Search results

Pencapaian pelayanan, pelaksanaan pembangunan efektif dan efesien, daerah harus secara kreatif mampu menciptakan dan mendorong meningkatakan sumber pendapatan asli daerah yang potensial adalah jasa perparkiran, menjadi salah satu pendapatan asli daerah. Pengawasan, pengelolaan menetapkan, siapa yang melakukan, bagaimana Standar Operasional Prosedur untuk melakukan kontrol, berapa besar anggaran, peralatan yang diperlukan dan jadwal pelaksanaan pengawasan. Metode menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data yang berbentuk kata maupun kalimat dengan mencoba berpikir Kritis terhadap situasi, fenomena sosial yang tergambar relevan dengan masalah yang dikaji, diarahkan pada roses pelaksanaan tugas dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan Pengawasan Pengelolaan Retribusi parkir. Pengawasan pengelolaan retribusi parkir oleh dinas perhubungan pada objek Retribusi Parkir ditepi jalan umum, belum optimal, di karena masih terdapat masalah dalam Pengelolaan kegiatan Retribusi Parkir ditepi jalan umum dan kebocoran hasil Retribusi sehingga target Pendapatan setiap tahun tidak tercapai, dan masih terdapat pembukaan lahan parkir yang tidak mau bekerja sama dengan pihak ketiga. Pengawasan akan mendukung dalam meminimalisir Penyimpangan dari tujuan Kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan Pengelolaan Retribusi Perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dikelola dengan baik sehingga berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pengawasan yang di lakukan belum bptimal dikarenakan Jumlah pengawas yang masih minim, belum adanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pengawasan.

This research is a literature study on the management and supervision of coastal and marine areas in Indonesia. The results showed that coastal and marine areas with their natural resources have an important meaning for economic development, because coastal and marine areas are areas with biological and non-biological resources that are very productive. In addition, coastal and marine areas still have a number of critical problems related to ecological, socio-economic and institutional issues. Ecological problems can be observed from the phenomenon of damage to coral reefs, mangrove forests, pollution, overfishing, coastal abrasion and physical degradation of other coastal habitats. It is essentially aimed at empowering the socio-economy of the community, so the community should have contributed to organize themselves in managing coastal and marine resources in this autonomy era. The process of transferring power from government to society must be realized. However, there are a number of things that are still the responsibility of the government, such as matters of fiscal resources policy, development of facilities and infrastructure, preparation of coastal spatial planning, and resource management legal instruments. Even though this is part of the government's authority, it does not mean that the community does not have the contribution and participation in every policy formulation. With the contribution and participation of the community, the formulated policy will touch more on the real issue and not harm the public interest.

This research focuses on the political communication strategy of the Golkar DPD in the 2019 Central Aceh legislative elections. A political communication strategy is very important for a political party that wants to attract sympathy to get people's approval. This study adopts a qualitative approach that describes and explains the political communication strategy of the Golkar legislative electoral council. Golkar as one of the parties involved in the competition and winning the 2019 Central Aceh Pilkada won four DPRK seats. The political communication strategy carried out by Golkar in winning the 2019 Election is for Golkar to listen to and convey the aspira-tions of the people. The political communication strategy implemented by the Golkar party in the legislative elections is structured communication from the central leader-ship to cadres in rural areas so that political messages can be conveyed equally, in the face of the 2019 legislative elections, Golkar provides information to people who have the right to vote, educate the public, accommodate the aspirations of the commu-nity, and socializing aimed at the government and other political institutions, the board of DPD Golkar to convey all forms of work programs to the public, as a means of party political communication such as providing information to the mass media. People who do not receive messages and do not want to communicate with Golkar party cadres because they are not interested in political activities, people who are more interested in political manipulation, and people who already have candidates from close relatives.

Regional property (BMD) can be obtained from apbd or other legitimate acquisitions and become regional wealth. State wealth in ministries / institutions / local governments become the authority and responsibility of ministries / institutions / local governments. But in the course of regional asset management sometimes also poses problems. Whereas well-managed regional assets will have a strategic role in supporting regional budget revenues. Bmd utilization applies to BMD located in the user of the goods, as well as who manages the goods. The existence of provisions, ensuring the process of utilization of BMD can run in an orderly, directed, fair, accountable, to realize efficient, effective, and optimal bmd management therefore regional asset management needs to be established and implementation based on the provisions of applicable laws and regulations. There should be a new mindset in the management of state assets so that not only just to record also list its fair value in the government financial report (LKPP), there should also be new thinking on how to optimize the management of state assets to be more optimal. The purpose of this writing is to review from the legal aspects regarding the management of regional assets. The research method used in this writing is done with literature studies. The approach used in this study is the approach of legislation and conceptual approach. The data source in this paper uses secondary legal material in the form of all publications about which are not official documents.

