Suchergebnisse

This research aims to analyze women's participation in tourism activities in the Outer Baduy tribe, according to the tourism components consisting of attraction, amenity, accessibility, and ancillary (supporting factors). This research uses a qualitative research method, in which data collected through interviews, observations, and documentation. This research involved 18 informants from several stakeholders, such as the tourism awareness group, handicraft producers, homestay and restaurant owners, government officers, and tourists who have visited the destination. Informants' selection uses a purposive sampling technique. According to the tourism components, the research results show women's participation in tourism activities in the Outer Baduy tribe, only two of four tourism components: attraction and amenity. In the attraction component, women possess more or less the same level of participation as men. However, in the amenity component, women may have a higher level of participation than men may. In the accessibility and ancillary (supporting factors) components, only men participation existed. The limited level of women's participation is rooted deep and taken for granted in their culture. The women themselves do not dispute inequality and disparity because they consider their role as women in the domestic sector and not in the public sector. ; Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji partisipasi perempuan dalam aktivitas pariwisata di Suku Baduy Luar, menurut komponen pariwisata yang terdiri dari atraksi, amenitas, aksesibilitas, dan penunjang (faktor pendukung). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini melibatkan 18 informan dari beberapa stakeholders, seperti kelompok kesadaran pariwisata (Pokdarwis), pembuat kerajinan tangan, pemilik homestay dan restoran, aparat pemerintah, dan wisatawan yang pernah mengunjungi destinasi tersebut. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling. Berdasarkan komponen pariwisata, hasil penelitian menunjukkan partisipasi perempuan dalam aktivitas pariwisata di Suku Baduy Luar hanya dua dari empat komponen pariwisata yaitu atraksi dan amenitas. Dalam komponen atraksi, perempuan memiliki tingkat partisipasi yang kurang lebih sama dengan laki-laki. Namun, dalam komponen amenitas, perempuan mungkin memiliki tingkat partisipasi yang lebih tinggi daripada laki-laki. Dalam komponen aksesibilitas dan penunjang (faktor pendukung), hanya ada partisipasi laki-laki. Tingkat partisipasi perempuan yang terbatas telah mengakar dalam dan diterima begitu saja dalam budaya mereka. Perempuan sendiri tidak mempermasalahkan ketimpangan dan disparitas karena menganggap peran mereka sebagai perempuan di sektor domestik dan bukan di sektor publik.

This study aims to understand and map the tourism industry and women's employment mobility in the Special Economic Zone (SEZ) of Mandalika Kuta Lombok, West Nusa Tenggara, Indonesia. This study was a qualitative study using a case study approach with a group analysis unit. Data were obtained through observation, interviews, and documentation. The informants are an optional or criterion-based selection. Informants in this study were 120 informants. Informants were selected using a purposive sampling technique. The informants in this study are not to represent the population but represent information. Data analysis was processed through three stages. The results of the study found that the tourism industry in the Special Economic Zone of Mandalika Kuta Lombok has encouraged the new job creation and job types that were previously unknown by the community. In the category of self-employment and wage employment, there is an increase in the number due to a decrease in the status of casual work. This is a sign that there are significant job changes and job mobility. This is caused by low wages, inconvenience at work, and family factors. With the creation of various types of new jobs and the pattern of employment mobility, the efforts of self-improvement are needed, especially in terms of education and skills. Provincial and District Governments need to conduct a study of the potential and employment opportunities needed for women in the tourism industry to create links and matches between various employment sectors in the tourism industry. ; Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan memetakan industri pariwisata dan mobilitas pekerjaan perempuan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Kuta Lombok. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan pendekatan studi kasus dengan unit analisis kelompok. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan bersifat pilihan atau criterium based selection. Informan dalam penelitian ini sebanyak 120 informan. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Informan penelitian tidak untuk mewakili populasi, tetapi mewakili informasi. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan. Hasil penelitian menemukan bahwa industri pariwisata di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Kuta Lombok telah mendorong terciptanya lapangan pekerjaan baru dan jenis pekerjaan yang sebelumnya tidak dikenal oleh masyarakat. Pada kategori status pekerjaan dengan usaha sendiri dan pekerjaan upahan terjadi peningkatan jumlah karena terjadi penurunan pada status pekerjaan lepas. Hal ini sebagai penanda ada perubahan pekerjaan yang signifikan dan terjadinya mobilitas pekerjaan. Ini disebabkan oleh upah yang sedikit, ketidaknyaman dalam bekerja, dan faktor keluarga. Dengan terciptanya berbagai jenis pekerjaan baru dan terjadi pola mobilitas pekerjaan, maka diperlukan peningkatan diri terutama dalam hal pendidikan dan keterampilan. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten perlu melakukan kajian tentang potensi dan peluang pekerjaan yang dibutuhkan bagi perempuan pada industri pariwisata sehingga terjadi link and match antara berbagai sektor pekerjaan pada industri pariwisata.

