Suchergebnisse

This research is a literature study that discusses and analyzes the relationship between religion and politics from the historical aspect, the development of religion in the political realm as well as the discourse between the two things. Philological analysis is used to determine the extent of the relationship between political theory and religious belief, in this case Islam. The results of the analysis illustrate that religion as the basis for political morals is no longer used as it should, but only becomes a tool to win power. In that context, the people of the State have presented themselves as an organized mass, and they are not aware that a structural crime (made in such a way) has happened to them, they are given little pleasure while others who win the power take more benefits from the State. they. Political violence has actually occurred wrapped in a certain ideology or religion, and its legitimacy has been very well tested, especially if the legitimacy is obtained through instruments under the political democratic system through general elections. General elections become a very significant relationship with the legitimacy of political power.

The aims of the study are to explain, to analyze, and to find a relationship model between government bureaucracy and society in the process of social and political change in Wajo regency. Data collection methods used in this study were Focus Group Discussion (FGD), documentation, intensive interaction, in depth interview and other instruments. Samples were selected by purposive and snowball methods. Informants in this study are both from internal and external bureaucracy. Internal bureaucracy informants consisted of; (1) strategic apex (top-level management), (2) middle line (chief executive), (3) operating core (executant), while the external bureaucracy informants can be classified into four groups; (1) local elite which consist of local figures and its stakeholders within the area, (2) modern elite, consists of scholars, teachers, headmasters and retired government official, (3) religion elite, consists of head of Islamic-boarding-school and ustadz, (4) community elite consists of non-governmental organization, youth leaders, women and even fisherman leaders. The results of the study provide an explanation of the relationship between the local bureaucracy with the local community, which was forming 4 (four) relationship models namely (1) Adaptive Model, (2) Accommodative Model, (3) Humanist Model, and (4) Tiered Elite Model. The most popular model of society is the Humanist model. Tiered Elite Model, on the other hand, creates pseudo harmony and put bureaucracy under the pressure of the hidden hand. There are three basic models and AAH model which consists of adaptive, accommodative and humanist is the preferred one. These four models can become theories in the context of a harmonious relationship between the government bureaucracy and society in the process of social and political change. These theories can be a source of inspiration in any social relationship that supports every harmonious social relationship.Keywords: local government bureaucracy, adaptive, humanist, elite.

Demokrasi, adalah sebuah sistem politik pemerintahan yang perlu diperjuangan oleh rakyat, setelah kekuatan monarki dan oligarky dianggap tidak memadai untuk menjawab masalah kesejahteraan, kenyamanan, kebebasan berpendapat, dan berbagai kebebasan lainnya. Mungkin itulah kata kunci yang paling utama untuk memaknai penerapan demokrasi politik dan pemerintahan di Indonesia yang bertujuan akhir adalah dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial. From the people, by the people, for the people demikian kata Abraham Lincoln, yang kemudian menjadi konsep yang sangat dasar dan relevan untuk memadukan antara ideologi sebuah negara dan peta politik pemerintahan menuju cita cita tersebut. Demikian Idiologi sebuah Negara dan peta politik pemerintahan idealnya memiliki orientasi terhadap kesejahteraan Sosial, terlebih dinegara yang memiliki idiologi berkarakter keadilan sosial (Pancasiala dengan sila kelimanya), dan memiliki komitmen sebagai negara kesejahteraan (welfare state) yang menitikberatkan pada kepentingan kesejahteraan warganegaranya. Penerapan demokrasi yang dimaksud Abraham Lincoln tentu saja diharapkan dapat menyentuh kehidupan dan kesejahteraan (sosial) yang dimaksud, yakni dapat memperkecil kesenjangan antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin, bukan hanya sebagai kiasan belaka dan menjadi mitos demokrasi dan kesejahetraan sosial bagi warganya. Demokrasi bukanlah sebagai alat negara untuk mendapatkan keuntungan politik untuk kesejahteraan kaum elit saja, demokrasi tidak dibuat menjadi tontonan rakyat yang "vulgar", dan dijadikan arena panggung seni "sandiwara" elite politik di Indonesia, akan tetapi demokrasi selayaknya dapat memberi garansi kepada rakyat tentang tujuan akhirnya yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi dianggap sebagai solusi untuk dapat menyelesaikan berbagai masalah kesejahteraan sosial di Indonesia sebagai soal yang paling urgen ditanah air.

Good Governance dikenal sebagai paradigma yang menarik, dengan prinsip pada penekanan terhadap keterlibatan seluruh elemen, baik yang berada dalam birokrasi maupun yang berada diluar birokrasi. Dalam paradigmanya terlihat adanya pergeseran dari rule government ke good government (Ryaas Rasyid; 1998), yakni proses pemerintahan tidak lagi semata-mata menyandarkan pada aspek peraturan dan perundang-undangan, akan tetapi lebih menekankan kepada partisipasi seluruh elemen masyarakat. Konsep ini memiliki relasi yang sangat signifikan dengan demokratisasi, untuk mewujudkan pemerintah yang lebih dekat dengan rakyatnya. Otonomi daerah pun juga merupakan konsekuensi logisnya dalam negara kesatuan seperti Indonesia.

