Suchergebnisse

Izin Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap rencana pembangunan PLTU II Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon digugat oleh masyarakat sekitar yang terkena dampak langsung ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Artikel ini merupakan hasil penelitian terhadap kasus tersebut yang menekankan pada masalah penaatan dan penegakan Hukum Lingkungan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, serta upaya penyelesaian sengketa lingkungannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan dianalisa secara kualitatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pembangunan PLTU di Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon tidak sejalan dengan beberapa tujuan dalam Sustainable Development Goals pada point kesejahteran, pembangunan berkelanjutan, dan pelestarian sumber daya alam. PLTU ini juga tidak sesuai dengan rencana tata ruang, proses penyusunan analisis dampak lingkungan tidak melibatkan masyarakat. Pengadilan mengabulkan gugatan dan memerintahkan pencabutan izin pembangunan tersebut. Environmental Law Compliance and Enforcement on Infrastructure Development to Achieve Sustainable Development (Case Study: Power Plant II Development in Mundu Subdistrict, Cirebon District) AbstractA lawsuit had been brought to the Administrative Court regarding the Local West Java Province Government Permit on the Power Plant II Development in Astanajapura Subdistrict and Mundu Subdistrict, Cirebon District by the directly affected local community around the power plant location. This article is the research result on the aforementioned lawsuit and will be focusing on the issues surrounding the environmental law compliance and enforcement in achieving sustainable development, as well as the environmental law dispute settlement. This research used the juridical-normative research with qualitative analysis. The article concluded that the Power Plant II development is not in line with several goals as stated in the Sustainable Development Goals; such as the welfare goals, sustainable development, and the natural resources preservation. The Power Plant II is also not in accordance with the local government's spatial plan, and furthermore the local community did not take any part during the environmental impact analysis process. According to the Administrative Court Decision, the Court granted the claims in the lawsuit and the permit for the Power Plant II development has been revoked. DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v4n1.a4

ABSTRAK Perubahan iklim berdampak pada kehidupan masyarakat dan mengancam keadilan lintas generasi, untuk itulah Paris Agreement dibentuk. Salah satu sektor yang mempengaruhi perubahan iklim adalah sektor ketenagalistrikan yang contohnya adalah penggunaan bahan bakar fosil pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Artikel ini akan membahas mengenai arah pengaturan terkait dengan pembangunan PLTU di Indonesia dengan melihat juga komitmen Indonesia terhadap Paris Agreement. Berdasarkan hasil penelitian, tingkat ketergantungan Indonesia terhadap PLTU masih tinggi sampai dengan tahun 2030, akan tetapi pemerintah sudah mulai menyelaraskan target kebutuhan listrik dalam negerinya melalui RUPTL 2021-2030 dengan target capaian yang tercantum pada dokumen NDC sebagai bentuk tanggung jawab Indonesia dalam melaksanakan implementasi dari Paris Agreement. Persentase target pembangunan PLTU menjadi berkurang, dan target pembangunan pembangkit listrik non-energi fosil bertambah. Sehingga, dapat dikatakan bahwa sudah terlihat adanya keselarasan yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia antara pemenuhan kebutuhan listrik dalam negerinya dengan tanggung jawab Indonesia sebagai pihak dalam perjanjian internasional. Kata Kunci: Paris Agreement; Perubahan Iklim; PLTU. ABSTRACT Climate change has impacts on people's lives and threatens inter-generational equity, that's why the Paris Agreement was formed. One of the sector that affects climate change is electricity, which is the use of fossil fuels in Steam-Fired Power Plants. This article will discuss the direction of regulation related to the PLTU establishment in Indonesia by looking at Indonesia's commitment to the Paris Agreement. Based on this research, Indonesia's level of dependence on PLTU is high until 2030, however, the government has begun to align its electricity demand-targets through the 2021-2030 RUPTL with the targets listed in the NDC as a form of Indonesia's responsibility on Paris Agreement. The target percentage for PLTU establishment reduced, and for the ...

ABSTRAK Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Perizinan Lingkungan telah diubah menjadi Persetujuan Lingkungan yang berarti berbentuk persetujuan atau rekomendasi dari Pemerintah. Perubahan tersebut berdampak pada regulasi sektor lingkungan, ditambah lagi terdapat perubahan konsep bahwa perizinan lingkungan menggunakan pendekatan berbasis risiko. Di sisi lain, perubahan tersebut merupakan suatu inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah untuk menyederhanakan regulasi untuk meningkatkan perekonomian nasional. Konsep Pendekatan Berbasis Risiko merupakan hal baru di Indonesia. Pendekatan tersebut sebelumnya telah diterapkan di berbagai negara seperti Inggris dan Kanada. Pendekatan Berbasis risiko dalam melakukan kegiatan usaha memperhitungkan berbagai aspek seperti, kesehatan, lingkungan, potensi, serta ancaman yang akan dihadapi. Konsep Pendekatan Berbasis Risiko tidak menggantikan amdal melainkan sebagai pelengkap dalam melakukan setiap perhitungan dalam kegiatan usaha. Implementasi pendekatan berbasis risiko dalam persetujuan lingkungan harus diperhatikan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan, sehingga kegiatan usaha yang memiliki risiko dapat dicegah dan dikendalikan. Pendekatan Berbasis Risiko dalam Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan dapat memberikan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kesehatan lingkungan. Kata kunci: Cipta Kerja; Perizinan; Risiko; Lingkungan ABSTRACT On the Job Creation Law, Environmental Permit changed bcome an Environmental Agreement. Environmental Agreement agreed or recommended by the centra government or regional government. The alteration has impact on the regulatons, especially in environmental sector, furthermore environmental agreement use a new approach as known as Risk Based Approach. On the otherside, the new approach become an inovation by the Government to simplified many regulaton that exist to increase economic growth. Risk Based Approach is a new concept in Indonesia. The approach is also used by Great Britain and Canada. Risk Based Approach is a tool ...

