Suchergebnisse

Artikel ini mengelaborasi gerakan protes secara digital yang dilakukan para suporter Sleman dengan memanfaatkan media sosial terhadap penangkapan salah satu suporternya. Para warganet kemudian berjejaring dengan para aktor media sosial seperti buzzer dan influencer untuk membangun partisipasi digital melalui postingan dan komentar. Dengan memanfaatkan trending topik Twitter, para warganet berhasil membangun dukungan di media sosial untuk memberikan dukungan dengan tagar (hashtag) #BebaskanYudhiAtauBoikot. Aksi protes digital ini telah berhasil membangun aktivisme digital dalam kerangka partisipasi digital. Kekuatan tagar yang ada di trending topik twitter bisa ikut memperkuat sebuah isu menjadi opini publik meskipun isu tersebut hanya berasal dari daerah seperti Sleman. Artikel ini berpendapat bahwa tagar Twitter yang bisa mencapai trending topik bisa sebagai bagian protes digital dan saluran aspirasi warganet dalam langgam demokrasi digital.

This article aims to elaborate on the phenomenon of Online Gender Based Violence (KBGO) during the Covid-19 (Covid-19) pandemic. The Covid-19 pandemic has led to a transformation of lifestyle from conventional to digital-based. In addition to the positive impact, digital transformation has created a negative impact, namely helping to strengthen the practice of online gender-based violence on social media. The lack of digital literacy and the opening of opportunities have influenced the spread of online gender-based violence practices on social media. This study uses an explanatory qualitative research method through in-depth interviews. This article states that anticipatory steps are needed as an effort to prevent this practice including; First, strengthening digital literacy, especially for the millennial generation. Second, build a networked digital community. Third, the involvement of men for early detection and prevention. Finally, the government's role is needed to create regulations that can eradicate the practice of online gender-based violence.

Artikel ini menjelaskan peran akuntansi forensik dalam pemberantasan korupsi politik. Akuntansi forensik juga dikenal sebagai audit forensik yang merupakan penugasan khusus untuk mengatasi kecenderungan praktik fraud dalam ranah akuntansi. Dalam artikel ini audit forensik menguraikan beberapa indikator penyebab terjadinya kecurangan (fraud) dalam korupsi politik yaitu faktor; tekanan (pressure), kesempatan (opportunity), rasionalisasi (rasionalization), kompetensi (competency), dan arogansi (arogance). Dalam konteks ini, tahapan akuntansi forensik meliputi; audit investigasi, audit forensik dan ligitasi yang bertujuan mengatasi kasus korupsi politik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka serta mengumpulkan data-data dan dokumen yang terkait. Artikel ini berpendapat bahwa akuntansi forensik sangat efektif mendeteksi dan berperan dalam proses pemberantasan praktik korupsi politik. Artikel ini juga berpendapat bahwa akuntansi forensik bisa mendorong literasi anti fraud dalam partai politik melalui penerapan sistem whistleblowing.

Artikel ini bertujuan mengelaborasi istilah buzzer yang sering digunakan para warganet di Twitter dan Instagram kepada akun media sosial bayaran yang berperan sebagai penyebar hoaks dan disinformasi. Hal itu dikarenakan pada awalnya istilah buzzer hanya dikenal dalam dunia bisnis digital sebagai tim yang disewa untuk pemasaran suatu produk dan jasa. Seiring perkembangan istilah buzzer bisnis juga digunakan dalam ranah politik yang kemudian dikenal dengan "BuzzeRp" politik. Padahal faktanya buzzer media sosial memang digunakan untuk memperkuat suatu pesan dan konten agar dapat membentuk opini publik dalam konteks masyarakat digital. Sebab definisi buzzer media sosial adalah upaya memperkuat suatu pesan dengan berbagai kreativitas masing-masing baik dalam konteks bisnis dan politik. Penelitian ini menggunakan data percakapan media sosial dari Drone Emprit Academic Universitas Islam Indonesia dengan kata kunci (keyword) BuzzeRp. Artikel ini berpendapat bahwa terdapat salah kaprah mengenai definisi buzzer media sosial yang berkembang di Indonesia, sehingga menyebabkan profesi buzzer media sosial di Indonesia menjadi negatif.

