Suchergebnisse

Officially, the government has banned the people going home on Eid al-Fitr this year. based on Circular (SE) Number 13 of 2021 concerning the End of Idul Fitri 1442 Hijriah Homecoming and Endeavors to Control the Spread of Crown Infection Illness 2019 (Covid-19) Amid the Heavenly Month of Ramadan 1442 Hijri. The Circular Letter is intended to regulate restrictions on community mobility and optimize the functions of the Covid-19 Command Post in Villages / Kelurahan during the holy months of Ramadan and Eid al-Fitr in 1442 Hijriah. The purpose of this circular letter is to prevent an increase in the spread of Covid-19 during the holy months of Ramadan and Eid al-Fitr in 1442 Hijriah. The period of eliminating Eid al-Fitr homecoming in 1442 Hijriah is May 6-17, 2021 and efforts to control Covid-19 are during the holy month of Ramadan and Idul Fitri 1442 Hijriah. Analysis of legal materials is carried out using the content analysis method (centent analysis method) which is carried out by describing the material of legal events or legal products in detail in order to facilitate interpretation in the discussion. The provisions stipulated in the Circular include protocols for eliminating homecoming, prevention and control of COVID-19; socialization; monitoring, control and evaluation; up to sanctions. Based on Circular (SE) Number 13 of 2021 concerning the Elimination of the Idul Fitri 1442 Hijriah Homecoming Day and Efforts to Control the Spread of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) During the Holy Month of Ramadan 1442 Hijriah that the Protocol Provisions for the Elimination of Homecoming, Prevention and Control of COVID -19.

The Indonesian government's efforts to suppress the spread of Covid-19 directly impact the socio-cultural changes of madrasas, the phenomenon of culture shock occurring at all levels of education. This study seeks to describe and analyze the dynamics of socio-cultural changes at MA Miftahul Ulum Lumajang after the COVID-19 pandemic using social engineering theory as an analytical tool. The research method uses a phenomenological qualitative approach. The results showed: The socio-cultural changes that occurred in MA Miftahul Ulum Banyuputih Kidul Jatiroto Lumajang during the covid-19 pandemic covered various aspects, both in terms of teaching and learning activities, communication patterns between teachers and students, including the psychological aspects of teachers and students in dealing with learning activities. Teaching (KBM) to create a new paradigm for teachers and students viewing KBM that cannot be limited by space and time.

Crucial issues in the Omnibus Bill on Job Creation are the actual discussion today. In particular, the potential for executive heavy in Article 170 paragraph (1) of Omnibus Bill on Job Creation is because the Law could be amended by a Government Regulation. This paper trues to analyze the problems of conception in the Omnibus Bill on Job Creation and also the problems in the perspective of statutory theory. The research method used is normative juridical legal research. The results show that Article 170 paragraph (1) of Omnibus Bill on Job Creation contradicts Article 7 of Law no. 12 of 2011 and the theory of legislation put forward by Adolf Merkl and Hans Kelsen's theory of norms level.

Abstract: The Organization of Madrasah Aliyah in Aceh. The main problem in this research is the implementation of madrasa aliyah in the reform era in Aceh. In terms of regulation, Madrasa aliyah in Aceh received an equivalent recognition from schools. Whereas when other regions take a lot of positions to prioritize schools, Aceh with its regulatory power should be able to perform more optimally compared to other regions in the archipelago. Seeing this, it is certainly a challenge for Aceh when it must pay attention to madrassas which in regulations in some regions consider it not their authority. The purpose of this study was to determine the conditions and problems of madrasa aliyah, and their policies and impacts. This research is qualitative research with a responsive evaluation approach. After analysis, it was found that the Aceh government still marginalized the Madrasah Aliyah educational institutions, although several regulations allowed Acehnese to do more. This is of course because the Province of Aceh is a special autonomous region that needs special attention based on the legal principle of lex specialis derogat legi generalis.Abstrak: Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah implementasi madrasah aliyah pada era reformasi di Aceh. Dari segi regulasi, Madrasah aliyah di Aceh mendapat pengakuan setara dari sekolah. Padahal ketika daerah lain banyak mengambil posisi untuk memprioritaskan sekolah, Aceh dengan kekuatan regulasi yang dimilikinya harus bisa tampil lebih maksimal dibandingkan daerah lain di nusantara. Melihat hal tersebut tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi Aceh ketika harus memperhatikan madrasah yang dalam regulasi di beberapa daerah menganggapnya bukan kewenang-annya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi dan permasalahan Madrasah Aliyah serta kebijakan dan dampaknya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan evaluasi responsif. Setelah dilakukan analisis, ditemukan bahwa pemerintah Aceh masih memarjinalkan lembaga pendidikan Madrasah Aliyah, meski ada beberapa regulasi yang memberi peluang bagi masyarakat Aceh untuk berbuat lebih. Hal ini tentunya karena Provinsi Aceh merupakan daerah otonom khusus yang memerlukan perhatian khusus berdasarkan asas hukum lex specialis derogat legi generalis.Keywords: Madrasah Aliyah, special autonomy, policy, Aceh

