Suchergebnisse

Abstrak Berdasarkan paradigma baru kawasan pedesaan bukan lagi sebagai kawasan yang harus didominasi oleh pertanian. Di wilayah pedesaan telah terjadi perubahan mendasar di semua bidang sebagai bentuk respons terhadap perubahan sosial, ekonomi, lingkungan dan politik. Jika dikatikan dengan konsep "The Four Is And Singnitificance Of Time" menurut Geoffrey Dudley and Jerremy Richardson dapat disimpulkan bahwa: Dinamika kebijakan pada level pemerintahan desa akan selalu berubah sesuai dengan kepentingan politik yang ada serta mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Pemerintah Republik Indonesia baru sedikit peduli dan memberikan perhatian kepada Pemerintah Desa sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Kata Kunci : Desa, Dinamika Kebijakan dan Desa Adat

Abstrak:Gerakan Islamisme Radikalisme dalam Islam terlahir tidak hanya karena faktor pemahaman keagamaan yang literal terhadap ayat-ayat al-Qur'an atau faktor derivasi politik, sosial dan ekonomi saja, akan tetapi juga karena faktor bacaan yang kurang tepat terhadap sejarah Islam yang dikombinasikan dengan idealisasi berlebihan terhadap Islam pada masa tertentu. Tulisan ini mengungkap bagaimana faktor sejarah gerakan lokal berkontribusi pada memunculkan radikalisme. Kajian ini menggunakan pendekatan historis dengan memahami kronologis dan proses munculnya radikalisme Islam pasca Orde Baru di Sumatera Barat. Penulis berargumen bahwa kemunculan radikalisme Islam semakin terbuka, terlebih ketika dihadapkan pada keinginan pengulangan periode sejarah kejayaan Islam secara eksklusif, tanpa disertai kajian yang komprehensif tentang Islam dan masyarakat Muslim. Penulis juga menemukan bahwa gerakan radikalisme Islam di Sumatera Barat memiliki ketersambungan historis dengan gerakan Paderi abad ke-19. Abstract: Islamist Movement in the Post-New Order Era West Sumatra. Islamist movement or radicalism emerges not only due to the literal understanding of verses of the Qur'an nor is it political, social and economic factors but it rather due to inappropriate reading of Islamic history combined with an excessive idealization of Islam in a given time. This writing tries to unveil how historical factor of local movement had contributed to the emergence of radicalism. This study uses a historical approach, by understanding the chronology and the process of the emergence of Islamic radicalism in the post-New Order West Sumatra. The writer argues that the emergence of Islamic radicalism is open even wider when it generated with the desire to repeat the period of Islamic glory without a comprehensive assessment of Islam and Muslim society. He also argues that Islamic radicalism movement in West Sumatra has a close historical bond with that of the 19th century Paderi.Kata Kunci: Islamisme, pergerakan Islam, radikal, Sumatera Barat

Pemerintahan desa merupakan salah ujung tombak terdepan dalam pemberian pelayanan publik kepada masyarakat, karena seorang kepala desa merupakan pemimpin yang secara politis paling dekat dengan masyarakat. Dengan telah berjalannya selama 6 tahun kebijakan pemerintah pusat untuk memberikan dana desa sebesar 1 milyar 1 desa yang menyebabkan beberapa desa di Indonesia yang kepala desanya terjerat kasus hukum. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirasa sangat penting untuk dilakukan karena memang pencerahan dan diskusi terkait penata kelolaan keuangan desa sangat perlu dilakukan oleh kalangan akademisi dengan para praktisi penyelenggara pemerintahan desa. Terkadang kepala desa juga cendrung kebingungan oleh kebijakan yang lahir dari berbagai kementerian yang berbeda namun mengurusi hal yang sama (Kementerian Dalam Negeri versus Kementerian Desa), dan terkadang kebijakan ini belum sepenuhnya di implementasikan dengan baik akan tetapi kebijakan yang baru malah sudah disahkan oleh pemangku kepentingan di negara kita ini. Metode dan pola pelaksanan kegiatan ini lebih spesifik dan fokus berdiskusi (FGD) dengan kepala dan perangkat kepenghuluan, BPD, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang ada di Kepenghuluan Balam Jaya Kabupaten Rokan Hilir. Hasil pengabdian dapat disimpulkan bahwa prinsipnya setiap peserta kegiatan yang merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Kepenghuluan memahami penyusunan laporan keuangan desa namun perlu bimbingan secara khusus terkait pembuatan laporan keuangan desa.

