Suchergebnisse

Pendekatan yang dapat dilakukan terhadap masalah korupsi bermacam ragamnya, dan artinya tetap sesuai walaupun kita mendekati masalah itu, dari berbagai aspek. Pendekatan sosiologis misalnya, seperti halnya yang dilakukan oleh Syed Hussein Alatas dalam bukunya The Sociology of Corruption, akan lain artinya kalau kita melakukan pendekatan normatif; begitu pula dengan politik ataupun ekonomi. Misalnya Alatas memasukkan "nepotisme" dalam kelompok korupsi, dalam klasifikasinya (memasang keluarga atau treman paad posisi pemreintahan tanpa memenuhi persyaratan untuk itu), yang tentunya hal seperti itu sukar dficari normanya dalam hukum pidana. Permasalahan yang dilihat dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah tindak pidana uang pengganti dalam tindak pidana korupsi. Masalah dana uang pengganti yang mengendap di Kejaksaan Agung merupakan masalah hukum yang unik, dilematis, dan tidak pemah terdengar jauh sebelum era reformasi. Pandangan masyarakat luas akan memberikan cap bahwa Kejaksaan Agung telah melakukan "penggelapan" atas uang yang seharusnya menjadi milik negara, apalagi jika uang pengganti tersebut sudah mengendap bertahun-tahun. KUHP memang tidak mengatur tindak pidana penggelapan atas harta kekayaan negara, kecuali atas harta kekayaan perorangan, yakni pelaku dan korban adalah perorangan.

Pembahasan kebijakan publik tidak bisa lepas dari usaha untuk melaksanakan apa yang menjadi produk kebijakan publik tersebut, yang akhirnya secara prinsip pelaksanaan kebijakan tentunya haruslah mengacu pada mekanisme, sumberdaya, dan hubungan terkait dengan pelaksanaan program kebijakan, kemudia agar seluruh kebijakan yang telah ditetapkan tidak akan akan sia-sia dan mempunyai kedudukan yang esensial dalam menentukan arah kebijakan publik maka perlu dingatkan kepada para pembuat kebijakan publik dalam hal ini para legislatif dan eksukutif untuk terbebas dari unsur – unsur kepentingan partai, golongan serta kekuasaan, yang akan mempengaruhi kebijakan publik itu hadir ditengah – tengah masyarakat sebagai bahagian dari suatu produk kebijakan publik yang teraplikasi dimasyarakat secara bekeadilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif dengan jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Pertama, perlu pengkajian secara ilmiah atau kajian secara akademik terlebih dahulu sebelum menjadi peraturan yang dinyatakan berlaku, Kedua, sosialisasi kepada masyarakat, Ketiga, peraturan tersebut dapat memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, Keempat, perraturan tersebut jangan sampai bertentangan dengan peraturan lain terutama peraturan yang lebih tinggi, Kelima, perturana tersebut sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Adil merupakan salah satu sifat mulia yang diajarkan oleh syariat Islam karna adil merupakan salah satu sifat Maha Mulia Allah yang terdapat dalam asmaul husna yaitu Maha Adil. Dengan sifat Maha Adil ini, Allah tidak membeda-bedakan manusia karena keimanan kepada-NYA, setiap manusia mendapat kesempatan secara adil untuk berkehidupan dengan layak di dunia. Keadilan dalam hukum Islam merupakan keadilan yang hakiki yang berasal dari Allah yang telah dititipkan oleh-NYA kedalam dada setiap manusia dan dituangkan juga dalam Al-Qur'an. Keadilan menurut Islam tidak membedakan ras, suku, warna kulit, keyakinan berpolitik karena keadilan menurut Islam dilihat dari sisi kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi. Titik singgung keadilan hukum Islam dengan keadilan berdasarkan Pancasila dalam hukum positif Indonesia dapat dilihat dalam salah satu asas UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 2 yaitu peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Dan pada setiap kop surat putusan pengadilan membunyikan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Prinsip-prinsip konstitusi tersebut harus juga melandasi agar putusan menjadi adil untuk semua orang. Dengan demikian, setiap putusan pengadilan harus mencerminkan keadilan yang diajarkan oleh ajaran Islam.