Suchergebnisse

All provinces and districts / cities, just do Update device organizations of their respective regions. Hopes, this new organization into an effective and efficient organization. The regional organization built on five basic elements: 1) the strategic apex, 2) middle line, 3) operating core, 4) technostructure, and 5) supporting staff. Does the establishment of regional organizations gives hope to the improvement of coordination of the local government?If traced from theory, the five basic elements of the theory of Mintzberg berumber. According to Henry Mintzberg, attributes the organization building, consisting of: first, parts and people in the organization, secondly, the coordination mechanism, the third, the design parameters, and fourth, various environmental factors that influence the selection of the design parameters. In this first attribute Mintzberg says there are six elements. Elements 1st - 5th has been adopted by the PP. No. 18 / 2016 as described above. The sixth element is ideology. These six elements are not found in the PP. No. 18 / 2016. The fourth attribute Mintzberg's theory was also adopted. It is seen from the common variable calculation and technical variables as a basis for mapping the intensity of government affairs and the determination of the regional workload and determine tipeloginya classified as A, B, or C.The second and third attributes are not visible in the PP setting. No. 18 / 2016. As a result in the formation of regional organizations as well be invisible. The second and third attribute is actually provide a good framework for the establishment of the Agency which serves as technostrukture. Institutions that have an important role coordinating the programs of the Department so that organizational goals can be achieved. Thus, the improvement of coordination within local government is still difficult to expect.

Pendidikan multikultural menawarkan pengajaran yang mengakomodasi perbedaan dalam wadah yang harmonis, toleran dan saling menghargai. Wujud pendidikan multikultural di antaranya dengan penerapan pembelajaran kooperatif yang berbasis pada keberagaman keragaman etnis, yakni pembelajaran yang menjunjung tinggi nilai heterogenitas, pluralitas dan keragaman etnik, yang diharapkan menjadi pilar bagi keharmonisan bermasyarakat di Kota Ternate. Karena itu, pada sekolah multietnis perlu dirancang pembelajaran kooperatif yang tidak hanya memudahkan bagi siswa memahami materi pelajaran, tetapi juga mampu meningkatkan kesadaran siswa agar berprilaku humanis, pluralis dan demokratis. Pembelajaran Think Pair Share (TPS) sintaksnya memberi peluang untuk meningkatkan aktivitas siswa, interaksi antarsiswa, serta dapat meningkatkan pemahaman konsep dalam pelajaran biologi. Sedangkan pembelajaran Reading Guestioning and Answering (RQA) diharapkan dapat memaksa siswa membaca dan memahami isi bacaan, serta menemukan isi bacaan yang substansial atau sangat substansial. Perpaduan pembelajaran TPS dan RQA yang diterapkan pada sekolah multietnis di Kota Ternate, khususnya jenjang SMA, memiliki potensi untuk: (1) mengembangkan sikap sosial siswa, dan (2) meningkatkan penguasaan konsep mata pelajaran Biologi.

