Suchergebnisse

PILPRES 9 Juli 2014 telah dihelat dan WNI terpanggil untuk datang menentukan sekaligus memenangkan pilihanya. Hasilnya diumumkan KPU pada 22 Juli 2014 yang untuk selanjutnya panggung politik diperlihatkan melalui mekanisme hukum di MK. Kita semua mengetahui apa yang kemudian terjadi dan siapa yang sepatutnya memimpin RI sesuai dengan putusan lembaga perpilpresan yang dilantik 20 Oktober 2014. Publik menyimak bahwa Pasangan Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK sama-sama mengusung tema lingkungan untuk diperhatikan dengan kesungguhan jiwanya

The study aims to uncover the actor and political interests behind the adoption of International Financial Reporting Standard (IFRS) in Indonesia. Using the accounting ecology framework developed by Gernon and Wallace (1995), this study examines the reason of why Indonesia adopts IFRS. The study finds that the adoption of IFRS in Indonesia is driven by international interests. Indonesia's membership in IFAC, IOSCO, and the G-20 has resulted in Indonesia approved the use of global accounting standards.

The study aims to uncover the actor and political interests behind the adoption of International Financial Reporting Standard (IFRS) in Indonesia. Using the accounting ecology framework developed by Gernon and Wallace (1995), this study examines the reason of why Indonesia adopts IFRS. The study finds that the adoption of IFRS in Indonesia is driven by international interests. Indonesia's membership in IFAC, IOSCO, and the G-20 has resulted in Indonesia approved the use of global accounting standards.

Sesungguhnya Allah akan mengutus (menghadirkan) bagi umatini (umat Islam) orang yang akan memperbaharui (urusan)agama mereka pada setiap akhir seratus tahun" Inilah bunyisabda Rasulullah, sekaligus mempertegas bahwa agama ini akansenantiasa dijaga oleh Allah. Tulisan ini berupaya mengeksplorsalah satu pembarahu Islam abad 20, Hasan al-Banna. Beliauseorang pendiri gerakan Islam Ikhwanul Muslimin. Gerakanini banyak memberi sumbangsih yang luar biasa terhadapIslam. Kajian ini bersifat deskriptif-analisis yang mencobamenguraikan pembaharuan-pembaharuan yang telah dilakukanoleh Hasan al-Banna. Hasilnya, dalam rentang waktu yang relatifsingkat, al-Banna berhasil membangun pondasi yang kuat bagilahirnya gerakan Ikhwanul Muslimin. Selain itu, beliau banyakmelakukan pembaharuan di berbagai bidang, meliputi: akidah,fiih, ekonomi, dan politik. ; Sesungguhnya Allah akan mengutus (menghadirkan) bagi umatini (umat Islam) orang yang akan memperbaharui (urusan)agama mereka pada setiap akhir seratus tahun" Inilah bunyisabda Rasulullah, sekaligus mempertegas bahwa agama ini akansenantiasa dijaga oleh Allah. Tulisan ini berupaya mengeksplorsalah satu pembarahu Islam abad 20, Hasan al-Banna. Beliauseorang pendiri gerakan Islam Ikhwanul Muslimin. Gerakanini banyak memberi sumbangsih yang luar biasa terhadapIslam. Kajian ini bersifat deskriptif-analisis yang mencobamenguraikan pembaharuan-pembaharuan yang telah dilakukanoleh Hasan al-Banna. Hasilnya, dalam rentang waktu yang relatifsingkat, al-Banna berhasil membangun pondasi yang kuat bagilahirnya gerakan Ikhwanul Muslimin. Selain itu, beliau banyakmelakukan pembaharuan di berbagai bidang, meliputi: akidah,fiih, ekonomi, dan politik.

Kemajuan Kota Surabaya pada awal abad ke-20 ditandai oleh perubahan di berbagai bidang. Perubahan ini menyebabkan munculnya simbol modernitas kota, seperti industri, transportasi, dan permukiman modern. Perkembangan industri mampu mengubah mata pencaharian penduduk kota dari sektor pertanian ke pabrik dan kerajinan. Kegiatan ekonomi industri didukung oleh masuknya kendaraan modern yang berfungsi sebagai alat angkutan barang dan orang. Kesempatan kerja yang terbuka mendorong laju migrasi, sehingga populasi penduduk meningkat. Artikel ini menjelaskan unsur-unsur yang menunjukkan perubahan Surabaya menjadi kota modern. Penjelasan lain berhubungan dengan perubahan tatanan fisik kota dan komposisi penduduk. Tujuan tulisan ini adalah untuk mengetahui kemajuan Kota Surabaya ketika terjadi perubahan secara simultan yang disebabkan oleh perkembangan berbagai bidang.

