Suchergebnisse

Diusia muda dan terbatasnya wawasan politik, menyebabkan pemilih pemula mudah terikut arus dan mudah mengubah pilihannya. Terlebih lagi, pada saat ini penggunaan media sosial akan membuat pemilih pemula terhasut akan ujaran kebencian, hoaks, dan meme yang dapat memicu konflik dalam Pilkada. Tujuan penelitian ini ialah mengganalisis hubungan antara media sosial dengan sikap pemilih pemula. Metode penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, adapun pendekatan yang digunakan adalah korelasi dan komparasi. Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa semester I Program studi Admintrasi Negara yang berjumlah 74 orang mahasiswa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu Library research dan Field Work research. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan analisis pearson r correlation pada tabel 4.12 didapatkan hasil tidak terdapat hubungan antara media sosial dengan sikap pemilih pemula, dengan nilai korelasi sebesar 0.114 dan nilai Sig sebesar 0.335 (P < 0.05), yang menunjukan bahwa tidak terdapat hubungan yang kuat media sosial dengan sikap pemilih pemula. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa tidak terdapat hubungan yang kuat media sosial dengan sikap pemilih pemula pada pemilihan gubernur Kalimantan Timur.

General elections (elections) such as regional head elections (elections), presidential elections (presidential elections), and legislative elections are always followed by political participants with diverse backgrounds. The diversity of backgrounds can form primordialism among voters characterized by a tendency to support candidates because of certain factors such as ethnic or religious similarities. The primordialism attitude causes voters not to look at the ability of an individual to carry out various identities in various situations. The purpose of this study was to analyze generation Y political education in order to eliminate political primordialism. This research is a library research, where data is analyzed through desktiptif analysis. The results of this study indicate that tribal primordialism and religion are often found during elections in several regions. This can be seen from the attitude of voters in several regions in determining their choices still adhering to kinship / family ties in this case ethnicity and religion. The strong primordialism in voters causes voters not to see the electability of candidates. This has an impact on not seeing the ability of prospective politicians in carrying out their duties and obligations when elected later. Therefore, political education is needed so that voters, especially generation Y, become politically literate. Political education can increase voter participation and awareness and make voters more rational in making their choices. In addition, political literacy resulting from political education can eliminate the negative impact of primordialism. Thus, attitudes such as joining in, being easily influenced, and easily changing candidates' choices, caused by primordialism can be eliminated.

Innerhalb der Reformprogrammatik einer flexiblen und/oder integrierten und/oder sozialraumorientierten Jugendhilfe werden kooperative Steuerungsformen als leistungsfähigere Alternativen zu Markt und Bürokratie beschrieben. Dennoch ergibt sich die Frage, wie sich der programmatische Kern kooperativer Steuerung in den Handlungspraxen der Fachkräfte aktualisiert. Auf Basis einer Fallstudie zu sogenannten 'Sozialraumteams' in zwei Kommunen erfolgt eine empirisch gegründete Annäherung an diese spezifische Steuerungsweise. Deutlich wird, wie Professionelle unter vorgegebenen Bedingungen ihre Praxis aktiv gestalten und wie sich Steuerungsabsichten über eine interaktiv hergestellte Praxis brechen und zugleich realisieren können.