State and Government administrative decisions, namely decisions made by Government Agencies, both regulating and statutory (beschikking). Making provisions is a legal act. As a legal act the provision gives birth to rights and / or obligations, and the provisions that give birth to rights and / or obligations are called positive terms. This research is categorized in normative type research, where the data sources used are secondary data sources with data obtained through library research (library research) by processing qualitative data analysis. the focus of the problem in this study is how the execution of the cancellation of the building permit letter in the state administration case.

Teori maslahat dapat menjadi model strategis. Implementasi teori maslahat dapat menjadi metode ijtihad paling tepat untuk kebutuhan hukum. Maslahat juga dianggap sebagai sistem nilai yang berkeadilan dan relevan dengan situasi dan konteks zaman. Sementara aplikasi teori maslahat sebagai strategi integrasi hukum pidana Islam ke dalam hukum pidana nasional punya relevansi yang kuat dan relatif jauh dari resistensi sosial-politik dibandingkan dengan formalisasi syariat Islam dengan labelisasi Islam yang memiliki resistensi sosial-politik yang tinggi dan menuai banyak kritik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui "Strategi Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Guru di Madrasah Aliyah Negeri Kabanjahe". Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif naturalistik, yaitu pendekatan yang dilakukan secara alamiah untuk mencari, menganalisis dan menginterpretasi data yang ditemukan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan diperiksa keabsahannya melalui standar keabsahan data berupa: kreadibilitas dengan melakukan pengamatan di Madrasah Aliyah Negeri Kabanjahe, keteralihan dengan melakukan uraian data yang telah di teliti di Madrasah Aliyah Negeri Kabanjahe, ketergantungan dengan teknik memeriksa, menganalisis dan mengkomfirmasi pada data yang diteliti, dan ketegasan untuk mengklasifikasikan data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian. Temuan penelitian ini sebagai berikut: (1) Kepemimpinan kepala sekolah di MAN Kabanjahe adalah kepemimpinan yang demokratis dan kinerja guru di MAN Kabanjahe secara umum sudah baik, walaupun ada beberapa guru yang kinerjanya tidak maksimal, dan hal tersebut disebabkan karena faktor-faktor pribadi. (2) Strategi yang dilakukan Kepala Sekolah untuk meningkatkan kinerja guru di MAN Kabanjahe adalah mengirim guru ke pelatihan DIKLAT, mengadakan MGMP, mengadakan PKB dan menyusun RKAL. (3) Pelaksanaan strategi kepemimpinan dalam meningkatkan kinerja guru memiliki beberapa faktor yang menjadi penghambat yaitu fasilitas di MAN Kabanjahe yang kurang memadai dan gangguan masyarakat luar yang tidak suka dengan keberadaan MAN Kabanjahe. (4) Upaya yang dilakukan kepala sekolah untuk mengatasi hambatan yang ada adalah dengan melengkapi fasilitas yang masih kurang memadai dan menyerahkan gangguan dari luar sekolah kepada pihak komite.

Tulisan ini menyajikan analisis ideologi dalam teks upacara melengkan budaya etnik Gayo. Ranah budaya etnik merupakan semiotik sosial dan pemakaian bahasa atau teks terstruktur digunakan penutur asli (native speaker) bahasa Gayo dalam konteks sosial. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis makna ideologi dalam representasi teks upacara melengkan adat perkawinan masyarakat Gayo dalam perspektif semiotik sosial. Analisis teks berdasarkan makna antarpesona dalam teori linguistik fungsional sistemik (LFS). Interaksi komunikasi sosial direalisasikan oleh tatabahasa (lexicogrammar) dengan bentuk modus deklaratif, interogatif, dan imperatif, disamping penggunaan metafora. Dalam Interaksi komunikasi penutur BG (pemelengkan) dalam teks upacara melengkan cenderung menekankan makna antarpesona, dapat diinterpretasikan sebagai timbang rasa, untuk membanggun pengertian terhadap mitra interaksi (pelibat) dengan tujuan agar interaksi komunikasi berlangsung baik. Analisis teks dalam konteks secara semiotik dikodekan dengan makna ideologi yang mengacu pada tiga dimensi konstruksi sosial yaitu: (1) Teologis, (2) Demokrasi, dan (3) Sosial. Dalam interaksi multietnis semiotik sosial upacara melengkan adat perkawinan masyarakat Gayo perlu dilestarikan sebagai identitas bangsa dan budaya dan menjadikannya sebagai sarana komunikasi sosial untuk mempertahankan integritas bangsa Indonesia. Kata Kunci : Ideologi, Teks Upacara Melengkan, Etnis Gayo. Semiotik Sosial.