Pemilihan umum merupakan salah satu indicator penting untuk mengukur tingkat kualitas demokrasi suatu Negara termasuk pula pada pemilihan kepala desa. Semakin berkembangnya demokrasi suatu negara maka juga akan semakin meluasnya partisipasi publik masyarakat. Namun ditengah kondisi demokrasi yang masih belum matang, praktek pemilu di Indonesia termasuk lebih ironis lagi pada pemilihan kepala desa masih banyak diwarnai oleh beberapa fenomena umum yang terus mengemuka semisal money politic, patron-klien relationship serta peran blater di dalamnya. Melalui pemikiran inilah tulisan ini hadir untuk melihat 1) Bagaimana proses penetrasi politik elit dalam mempengaruhi preferensi poliik pemilih, 2) bagaimana penggunaan politik uang mampu berpengaruh terhadap preferensi politik pemilih ? Penelitian deskriptif ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk melihat gejala tertentu secara terperinci, intensif pada fenomena masyarakat yang berkembang melalui proses pengamatan atau analisis sehingga bisa menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis, lisan orang atau bahkan prilaku serta gejala tertentu. Guna memperolah data-data deskriptif tersebut, teknik observasi, wawancara mendalam, dokumentasi digunakan oleh peneliti untuk memperkuat data yang dihasilkan. Sementara untuk menguji validitas datanya peneliti menggunakan teknik trianggulasi sumber dengan cara membandingkan ulang data hasil wawancara dengan isi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan pertama bahwa penggunaan bahasa adalah instrument penting dalam komunikasi. Dalam perspektif komunikasi politik, pembentukan wacana memiliki peran penting sekaligus instrument elit penguasa dalam mengubah preferensi politik. Melalui penggunaan bahasa yang sifatnya intimidatif tersebut maka kalangan blater telah mampu mengubah preferensi politik pemilih hingga berhasil memenangkan calon yang di usung. Antara penggunaan bahasa kekuasaan dan fenomena kemenangan calon kepala desa dalam kontestasi pilkades di beberapa tempat termasuk di desa Bajur tentu tidak lepas dari penggunaan bahasa kekuasaan dalam konteks manipulasi ideasional. Elit blater sebagai kelompok masyarakat yang berpengaruh di desa bajur memang sangat lihai menggunakan bahasa ancaman guna mengubah preferensi politik pemilih. Kedua Keterlibatan kelompok elit muda dalam proses pemilihan kepala desa telah mengubah iklim politik sekalgus perilaku pemilih setempat. Keberadaan kelompok elit blater tidak berdiri sendiri, ia lahir dari komunitas social dengan jejaring yang mengakar pada masyarakat. Oleh karena itu dalam meningkatkan elektabilitas politik calon kelompok elit ini tidak bergerak sendiri melainkan mereka bergerak secara kolektif dengan melibatkan tokoh elit blater di desa lain. Bahkan dalam kondisi tertentu kehadiran mereka juga mendapatkan dukungan dari kalangan-kalangan elit-elit formal lainnya seperti aparat keamanan desa maupun kepolisian setempat.