Postmodernism is a very controversial term. On the one hand, this term is often used cynically and mockingly. However, in reality, the term has attracted the wider community's interest even outside the academic world. Indeed the term has shown that it can articulate several crises and the fundamental socio-cultural changes that we are currently experiencing. The distinctive character of modernism always tries to find the basis of 'knowledge' about 'what' reality is, namely by returning to the subject of knowing (understood psychologically and transcendentally). It is hoped that a 'certainty' can be found, which is very basic for human knowledge of 'reality', namely the imagined reality as an external reality. In contrast, in postmodernism, human understanding is then built based on the perspective of society with 'subjectivity' and 'language'. At this point, there is no absolute truth, so Postmodern must create its own mini-narrative to be a reference for its life. The Church as God's messenger and representative is present to provide direction and strengthen the voice of a sacred conscience to Postmodernism. The desire to make narratives is not led by wild feelings or intuition, but by reason that has been renewed continuously. The Church should accomplish this by relying fully on the sovereign authority of the subject of faith rather than relying on her own fragile and sin-distorted powers of reason.

AbstrakMakalah berjudul melawan radikalisme dengan menyamakan aras membumikan Pancasila dimasa pandemi lewat media online, merupakan hasil penelitian filosofis, dengan tiga pertanyaan penelitian yaitu: Apa makna radikalisme? Bagaimana menyamakan aras Pemahaman Pancasila? Bagaimana membumikan Pancasila dimasa Pandemi lewat Media Online?. Hasilnya bahwa makna radikal secara politik adalah penggantian kekuasaan dengan cara yang tidak etis. Dilihat dari sisi agama, radikal dimaknai menggunakan agama untuk bertindak demi tercapainya kepentingan kelompok. Makna radikal secara filosofis adalah menggunakan akal fikiran sekuat kuatnya untuk menemukan kebenaran yang hakiki. Kedua adalah caranya untuk menyamakan aras atau tingkat pemahaman Pancasila agar sesuai dengan yang awal pertama menggagas maka semua lapisan masyarakat diberikan akses untuk mudah menyerap pengetahuan Pancasila melalui berbagai sarana. Ketiga untuk membumikan Pancasila atau meng implemantasi Pancasila dimasa pandemi adalah dengan cara melalui berbagai media terutama media online. Kata Kunci: Aras Penerapan Pancasila, Radikalisme, Media Online. AbstractPaper entitled Fighting radicalism by equating the level of application of Pancasila during the pandemic through online media, is the result of philosophical research, with three research questions. Number one, what does radicalism mean? Second, how to equalize the level of understanding of Pancasila? And how to ground Pancasila during the pandemic through online media?. The result is that the meaning of radical politically is the replacement of power in an unethical way. From a religious perspective, radical is defined as using religion to act in order to achieve group interests. The philosophical meaning of radical is to use the mind as strong as possible to find the ultimate truth. Second to equate the level or level of understanding of Pancasila so that it is in accordance with the initial idea, all levels of society are given access to easily absorb Pancasila knowledge through various means. Third, to ground Pancasila or implement Pancasila during a pandemic is through various media, especially online media. Keywords: Radicalism; Pancasila Implementation Level; Online Media.