This study analyzes the effect of political connection and effectiveness of audit committee on audit fee. This study uses the sample of non-financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2015-2017. They were take using a purposive sampling method. The total number of companies is 444 companies. The data were analyzed using SPSS 20 and the hypothesis testing was done using linear regression with a significance level of 5%. The F test indicates that the research model is stable and significant. The value of R square is 38.4%, indicating that there are other variables that can affect the model by 61.6%. The results of this study show that political connection has a significant positive effect on audit fee and the effectiveness of audit committee also has a significant positive effect on audit fee because audit committee wants a higher audit quality from the auditor.

As stated in the preamble of the 1945 Constitution, the goal of our states is to form a government of the state of Indonesia which shall protect all the Indonesian people and the entire country, promote the general welfare, the intellectual life of the nation and participate in the establishment of world peace. This understanding is based on the need of clean government and to accommodate the principles of good governance. Currently, our government has not been fully able to protect and carry out its functions as mandated by the 1945 opening which is stated above . This is consistent with the results of research on Indonesia which governance has not improved significantly and has not been consistent after 15 years of reform. The data is processed by comparing the implementation of data governance at the beginning of the reforming process (1996/1998) and the 2009-2014 strategic plan (drawn from the data transparency of Worldwide Governance Indicators Projects 2010 and Kompas May 20, 2013).

Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mempunyai tujuan menciptakan manusia beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, berkepribadian mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, disiplin, bertanggung jawab serta sehat jasmani dan rohani.Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran penting bagi pendidikan di sekolah dasar. Pencapaian standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD) yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang dimanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 (BNSP, 2006: 34). Dengan adanya pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, siswa mampu (1) Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan; (2) Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti korupsi; (3) Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsabangsa lainnya; (4) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan dasar itulah, maka Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran pokok yang harus diajarkan di sekolah dasar. ; Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mempunyai tujuan menciptakan manusia beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, berkepribadian mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, disiplin, bertanggung jawab serta sehat jasmani dan rohani.Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran penting bagi pendidikan di sekolah dasar. Pencapaian standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD) yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang dimanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 (BNSP, 2006: 34). Dengan adanya pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, siswa mampu (1) Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan; (2) Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti korupsi; (3) Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsabangsa lainnya; (4) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan dasar itulah, maka Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran pokok yang harus diajarkan di sekolah dasar.

The postponement of a State Administrative Decision which becomes the object of the dispute may be granted, since there is still a continuous factual action to be taken, namely the appointment of a definitive Regional Secretary, the inauguration or handover of the position of the dismissed Regional Secretary to the appointed Secretary of the Region whose contents as statements (declarations) of submission of all duties, powers and duties. Decree of the Governor of Maluku Number: 125.a Year 2014 dated May 20, 2014 concerning the Transfer of Civil Servants, on behalf of Kapressy Charles, SH. MSi, NIP: 19560911 198603 1 009 from Southwest Maluku District in Tiakur to the Government of Povinsi Maluku in Ambon, so Kapressy Charles, SH. Msi, felt his interest was damaged by the decision issued by the Governor of Maluku as the State Administration Officer. Therefore the concerned filed a lawsuit to the State Administrative Court of Ambon with Case No. 23/G/2014/PTUN.ABN, concerned requested to carry out the postponement of the transfer from the Government of the Southwest Maluku District to the Government of Maluku Province in due to the contradiction of the principles general good governance or prevailing laws and regulations.