Pendidikan multikultural menawarkan pengajaran yang mengakomodasi perbedaan dalam wadah yang harmonis, toleran dan saling menghargai. Wujud pendidikan multikultur di antaranya dengan penerapan pembelajaran yang berbasis pada keberagaman etnis, yakni pembelajaran yang menjunjung nilai-nilai heterogenitas, pluralitas dan keragaman etnik, sehingga nantinya menjadi pilar keharmonisan masyarakat yang multietnis, seperti di Kota Ternate. Hasil UNAS matapelajaran Biologi SMA di Ternate tiga tahun terakhir masih jauh dari harapan. Penguasaan SKKD termasuk dalam kategori belum memuaskan. Pada UNAS 2011 ketuntasan SKKD hanya 57,5%. Salah satu penyebabnya adalah pelaksanaan pembelajaran Biologi yang cenderung bersifat teacher centered. Pada sekolah multietnis di Ternate perlu dirancang pembelajaran yang tidak sekedar memudahkan siswa memahami materi pelajaran, tetapi juga meningkatkan kesadaran siswa agar berprilaku humanis, pluralis dan demokratis. Pembelajaran Think Pair Share (TPS) sintaksnya memberi peluang untuk meningkatkan interaksi antarsiswa dan meningkatkan pemahaman konsep Biologi, sementara strategi Reading Questioning Answering (RQA) diharapkan memaksa siswa memahami bacaan dan menemukan isi bacaan yang substansial sebelum pembelajaran di kelas berlangsung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi perpaduan strategi tersebut untuk menigkatkan sikap sosial dan penguasaan konsep Biologi siswa SMA multietnis di Ternate. Penelitian ini adalah penelitian Quasi experiment design, dilakukan pada tiga SMA Negeri di Ternate pada semester ganjil T.A. 2012/2013, dengan menggunakan rancangan Pretest-Postest Control Group. Sebelum eksperimen, terlebih dahulu dikembangkan Silabus, RPP dan LKS yang telah disesuaikan dengan karakter strategi yang diterapkan, serta mengakomodir upaya pembauran etnis antarsiswa. Penelitian ini menggunakan tiga kelas eksperimen, yaitu kelas berstrategi TPS, RQA, perpaduan TPS & RQA, dan satu kelas berstrategi konvensional. Teknik analisis data menggunakan uji ANACOVA. Hasil penelitian menunjukkan: (1) terdapat pengaruh strategi pembelajaran terhadap sikap sosial dan pemahaman konsep Biologi siswa SMA multietnis di Ternate, dan (2) perpaduan strategi TPS dan RQA memberikan hasil yang lebih baik dalam meningkatkan sikap sosial dan pemahaman konsep Biologi pada siswa SMA multietnis di Ternate dibanding dengan strategi TPS dan strategi konvensional. Berdasarkan hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa perpaduan strategi TPS dan RQA baik digunakan pada pembelajaran Biologi di SMA multietnis di Ternate, sebab disamping menigkatkan pemahaman konsep, juga membangun sikap sosial siswa, yang meliputi sikap toleransi, kerjasama, tanggung-jawab, serta demikratis dan pluralitas. Kata kunci : Strategi TPS, Strategi RQA, sikap sosial, pemahaman konsep, multietnis

Banyak para ahli komunikasi dunia memberikan pandangan tentang komunikasi massa secara beragam. Semua dilakukan berdasarkan sudut pandang masing-masing untuk melahirkan sebuah pemahaman yang konkrit, jelas dan mudah dipahami oleh semua kalangan terkait komunikasi massa. Diantara ahli komunikasi yang meyampaikan defenisi komunikasi massa untuk diketahui dan dipahami khalayak adalah Bittner mengatakan "komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang (massa communication is meseeges communicated through a mass medium to a large number of people). Dalam ilmu jurnalistik, media massa yang menyiarkan berita atau informasi disebut juga dengan istilah pers. Menurut undang-undang pokok pers nomor 40 tahun 1999 pasal 1 ayat (1) pers adalah lembaga social dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola dan menyampaikannya sebagai informasi, baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara gambar serta data dan grafik menggunakan media massa. Misi yang diemban oleh media massa adalah mengamankan, menjunjung dan menyukseskan pembangunan nasional. Dari defenisi yang diungkapkan oleh para ahli tersebut, maka dapat kita pahami secara sederhana bahwa komunikasi massa adalah proses penyampaian pesan dari seorang komunikator kepada komunikan (khalayak banyak) melalui saluran media massa baik berupa cetak, online, radio dan televisi. Namun dalam pemahaman komunikasi massa, setiap pesan yang disampaikan berisi informasi atau berita penting bagi masyarakat, baik berupa pengumuman, pendidikan, pengetahuan, maupun informasi social, hukum, politik dan budaya yang terjadi dalam kehidupan kita. Bukan pesan (komunikasi) sebagaimana percakapan rutin yang dilakukan oleh dua orang atau lebih di warung atau rumah. Media massa sebagai saluran atau sarana komunikasi telah mengalami perkembangan yang signifikan dari waktu ke waktu, mulai dari surat kabar cetak harian (koran), majalah, berkembang ke era frekuensi atau radio, selanjutnya era signal atau televisi dan kini era jaringan atau internet. Perkembangan media massa ini secara positif semakin memudahkan manusia melakukan berbagai komunikasi terbuka secara massif untuk penyebaran informasi. Namun secara negative, perkembangan teknologi media massa ini juga telah merusak bahkan memutuskan hubungan interaksi social masyarakat. Bahkan manusia cenderung lebih memilih media sebagai sarana untuk berkomunikasi daripada bertemu langsung dan menyampaikan pesan (komunikasi interpersonal).