This study aimed to explain the reasons of Aceh people's choice for nonmedical treatment - rajah during the Covid-19 pandemic. The qualitative approach was used to address the research problem. The findings showed that people chose nonmedical treatment with Rajah reading prayers and verses of the al-Quran then blowing on them and the water they brought to be drunk at their homes. They chose this treatment method by considering some rational reasons. Among the most prominent reasons; they were afraid to go to the government's public health service center for fear of being tested for antigens first and being judged to be positive for Covid-19, so they were quarantined and isolated from the community, both themselves and their families. In addition, Rajah was considered effective in curing diseases that resemble the symptoms of Covid-19, such as fever, flu, and cough. Even so, this study explains beyond the two reasons that are categorized as instrumental rational choices to achieve the goal – recovering from illness and avoiding threats of isolation. This study confirms that Aceh people put avoiding social isolation as the main rational choice in determining social action.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana transformasi ashabiyah atau fanatisme dalam berbahasa daerah sehingga menjadi titik tolak perpecahan dan disintegrasi bangsa. Kemudian memberikan solusi dalam menyikapi fanatisme kebahasaan agar tidak terjebak ke dalam disintegrasi bangsa. Penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif yaitu mengungkap suatu makna yang berkaitan dengan dinamika sosial kemanusiaan dan metode studi pustaka atau library research yaitu pengumpulan sumber pustaka secara tersistem, membaca dan mencatat sumber-sumber pustaka tersebut dan mengolahnya hingga dihasilkan suatu kesimpulan makna. Kesimpulannya bahwa kemajemukkan bahasa daerah dan ketidakdewasaan orang Indonesia dalam sikap berbahasa menjadi bumerang bagi terciptanya konflik horisontal antar masyarakat yang sangat beragam di Indonesia, juga dalam ranah ...

historical perspective and its relation to peacebuilding. This study used a qualitative method with a literature study model. The data in this study were sourced from various documents and literature that were relevant to the study. The results showed that the autonomy and privileges of Aceh were the fruit of the resistance carried out by the Acehnese people against the Indonesian government. Hence, these privileges changed from time to time according to the level of resistance and political negotiations that took place. However, the autonomy and privileges that had been achieved and formalized in Aceh's socio-political context were unable to have a maximum positive impact on the peacebuilding that leads the Aceh people gaining sustainable wellbeing.AbstrakKajian ini bertujuan mendeskripsikan tentang otonomi dan keistimewaan Aceh dalam perspektif sosio historis dan kaitannya dengan pembangunan perdamaian. Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan model studi kepustakaan. Data dalam kajian ini bersumber dari berbagai dokumen maupun literatur yang relevan dengan kajian yang dilakukan. Kajian ini menunjukkan bahwa otonomi dan keistimewaan Aceh merupakan buah dari perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Aceh terhadap Pemerintah Indonesia, sehingga keistimewaan tersebut mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai dengan tingkat perlawanan dan negosiasi politik yang terjadi. Namun, otonomi dan keistimewaan yang berhasil diraih dan diformalisasikan dalam kehidupan sosial politik Aceh belum mampu memberikan dampak positif secara maksimal bagi pembangunan perdamaian yang mensejahteraan Masyarakat Aceh secara berkelanjutan

Salah satu keistimewaan Aceh yang diberikan oleh pemerintah pusat pasca reformasi dibawah payung hukum Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh adalah terkait dengan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah, kemudian peran tersebut juga kembali dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Namun, dalam implementasinya ternyata ulama belum diberikan peran yang signifikan dalam penetapan kebijakan di ranah lokal. Ulama hanya berperan dalam kebijakan terkait kegamaan saja, tidak seluruh bidang aspek pemerintahan. Dalam praktinya, kebijakan yang dibahas bersama antara Pemerintah, Dewan, dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) sering diabaikan, sehingga paket kebijakan pemerintah daerah lebih dominan dikendalikan oleh kepentingan pemerintah daerah dan Dewan. Kondisi ini sekaligus memperlihatkan bahwasanya kedudukan MPU kurang tepat dikatakan sebagai mitra sejajar dengan pemerintah daerah dan Dewan, namun lebih kepada sekedar pemberi nasehat saja.One of the privileges of Aceh given by the central government after the reform under the legal umbrella of Law Number 44 of 1999 concerning the Implementation of the Privileges of Aceh is related to the role of ulama in determining regional policies, then this role is also re-asserted in Law Number 11 of 2006 concerning Aceh Government. However, in its implementation, it turns out that the ulama have not been given a significant role in setting policies in the local sphere. Ulama only play a role in policies related to religion, not all aspects of government. In practice, policies that are discussed jointly between the Government, the Council, and the Ulema Consultative Council (MPU) are often ignored, so that the regional government's policy package is more dominantly controlled by the interests of the regional government and the Council. This condition also shows that the MPU's position is not appropriate to say that it is an equal partner with the regional government and the Council, but rather merely as an advisor.