Émigré writers such as Kahlil Gibran and Mikhail Naimy proved that it is possible to transcend their historical limitations to become leading literary figures. An examination of the historical context of these writers is important for a rich understanding of their works. The themes addressed in such literary works are better appreciated within their cultural environment, and not as objects detached from their times, author and readers[1]. It can be rightfully argued that such works cannot be fully appreciated without delving into the intricacies of the political ideologies and economic crises of previous centuries. This article does not aim to perform such an undertaking, regardless of its literary merit; however, it presents an overview of the historical context surrounding the Émigré literary movement as a product of two cultures bridged by immigration at the turn of the 20th century. This is based on the belief that a profound critical engagement with Émigré works is better achieved with an examination of their historical and literary background. Thus, this article serves as a foundation for profound literary analyses of Émigré works. [1] Payne, 2005 : 3-4, on the importance of a historical context. ; Penulis dari kalangan imigran seperti Kahlil Gibran dan Mikhail Naimy telah membuktikan bahwa mereka mampu melewati batas-batas historis hingga menjadi penulis yang ternama. Eksaminasi terhadap konteks historis pada kedua penulis tersebut sangat penting untuk memperkaya pengetahuan atas karya-karya mereka. Karya-karya tersebut, dalam hal ini adalah karya sastra, akan lebih menarik apabila dilihat dari lingkungan budaya mereka dan bukan sebagai objek yang terpisah dari masa nya, penulis, dan pembaca[1]. Dapat dikatakan bahwa karya-karya seperti itu tidak dapat sepenuhnya dihargai tanpa menggali seluk-beluk ideologi politik dan krisis ekonomi yang terjadi abad-abad sebelumnya. Akan tetapi, artikel ini bukan mengulas ideologi politik dan ekonomi, namun, mengkaji ikhtisar dari konteks historis yang melingkupi gerakan sastra kaum imigran sebagai hasil dari produk dua kebudayaan yang dijembatani oleh imigrasi pada abad transisi yakni abad ke-20. Hal Ini didasarkan pada keyakinan bahwa keterlibatan kritis yang mendalam dengan karya kaum imigran akan lebih baik bila mengkaji latar belakang sejarah dan sastra mereka. Dengan demikian, artikel ini mencoba menjadi dasar dalam analisis sastra yang mendalam dari karya kaum imigran. [1] Payne, 2005 : 3-4, on the importance of a historical context.

Herlin dan Yanto Effendi: The purpose of this study to determine the understanding of government apparatus in the area of financial accounting application in order to realize good governance. Government Personnel Rejang Lebong still has a bit of an apparatus / HR background in accounting, from 25 respondents, only 9 respondents (36%) accounting background and the rest comes from other disciplines.The results showed that the correlation obtained the r value of 0, 203 a positive correlation between the variables x and y variables where the value of r lies in the interval 0

The IFRS can be applied in the multi national company (MNC) and listing firms across the country but it does not mean it can replace the national accounting standards that have been owned by respective countries. The accounting standardization is not an easy job because each country has different political, social, and economic background. This study is to reveal the reason and who is behind IFRS adoption in Indonesia. This qualitative research is a case study based on cases representing institutions in Indonesia: DSAK, DPN IAI, BAPEPAM-LK, the finance ministry and the ministry of state own enterprises (BUMN). Data were collected by interviews and using readily available documents and processed with thematic analysis. The result shows the adoption of IFRS decisions is driven by international interests. Indonesia's membership in several international organizations, such as IFAC (International Federation on Accountant), IOSCO, and the G-20, has resulted in the approval of global accounting standards in Indonesia. Each organization has done a variety ways to ensure that its members adopt IFRS. IFRS should be based more on Indonesia accounting needs and should not be only based on a desire particularly coercion from others. In-depth analysis based on the reality of each particular business should be conducted before a decision to adopt IFRS is taken.

The IFRS can be applied in the multi national company (MNC) and listing firms across the country but it does not mean it can replace the national accounting standards that have been owned by respective countries. The accounting standardization is not an easy job because each country has different political, social, and economic background. This study is to reveal the reason and who is behind IFRS adoption in Indonesia. This qualitative research is a case study based on cases representing institutions in Indonesia: DSAK, DPN IAI, BAPEPAM-LK, the finance ministry and the ministry of state own enterprises (BUMN). Data were collected by interviews and using readily available documents and processed with thematic analysis. The result shows the adoption of IFRS decisions is driven by international interests. Indonesia's membership in several international organizations, such as IFAC (International Federation on Accountant), IOSCO, and the G-20, has resulted in the approval of global accounting standards in Indonesia. Each organization has done a variety ways to ensure that its members adopt IFRS. IFRS should be based more on Indonesia accounting needs and should not be only based on a desire particularly coercion from others. In-depth analysis based on the reality of each particular business should be conducted before a decision to adopt IFRS is taken.