Abstrak Institusionalisasi kebijakan dana kelurahan merupakan studi yang mempelajari tentang proses pelaksanaan terhadap kebijakan dana kelurahan yang telah ditetapkan pemerintah. Dana kelurahan dialokasikan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dengan melihat keberhasilan yang dicapai dana desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisis model institusionalisasi kebijakan dana kelurahan di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo. Tipe penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang memberikan gambaran faktual mengenai tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan: pelaksanaan kebijakan dana kelurahan di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo sesuai dengan model institusionalisasi, yakni Rational Choice Institusionalism, Historical Institusionalism, Sosiologis Institusionalism, Discursive Institusionalism, dan Political Game. Kata Kunci: Institusionalisasi, Dana Kelurahan, Kebijakan, Wajo Abstract The Institutionalization of urban village fund policy is a study to learn about the implementation of the urban village fund policy process. The fund was allocated by the government through Government Regulation Number 17 of 2018 about Sub-Districts for the development of urban village/village facilities, infrastructure, and community empowerment by referring to the success of urban village/village funds. This study aimed to examine and analyze the institutionalization model of urban village fund policy in Tempe District of Wajo Regency. This research used qualitative approach to provide a factual picture of the research objectives. The results showed that the implementation of urban village fund policy in Tempe District of Wajo Regency fulfilled the institutionalization models namely Rational Choice Institutionalism, Historical Institutionalism, Sociological Institutionalism, Discursive Institutionalism, and Political Game. Keywords: Institutionalization, Village Fund, Policy, Wajo

Abstract: This paper aims response of government to perform public service based ICT in serving the community has been in the process, by performing a variety of businesses, which make provision-the provision of services both in the form of hardware or software that supports the servicesofcourse-basedICT,andinadditiongovernmentprovides various information services, government employees must provide berkompentensi to do service to the community is an important thing. Fast service and cheap are the desires of the community, then the agency has conducted Kominfo Makassar information provision and access is very easy to get the maximum service using the easiest way is to use the internet, in addition to Internet service for disseminating much needed technology illiterate society that still has conducted by the department of Communications and Informatics by performing these services the governmentcanmakeservicesmoreeffectively andefficiently tothecommunity and can feel the ease, these are some of the goals of e-Gov . e-Gov is a service that aims to simplify all the affairs of government. Improved service quality of internet is much needed to achieve maximum service.Keywords: Service, ICT, Makassar CityAbstrak: Tulisan ini menjelaskan tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melakukan pelayanan publik berbasis ICT dalam melayani masyarakat dengan melakukan berbagai usaha, yakni melakukan penyediaan-penyediaan pelayanan baik dalam bentuk hardware maupun software yang mendukung pelayanan yang tentunya berbasis ICT, dan selain itu pemerintah menyediakan berbagai pelayanan informasi. Pelayanan yang cepat dan murah adalah keinginan masyarakat, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar telah melakukan penyediaan informasi dan akses yang sangat mudah untuk mendapatkan pelayanan yang maksimal menggunakancaratermudahyaitumenggunakaninternet,selainitu pelayanan untuk mensosialisasikan internet yang sangat dibutuhkan masyarakat yang masih gagap teknologi telah dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai salah satu usaha dalam proses penerapane-GovdiKotaMakassar,denganmelakukanpelayanan- pelayanan tersebut pemerintah dapat melakukan pelayanan yang lebih efektif dan efisien kepada masyarakat dan masyarakat juga dapat merasakan kemudahan, semua itu adalah beberapa tujuan dari e-Gov. e-Gov adalah pelayanan yang bertujuan untuk mempermudah semua urusan dalam pemerintahan.Kata kunci: Pelayanan, ICT, kota Makassar