Abstract: This research is about Implementation of Integrated Administrative Service Program of Sub-District (PATEN) in Purwokerto. This research was conducted in four sub-districts in Banyumas District, North Purwokerto Sub-district, South Purwokerto Sub-district, Purwokerto Timur Sub-district and West Purwokerto Sub-district. This research uses explanatory quantitative approach. The policy implementation model used in analyzing the implementation of PATEN is the model proposed by George C. Edward III. This model explains that there are four variables that play a role in achieving successful implementation of communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The results showed that the success rate of implementation of PATEN is in the medium category. In general, PATEN has helped to bring the public services to be more accessible, but still has constraints and needs needed to be overcome. One aspect that is needed to be improved is the resources owned by each District Office because it causes the PATEN implementation in each sub-district to not run consistently. While communication, resource, disposition and bureaucratic structure are found to have positive relationship and significant influence on successful implementation of PATEN both individually and collectively.Keywords: Integrated Administrative Service Program of Sub-District, Policy implementation, Public policy

Islam and the state in Indonesia -- Contents -- Abbreviations -- Acknowledgements -- 1. Introduction: The Problem of Political Relationship between Islam and the State -- 2. Explaining the Uneasy Relationship: Political Antagonism between Islam and the State in Indonesia -- 3. Emergence of the New Islamic Intellectualism: Three Schools of Thought -- 4. Implications of the New Islamic Intellectualism: Ideas and Practices -- 5. Beyond Parties and Parliament: Reassessing the Political Approach of Islam -- 6. Reducing Hostility: The Accommodative Responses of the State -- 7. Conclusion: Towards an Integrated Political Relationship between Islam and the State -- 8. Political Islam in Post-Soeharto Indonesia: A Postscript -- Bibliography -- Index -- About the Author.

This community service activity aims to increase the understanding of correctional inmates through assistance in planning and financial management of correctional inmates during the COVID-19 pandemic through strengthening financial literacy. The method of carrying out the activities is carried out by coordinating and mapping the needs of the 111th KODIM 0510 Military Unity Building a Village (TMMD) activity at the RUTAN class I Tangerang, Focus Group Discussion (FGD) and financial literacy education, as well as post-education assistance carried out. The inmates of the Class I Tangerang prison are dominated by elementary and junior high school graduates, who violate the law because of economic needs. This community service program is a solution to overcome the low financial literacy of inmates during the COVID-19 pandemic. The success of this service program is due to the achievement of the target participants and the achievement of the objectives and material of the activity. People who have good financial literacy are able to make the right decisions in managing their finances to face global challenges based on technological advances. ; Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman warga binaan lembaga permasyarakatan melalui pendampingan perencanaan dan pengelolaan keuangan warga binaan lembaga permasyarakatan di masa pandemi covid-19 melalui penguatan literasi keuangan. Metode pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan koordinasi dan pemetaan kebutuhan kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 111 KODIM 0510 di RUTAN kelas I Tangerang, Focus Group Discussion (FGD) dan edukasi literasi keuangan, serta pendampingan pasca edukasi dilaksanakan. Warga binaan Lapas Kelas I Tangerang didominasi oleh lulusan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, yang melakukan pelanggaran hukum karena dorongan kebutuhan ekonomi. Program pengabdian kepada masyarakat ini sebagai solusi mengatasi rendahnya literasi keuangan warga binaan di masa pandemi covid-19. Keberhasilan program ...