Artikel ini menjelaskan ihwal relawan Teman Ahok dalam kontestasi demokrasi lokal DKI Jakarta 2017. Dalam penelitian ini dinyatakan bahwa relawan Teman Ahok mampu mendorong partisipasi publik dengan dukungan dalam mengumpulkan satu juta kartu tanda pengenal sebagai prasyarat calon independen. Gejala ini menegaskan besarnya perhatian publik terhadap relawan elektoral seperti Teman Ahok. Sekaligus penanda menurunnya kepercayaan publik dan warganet terhadap partai politik. Salah satu penyebabnya terletak pada kegagalan partai politik dalam proses rekruitmen politik guna melahirkan kandidat politik pilihan rakyat. Artikel ini berpendapat bahwa kehadiran relawan Teman Ahok dapat menjadi saluran substitusi baru serta otokritik terhadap eksistensi partai politik. Artikel ini juga berpendapat bahwa revitalisasi sekolah partai dapat menjadi alternatif memperbaiki citra partai dalam langgam politik Indonesia.

Artikel ini akan mengelaborasi peran buzzer politik dalam mengawal APBD dan berbagai kebijakan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kontestasi para buzzer politik dalam mengawal penyusunan APBD Provinsi DKI Jakarta. Para buzzer politik ini berjejaring membangun opini bersama dengan warganet lainnya untuk bisa mengkritisi adanya indikasi kecurangan dalam penerapan E-Budgeting di Provinsi DKI Jakarta. Melalui tagar e-BudgetingCegahKorupsi para buzzer politik telah banyak mempengaruhi warganet untuk bisa menjadikan media sosial sebagai saluran partisipasi dan kampanye anti korupsi. Dengan demikian para buzzer politik telah memberikan kontribusi nyata dalam pelembagaan demokrasi digital. Hal itu tampak dari tagar-tagar yang dibangun dengan pemilihan kata kunci yang mengedepankan semangat anti korupsi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif dengan mengumpulkan data-data Social Network Analysis (SNA) dari percakapan media sosial Twitter serta melalui wawancara mendalam (in-depth interview). Artikel ini berpendapat bahwa buzzer politik telah berperan positif dalam mengawal berbagai kebijakan serta APBD Provinsi DKI Jakarta.

This article explains that the role of post-conflict political volunteers in 2004, who began with the presidential activity mapping and projection of the volunteers. It was to find out the tactical steps taken by the political volunteers, especially in issues of politics and government. This study revealed that volunteers more engaged in social media, then divides typology into a community volunteer and non-volunteer community. Form the two typology of volunteers turned out more volunters who choose passivity rather than active. Passive attituded intended to be a controller of goverment, while the more active attituded as the guardian of power. This article argues that the role of volunteers in post-conflict digital style presidential politics in 2014 more strengthen the institutionalization of digital activism for political aducation of the public.

Artikel ini menjelaskan tentang kemunculan model kampanye kreatif dalam kontestasi presidensial 2014, yang lebih mengedepankan unsur kreativitas dan seni. Adapun bentuk-bentuk kampanye kreatif seperti video, musik, aplikasi game dan desain visual yang didukung oleh kemajuan teknologi informasi, telah mampu melakukan transformasi dari model kampanye konvensional menuju kampanye modern. Kemunculan kampanye kreatif dapat menjadi saluran komunikasi politik yang efektif guna membangun budaya partisipatoris. Selain itu, kampanye kreatif sangat positif dalam mendorong perubahan perilaku politik kewargaan yang kemudian melahirkan politik kegembiraan.

This article describes how the presidential contestation in 2014 was characterized by the presence of political volunteers. Here political volunteers is defi ned as a manifestation of strengthening active participation of citizens in promoting substantive democracy. This article argues that the rise of a new social movement has brought a tradition of voluntarism in politics. In addition he voluntarism has transformed the values of patrimonial political and oligarchy onto active popular voluntarism and participatory. The political volunteers who employed offl ine and online medium have clearly increased public participation in Indonesia.This article has also argued the presence of political volunteers has positively contributed to developtment of extra parlementary democracy model.

The Corporate Social Responsibility (CSR) program was initially a volunteer movement from companies to provide maximum benefits to society and the environment as a result of the fact that there was environmental damage due to world exploration efforts. The problem that exists and will be studied in this research is the urgency of forming a Draft Regional Regulation for Bogor Regency Concerning Corporate Social Responsibility. In terms of research methods, this legal research was carried out using normative legal research supported by empirical research to obtain primary data. In Indonesia, the practice of Corporate Social Responsibility (CSR) is not something new. Various private and state companies have implemented CSR practices, although not all companies have done so. In general, the motivation for carrying out CSR is not only a form of company concern for the surrounding environment, but also to shape the company's image. In the formation of Regional Regulations on Social and Environmental Responsibility in Community Empowerment in Bogor Regency, it is intended to reach and regulate various companies with legal entities (rechts persoon) in Bogor Regency that wish to carry out Social and Environmental Responsibility (TJSL) programs.