Abstract:Fenomena pernikahan sirri marak terjadi di Indonesia, termasuk di Aceh. Pernikahan sirri dilakukan secara tersembunyi dengan hanya diketahui oleh beberapa orang saksi, serta tidak dilakukan pencatatan nikah pada pejabat yang berwenang. Pelaksanaan pernikahan sirri dinilai sah menurut agama namun tidak sah menurut negara. Amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan setiap pernikahan wajib dilakukan pencatatan. Guna menanggulangi maraknya pernikahan sirri di Aceh, Pemerintah Aceh telah melakukan pembahasan atas Rancangan Qanun Aceh Tahun 2019 tentang Hukum Keluarga, dimana setiap warga yang melakukan nikah sirri dapat dicatat pada pejabat yang berwenang. Dan, dalam rancangan qanun tersebut pula diberikan hak untuk nikah poligami. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk membahas pengaturan hukum pernikahan sirri dalam rancangan qanun hukum keluarga sehingga dapat bertujuan meminimalkan pernikahan sirri di Aceh. Dan, orientasi rancangan qanun keluarga dalam meningkatkan kesadaran masyarakat guna meminimalkan pernikahan sirri di Aceh. Hasil kajian menunjukkan bahwa pencatatan pernikahan sirri di Aceh dapat diselenggarakan pasca ditetapkan putusan peradilan dan berdasarkan Rancangan Qanun Aceh tentang Hukum Keluarga menyebutkan setiap pihak yang menikah diwajibkan melakukan pencatatan atas pernikahannya. Faktor terjadinya pernikahan sirri diakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan nikah dan terkait pengaturan poligami sebagai jalan keluar pernikahan sirri dapat dikaji ulang oleh pemerintah Aceh sebelum disahkan.Kata Kunci: Pencatatan Nikah, Nikah Sirri, Kepastian Hukum Abstract: The phenomenon of Sirri marriage is rife in Indonesia, including in Aceh. Sirri marriages are conducted in secret with only a few witnesses known, and marriage records are not made to the authorized official. The implementation of Sirri marriage is considered legal according to religion but not legal according to the state. The mandate of Law Number 1 of 1974 emphasizes that every marriage must be registered. In order to cope with the rise of Sirri marriages in Aceh, the Government of Aceh has been discussing the 2019 Aceh Qanun Draft on Family Law, whereby every citizen who engages in Sirri marriage can be recorded with the authorized official. And, in the draft qanun also given the right to polygamy marriage. The purpose of writing this article is to discuss the Sirri marriage legal arrangements in the draft family law qanun so that it can aim to minimize Sirri marriages in Aceh. And, the orientation of the family qanun design in raising public awareness to minimize Sirri marriages in Aceh. The results of the study show that the registration of Sirri marriages in Aceh can be held after a judicial ruling is stipulated and based on the Aceh Qanun Draft on Family Law, it is stated that each married party is required to make a record of his marriage. The factor of sirri marriages is due to the lack of public understanding of the importance of marriage registration and related to the regulation of polygamy as a way out of sirri marriages can be reviewed by the Aceh government before being legalized.Keywords:Marriage Registration, Sirri Marriage, Legal Certainty.

This study discusses the review of Islamic Constitutional Law on presidential government systems in Indonesia. This type of research is library research in which materials are collected through books, laws and journals related to research. The method used is a normative legal research method. Theories used are power theory, authority theory, trias politica theory and tanfidziyyah sulthah theory. From the results of the research conducted by the author, it can be concluded that based on the Indonesian constitution namely the 1945 Constitution in Article 4 paragraph (1) the power of the President includes executive, legislative and judicial powers. In a presidential government system the President is not only the head of state but also the head of government. Based on the Sulfah tanfidziyyah review of the power of the head of state in the presidential system in Indonesia, namely the power of the head of state in the presidential government system does not conflict with Islamic governance and Islamic law because in the Fiqh Siyasah Dusturiyah or the Khalifah Islamic State Constitutional Law covers all power, both as head of state, head of state government, legislature, judiciary and head of religion. It's just that presidential power in the Presidential system does not include as head of religion.