This study departs from the analysis of the development strategy of Mempawah District Baznas in collecting zakat funds. The main problem of this paper is to at least talk about the strategies carried out by Baznas officials so that people in Mempawah want to pay their zakat because in their community they issue less zakat to Baznas, the community issues more zakat for religious leaders. Then from the strategy analyzed using SWOT, a descriptive qualitative study began to describe the symptoms in the field. The research found that Baznas Mempawah District has the power to have zakat collection units for each office that has distributed their zakat to Baznas, many government employees have issued their zakat to Baznas. The threat of Baznas District Mempawah, namely: People are divided into paying zakat, Baznas promotion is still less intensive. The Baznas opportunity is the only BAZ in Mempawah Regency. There is a letter from the District Head of Mempawah regarding the regulation that employees must issue their zakat at Baznas. The threat is that Amil has formed many zakat institutions in each office. Strategies adopted by Baznas District of Mempawah When power meets opportunity, one must build a partnership between BAZ and LAZ so that it is easy to collect funds from the community. Baznas Strategy When Weakness meets opportunity, it increases the quality and quantity of competent resources for young people. Baznas strategy when power meets threats namely; entered into a collaboration between BAZ and UPZ so that UPZ could assist BAZ in collecting zakat from the community. Baznas strategy when weakness meets threats; that is, conducting training for young people, so that young people will be interested in joining Baznas.

This paper effort to define the theology of Wahhabian which is divided into three, such as: tauhid rububiyah, tauhid asthma, and the nature and monotheism of worship, wahhabian ethos in general, followed by wahhabian ethics divided into five points, namely 1) "Takfir" over other Muslims as polytheists; 2) Return to the Qur'an and Hadith with the interpretation of zahirism; 3) Anti-intellectualism; 4). Political and military action is a religious act; 5) The blood and wealth of the enemy wahhabisme as profit, continued with parallel and ethical differences of Wahhabian with Protestant ethics.Keywords: Ethics, Wahhabian, Protestant

Tulisan ini beranjak dari permasalahan bagaimana kondisi sosial dan politik di Indonesia Zaman pendudukan Jepang serta sikap dan pandangan pengarang dalam novel Palawidja, Tjinta Tanah Air, Dan Perang pun Usai, dan Kembang Jepun. Sosiologi sastra digunakan menganalisis keempat novel tersebut untuk mengungkapkan pemaknaan baru dan menghasilkan penafsiran yang berbeda. Hasil analisis mengungkapkan bahwa keempat novel tersebut padat dengan informasi sosial dan politik di Indonesia pada zaman pendudukan Jepang. Namun, sebagai karya sastra, keempat novel tersebut tidak semata-mata menyodorkan fakta secara mentah. Beberapa pengarang dalam karyanya telah menafsirkan fakta-fakta tersebut sehingga keempat novel tersebut memberikan gambaran yang berbeda mengenal kondisi sosial dan politik di Indonesia pada Zaman pendudukan Jepang.Kata Kunci : sosial dan politik, karya sastra, pendudukan Jepang

This study is a preliminary attempt to reconstruct and analyze the pangreh praja's social and political role, if any, during the Japanese occupation. Emphasis will be put on a critical assessment of the Japanese attitude toward the pangreh praja, and the pangreh praja's relationship with the nationalists, and the general populace. Through such examinations, it is expected that each of their roles can be assessed. The historical roots of thepangreh prajareach back to Dutch colonial history. It is often dated as early as the first installation of the o?ce of the Javanese regents. Such a view seems to be easy to understand as the regents were placed in the highest position in the pangreh praja's administrative hierarchy.DOI:10.15408/sdi.v16i3.473

This essay attempts to look at the nature or character of Islamic militancy as reflected in the reemergence of a number of Islamic parties as well as socio-religious organizations of Islamic origins. Circumstance following the downfall of the Soeharto government and the aftermath it has created will be used to put the issue in perspective. Based on the actual strength of both Islamic parties and the newly established socio-religious organizations, this essay also examines the sustainability of such perceived Islamic militancy.DOI:10.15408/sdi.v11i3.594