Generasi millennial adalah generasi yang unik dengan karakteristik tertentu yang merupakan kelompok potensial dalam memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan bangsa. Generasi ini disebut juga sebagai digital natives karena mereka terlahir ditengah perkembangan abad digital atau pesatnya perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi. Tereksposnya generasi millennial dalam penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi secara intens dalam semua aspek kehidupan telah melahirkan karakteristik tertentu. Hal itu berdampak terhadap cara pandang generasi millennial dalam melakukan aktivitas, termasuk dalam menjalankan perannya sebagai warga negara. Artikel ini mencoba menyelidiki bagaimana peran dari generasi millennial dalam negara demokratis sebagai warga negara digital (digital citizen) pada era yang didominasi oleh penggunaan teknologi di media digital. Makalah ini merupakan suatu eksplorasi literatur atau library research tentang konsep kewarganegaraan digital, dan upaya perubahan yang harus dilakukan dalam konteks pembelajaran kewarganegaraan, dalam rangka menyiapkan warga negara untuk menjalankan perannya untuk melakukan partisipasi, sehingga menjadi 'good and smart digital citizens' dan melahirkan civic virtue bagi negara. Kata kunci: generasi millennial, demokrasi partisipatori, kewarganegaraan digital
AbstrakPenelitian ini memiliki tujuan untuk memaparkan mengenai Kewenangan Badan Legislatif Di Indonesia Dan Amerika Serikat. Ketentuan mengenai badan legislatif Indonesia dan Amerika Serikat diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Konstitusi Amerika Serikat, dalam sistem Parlemen, legislatif adalah badan tertinggi dan menunjuk eksekutif. Dalam Sistem Presidensial, legislatif adalah cabang pemerintahan yang sama dan bebas dari eksekutif. Sedangkan di Amerika Serikat yang menganut sistem bikameral, badan perwakilan rakyatnya adalah Congress yang memiliki dua kamar yaitu Senate dan House of Representative. Kewenangan DPR RI sebagai badan legislatif adalah membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama, membahas dan memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah penganti undang-undang, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja Negara, menetapkan APBN bersama presiden dengan memerhatikan pertimbangan DPD.Kata Kunci: perbandingan, kewenangan, badan legislatif. AbstractThis study aims to describe the Authority of the Legislative System in Indonesia and the United States. Provisions regarding the legislative system of Indonesia and the United States are regulated in legislation and the United States Constitution, in the Parliamentary system, the legislative is the highest body and appoints executives. In a Presidential System, the legislative is the same branch of government and free from the executive. Whereas in the United States which adheres to the bicameral system, the representative system of its people is the Congress which has two rooms namely the Senate and the House of Representatives. The authority of the House of Representatives of the Republic of Indonesia as a legislative system is to form laws discussed with the president for mutual agreement, discuss and give approval to government regulations to change the law, pay attention to the DPD's consideration of the draft state budget for revenue and ...
End users of natural gas have long waited for the government regulation on a more rational gas price. In 2017, the answer to the end users is the new Energy and Mineral Resources Ministerial Decree number 434 K/12/MEM/2017 on the supervision of energy business activities, one of which is the natural gas sector. Prior to the stipulation, the price of natural could reach over $ 12 / MM BTU. Thus, the decree stipulates the price of natural gas should be $ 9,95 / MMBTU. This paper aims at capturing the closer profiles of variables that might have profound impact on the price of domestic natural gas. Analytical Data Tools used in this study are the IBM – SPSS and XLSTAT In the end, the study resulting the price range suggestion, that is in still in line with the government suggested price
Permukiman kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. Tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, (UU No.1 Tahun 2011). Permukiman kumuh banyak ditemukan di kota-kota besar termasuk di sebagian Kota Yogyakarta, karena tidak layak dari sisi keaman, kesehatan dan tidak sesuai dengan tata ruang kota, maka perlu penanganan kawasan permukiman kumuh ini. Sebagai upaya penanganan kawasan kumuh, dibutuhkan pemantauan kawasan permukiman kumuh secara berkelanjutan, sehingga perlu suatu identifikasi cepat untuk membantu pemetaan kawasan kumuh. Penelitian ini bertujuan untuk identifikasi awal permukiman kumuh menggunakan pendekatan Object Base Image Analysis (OBIA) serta menguji kemampuan interpretasi OBIA dalam melakukan pengenalan permukiman kumuh berdasarkan ciri fisik permukiman. Data yang digunakan berupa Citra Satelit Worldview-2 tahun perekaman 2016, data kawasan kumuh Kota Yogyakarta dari program KOTAKU Yogyakarta, dan data survey lapangan. Alat yang digunakan berupa GPS, computer yang dilengkapi dengan software Ecognition, ENVI dan ArcGIS.10.2. Langkah pertama yang dilakukan sebelum menjalankan proses OBIA adalah mengenali karakteristik permukiman kumuh baik dari studi literatur, perundang-undangan maupun pengamatan lapangan. Berdasarkan studi sebelumnya dapat disusun aturan/kunci interpretasi untuk mendeteksi permukiman kumuh. Hasil identifikasi awal permukiman kumuh menggunakan OBIA dapat dilakukan berdasarkan analisis pola permukiman, kondisi jalan, tekstur, vegetasi dan jarak dengan sungai. Identifikasi permukiman kumuh di wilayah pinggiran sungai berdasarkan kondisi fisik permukiman menggunakan citra Wordview-2 mengasilkan ketelitian sebesar 82,14%. Ketelitian ini dapat dikatakan baik sehingga kedepannya diharapkan dapat membantu identifikasi awal dalam rangka pemetaan permukiman kumuh terutama di wilayah pinggiran sungaiABSTRACTSlums are housing that have decreased the quality of function as dwellings. Uninhabitable due to building irregularities, high levels of building density, and the quality of buildings and facilities and infrastructure that do not meet the requirements, (Act No.1 of 2011). Slum settlements are found in large cities including in parts of Yogyakarta City, because they are not feasible in terms of security, health