Strategi kolaborasi antara universitas sebagai institusi pendidikan tinggi dan industri saat ini penting dilakukan karena melalui kolaborasi dapat diciptakan solusi-solusi atas permasalahan yang terjadi dalam bidang ilmu pengetahuan dan agenda-agenda sosial, ekonomi, maupun politik seperti demokrasi, pembangunan yang berkelanjutan, dan pemahaman budaya serta integrasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat potensi kolaborasi Kemitraan Perguruan Tinggi, Industri dan Pemerintah, meliputi: Program kerjasama Pemerintah, BUMN dan perusahaan swasta; Inisiasi kerjasama diselaraskan dengan Program Kampus Merdeka. Pendekatan dalam artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui metode library research. Dalam suatu kepustakaan, data diperoleh melalui pencermatan terhadap literatur terkait berupa artikel, buku, dokumen, maupun pencermatan terhadap literatur online. Selanjutnya data dianalisis dan diuraikan bahasan yang sesuai tema yang dibahas. Sedangkan sumber sekunder didapat dari artikel jurnal nasional maupun internasional, undang-undang negara, dan sumber internet lainnya. Teknik pengumpulan data dalam kajian ini dilakukan dengan identifikasi wacana dari utama artikel jurnal nasional maupun internasional, Undangundang negara, maupun web (internet). Hasil penelitian disimpulkan Kolaborasi universitas, pemerintah dan industri memberikan manfaat kepada masing - masing pihak yaitu untuk melalukan investasi dalam pengembangan kapabilitas penelitian yang dilakukan oleh universitas maupun industri pada fokus area riset pada masing-masing pihak dan mencari solusi terbaik untuk permasalahan yang dihadapi dunia industri melalui kolaborasi riset untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan pada akhirnya bagi pemerintah akan memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Die kriminalsoziologische Untersuchung nimmt die Welt der privaten Kontrolle von Wirtschaftskriminalität im Geschäftsleben in Deutschland in den Blick. Leitend sind Fragen der Inklusion und Exklusion von sowohl privaten externen (Wirtschaftsdetekteien, forensische Berater) als auch staatlichen Akteuren (Polizei, StA) in interne Handlungsentscheidungen von Unternehmen in ihrer Reaktion auf Wirtschaftskriminalität. Eine Analyse von qualitativen Interveiws ergänzt mit quantitativen Befragungsdaten erstellt eine Wissensbasis über die Gründe der Wahl bestimmter Reaktionsstrategien und betrachtet mit ausführlichen Praxisbeispielen individuelle wie auch unternehmensbezogene Entscheidungen für und gegen eine Intervention gegen Wirtschaftskriminalität. Am Beispiel von Deutschland werden so (arbeitssteilige) Ausdifferenzierungen zu privatem Policing rekonstruiert. Das dabei entstandene Bild wird im Kontext aktueller Forschungsergebnisse sowie wissenschaftlicher Debatten rund um Corporate Governance, der Verantwortung von Unternehmen und der Privatisierung von Sicherheit diskutiert. (Quelle: Text Verlagseinband / Verlag)

This article describes the use of multiple mentoring as a technique to help single mothers. The mentoring process and the use of multiple mentoring for preentry‐level women are reported. Practical considerations are given for counselors using such a model.

Am Ende des 19. Jahrhunderts formierte sich im nördlichen China ein Geheimbund, der sich in kürzester Zeit zu einer Massenbewegung ausweitete. Seine im Westen als "Boxer" bezeichneten Mitglieder, die sich in 1. Linie aus verelendeten Bauern rekrutierten, bekämpften das Christentum ebenso fanatisch wie die imperialistische Politik der Großmächte. Im Sommer 1900 entlud sich ihr Hass in einem Aufstand, der mit einem Blutbad enden sollte. Die Boxer steckten Bahnhöfe in Brand, überfielen Missionsstationen und machten Jagd auf alle Ausländer und ihre zum Christentum konvertierten Landsleute und belagerten fast 2 Monate lang das Pekinger Diplomatenviertel. Am Ende schlugen die Streitkräfte der Großmächte den Aufstand nieder, eroberten und plünderten Peking und nahmen blutige Rache. Auf der Grundlage zahlreicher Augenzeugenberichte liefert die britische Journalistin Diana Preston eine äußerst detaillierte und anschauliche Rekonstruktion der Ereignisse. Dass dabei keine chinesischen Quellen berücksichtigt wurden, tut dem Ganzen kaum Abbruch. Nicht nur für größere Bibliotheken. (2) (Andreas Ufen)