Women's Rights are rights held by a woman, because she was a human being and as a woman who has the dignity of humanity. Women's rights are part of human rights. As part of Human Rights, the Rights of Women is also provided in the Constitution is the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945. In particular, Women's Rights set in CEDAW which was ratified by the government through Act No. 7 of 1984 on ratification of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. Regulation on Rights of Women, giving responsibility and requires the state to respect, to protect and to fulfill the rights of Women. Hak-Hak Perempuan adalah hak yang dimiliki oleh seorang wanita, karena dia manusia dan sebagai seorang wanita yang memiliki martabat kemanusiaan. Hak-hak perempuan adalah bagian dari hak asasi manusia. Sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, Hak Perempuan juga disediakan dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara khusus, Hak-Hak Perempuan diatur dalam CEDAW yang telah diratifikasi oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang ratifikasi konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Regulasi tentang Hak Perempuan, memberikan tanggung jawab dan membutuhkan negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak perempuan ; Abstract : Women's Rights are rights held by a woman, because she was a human being and as a woman who has the dignity of humanity. Women's rights are part of human rights. As part of Human Rights, the Rights of Women is also provided in the Constitution is the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945. In particular, Women's Rights set in CEDAW which was ratified by the government through Act No. 7 of 1984 on ratification of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. Regulation on Rights of Women, giving responsibility and requires the state to respect, to protect and to fulfill the rights of Women. Abstrak : Hak-Hak Perempuan adalah hak yang dimiliki oleh seorang wanita, karena dia manusia dan sebagai seorang wanita yang memiliki martabat kemanusiaan. Hak-hak perempuan adalah bagian dari hak asasi manusia. Sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, Hak Perempuan juga disediakan dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara khusus, Hak-Hak Perempuan diatur dalam CEDAW yang telah diratifikasi oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang ratifikasi konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Regulasi tentang Hak Perempuan, memberikan tanggung jawab dan membutuhkan negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak perempuan

Abstract : The de jure government has given full support in improving the quality and quantity of women's political, affirmative strategy of 30% quota for women. However, this strategy can not guarantee women's role in politics optimally. Therefore, sanggatlah important to make efforts to improve the quality and quantity of the representation of women's representation in politics. Especially in the context of democracy, which should give the right to the same opportunities to all the people, both men and women in voicing their aspirations as a manifestation of their political rights. Untuuk realize it all, required education as a vehicle for increasing women's political empowerment and the ability to actualize their role as citizens. Abstrak : Secara de yure, Pemerintah telah memberikan dukungan penuh dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas politik, strategi afirmatif perempuan kuota 30% bagi perempuan. Namun, strategi ini tidak dapat menjamin peran perempuan dalam politik secara optimal. Oleh karena itu, sanggatlah penting untuk membuat upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas representasi keterwakilan perempuan dalam politik. Terutama dalam konteks demokrasi, yang harus memberikan hak untuk kesempatan yang sama untuk semua orang, baik laki-laki dan perempuan dalam menyuarakan aspirasi mereka sebagai manifestasi dari hak-hak politik mereka. Untuuk mewujudkan itu semua, diperlukan pendidikan sebagai wahana untuk meningkatkan pemberdayaan politik perempuan dan kemampuan untuk mengaktualisasikan peran mereka sebagai warga negara