and are not in accordance with the urban spatial structure, it is necessary to deal with these slums. As an effort to deal with slum areas, it is necessary to monitor slum areas in a sustainable manner, so that a quick identification is needed to assist in mapping the slums. This study aims to initial identification of slums using the Object Base Image Analysis (OBIA) approach and to test the ability of OBIA's interpretation of the introduction of slums based on physical characteristics of settlements. The data used are recording Worldview-2 years Satellite Image 2016, data from Yogyakarta City slum area from Yogyakarta KOTAKU program, and field survey data. The tools used in the form of GPS, computers equipped with Ecognition, ENVI and ArcGIS software.10.2. The first step taken before carrying out the OBIA process is to recognize the characteristics of slums both from literature studies, legislation and field observations. Based on previous studies, rules / key interpretations can be prepared to detect slums. The results of the initial identification of slums using OBIA can be done based on the analysis of settlement patterns, road conditions, texture, vegetation and distance to the river. Identification of slums in the riverside area based on the physical conditions of settlements using Wordview-2 imagery resulted in accuracy of 82.14%. This accuracy can be said to be good so that in the future it is expected to be able to help initial identification in the framework of mapping slum settlements, especially in the riverside areas
The Indonesian government has radically altered the structure of the national sugar industry by issuing Presidential Instruction no 9/1975 on the People's Sugarcane Intensification Program (TRI) in order to increase sugar productivity. The dependence on the production process to sugar factories was replaced with the production process of the farmers from planting to harvesting. This research intends to document the socio-economic effects of the TRI program on farmers within the Mojo Sugar Factory work area in Sragen, Central Java, between 1975 until 1998. The result of the research has shown that farmers south of the Bengawan Solo river were resistant to the TRI program in favor of more lucrative rice farming. These farmers conducted social protests such as sugarcane field burnings. Farmers that lived north of the river supported the TRI program because planting sugarcane on non-irrigated fields was more profitable than planting other crops. This research shows that the TRI program has positively benefited to some farmers, a conclusion that is not shared by previous researches that point to only negative effect of the program.
Abstrak Artikel ini mengkaji tentang site-site peninggalan yang ada di Palembang, beserta potensinya untuk dijadikan wisata warisan budaya di Indonesia. Palembang sangat tergantung terhadap tantangan dan keuntungan yang diperoleh dari industri kepariwisataan, sehingga proses perbaikan-pun perlu dilaksanakan di segala bidang untuk keberlanjutan kondisi serta kesejahteraan ekonomi dari salah satu provinsi yang berlokasi di sebelah selatan Pulau Sumatra ini. Penelitian ini merupakan sebuah studi empiris yang menginvestigasi: beragam metode terkait konservasi serta peningkatan dan efektifitas dari tata aturan yang ada, baik yang diinstigasi di tingkat nasional, regional, dan lokal. Setiap variabel dikaji dari sisi potensi yang kemungkinan dimilikinya, dan dievaluasi berdasarkan data-data yang telah didokumentasikan berkenaan dengan masing-masing studi kasus. Ketergantungan Palembang terhadap pendapatan yang diperoleh dari industri kepariwisataan, mensyaratkan adanya peningkatan dalam aspek pendanaan, kesadaran masyarakat, konservasi, perubahan dalam tata aturan, dan yang paling penting adalah proses pentaatan masyarakat terhadap tata aturan yang ada pada semua level. Hasil analisis disini secara mengkhusus merekomendasikan adanya efesiensi dari perundang-undangan yang ada, salah satu aspek dasar yang sangat perlu peningkatan di Palembang. Kata kunci: proteksi, peningkatan, peninggalan, legislasi, pariwisata Abstract This paper examines heritage sites in Palembang and their potential for cultural heritage tourism in Indonesia. Palembang is very reliant on the challenges and dominance of tourism benefits, and upgrading in all areas is necessary for Palembang's (a province located in the southern part of Sumatra) continuing economic well-being. This research is empirically focused and investigates methods for conservation, enhancement and the effectiveness of existing legislation at national, regional and local levels. Each variable is assessed as to its potential, and evaluated on the basis of case study material. Since Palembang is very reliant on revenues from tourism and it is imperative that significant improvement occurs in terms of funding, public awareness, conservation, legislative change and most importantly, enforcement of the law at all levels. The result of this analysis lead to recommendations in all areas, but specifically for the effectiveness of regional legislation, which is currently represents a catastrophe for Palembang. Keywords: protection, enhancement, heritage, legislation, tourism
Geographical conditions of Trowulan are very supportive available raw clay, then logically the findings of artifacts found in the Trowulan made from raw clay or is often called terracotta. Trowulan has a carrying capacity as a prosperous city and a center of government in antiquity according to archaeologists, also the capital of the kingdom of Majapahit. Many of the findings in the form of artifacts that confirm the existence of Trowulan as a community center, in the form of buildings and objects supporting household activities, such as jars, piggy bank, well, wuwungan, and various sculptures as toys and decorative objects.Trowulan as terracotta city still keeps the mysteries of interest to the scientists or researchers to dig deeper into its existence as a witness to the history of Indonesia. Indonesia trip many people motivated by the existence of the Majapahit kingdom, the kingdom has a tremendous influence on his time, influence includes political, economic and art. Art in many predominantly in the form of Majapahit terracotta objects, terracotta supported by the mention of the many factors that strengthen its presence as a descriptions and evidence contained in the current Trowulan.
