Search results

This study aims to describe the government's capability in waste management, problems, and alternative policies that can be made to overcome waste management problems in the city of Pekanbaru. This research uses a combination of quantitative and qualitative research methods. Quantitative methods describe the government's capability in waste management by distributing questionnaires to lecturers, students, and alumni of the Environmental Science doctoral program at the University of Riau, environmental activists, and academics with master's degrees who know about waste issues in the city of Pekanbaru. Qualitative research methods describe issues and policy alternatives by relying on document data from various literature ranging from journals, books, and online media, which are then analyzed using interactive data analysis methods. The results of quantitative data analysis show that the majority of respondents stated that the indicators of the Pekanbaru city government's capability in managing waste transportation were the weakest technical and leadership skills. Furthermore, the results of qualitative data analysis show that the capacity factor and waste management issues can be overcome with several alternative policies. The problem of poor waste management can be overcome by using sustainable waste management, which needs to be supported by strong political will from the city government in making adequate regulations, updating waste management technology, utilizing information technology for waste transportation, and strengthening human resources. In addition, the government needs to involve the community and stakeholders to reduce waste production, collect waste, and sort waste. The support of the city government, entrepreneurs, and city residents will determine the success of sustainable waste management. ; Penelitian ini bertujuan menggambarkan permasalahan dan alternatif kebijakan yang dapat dibuat mengatasi persoalan pengelolaan sampah di kota Pekanbaru. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif ...

Wabah virus Covid-19 pada awal bulan maret 2020 tersebar ke di Indonesia, termasuk di Pekanbaru. Pada tanggal 18 maret 2020, 1 orang pasien positif terinfeksi Covid 19, terdeteksi di Pekanbaru. Kemudian jumlah masyarakat yang diduga terinfeksi semakin meningkat, sehingga tanggal 22 maret 2020 Walikota Pekanbaru, Firdaus merespon dalam konteks pemerintahan dengan menaikkan status tanggap darurat Covid-19 untuk Kota Pekanbaru. Selanjutnya tanggal 23 Maret 2020 Walikota Pekanbaru mengeluarkan Surat Edaran Walikota Pekanbaru Nomor : 100/Setda-Tapem/661/2020 tentang Tindaklanjut Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Surat edaran ini meminta masyarakat menjaga jarak (Physical Distancing) dan anjuran diam di rumah (Stay at Home). Penelitian ini bertujuan menggambarkan faktor- faktor yang mempengaruhi kemampuan Walikota memaksakan berlakunya surat edaran melalui penegakan hukum pemerintahan kepada para pihak guna memutus penyebaran Covid-19. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengambilan data dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan salah satu penyebab surat edaran ini sulit dipaksakan berlakunya disebabkan edaran walikota ini tidak memuat sanksi bagi pelanggarnya, rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat dan politik pemerintah pusat. Kata Kunci : Kekuasaan, Walikota, Beleidsregel

Pendalaman sikap demokratis penting dalam upaya menwujudkan konsolidasidemokrasi di Indonesia. Salah satu syarat pendukung konsolidasi adalahterinternalisasi sikap politik demokratis di kalangan elit, maupun masyarakat danmahasiswa. Dewasa ini aksi politik mahasiswa tidak hanya berlangsung secaradamai namun kadangkala juga diakhiri oleh aksi anarkis. Mahasiswa baru FISIPangkatan 2012 perlu dipetakan sikap demokratisnya agar bisa dibina dalam rangkamewujudkan insan yang berkualitas dan bermanfaat bagi pengembangan konsolidasidemokrasi di Indonesia. Menurut Osterich sikap demokratis generasi muda dapatdiukur dengan 5 indikator yaitu komitmen untuk melakukan kewajiban demokrasi,melakukan kegiatan politik konvensional, melakukan kegiatan sosial, melakukanprotes secara damai dan komitmen melakukan kegiatan politik non konvensional.Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik systematic randomsampling sehingga didapatkan 83 responden. Data diambil melalui kuesioner tertutupyang selanjutnya dianalisa dan ditampilkan dalam bentuk Tabel frekuensi dan Tabelsilang. Hasil penelitian menunjukkan mayoritas responden berkomitmen untukmelakukan kegiatan politik konvensional berupa menulis tentang permasalahansosial di media massa dan menunaikan kewajiban demokratis berupa ikut sertadalam pemilihan umum.