The purpose of this study are to determine analyze the influence directly or indirectly members, capital, and quality of human resources to the success cooperatives through participation members, difference in the success rate Women's Cooperative independent and self-sufficient, as well as how to condition the success of Women's Cooperative in District of Gianyar. Analysis technique used is descriptive statistics, path analysis, and test different. Based on analysis, members, capital, and human resources quality in partial direct and significant impact on participation members. Members directly affects the success cooperative, while the quality of human capital and has no influence on the success cooperative. Full participation members of mediation indirect influence on success members of the cooperative, while participation members a partial mediating indirect influence of capital and quality of human resources to the success cooperative. In addition, there are differences in level success of the Women's Cooperative independent and not independent.

This article examines the political representation of women's quota required for both political party in the structure of the political party and legislative candidates in the 2014 election. The research mainly deals with question on how the implementation and obstacles of the women's quota for candidates are. Based on qualitative approach, the resultsof the study indicate that; first,the implementation of recruit-ment of executive board members by DPW PAN of East Java has been done through a closed mechanism, while the recruitment of legislative candidates washeldin an open mechanism. The quota representationis driven more by external motivation, namely regulatory of quota, rather than internal one, i.e. political awareness.Second, the difficulties in ful-filling the quota of women's representation of Parliament in DPW PAN of East Java have beencaused mainly by high political cost, low-level popularity, limitedness of female candidate'scapacity, and limitedness of social and political networking of the candidates.

Abstract: Through political education of women are expected to know and understand the rights and obligations as citizens, so that women have a significant role in developing democracy and intelligent in determining political attitudes. It is time women are placed as the subject in the political arena, not solely as a political object, which appears to be merely exploit them for elite interests or political party. Conditions, due to a lack of political education for women. For that a good political education, are expected to materialize the political role of women in the life of society, nation and the state towards the realization of a democratic civil society and justice. Thus the urge strengthening women's political rights should be increased primarily through the regulation / legislation in favor of women. Empowerment of women in various aspects of social life and civic culture, very urgent to increase women's political role.

General description of women's participation in the political world in Indonesia representation is very low at all levels of decision making, both at the executive, legislative and judicial levels in the government bureaucracy, political parties both in other public societies. In this case the low quality of women's participation in politics occurs in Bali, namely in the executive ranks. Likewise, at the echelon II level, there were no women who obtained the position, that is, from the number of village heads in Bali there were no women who held more positions as lurah, even if there were only a few. In addition, in the organization of the Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) in Bali, it is rare and there may not be women who become the Bendesa Adat or Bendesa Pakraman. This is also evident in the management of other organizations such as youth clubs and sekuna teruna. In an organization like this it is rare to find women becoming chairpersons or electing a chairperson as chairman or vice chairman. Based on this, a gender perspective is considered by involving men and women in the basic decision-making process of democratic work that will lead to equality.

United Nations as international organization issued an international convention to eliminate discrimination towards women, called CEDAW (Convention on Elimination of All Form of Discrimination Against Women). As the one of the nation that ratified the convention, Indonesia, adopted CEDAW articles that becomes UU RI No. 7 Tahun 1984. Indonesia agreed to prevent further discrimination towards women and implement all the policies written on those article. Unfortunately, the success and implementation of CEDAW is still doubtful, especially in political realm. The number of women political participation never reached 30% according to the affirmative action that is stated in Indonesian Constitution. The 2009 and 2014 general election showed that women's representation in parliament in still low and not having significant change. The success of CEDAW can be seen from women's political participation, measured by international indicator called GEM (Gender Empowerment Measure). GEM is used to measure shift and effectiveness of the implementation of CEDAW Convention in Indonesia, especially in political participation. This article concluded that CEDAW International Convention in political participation is not effective yet, considering the number of women in parliament not balanced with ratio of women citizen in Indonesia.