AbstrakSNI merupakan bentuk nyata keinginan pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak menyatakan secara jelas standar dan syarat yang harus dipenuhi pelaku usaha pengaturan hukum perlindungan konsumen terhadap produk SNI wajib dalam perundang-undangan di Indonesia, pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap produk yang tidak memenuhi kewajiban SNI, dan upaya perlindungan hukum terhadap konsumen Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dengan menganalisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 501 K/Pdt.Sus-BPSK/2020. Perlindungan hukum terhadap konsumen melalui SNI wajib megacu kepada Undang Undang No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Pengaturan standardisasi wajib juga dapat ditemukan di dalam UU Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian dan UU Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan. Pada dasarnya, UU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian merupakan derivatif dari Pasal 9 ayat 1 huruf (a) UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap produk yang tidak memenuhi kewajiban SNI adalah mengacu pada pertanggungjawaban produk (product liability). Pelaku usaha dapat diminta pertanggungjawabannya secara perdata dengan memberikan ganti rugi kepada konsumen dengan merujuk kepada Undang Undang Perlindungan Konsumen berkenaan dengan kerugian yang ditimbulkan. Perlindungan hukum terhadap konsumen Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 501 K/Pdt.Sus-BPSK/2020 sudah tepat sebab berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan ternyata air minum dalam kemasan Merek Sanford dapat dimanfaatkan oleh konsumen baik dikonsumsi maupun dijual kepada pihak lain dan konsumen telah mendapatkan manfaatnya serta konsumen mendapatkan keterangan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang, yang diperdagangkan tersebut. Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Pelaku Usaha, SNI. AbstractSNI is a tangible form of the government's desire to provide protection to consumers. UU no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection does not clearly state the standards and requirements that must be met by business actors, regulating consumer protection laws for mandatory SNI products in Indonesian legislation, business actors' accountability for products that do not meet SNI obligations, and legal protection efforts for consumers. Bottled Drinking Water (AMDK) by analyzing the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 501 K/Pdt.Sus-BPSK/2020. Legal protection for consumers through SNI must refer to Law no. 20 of 2014 concerning Standardization and Conformity Assessment. Mandatory standardization arrangements can also be found in Law number 3 of 2014 concerning Industry and Law number 7 of 2014 concerning Trade. Basically, the Law on Standardization and Conformity Assessment is a derivative of Article 9 paragraph 1 letter (a) of Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The responsibility of business actors for products that do not meet SNI obligations refers to product liability. Business actors can be held civilly responsible by providing compensation to consumers by referring to the Consumer Protection Act regarding the losses incurred. Legal protection for bottled drinking water (AMDK) consumers in the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 501 K/Pdt.Sus-BPSK/2020 is correct because based on the facts revealed in court and it turns out that drinking water in the Sanford brand can be used by consumers, both consumed and consumed. sold to other parties and consumers have benefited and consumers have received correct, clear and honest information regarding the condition of the goods being traded. Keywords: Accountability, Business Actor, SNI ; AbstrakSNI merupakan bentuk nyata keinginan pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak menyatakan secara jelas standar dan syarat yang harus dipenuhi pelaku usaha pengaturan hukum perlindungan konsumen terhadap produk SNI wajib dalam perundang-undangan di Indonesia, pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap produk yang tidak memenuhi kewajiban SNI, dan upaya perlindungan hukum terhadap konsumen Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dengan menganalisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 501 K/Pdt.Sus-BPSK/2020. Perlindungan hukum terhadap konsumen melalui SNI wajib megacu kepada Undang Undang No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Pengaturan standardisasi wajib juga dapat ditemukan di dalam UU Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian dan UU Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan. Pada dasarnya, UU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian merupakan derivatif dari Pasal 9 ayat 1 huruf (a) UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap produk yang tidak memenuhi kewajiban SNI adalah mengacu pada pertanggungjawaban produk (product liability). Pelaku usaha dapat diminta pertanggungjawabannya secara perdata dengan memberikan ganti rugi kepada konsumen dengan merujuk kepada Undang Undang Perlindungan Konsumen berkenaan dengan kerugian yang ditimbulkan. Perlindungan hukum terhadap konsumen Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 501 K/Pdt.Sus-BPSK/2020 sudah tepat sebab berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan ternyata air minum dalam kemasan Merek Sanford dapat dimanfaatkan oleh konsumen baik dikonsumsi maupun dijual kepada pihak lain dan konsumen telah mendapatkan manfaatnya serta konsumen mendapatkan keterangan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang, yang diperdagangkan tersebut. Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Pelaku Usaha, SNI. AbstractSNI is a tangible form of the government's desire to provide protection to consumers. UU no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection does not clearly state the standards and requirements that must be met by business actors, regulating consumer protection laws for mandatory SNI products in Indonesian legislation, business actors' accountability for products that do not meet SNI obligations, and legal protection efforts for consumers. Bottled Drinking Water (AMDK) by analyzing the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 501 K/Pdt.Sus-BPSK/2020. Legal protection for consumers through SNI must refer to Law no. 20 of 2014 concerning Standardization and Conformity Assessment. Mandatory standardization arrangements can also be found in Law number 3 of 2014 concerning Industry and Law number 7 of 2014 concerning Trade. Basically, the Law on Standardization and Conformity Assessment is a derivative of Article 9 paragraph 1 letter (a) of Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The responsibility of business actors for products that do not meet SNI obligations refers to product liability. Business actors can be held civilly responsible by providing compensation to consumers by referring to the Consumer Protection Act regarding the losses incurred. Legal protection for bottled drinking water (AMDK) consumers in the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 501 K/Pdt.Sus-BPSK/2020 is correct because based on the facts revealed in court and it turns out that drinking water in the Sanford brand can be used by consumers, both consumed and consumed. sold to other parties and consumers have benefited and consumers have received correct, clear and honest information regarding the condition of the goods being traded. Keywords: Accountability, Business Actor, SNI