Abstrak Adanya pengesahan revisi UU KPK membuat masyarakat dan mahasiswa beranggapan bahwa terdapat upaya yang dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo untuk melemahkan KPK selaku independen dalam upaya mencegah dan menanggulangi tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, mahasiswa seluruh Indonesia juga mahasiswa Kota Pekanbaru melakukan berbagai aksi untuk menolak kebijakan pemerintah tersebut. Namun, pasca pengesahan revisi rancangan undang-undang KPK tersebut tidak membuat mahasiswa Kota Pekanbaru untuk terus melakukan aksi lebih banyak untuk menekan presiden mengeluarkan Perppu untuk membatalkan pengesahan revisi undang-undang KPK tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui posisi mahasiswa Kota Pekanbaru dalam konsep Partisipasi Politik berdasarkan 4 kriteria yang diberikan oleh Paige dan untuk mengetahui faktor penyebab menrunnya frekuensi aksi demonstrasi mahasiswa Kota Pekanbaru pasca pengesahan Revisi UU KPK Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran antara kuantitatif dan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa Kota Pekanbaru berada pada posisi "radikal militan" pada 4 kriteria yang diberikan oleh Paige dan faktor penyebab menurunnya aksi di antaranya adalah perubahan strategi ke judicial review, adanya masalah internal organisasi, dan adanya intervensi dari pihak mengaku intel. The ratification of the revision of the KPK Law makes the public and students think that there are efforts made by the Joko Widodo government to weaken the KPK as an independent in an effort to prevent and tackle corruption. Therefore, students from all over Indonesia as well as students from Pekanbaru City took various actions to reject this government policy. However, after the ratification of the revision of the KPK law draft did not make Pekanbaru City students continue to take more action to pressure the president to issue a Perppu to cancel the ratification of the KPK law revision. This study aims to determine the position of Pekanbaru City students in the concept of Political Participation based on the 4 criteria given by Paige and to determine the factors causing the decrease in the frequency of student demonstrations in Pekanbaru City after the ratification of the 2019 KPK Law Revision. This study uses a mixed approach between quantitative and qualitative. The results of this study indicate that Pekanbaru City students are in a "radical militant" position on the 4 criteria given by Paige and the factors causing the decline in action include a change in strategy to a judicial review, an internal organizational problem, and an intervention from parties claiming to be intelligence.

Berbeda dengan para filosof sejarah yang lazimnya membahas watak perkembangan sejarah, teori sejarah, arah dan kecenderungannya, kubu-kubu kekuatan di balik peristiwa sejarah dan sebagainya, Foucault sama sekali berbeda. Foucault tidak menulis "tentang sejarah" tetapi menulis banyak hal "dalam sejarah". Setiap persoalan selalu dilihatnya dalam hubungan yang rumit dengan pelbagai unsur sosial lain—politik, kekuasaan, kepentingan, gender, pemikiran, ideologi dan sebagainya—segagai sistem keseluruhan berpikir masyarakat yang disebut "episteme". Apa yang kita pandang sebagai kebenaran dalam pelbagai diskursus (penalaran melalui bahasa), baik itu diskursus ilmiah, rapat-rapat, pidato politik, diskusi, dst. tidaklah lepas dari pengaruh episteme ini. Tulisan ini memperlihatkan bagaimana berbagai diskursus dalam setiap masyarakat melahirkan pengetahuan, kuasa, dan kebenaran dalam suatu hubungan sirkular, sebuah rezim kebenaran/kekuasaan tertentu yang berkembang dalam suatu periode dan berubah atau berganti secara total dalam tahapan periode lainnya.