Gender inequality not only shows up in the legal, social or purely political, but also gender discrimination in the field of human language which can automatically give birth to living systems which tend to marginalization of women. Gender inequality is in the field of linguistics partly contained in, the assumption of women's language, mastery of the language gap between men and women, texts and language learning systems, and poor language skills and logic.

This research seeks to know the perception of the five political parties (PKB, Golkar, PKS, PPP, and PDI) in the implementing legislation concerning women's representation in political parties and the electoral period 2009-2014, and the constraints faced by women in fulfilling the quota of 30%. With kualitatif.Dapat research methodology concluded that the representation of women in the 2009 legislative election in Tasikmalaya Regency is still very low at only 14% of the normative provisions of 30%. The five parties that became the sampling study, admitted that he had to do the functions of political parties, it's just cultural factors and conventional views of Islam considers women's entrance into the political sphere is something that is taboo. Although the view of Islam in the political sphere think of women as well as lacquers are the same men made no difference in the eyes of God. Representation of women in politics, especially in the legislature should be used as an evaluation, whether the low representation of women in Tasikmalaya Regency is 14% influenced by the electoral system, the internal political party or political and religious culture that has been entrenched in society. Party according to its function should provide a more mature political education to the cadre of women for the women to be better prepared to compete with men - men in the arena of politics, and make more qualified cadre of women in politics so that gender equality can be realized and the representation of women can be fulfilled for the benefit and well being nation.

The Phenomenon of political strengthening of the local clans rely on the genealogic relationship including women's political participation. Mastery of strategic positions in political parties representing the power of the dominant clans. Political participation of women in political parties suggests that the presence of kinship linkages with key figurs in the dominant clans. The research question is how the domination of clan in Kaili Society articulated in political Parties. This research has been carried out by using a qualitative approach.The result of research shows that the authority of traditional institusions remain because of a determinant factor in strengthening the dominance of clan social structure. It is formed by a process of social change on traditional power system on the pust turns into the existence of such cultural institutions today, so that the dominant clan members occupy the top social status and strategic role. The central figure that take a lead in Kaili is the madika. It is increase the recruitment of female in the number but a role uin the activities of political parties precisely reduced and weakened.

This research is motivated by the formation of the Democratic Volunteer Program by the Election Commission in increasing voter participation in legislative elections in 2014 in the city of Padang. Volunteers Democracy is a social movement intended to increase voter participation and the quality of the voters in the voting. Volunteers Democracy consists of 5 groups of voters strategic group of voters, religious groups, women's groups, disability groups, Group Fringe. Volunteers Democracy referred to in this research is the existence of volunteers of democracy amongst the people which includes knowledge about the role of volunteers democracy, Impact Volunteer of the volunteers of democracy, as well as the constraints faced by volunteers of democracy in increasing voter participation in legislative elections in 2014 in the city of Padang. Research type is descriptive. The instruments used are interviews and documentation. The results showed, the existence of Democracy Volunteer to assist the Commission in order to regrow positive awareness of the importance of the elections in the life of the nation in order to decrease the level of abstentions. From these results it can be concluded, the volunteer role of democracy in increasing voter participation in legislative elections in 2014 in the city of Padang is to regrow public awareness of the importance of the elections in the life of nation and state in order to decrease the level of abstentions.Keywords: role, volunteering democracy, voter participation, pileg.

