuk semua orang, baik laki-laki dan perempuan dalam menyuarakan aspirasi mereka sebagai manifestasi dari hak-hak politik mereka. Untuuk mewujudkan itu semua, diperlukan pendidikan sebagai wahana untuk meningkatkan pemberdayaan politik perempuan dan kemampuan untuk mengaktualisasikan peran mereka sebagai warga negara

Abstract: Through political education of women are expected to know and understand the rights and obligations as citizens, so that women have a significant role in developing democracy and intelligent in determining political attitudes. It is time women are placed as the subject in the political arena, not solely as a political object, which appears to be merely exploit them for elite interests or political party. Conditions, due to a lack of political education for women. For that a good political education, are expected to materialize the political role of women in the life of society, nation and the state towards the realization of a democratic civil society and justice. Thus the urge strengthening women's political rights should be increased primarily through the regulation / legislation in favor of women. Empowerment of women in various aspects of social life and civic culture, very urgent to increase women's political role.

AbstrakArtikel ini memberikan informasi mengenai kebebasan dan hak pilih khususnya tentangkebebasan dan hak pilih wanita. Hak pilih adalah sesuatu yang diberikan kepada orang untukmemilih kepala negaranya. Hak pilih wanita di Amerika Serikat telah melewati perkembangansejarah yang panjang, diperlukan adanya sebuah pergerakan sosial agar wanita dapat memilikihak pilihnya dalam pemilihan di negara tersebut. Pada awal mula pemilihan di Amerika Serikat,hak pilih diberikan kepada lelaki berkulit putih yang memiliki kekuasaan dan kekayaan. Pendirinegara tersebut berpikir bahwa hak pilih seharusnya diberikan kepada mereka yang dapatmemimpin dirinya sendiri, wanita tidak termasuk ke dalam kriteria tersebut. Pergerakan inimembawa sebuah perubahan pada pemerintahan di Amerika Serikat. Amandemen ke sembilanbelas menyatakan bahwa wanita memiliki hak pilihnya dalam pemilihan di Amerika Serikat. Kata-kata Kunci : Hak pilih wanita, sejarah pergerakan, demokrasi liberal, pemilihanumum, dan Amerika Serikat AbstractThe aim of this article is to give an information about freedom and suffrage especially aboutwoman freedom and suffrage. Suffrage is something that is given to the people to vote for theirleader of the state. Woman suffrage in United State America have been through a long history,where a social movement for women's suffrage in elections in the United States was required. Atthe begining of the election history in the United States the right to vote was given to the whitemen who have abundant wealth. The founders of the state assume that voting right should begiven to those who can lead theirselves, and women were excluded from that criteria. Thismovement resulted in the change of the Government of the United States. The nineteenthamendment to the constitution states that women have the right to vote in elections. Keywords: woman suffrage, history movement, demokrasi liberal, pemilihan umum, UnitedState of America