Perubahan pemikiran dan bahkan juga sikap politik merupakan suatu hal yang biasa terjadi pada banyak pemikir. Søren Aabye Kierkegaard, misalnya, sering menulis dengan menggunakan nama pena yang berbeda dalam berbagai karyanya, dan kemudian dalam buku terbarunya, dia malah mengkritik pemikirannya sendiri di buku sebelumnya. Kita juga bisa melihat bagaimana para pemikir dari jalur strukturalisme beralih ke jalur post-strukturalisme di era berikutnya. Begitu juga dengan Sartre. Pernah pada satu masa dia mendukung sepenuhnya rezim Stalin, dan bahkan memujinya, namun di akhir masa hidupnya dia pun menarik kembali dukungannya. Begitu pula soal sikapnya terhadap Hitler dan NAZI, Sartre menganggapnya tidak berbahaya, padahal saat itu dia sendiri sedang menempuh studi di Jerman dan seharusnya bisa menyaksikan langsung dari dekat brutalnya ideologi NAZI; dan benar saja, ternyata pandangannya itu memang terbukti salah di kemudian hari. Bahkan, dalam pemikiran filosofisnya sendiri, Sartre pun mengalami perubahan mulai dari masa pemikiran filosofis awal yang menekankan kebebasan individu serta relasi antar individu yang saling berubah di masa akhir hayatnyayang mendekati Marxisme dan kesetiakawanan kelompok.

Implementation Coordination in Making Geen City. Initiative green city embodies hasstrategic significance because it was motivated by several factors, including the rapid growth ofcities and the implications for the emergence of a variety of urban problems such as traffic congestion,floods, slums, social inequality and reduced area of green open space. There are four attributesto realize the green city of Green Planning and Design, Green Open Space, Green Waste, GreenTransportation. The method used in this study is a qualitative research method. Based on theresults of this research is that the functions of planning and organizing the management functionsof local government in the implementation of coordination in realizing green city of Pekanbarusignificantly affect its implementation. This is because in the planning function realizing greenplanning and design in planning the environmental documents for the initiators or businessowners they are still viewed as a burden (in terms of both budget and implementation), not as anobligation to manage the environment and poor law enforcement effort/activities that do notprepare and implement environmental documents. In the monitored object embodies a green openspace is still focused on vital objects without seeing other objects as objects to monitor road thatfocus on the way the protocol/parent and offices that focus on office close to the center ofgovernment. organizing coordination function Environment Agency is still lacking coordinationin the delivery of test equipment to realize the integrated transport emissions or green transportation.

This volume offers a fascinating case study of the Sayyid community of Cikoang in South Sulawesi – in particular, an examination of the role of the descendants of Sayyid Jalaluddin al-'Aidid, a Hadhrami merchant-teacher of great authority and charisma who is said to have initially settled in Gowa in the 17th century. It is of particular interest because the migration of Sayydid Jalaluddin occurred well before the major Hadhrami diaspora to Southeast Asia in the mid-19th century. Of particular interest is the way Sayyid Jalaluddin and his descendants became integrated within the Makassar community. Sayyid Jalaluddin's legacy to the Cikoang community is the Tarekat Bahr ul-Nur, whose mystic teachings expound the creation of the world from the 'Nur Muhammad'. A consequence of this teaching is an enormous emphasis on the celebration of Maudu' (Maulid or the Birth of the Prophet) as expressed in the local assertion: 'My existence on this earth is for nothing but Maudu'.' Every year this prompts the Cikoang community to hold one of the most elaborate and colourful Maulid celebrations in Indonesia. This study was originally submitted as an MA thesis at ANU in 1998, but soon became recognised as an important contribution to Hadhrami studies. Its author, M. Adlin Sila, has since gone on to complete his PhD at ANU, Being Muslim in Bima of Sumbawa, Indonesia: Practice, Politics and Cultural Diversity. This study of Bima and its religious history establishes him as a major researcher on the diverse traditions of Islam in eastern Indonesia.

