Suchergebnisse

Guru selaku pendidik yang berada di sekolah memiliki peran besar dalam membentuk karakter anak. Dalam dunia pendidikan zaman sekarang ini, tugas seorang guru tidak hanya menjadi pengajar saja, tetapi selain menjadi pengajar guru juga sebagai pendidik karakter, moral, serta budaya untuk siswanya. Untuk membuat seorang siswa berperilaku yang berkarakter, sebagai pendidik harus bisa memberikan contoh perilaku yang baik bagi siswanya. Pendidikan Kewarganegaraan adalah program pendidikan yang melatih siswa untuk berpikir kritis, analitis, dan bertindak demokratis. Dalam Pendidikan Kewarganegaraan peran guru dalam membentuk karakteristik yaitu dengan cara menjadi panutan dan teladan untuk dicontoh oleh siswa serta guru harus mendidik siswanya memiliki integritas dan kedisiplinan dalam kehidupannya sehari-hari.

Despite witnessing modernization in Indonesia, nanpōchōyōsakka (South-dispatched writers) depicted Indonesians as people who remain undeveloped because of Western colonialism. This article argues that there must be "hidden facts" behind the representation of Indonesia within the writers' works due to a mission of disseminating the idea of the Greater East Asia Co-prosperity Sphere. Using Mamiya Mosuke's military essay "Kichi no Seikatsu" as the object of study, this article seeks to explain what kind of "Indonesia" Mamiya represents and the impact of such representation on "Indonesia" as a spatial concept by illuminating "hidden facts" behind his expressions. This article employs the concept of contact zone (Mary Louise Pratt) to view Indonesia as a social space already shaped by Dutch colonialism and uses sakuhinron method to analyze Mamiya's expressions in representing Indonesia. Through analysis, Mamiya portrays Indonesians as reliant people and blames such conditions on the Dutch colonial policy while leaving local intellectuals and nationalist movements out of his narrative. This article concludes that Mamiya justifies the notion of the Greater East Asia Co-prosperity Sphere by denying Indonesian agency, gives an impression that Indonesians need Japanese guidance to stand on their own. Keywords: Contact Zone; Kichi no Seikatsu; Mamiya Mosuke; Nanpōchōyōsakka; Representation

The practice of dumping is the practice of selling imported goods below the normal price of domestic products. This governmental regulation is logical consequence in implementing the dumping regulation on the framework of GATT. Govermental regulation No. 34 Year 2011 on Antidumping and Safeguard Measures Trade does not regulate the substance in detail. The Government Regulation more regulates about procedures. Whereas in Anti Dumping Agreement (ADA) is arranged detail. Currently, foreign products are easy to find in various shopping centers, especially imported goods from China, China's export activities to Indonesia unstoppable since the existing of ACFTA agreement. In the free trade dumping practice and allegation of dumping practice are problems that received big attention by various countries relating effort to realize fair trade practice Praktik dumping merupakan praktik penjualan barang impor di bawah harga normal produk domestik. PP ini wujud konsekuensi logis pemerintah Indonesia dalam melaksanakan ketentuan dumping dalam rangka GATT. PP No. 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan tidak mengatur substansinya secara detail. Peraturan Pemerintah tersebut lebih mengatur tentang prosedur. Padahal dalam Anti Dumping Agreement (ADA) diatur sedemikian detail. Saat ini produk-produk asing mudah sekali kita temukan diberbagai pusat pembelanjaan, terutama barang-barang impor dari Negara China, kegiatan ekspor China ke Indonesia semakin tidak terbendung tatkala sejak berlakunya perjanjian ACFTA. Dalam perdagangan bebas praktik dumping dan tuduhan praktik dumping merupakan persoalan yang mendapat perhatian sangat besar oleh berbagai negara karena berkaitan dengan usaha untuk mewujudkan praktik dagang yang adil. DOI:10.15408/jch.v5i1.6583

Pancasila merupakan dasar negara dan juga pandangan hidup bangsa Indonesia yang terdapat nilai-nilai luhur yang mencerminkan kehidupan masyarakat Indonesia, sebab pada dasarnya nilai-nilai tersebut digali dari jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia sejak zaman dahulu. Tujuan dari penelitian adalah untuk memahami konsep etika politik itu sendiri, serta agar paham pada nilai-nilai Pancasila dalam etika politik di Indonesia. Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian adalah literatur yang terkait dengan Pancasila, etika politik, dan juga dinamika politik masyarakat Indonesia. Metode penelitian dengan bahasan etika politik dan sila-sila Pancasila dalam etika politik di Indonesia ini menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa etika politik merupakan suatu filsafat moral yang menata kehidupan politik di Indonesia, namun kenyataannya etika politik di Indonesia dapat dikatakan masih perlu untuk diperbaiki, Pancasila sebagai dasar negara melalui nilai-nilainya menjelaskan bahwa cukup untuk memperbaiki etika politik di Indonesia.

Pancasila merupakan dasar negara dan juga pandangan hidup bangsa Indonesia yang terdapat nilai-nilai luhur yang mencerminkan kehidupan masyarakat Indonesia, sebab pada dasarnya nilai-nilai tersebut digali dari jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia sejak zaman dahulu. Tujuan dari penelitian adalah untuk memahami konsep etika politik itu sendiri, serta agar paham pada nilai-nilai Pancasila dalam etika politik di Indonesia. Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian adalah literatur yang terkait dengan Pancasila, etika politik, dan juga dinamika politik masyarakat Indonesia. Metode penelitian dengan bahasan etika politik dan sila-sila Pancasila dalam etika politik di Indonesia ini menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa etika politik merupakan suatu filsafat moral yang menata kehidupan politik di Indonesia, namun kenyataannya etika politik di Indonesia dapat dikatakan masih perlu untuk diperbaiki, Pancasila sebagai dasar negara melalui nilai-nilainya menjelaskan bahwa cukup untuk memperbaiki etika politik di Indonesia.