Abstract: This writing intend to know and describes the policy of local government in case to conserve traditional art on Makassar city and what kind of factors that influence the conserve of traditional arts of Makassar city. The result of the research showing that the local government Makassar city have a policy in case to conserve traditional arts of Makassar city. The local government policy in case to conserve the traditional arts in Makassar city is : (1) Held a group arts development; (2) became a facilitators of facilities and infrastructure to art group at traditional arts event; (3) Became a mediator to all people to develop touring potential for get a fund assistance from the private agencies; (4) cooperate with arts group in Makassar city; (5) Held a daily event, traditional arts show. the supporting factors of executioning the conserve of traditional arts in Makassar city are : (1) government, (2) Society. And the obstacles factors to execute the conserve is : (1) modernization, (2) lack of teenager interest to learn traditional arts; (3) the media raise less information about traditional arts; (4) Sosial change; (5) All traditional artist that lack in creativity and innovation. Keywords: Three, Policy, traditional arts, Makassar cityAbstrak: Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui Untuk mengetahui dan menggambarkan kebijakan pemerintah daerah dalam melestarikan kesenian tradisional di Kota Makassar dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelestarian kesenian tradisional di kota Makassar. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemerintah daerah kota Makassar memiliki kebijakan dalam hal melestarikan kesenian tradisional khas kota Makassar. Adapun kebijakan pemerintah daerah dalam melestarikan kesenian tradisional di Kota Makassar adalah : (1) melaksanakan pembinaan kelompok kesenian; (2)menjadi fasilitator sarana/prasarana kepada kelompok seni dalam kegiatan pertunjukan seni tradisional; (3) menjadi mediator kepada masyarakat dalam mengembangkan potensi wisata untuk mendapatkan bantuan dana dari instansi swasta; (4) bekerja sama dengan kelompok seni di Kota Makassar ; (5) mengadakan acara rutin pagelaran seni tradisional. Faktor pendukung pelaksanaan pelestarian kesenian tradisional di Kota Makassar adalah : (1) pemerintah ; (2) masyarakat. faktor penghambat dalam pelaksanaan kesenian tradisional adalah : (1) Modernisasi ;(2) kurangnya minat remaja mempelajari kesenian tradisional;(3) media massa kurang memuat informasi dan tayangan tentang kesenian tradisional; (4) perubahan sosial;(5) para pelaku seni tradisional yang kurang kreatif dan inovatif.Kata kunci: tiga, Kebijakan, kesenian tradisional, Kota Makassar

Abstract: This study shows that the efforts of local governments, especially sports coaching in taekwondo branch, still less than the maximum, it can be seen from the lack of government attention to the fate of the sport, particularly sport of taekwondo. The factors that affect the government's efforts towards the development of sports in Polewali Mandar consists of factors supporting and inhibiting factors. Supporting factors, among others: the HR executive, institutional support and fellow sports clubs branch Taewondo Sekabupaten Polewali, and the support of the private sector and the public, while the inhibiting factor, among others, the lack of institutional support most from the government, not their escort sustainable mechanisms, and the lack of coordination between local government and KONI Polewali Mandar.Keywords: efforts of local governments, sports coaching, sporst policyAbstrak: penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam pembinaan olahraga khususnya pada cabang taekwondo, masih sangat kurang maksimal,ini dapat dilihat dari minimnya perhatian pemerintah terhadap nasib olahraga,khususnya cabang olahraga taekwondo. Adapun faktor yang mempengaruhi upaya pemerintah terhadap pembinaan olahraga di Kabupaten Polewali Mandar terdiri dari Faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung tersebut antara lain: adanya SDM pelaksana, dukungan kelembagaan dan sesama klub-klub olahraga cabang Taewondo seKabupaten Polewali Mandar, serta adanya dukungan dari pihak swasta dan masyarakat, sementara faktor penghambatnya antara lain, tidak adanya dukungan kelembagaan yang maksimal dari pemerintah, tidak adanya mekanisme pengawalan yang berkelanjutan, serta minimnya koordinasi antara PEMDA dan KONI Kabupaten Polewali Mandar.Kata kunci : upaya pemerintah , pembinaan olaraga

Abstract: This research aims to understand and analyze the quality of service business license exercised by government and the city of makassar to know and to analyze strategy in improve the quality of services trading business permits that is applied by a city government makassar.tipe research used in this research was descriptive , that will provide an illustration of factual on the strategy improve the quality of services business license perdagan in the city of Makassar. This research result indicates that: 1. Kualiatas SIUP service in BPTPM city makassar has been good enough although is still not maximum . 2. To improve the quality of the siup service ,BPTPM and the lo­cal government of makassar applied some strategy ,for his strategy core ,strategy consequences , strategy customers , strategy control , and strategies culture.Keywords: servicing, license, quality, strategy, effort Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kualitas pelayanan izin usaha yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Makassar dan untuk mengetahui dan menganalisis strategi dalam meningkatkan kualitas pelayanan izin usaha perdagangan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Makassar.Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yang akan memberikan gambaran factual mengenai strategi meningkatkan kualitas pelayanan izin usaha perdagan di Kota Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Kualiatas pelayanan SIUP di BPTPM Kota Makassar sudah cukup baik meskipun masih belum maksimal. 2. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan SIUP, BPTPM dan pemerintah Kota Ma­kassar menerapkan beberapa strategi, yakni: strategi inti, strategi konsekuensi, strategi pelanggan, strategi kontrol, dan strategi budaya.Kata kunci: pelayanan, izin, usaha, kualitas, strategi