This research focuses on developing interactive media content for an e-learning course, specifically designed for teachers at Pandu Pertiwi Foundation. The objective is to equip them with tools to create engaging Zen-based learning presentations. The methodology adopted is Research and Development (R&D) using the ADDIE model, modified to include analysis, design, development, and implementation stages. During the development stage, the content underwent two cycles of evaluation by experts in material, learning design, and learning media. The implementation stage involved trials with three teachers, representing the end-users, to assess the content's suitability and applicability. The findings from these expert and user trials demonstrate that the H5P interactive content developed is practical and suitable for use in educational settings, offering valuable insights into the effective use of interactive media in e-learning environments.

Yanwar Pribadi. 2018. Islam, State and Society: Local Politics in Madura. New York: RoutledgeThis book talks about the relationship between Islam, state and society in Indonesia with a focal point on local politics in Madura. Specifically, this book tries to explain factors that have shaped the development of contemporary Islam and politics in Madura. One of the main arguments of this book is that local elite figures play greater roles than formal leaders such as village heads or regents in mobilizing communities in Madura. By focusing on both kiai and blater, this book examines the forms of the relationship between Islam and politics on one hand, and between piety and violence on the other. Anthropologically speaking, in order to produce a richer discussion, kiai and blater must be seen as social actors and not as a mere structure in their role of the construction of Islam and political formation in contemporary Indonesia.

Corruption behavior in the Riau Provincial Government's bureaucracy has been at an alarming stage, this is evidenced by the corruption of the construction of the anti-corruption monument in Riau province, which resulted in the detention of 13 state civil servants and 5 private parties. This study aims to identify factors that can be used as models to strengthen the culture of anticorruption in the Riau provincial government bureaucracy, by examining institutions and individuals within the Riau provincial bureaucracy that are considered to have anti-corruption behavior. This research was conducted with a qualitative method by interviewing officials in the Regional Personnel Agency, Forestry and Environment Agency, Women's Empowerment Agency, Inspectorate and Riau Province Integrity Strengthening Team. The results of the study show that strengthening anti-corruption behavior in individuals within the institution is supported by three factors, namely the policy of the Riau provincial government, Supervision of law enforcement agencies and strengthening anti-corruption behavior in individual bureaucrats.

This volume offers a fascinating case study of the Sayyid community of Cikoang in South Sulawesi – in particular, an examination of the role of the descendants of Sayyid Jalaluddin al-'Aidid, a Hadhrami merchant-teacher of great authority and charisma who is said to have initially settled in Gowa in the 17th century. It is of particular interest because the migration of Sayydid Jalaluddin occurred well before the major Hadhrami diaspora to Southeast Asia in the mid-19th century. Of particular interest is the way Sayyid Jalaluddin and his descendants became integrated within the Makassar community. Sayyid Jalaluddin's legacy to the Cikoang community is the Tarekat Bahr ul-Nur, whose mystic teachings expound the creation of the world from the 'Nur Muhammad'. A consequence of this teaching is an enormous emphasis on the celebration of Maudu' (Maulid or the Birth of the Prophet) as expressed in the local assertion: 'My existence on this earth is for nothing but Maudu'.' Every year this prompts the Cikoang community to hold one of the most elaborate and colourful Maulid celebrations in Indonesia. This study was originally submitted as an MA thesis at ANU in 1998, but soon became recognised as an important contribution to Hadhrami studies. Its author, M. Adlin Sila, has since gone on to complete his PhD at ANU, Being Muslim in Bima of Sumbawa, Indonesia: Practice, Politics and Cultural Diversity. This study of Bima and its religious history establishes him as a major researcher on the diverse traditions of Islam in eastern Indonesia.