Elections (elections) is one way in the democratic system to elect representatives of the people who will sit in the people's representatives and is a form of fulfillment of citizens' rights in politics. It turns out that the political process originally expected to get high participation support, it is still low public participation. The low participation of the community to vote in polling stations (TPS), was not the first phenomenon that occurred in Bungo District. It should support high and quality political participation of the community, but in fact the voter participation rate is only 69.18% who participate in voting in the election of regional head (Pilkada). In accordance with the problems studied, then this type of research is categorized as descriptive research.Given the large number of population and limited ability of the researcher then the research conducted on the sample representing the population. So the sample in this study amounted to 100 people.Data collection techniques in this study were conducted by: Interview, Questionnaire, and Documentation. The results of this research,Many factors caused a person to participate in the elections of Bungo District in 2015. From various forms of political participation, voting or voting is one form of political participation of the community. Factors influencing the political participation of the community in the Pilkada of Bungo Regency in 2015 amongst the Political Awareness of the Community as well as the Attitudes and Beliefs of the people. From the results of the questionnaire analysis there are several factors that influence a person to participate namely First, knowledge of the community environment. The percentage of people who chose to have knowledge of the vision and mission of the chosen candidate, 63 people (63%) stated "yes", while 37 people (37%) stated "no". Having knowledge of selected candidate pairs, 83 people (83%) stated "yes", while 17 people (17%) stated "no". Second, knowledge of politics. Percentage of voters attended political campaign activity, as many as 20 people (20%) stated "yes", while 80 people (80%) stated "no". Third, interest to participate in political activities. The percentage of voters whose interest to be a successful team, as many as 9 people (9%) stated "yes", while 91 people (91%) stated "no". Attitude and belief of a community of Rimbo Tengah Sub-district in Bungo District Election 2015, it is based on the results of research conducted that is concern for the progress of Bungo District with the percentage of community participation that chose because concern for the progress of Bungo Regency as many as 89 people (89%) stated "yes", while 11 people (11%) stated "no". In line with the findings discussed above, from the analysis of respondent's characteristic that factors influencing political participation in Pasir Putih Urban Village are knowledge about society environment, politics, and interest to participate in political activity and attitude and belief of someone to progress of region. For political party activists and political leaders, to provide more information that can be directly to the community through campaigns and deliver the vision and mission to be done if elected, so that people are confident with their choice.The KPU may conduct a good socialization activity so that the voters understand and know the candidate pairs to be elected.Keywords: Factors, political participation, Pilkada.