The research about the women parliament candidacy based on problems, theory, methodology and researchanalysis being utilized by the researcher aims at 1) unveiling affirmative action policy in accordance to the2003 Public Election regulation (UU) and the 2008 political party regulation that are suitable policy along withefforts to enhance women representativeness in parliament within regional autonomy framework; 2) elaboratingpolitical party supports towards quota fulfillment process of 30 percent in line with the 2009 public electionregulation; 3) describing and criticizing mass media roles in the process of the political communication of womencandidates of DKI Jakarta Province in 2009; 4) discovering and exploring quality of the political communicationof women candidates of DKI Jakarta Province 2009; 5) highlighting women efforts and struggles regarding theregulation of political quota and regional autonomy are so-called 'counter hegemony' movement. Paradigmused in the research is critical paradigm with Gramcsian analysis model. Theory and concept of this research areAntonio Gramcsi's thoughts; hegemony-counter hegemony, political network alliance, political communication,radical feminism, mass media in the New Marxist perspective (Gramcsian) and regional autonomy concept.The research uses qualitative approach with case study method and feminist research as well as equipped bymethod of the Gramcsian-Marxist analysis. Results and discussion of the research argue that women have beenundergoing marginalization both culturally and structurally in the political realm resulting in injustice of theirrepresentativeness in parliament. The notion becomes rooted in the social structure and system and has been goingas a cultural system which is patriarchy system. The women altogether have to establish and belong to a solidnetwork alliance to give pressure towards the government; those are in power and the state in order to transformconditions of women representativeness in parliament. They are therefore expected to have bargaining positionthat is balanced or even stronger with the state. The position is needed by women in that they can compete withmen and create broader opportunity by which they achieve it by the release of the 2009 political party regulationand the running of the regional autonomy regulation. In the Gramcsi's concept, the equality of bargaining positionbetween women movement, represented as civil society and the state represented as political community highlylikely produce conceptual/intellectual and practical clashes to establish new hegemony whose consequence isto prosper woman community and broader civil society as well as political community. In this phase, Gramcsinames it as 'counter hegemony' movement in which women can present themselves and bear new hegemony afterwinning the conceptual war against the old hegemony. The women's struggles to run candidacy of The 2009 DKIregional election took a form of 'counter hegemony'. The effort was undertaken so that the women can owe highbargaining position in politics that is influenced by the other power namely mass media. The need to supports ofmedia industry is inevitable. Media industry, as institution having capital ideology, might highly possible be usedby women movement/ the civil. In addition, women can take benefits from media to assist struggles of 'counterhegemony'. As a consequence, the women's struggles of counter hegemony are complicated to do due to partialand incomprehensive efforts. The women political candidates of DKI Jakarta possess resistant movement spirit orfighting movement to transform cultural values of patriarchy especially in politics. In this notion, it is evident thatemancipation ideology is not effective to strengthen the movement unless it is as communal vision and missionfrom elements of struggles that can produce women great energy to achieve their goals. The energy is no other than'collective will' considered as fighting ideology which is necessary therein fighting ideas of women have constantand significant energy.Keywords : regional autonomy, political communication, Gramcsian Analysis, women parliament candidacydkijakarta 2009)

This study aims to describe the level of political participation of female voters in the 2019 general election. This study descriptif the participation of female in general elections. Therefore, to find out the level of political participation of women voters the researchers distributed questionnaires 90 respondents. According to Malihah (2011) Women's Participation is the participation of women as part of the community to play a role in practical political activities as well as in development activities or political implementation in a broad sense.This type of research is descriptive with the location od the study in the Punggasan district of Linggo Sari Baganti. The population in this study amounted to 900 female voters and a sample of 90 respondents the sampling technique uses simple random sampling. Data were collected using a questionnaire instrument and documentatio, data were analyzed using triangulasi.The results of the study at total apathy level 1,1% , 56,76% participated in the voting, 51,65% participated in imformal political discussions of general interest in politics, 37,5% of female voters actively participated in public meetings and demonstrations, 15,56% actively participated in the passive membership of a plitical organization, 14% participated in the actuve membership of a quasi po;itical organization, and 1,1% of female voters become member passive membership of a political organization and there are no active female voters in active membership in apolitical organization, seeking politica; or administrative positions and accupy political or administrative. It can be concluded that the level of political participation of female voters in district Linggo Sari Baganti is 25,11% in the low category. And it is suggested to female voters to be more active in political organizations.Keywords: Level Of Participation, Female Voters, Governor Election