Buku dengan judul Mengobarkan Kembali Api Pancasila yang merupakan kumpulan tulisan di harian Kompas ini ditulis seorang negarawan Sayidiman Suryohadiprojo. Penulis mengungkapkan keprihatinannya ter-hadap bangsa Indonesia yang dipandang semakin menjauh dari cita-cita kemerdekaan dan tentang pentingnya menjadikan Pancasila sebagai kenyataan dalam kehidupan berbangsa. Buku yang diterbitkan beberapa bulan sebelum pelaksanaan pemilihan umum 2014 ini diharapkan dapat dibaca para calon pemimpin dan elit politik pada rezim berikutnya karena berisi pesan-pesan substansial mengenai kondisi terkini bangsa. Selain itu, buku ini berisi pentingnya merefleksikan kembali tujuan negara agar sesuai dengan pandangan dan dasar negara Pancasila.
The post conference of Time Life Corp in Geneva and the enactment of the Foreign Investment Act of 1967, foreign corporations began to exploit oil and gas in Indonesia. At first, the foreign corporation only managed the upstream oil and gas business. However, the oil and gas Act number 22 of 2001 made the foreign corporations do the business in the downstream sector. Data from the Ministry of Energy and Mineral showed that there was 69.9 percent of foreign domination in the Indonesian oil and gas industry. Other data showed that the value of exports of oil and gas in Indonesia decreased by the end of July 2013. The existence of these two phenomena of economic resources made the author try to examine the relation between the ownership of oil and gas blocks by foreign companies and the level of oil and gas export value in Indonesia using qualitative methods with critical paradigm. As a result, the number of oil and gas companies in Indonesia was influenced by the attitudes and government regulations, the state of technology and state of the Indonesian economy. The low value of oil and gas exports was as the result of exporting crude oil price with lower pricecompared to that of processed oil. The existence and the number of foreign oil companies influenced the level of oil and gas export value of Indonesia. The more dominated growing number of foreign companies in Indonesia, the less export value of the Indonesian oil and gas would be.
Dalam negara demokratis terminologi ruang publik atau "public sphere" merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Bahkan ruang publik merupakan persyaratan utama untuk terwujudnya negara demokratis. Ruang publik merupakan keniscayaan dalam demokratisasi, karena ruang publik adalah tempat terjadinya interaksi di antara dua entitas yaitu negara dan masyarakat, secara terbuka dan otonom. Negara demokratis mustahil dapat terwujud apabila ruang publik terkooptasi. Ruang publik adalah wahana tempat terjadinya partisipasi warga yang merupakan inti dari demokrasi. Di ruang pub-liklah terjadi pembelajaran, baik bagi penyelenggara negara maupun warga masyarakat.
According to the Big Indonesian Dictionary, people mean people who suffer (suffer) something. Meanwhile, disability means a condition (such as illness or injury) that damages or limits a person's mental and physical abilities; or being unable to do things the normal way. Persons with disabilities have the same position, rights and obligations as non-disabled people.Prior to the enactment of Law No.19/2011, Indonesia already had Law No. 4/1997 on Persons with Disabilities (Law No.4 / 1997). The establishment of Law No.4 / 1997 is still considered to have not answered various issues of respect, protection and fulfillment of the rights of persons with disabilities, so Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities was born (Law No.8 / 2016). The purpose of this research is to find out more clearly and in detail how to fulfill the rights of children with mental and physical disabilities in obtaining rehabilitation based on a juridical review. The method used is normative juridical with a non-doctrinal approach that views law as the basis. The results of this study are in accordance with applicable laws in Indonesia, in this case it is appropriate for the government to pay more attention to or improve existing programs specifically for persons with disabilities so that their lives are guaranteed in accordance with existing laws.