Sistem birokrasi Indonesia pasca ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik menginginkan adanya integrasi izin agar dapat meningkatkan investasi sehingga proses debirokratisasi dapat dilaksanakan. Adanya sentralisasi Izin Panas Bumi sebagaimana telah diubah menjadi Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk keseluruhan tahapan pengusahaan panas bumi yang melibatkan lebih dari satu cakupan wewenang kementerian secara atribusi dan kemudian didelegasikan kepada Badan Koordinasi dan Penanaman Modal. Sentralisasi ini kemudian menimbulkan permasalahan koordinasi pemerintah dengan pemerintah daerah serta masyarakat. Paradigma lain yang kemudian muncul adalah berkaitan dengan pengesahan UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan UU Panas Bumi dengan adanya klasifikasi izin berdasarkan risiko dan penulis melakukan studi komparatif terhadap pengaturan serupa yang ada dinegara lain seperti Belanda dan Australia. Tujuannya adalah untuk mengambarkan permasalahan perizinan dibidang panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan spesifikasi penelitian deksriptif-eksploratif. Pada penelitian mengedepankan Indonesia seharusnya memiliki badan otoritas khusus yang memberikan asessmen penilaian resiko berdasarkan klasifikasi kegiatan usahanya. Asessmen ini kemudian menjadi pertimbangan pemberian izin ataupun persetujuan yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Purpose: The purpose of this article to discover how policy-making that made by the Indonesia government related to the development of Bali Benoa Bay reclamation so that the environment around Benoa Bay stays sustain and the local community does not feel threatened by the development of Benoa Bay Reclamation, especially the Adat community. Methodology: This article is a result of legal studies using the normative juridical method. First, a complete, thorough, and comprehensive approach becomes the base in identifying the subject matter of the problem. Second, it is made to know and understand the policy in settling the problems in spatial planning from the legal aspect of (Seokanto & Mamudji, 1994). Main Findings: Policy change on Benoa Bay status affected social and environmental aspects. The policy that the Indonesia government made was led to a huge environmental impact on Benoa Bay. The status changed of Benoa Bay from a conservation area to an exploitation area can be a threat to the marine ecosystem and the migratory species, because in Presidential Regulation Number 54 the Year 2014 stated that it can develop reclamation in Benoa Bay. Implications/Applications: This study discusses theories about environmental law, and analyzes them against cases so that sustainable development can be achieved. Policy or decision making must base on the use of the best information and the best science available, and in some situations, it is appropriate regarding environmental, social, and cultural factors. Novelty/Originality of this study: As far as we are concerned, an environmental problem in Bali not particularly noticed in the development plan of the reclamation of Benoa Bay that caused by policy-making and the effect to the society and environment, this article is an attempt to viewed from a different side in addition to tourism in Bali.

Indonesia is in the middle of increasing the land acquisition made for the public interest, since the focus of the Indonesian government currently is to develop the infrastructure necessary for the public. The case considered in this paper is the construction in the infrastructure of Jakarta-Bandung Rapid Train. In the execution of supply chain development of the Jakarta-Bandung Rapid Train, the government is using the acquisition of land from the public, of which, agricultural land along the train-route must be handed-over for the sake of the supply chain development. This is interesting to study because there has been a change of function of agricultural land to non-agricultural land, in the Article 44 paragraph (1) of the Law Number 41 of 2009 concerning the Protection of Sustainable agricultural/farming land, it is stated that land that has been designated as sustainable agricultural/farming land is under protection and its acquisition, should not be conversed for other purpose. However, in the paragraph (2), it is stated that with respect to the public interest, the sustainable agricultural/farming land, might have conversion to purpose according to the rules and regulations. This study is using a normative juridical approach and it has analytical descriptive nature. It describes theories about the land acquisition, sustainable agricultural/farming land, and other related theories. The result shows that the supply chain development of the Jakarta-Bandung Rapid Train project executed was apparently not in accordance with the Spatial Zoning Plan (SZP) of the area where the supply chain development is taking place, meanwhile, the Law Number 2 concerning the Land Acquisition for Supply chain development in the Public Interest requires the supply chain development to be in line with the SZP, for that matter, the government is initiating solution on changing the SZP.

Indonesia has enough access to freshwater resources of the planet. However, uneven distribution together with mediocre water management and a lack of water infrastructures make a significant number of households in this country have inadequate access to safe water. This becomes big issues, because the provision of safe water, sanitation and hygienic conditions are essential to protect human health and save humanity during the Covid-19 pandemic. When this article was written, COVID-19 patients who were confirmed to be infected were in all Indonesian provinces, with the largest numbers of patients located in Java. The purpose of this study is to determine the efforts of the Indonesian government to fulfill its responsibilities in fulfilling clean water during a pandemic. The study collects all regulations and policies concerning clean water and an analyses them using doctrinal method. The result of the study shows that although there are enough regulations governing the use of clean water, they have not resolved the problem of clean water fulfillment. In overcoming water needs during the pandemic, the Indonesian government did not make additional efforts other than those previously planned in the Strategic Plan of the Ministry of Public Works and Housing. The disruption of the economy has an impact on state finance, causing the government to refocus budgeting. As a result, many programs related to clean water are postponed. This minimum effort by government is neglecting its responsibility in fulfilling the right to water. The government must emulate how to fulfill the needs for water during the pandemic from other countries and using this situation to fix the problem of clean water in Indonesia