Integrasi nasional adalah suatu proses penyatuan atau pembauran berbagai aspek sosial budaya, etimisitas, latar belakang ekonomi ke dalam kesatuan wilayah dan pembentukan bangsa yang harus dapat menjamin terwujudnya keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam mencapai tujuan bersama sebagai suatu bangsa. Faktor pendorong integrasi nasional yaitu faklim sejarah yang menimbulkan rasa senasib seperjuangan, keinginan untuk bersatu rasa cinta tanah air dikalangan Bangsa Indonesia, rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Sedangkan faktor yang heleragan, wilayah negara yang begitu luas adanya ancaman, tantangan, hambatan, gangguan dari luar negeri, lemahnya nilai-nilai budaya bangsa akibat pengaruh budaya asing. Pengembangan integrasi nasional dapat dilakukan melalui strategi dan pendekatan yaitu gaya politik kepemimpin kekuatan lembaga-lembaga politik idiologi nasional dan kesempatan pembangunan ekonomi. Kata Kunci : Integrasi Nasional
Abstract: The existence of good governance or good governance are often called for in fact hail hail is still a dream and was limited to mere jargon. Indonesia should immediately awakened from a long hibernation. Revolution in every field should be done because every product produced only accommodate the interests of political parties, factions and groups of people. When it should be good governance should be a serious concern. Transparency can indeed be one solution, but whether it's enough just to achieve good governance. Good concept governances, the process of implementation of state power in implementing the provision of public goods and service called governance (government or governance), while the so-called best practices of good governance (good governance). In order for "good governance" can become a reality and create state fair, it takes the commitment and involvement of all stakeholders, namely the government and society. Good governance demands effective "alignement" (coordination) is good and the integrity, professional and work ethic and high moral. Thus the application of the concept of "good governance" in the administration of state government power is a challenge. The implementation of good governance is a major prerequisite for realizing the aspirations of the community in achieving the goals and ideals of the nation. In order that requires the development and implementation of appropriate systems of accountability, clear, and real so that the implementation of the government and development can take place in efficient, effective, clean and accountable and corruption-free
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Untuk mengetahui dan memperoleh data empiris peran komite pemantau legislatif dalam mendorong kinerja legislasi DPRD Kota Makassar. (2) Mengetahui dan menilai tingkat keberhasilan komite pemantau legislatif dalam mendorong kinerja legislasi DPRD Kota Makassar. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan fokus pada fenomena, kejadian, perilaku. sikap, khusus dalam penelitian sosial. Teknik pengumpulan data yang digunanakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi, yang digunakan untuk memperoleh data secara konkret yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Data yang diperoleh dalam penelitian ini di analisis dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: (1). Peran komite pemantau legislatif (KOPEL) dalam mendorong kinerja legislasi DPRD Kota Makassar : a) Advokasi kebijakan pemerintah daerah meliputi: Sekolah parlemen KOPEL Indonesia, Workshop, Training Legal drafting. b) Riset dan pengembangan kinerja DPRD Kota Makassar meliputi Publik hearing, Menyiapkan draf analisis, rapat dengar pendapat. c) Pendampingan masyarakat sipil. (2). Tingkat keberhasilan komite pemantau legislatif (KOPEL) dalam mendorong kinerja legislasi DPRD Kota Makassar diantaranya: a) Peningkatan pemahaman dalam menyusun peraturan, b) Peningkatan transparansi kapasitas kinerja sekretariat DPRD Kota Makassar, c) Memperkuat transparansi dukungan penerimaan aspirasi masyarakat, d) Memperkuat transparansi dengan fasilitas e-parlement kopel Sulawesi, e) Membangun keahlian legal drafting.
ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan yaitu: (1) untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan yang dilakukan di Kantor Bupati Kabupaten Soppeng, (2) untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan di Kantor Bupati Kabupaten Soppeng, (3) untuk mengetahui hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan di Kantor Bupati Kabupaten Soppeng. Data yang diperoleh dari hasil penelitian dioleh dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan mengambil informan yaitu 11 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Bupati Kabupaten Soppeng Bagian Keuangan dan 2 orang Pegawai Inspektorat Kabupaten Soppeng. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan pengawasan di Kantor Bupati Kabupaten Soppeng Bagian Keuangan secara intern dilaksanakan oleh pimpinan langsung Bagian Keuangan dan secara ekstern dilaksanakan oleh inspektorat daerah Kabupaten Soppeng. Pengawasan yang dilaksanakan oleh pimpinan langsung meliputi pengawasan kedisiplinan, etika dan loyalitas kerja pegawai, sedangkan pengawasan yang dilaksanakan oleh inspektorat daerah Kabupaten Soppeng mencakup pengawasan atau pemeriksaan laporan keuangan daerah yang dilaksanakan 4 (empat) kali dalam setahun, (2) Faktor penghambat pelaksanaan pengawasan di Kantor Bupati Kabupaten Soppeng Bagian Keuangan yaitu adanya faktor internal yang berkaitan erat dengan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan langsung meliputi keterbatasan waktu, pegawai yang tidak disiplin karena pemberian sanksi yang kurang, selain itu, terdapat pula faktor eksternal yang berkaitan erat dengan pengawasan yang dilakukan oleh instansi dari luar Kantor Bupati Kabupaten Soppeng Bagian Keuangan yaitu inspektorat daerah Kabupaten Soppeng meliputi adanya ketidakseimbangan antara jumlah aparatur dengan beban kerja, terdapat kekurangan pada pelaksanaan pengawasan oleh inspektorat daerah serta kurangnya kerjasama antara Inspektorat Daerah dengan BPKP Kabupaten Soppeng dalam hal pengawasan laporan keuangan, (3) Hasil pengawasan di Kantor Bupati Kabupaten Soppeng Bagian Keuangan oleh inspektorat daerah Kabupaten Soppeng dituangkan dalam sebuah Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang memuat laporan keuangan pemerintah daerah yang akan direview terlebih dahulu oleh inspektorat didampingi oleh BPKP kemudian diserahkan kepada BPK RI perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan untuk dilakukan pemeriksaan LKPD, sedangkan hasil pengawasan oleh kepala bagian keuangan kantor Bupati Kabupaten Soppeng Bagian Keuangan yaitu masih ditemukan beberapa yang sering mangkir dari kewajibannya, maka konsekuensinya akan mendapat teguran lisan maupun teguran tertulis. Kata Kunci : Pengawasan, Kinerja Pegawai ABSTRACT: This research aims to: (1) to find out the implementation of supervision carried out in the District Office of Soppeng District, (2) to find out the inhibiting factors in the implementation of supervision in the Soppeng District Regent's Office, (3) to find out the results of the implementation of supervision carried out in the Office Soppeng District Regent. The data obtained from the research results were obtained by using qualitative descriptive analysis by taking informants, namely 11 civil servants (PNS) at the Soppeng District Regent's Office, Finance Department and 2 Soppeng District Inspectorate Staff. The results showed that: (1) The supervision of the Soppeng District Head Office of the Finance Department internally was carried out by the direct leadership of the Finance Department and externally carried out by the Soppeng District regional inspectorate. Supervision carried out by direct leaders includes disciplinary supervision, ethics and employee work loyalty, while supervision carried out by the Soppeng District regional inspectorate covers supervision or examination of regional financial reports carried out 4 (four) times a year, (2) inhibiting factors Soppeng District Regent's Office of Finance, namely the existence of internal factors that are closely related to the implementation of supervision carried out by direct leaders including time constraints, employees who are not disciplined because of the lack of sanctions, in addition, there are also external factors that are closely related to the supervision carried out by agencies from outside the Soppeng District Regent's Office of Finance, namely the Soppeng Regency regional inspectorate, includes an imbalance between the number of apparatus and workloads, there is a lack of supervision by the regional inspectorate and lack of work and between the Regional Inspectorate and the Soppeng District BPKP in terms of overseeing the financial statements, (3) The results of supervision at the Soppeng District Regent's Office The Finance Section of the Soppeng District inspectorate was set forth in an Oversight Report (LHP) which contained regional government financial reports to be reviewed first. formerly the inspectorate accompanied by BPKP was then handed over to the Republic of Indonesia Representative Office of the Republic of South Sulawesi to conduct LKPD inspections, while the results of supervision by the head of the finance division of the Soppeng District Regent's Office of Finance were that there were still some who were often absent from their obligations. written warning. Keywords: Supervision, Employee Performance
ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Pemahaman hukum masyarakat Kelurahan Mataran Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang dalam Mensertifikatkan Hak Atas Tanah Miliknya. 2) Faktor yang mempengaruhi Pemahaman hukum masyarakat Kelurahan Mataran Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang dalam Mensertifikatkan Hak Atas Tanah Miliknya. 3) Upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat Kelurahan Mataran Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang dalam Mensertifikatkan Hak Atas Tanah Miliknya.Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan Data Sekunder. Data Primer diperoleh dari beberapa informan yang dipilih secara sengaja dengan krikteria berdasarkan lingkungan tempat tingal di Kelurahan Mataran dan masyarakat yang memiliki dan tidak memiliki sertifikat hak atas tanah. Sedangkan data sekunder diperoleh dari Badan Pertanahan Nasinal kabupaten Enrekang dan literatur yang berkaitan dengan pembuatan sertifikat hak tanah. Pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi.Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Pemahaman hukum masyarakat di Kelurahan Mataran dalam pembuatan sertifikat hak atas tanah tergolong rendah, pada umumnya masyarakat yang dijadikan informan tidak mengetahui tentang prosedur dalam pembuatan sertifikat hak atas tanah. 2) Faktor yang mempengaruhi pemahaman hukum masyarakat Kelurahan Mataran diantaranya kurangnya keinginan masyarakat dalam mencari tahu tentang dasar hukum yang menjadi patokan dalam pembuatan sertifikat hak atas tanah, faktor biaya dan tidak ada sosialisasi hukum dari pihak pemerintah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang dalam pembuatan sertifikat hak atas tanah. 3) Tidak ada upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberikan pemahaman hukum, kepada masyarakat dalam pembutan sertifikat hak atas tanah. Kata Kunci: Pembuatan Sertifikat Hak Atas Tanah ABSTRACT: This study aims to find out: 1) Understanding of the law of the community of Sub-District of Mataran Kecamatan Anggeraja Enrekang Regency in Certifying the Right of Owned Land. 2) Factors that affect Understanding the legal community Mataran Village District Anggeraja Enrekang District in Certifying the Right to Land Owned. 3) Efforts made by the government in providing legal understanding to the community of Sub-District of Mataran Kecamatan Anggeraja Enrekang Regency in Menserkan Hak Hak Tanah Tanah. This research is descriptive qualitative research and data type in this research is primary data and secondary data. Primary data were obtained from several informants selected intentionally with krikteria based on the environment in Tingal Kelurahan Mataran and the community who own and did not have the certificate of land rights. Secondary data were obtained from the Enrekang District Agrarian Land Agency and the literature related to land titling. Data collection in the form of interview and documentation. The result of research shows that: 1) The understanding of community law in Mataran Sub-district in the making of land title certificate is low, generally the informant community does not know about the procedure in making the land title certificate. 2) Factors affecting legal understanding of Mataran society such as lack of people's desire to find out about the legal basis that became the benchmark in the making of land title certificate, cost factor and there is no legal socialization from the government of National Land Agency of Enrekang Regency in making certificate of rights soil. 3) There is no effort made by the government in providing legal understanding, to the community in the certification of rights to land. Keywords: Making Certificate of Land Rights
ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan, (1) Untuk mengetahui bentuk perlindungan perlindungan hukum bagi pengguna jasa transportasi online dipandang dari Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Kota Makassar. (2) Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mewujudkan perlindungan bagi pengguna jasa transportasi online (GrabBike) di Kota Makassar. Jenis penelitian ini yaitu deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu mahasiswa fakultas ilmu sosial jurusan PPKn berjumlah 2 orang, Sejarah berjumlah 2 orang, Administrasi Perkantoran berjumlah 2 orang, Administrasi Negara berjumlah 2 orang, Pendidikan Sosiologi berjumlah 2 orang. pengendara (driver) berjumlah 2 orang, staf dinas perhubungan berjumlah 2 orang, staf PT. Grab Indonesia Cab. Makassar berjumlah 1 orang dan dan 3 orang staf di fakultas ilmu sosial UNM. Sedangkan data sekunder yaitu perundang-undangan dan dokumen. Teknik pengumpulan data meliputi: Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yaitu: (1) bentuk perlindungan hukum pihak grab khususnya pengendara GrabBike dalam memberikan rasa keamanan, kenyamanan dan keselamatan bagi pengguna jasa Dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi pengguna jasa transportasi online pihak grab sendiri memberikan jaminan asuransi kepada para penggunanya selama dalam perjalanan menggunakan grab. (2) Upaya Dinas Perhubungan Kota Makassar mewujudkan perlindungan hukum bagi pengguna jasa transportasi online bekerja sama dengan pihak kepolisan untuk menindak lanjuti para pelaku usaha seperti driver atau pengendara grabbike yang melakukan pelanggaran – pelanggaran lalu lintas atau bahkan melakukan hal – hal yang menyangkut keselamatan pengguna jasa trasportasi online maka akan diberikan sanksi bahkan hukuman penjara sesuai dengan perbuatannya. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pengguna Jasa Transportasi Online ABSTRACT: This study aims, (1) To find out the form of legal protection for users of online transportation services seen from the Law 8 of 1999 concerning Consumer Protection in Makassar City. (2) To find out the government's efforts to achieve protection for users of online transportation services (GrabBike) in Makassar City. This type of research is descriptive and uses a qualitative approach. The data sources used are primary data and secondary data. Primary data are 2 students of social science faculty majoring in PPKn, 2 people in History, 2 people in Office Administration, 2 people in State Administration, 2 people in Sociology Education. drivers (drivers) amounted to 2 people, transportation service staff numbered 2 people, staff PT. Grab Indonesia Cab. Makassar consists of 1 person and 3 staff in the UNM social science faculty. While secondary data are legislation and documents. Data collection techniques include: Observation, Interview and Documentation. Data analysis used in this qualitative research is data reduction, data presentation and conclusion drawing. Based on the results of the research, namely: (1) the form of legal protection for grabs, especially GrabBike riders in providing a sense of security, comfort and safety for service users. In order to provide legal protection for users of the online transportation service, the grab itself provides insurance to its users while on the road using grab. (2) Efforts of the Transportation Office of Makassar City to realize legal protection for users of online transportation services in collaboration with the police to follow up on business actors such as grabbike drivers or drivers who commit traffic violations or even do matters relating to the safety of service users Online transportation will be given sanctions and even prison sentences according to their actions. Keywords: Legal Protection, Users of Online Transportation Services
Abstrak:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan politik terhadap partisipasi politik mahasiswa PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar pada pemilihan presiden tahun 2019-2024. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Berdasarkan sumbernya, jenis data dalam penelitian ini bersifat kuantitatif yang diperoleh melalui metode kuesioner, dokumentasi dan wawancara terhadap mahasiswa yang aktif di Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, kemudian diolah dan disajikan secara deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara pengetahuan politik terhadap partisipasi politik, namun pengaruh positif yang diberikan pengetahuan politik terhadap partisipasi politik Mahasiswa PPKn FIS UNM pada Pemilihan Presiden tahun 2019-2024 hanya sebesar 23%. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien korelasi (rx1y) sebesar 0,488 dan koefisien determinan (r2x1y) sebesar 0,238. 2) serta t hitung 4,878 lebih besar dari t tabel sebesar 1,66462 (4,8783 > 1,6646) pada taraf signifikansi 5% serta model regresi sederhana yang terbentuk adalah Y = 0,395X1 + 13,570.Kata Kunci : Pengaruh, Pengetahuan Politik, Partisipasi Politik Abstract :This research aims to determine the effect of political knowledge on political participation of PPKn students, Faculty of Social Sciences, Makassar State University in the 2019-2024 presidential election. This research uses a quantitative approach. Based on the source, the type of data in this research is quantitative which is obtained through the questionnaire method, documentation and interviews with active students in the Pancasila and Citizenship Education Department, then processed and presented descriptively.The results showed that there was a positive influence between political knowledge on political participation, but the positive influence given by political knowledge on the political participation of PPKn FIS UNM Students in the 2019-2024 Presidential Election was only 23%. This is indicated by the correlation coefficient (rx1y) of 0.488 and the determinant coefficient (r2x1y) of 0.238. 2) and t count 4,878 is greater than t table of 1.66462 (4.8783> 1.6646) at the 5% significance level and the simple regression model formed is Y = 0.395X1 + 13.570. Keywords: Influence, Political Knowledge, Political Participation