Demokrasi bukan hanya sekedar bentuk pemerintahan dalam sebuah negara melainkan juga sebuah pandangan hidup suatu bangsa. Selain itu, dalam konsepsi demokrasi terdapat keberada hak asasi manusia. Oleh karena itu, dalam suatu negara demokrasi dan hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dan sudah menjadi satu kesatuan. Namun dalam prakteknya, demokrasi belum dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari hari. Maka dari itu, kita memerlukan upaya untuk dapat mewujudkan kehidupan yang demokratis dan dapat mewujudkan hak asasi manusia. Pendidikan kewarganegaraan dirasa dapat menjadi salah satu upaya yang sangat menjanjikan dan efektif. Karena dalam pendidikan kewarganegaraan diajarkan pemahaman mengenai demokrasi yang dapat meningkatkan pemahaman generasi muda. Selain itu, pendidikan kewarganegraan pun oleh para ahli dinilai sebagai mata pelajaran yang mendidik generasi muda untuk menjadi warga negara yang demokratis. Oleh karena itu, dalam artikel kali ini, saya akan membahas begaimana pendidikan kewarganegraan mampu menjadi alat bangsa untuk menumbuhkan jiwa domkrasi dan menerima hak asasi manusia pada generasi muda. Sehingga bangsa kita menjadi bangsa demokratis yang seutuhnya.

Artikel ini membahas mengenai perkembangan tema yang ada dalam karya sejarah atau historiografi di dunia Islam (Historiografi Islam). Perkembangan tema dalam historiografi Islam dapat dilihat berdasarkan perkembangan pada masa klasik hingga modern dengan melihat pada keragaman bentuk, isi, dan corak. Artikel ini ditulis dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan didukung metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka. Dari hasil penelitian diketahui bahwa meskipun berasal dari sumber yang sama (al-Qur'an dan hadis) namun terdapat keragaman tema dalam historiografi Islam. Dalam perkembangan awalnya kemudian terdapat kecenderungan akan kuatnya tema politik dalam historiografi Islam. Namun demikian, kecenderungan ini pada akhirnya mendapat kritik hingga memunculkan beragam tema lain sesuai dengan perkembangan zaman penulisan historiografi Islam.

This study aims to analyze the values of multicultural education in Pesantren Kuman. In this context identify how the involvement of Pesantren in mainstreaming the spirit of Islamic moderation. Multicultural education can function to strengthen social integration which is caused by identity politics and intolerant actions. The Kauman Islamic Boarding School is one of the pesantren that has inherited the tradition of the old pesantren or salaf in Lasem. The theory used in this study refers to the theory of social dynamics proposed by Piotr Sztompk, especially related to the dynamics of pesantren and the idea of national and multicultural insight. The method used in this research is qualitative with a sociological approach. The results of this study focus on two aspects of forming the value of multicultural education in the Islamic boarding school of Kauman, namely the element of the formation of heterogeneity of students and the historical environment of the Lasem until the existence of Chinatown, and the aspect of values which include; national values (Wathaniyah), Ikram ul dhuyuf values, social values (ijtima'iyah), jam'iyah values or NU's

This study aims to analyze the values ​​of multicultural education in Pesantren Kuman. In this context identify how the involvement of Pesantren in mainstreaming the spirit of Islamic moderation. Multicultural education can function to strengthen social integration which is caused by identity politics and intolerant actions. The Kauman Islamic Boarding School is one of the pesantren that has inherited the tradition of the old pesantren or salaf in Lasem. The theory used in this study refers to the theory of social dynamics proposed by Piotr Sztompk, especially related to the dynamics of pesantren and the idea of national and multicultural insight. The method used in this research is qualitative with a sociological approach. The results of this study focus on two aspects of forming the value of multicultural education in the Islamic boarding school of Kauman, namely the element of the formation of heterogeneity of students and the historical environment of the Lasem until the existence of Chinatown, and the aspect of values ​​which include; national values ​​(Wathaniyah), Ikram ul dhuyuf values, social values ​​(ijtima'iyah), jam'iyah values ​​or NU's

The political year is a fertile vehicle for disseminating news of hate speech, forms of intolerance, and false information (hoaxes) decorating the Indonesian social media universe. Election campaigns provide fertile ground for hate speech and incitement, especially on social media. This research aims to analyze and identify the prevalence of hate speech in the DKI Jakarta gubernatorial election by evaluating the regulations regarding hate speech on social media according to stakeholders and appropriate and effective strategies in preventing and taking action against hate speech violations in the Pilkada/Election. This type of research is descriptive qualitative, which portrays the phenomenon of the DKI Jakarta governor election in 2017, The data collection technique used was a focus group discussion by inviting several sources. The results of this study reveal that; Hate speech in 2017 on social media, especially Facebook, has increased in the momentum of the Pilkada. The ITE Law and SE / 06 / X / 2015 have been implemented by various stakeholders as an effort to prevent and prosecute hate speech offenders, although this has not been maximized due to the weak media literacy of Indonesian society itself. The case for the 2017 DKI Jakarta election as a prototype for the National Election. Therefore, election organizers need to pay special attention to monitoring social media during the election period.