ABSTRAKKewenangan Presiden dalam pemberian Grasi kepada terpidana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menempatkan kedudukan yang dimiliki Presiden pada posisi dua fungsi dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, yaitu fungsi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dalam praktiknya kekuasaan Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara disebut dengan istilah "Hak Prerogatif Presiden" atau Hak Mutlak yang dimiliki Presiden bersifat mandiri diartikan sebagai kekuasaan penuh dan hak istimewa Presiden yang tidak dapat diganggu oleh lembaga negara tertentu. Pemberian grasi kepada terpidana merupakan kewenangan konstitusional Presiden yang diberikan oleh Pasal 14 ayat (1) UUD Tahun 1945, dengan merujuk pada Pasal 11 UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana telah diubah dengan UU No 5 Tahun 2010, Pasal 1 UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 27 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang pada dasarnya Presiden dalam pemberian grasi walaupun diharuskan memerhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, Presiden berhak mengabulkan atau menolak permohonan grasi yang diajukan terpidana, dengan demikian pertimbangan tersebut tidak mengikat dan tidak mutlak mempengaruhi hak penuh Presiden. Permasalahan dalam pemberian grasi adalah mengenai eksistensi Grasi dalam UUD 1945 dan perundang-undangan berkaitan dengan Grasi tidak mengatur secara eksplisit dan merinci mengenai alasan dan batasan permohonan grasi yang diberikan oleh Presiden, yang tersirat hanya mengatur mengenai prinsip-prinsip umum tentang grasi serta tata cara pengajuan dan penyelesaian permohonan grasi. Untuk itu, Presiden dalam memutus mengabulkan atau menolak permohonan grasi kepada terpidana selayaknya mempunyai dasar atau kriteria yang jelas dalam pemberian grasi. Kata Kunci: Kewenangan, Presiden, Grasi, Terpidana. ABSTRACTThe authority of the President in granting pardons to convicts contained in the 1945 Constitution places the position of the President in the position of two functions in the Indonesian constitutional structure, namely functions as heads of state and heads of government. In practice, the power of the President of the Republic of Indonesia as the head of state is referred to as the "President's Prerogative Rights" or Absolute Rights which are owned by the President to be interpreted as full power and privileges of the President which cannot be disturbed by certain state institutions. The granting of clemency to the convict is the constitutional authority of the President granted by Article 14 paragraph (1) of the 1945 Constitution, with reference to Article 11 of Law No. 22 of 2002 concerning Clemency as amended by Law No. 5 of 2010, Article 1 of Law Number 5 of 2004 concerning Amendments to Law Number 14 of 1985 concerning the Supreme Court, and Article 27 of Law No. 48 of 2009 concerning Judicial Power, which is basically the President in granting pardons even though he is required to pay attention to the considerations of the Supreme Court, the President has the right to grant or reject the petition for clemency submitted by the convicted person, thus these considerations are not binding and do not absolutely affect the President's full rights. The problem in granting clemency is regarding the existence of clemency in the 1945 Constitution and legislation relating to clemency not explicitly regulating and detailing the reasons and limits for pardon applications granted by the President, which implies only governing the general principles of clemency and the procedure for submission and settlement of requests for clemency. For this reason, the President in deciding to grant or reject a request for clemency from a convict should have a clear basis or criteria for granting clemency. Keywords: Authority, President, Clemency, Convicted person.

Keberhasilan dakwah amat ditentukan oleh kepemimpinan (qiyadah) dakwah. Rasulullah saw. sebagai pemimpin dan manajer dakwah telah meletakkan visi dakwah sesuai ketentuan wahyu yakni menyeru kepada Islam dan membangun kehidupan Islam. Rasul saw. telah sukses mengantarkan Islam menjadi sebuah peradaban yang memimpin dunia dan bertahan belasan abad, menguasai dan menebarkan kebaikan kepada kaum muslimin dan non muslim. Awal peradaban Islam bermula setelah berdirinya kekuasaan Islam di Madinah. Strategi dakwah yang sangat menonjol di Madinah adalah dari segi respon terhadap objek dakwah, dimana aktivitas dakwah dilakukan melalui penerapan Islam secara praktis dalam negeri dan luar negeri.Dalam negeri, Islam dijadikan sebagai satu-satunya sstem hidup yang mengatur seluruh warga Negara. Selain perkara aqidah, ibadah, makanan (math'umat), pakaian (malbusat) dan pernikahan (munakahat) yang dilaksanakan menurut agama masing-masing, aturan-aturan yang berlaku adalah syariat Islam yang meliputi system sosial dan budaya, ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan, keamanan dan militer, serta sanksi (uqubat). Begitu juga terkait dengan hubungan luar negeri, politik dakwah dan jihad menjadi inti hubungan dengan Negara lain. Kata Kunci: strategi dakwah, hijrah.

Manajemen ada sejak adanya manusia yang bekerjasama untuk melakukan suatu urusan atau pekerjaan. Praktek-praktek manajemen terus berkembang sejalan dengan kemajuan perdaban manusia. Mulai dari masa Yunani Kuno, Romawi, zaman Islam, dan Kapitalisme Modern.Dari setiap fase perkembangannya, tidak dapat dipungkiri, bahwa perkembangan manajemen di dunia Islam telah memberi warna kepada dunia sampai dewasa ini. Waktu lebih 13 abad merupakan waktu yang panjang jika dibandingkan dengan sistem pemerintahan sebelumnya, baik pada masa Yunani maupun Romawi. Bahkan jika dibandingkan dengan sistem demokrasi yang berasakan sekularisasi dan kapitalisasi yang diterapkan oleh hampir semua Negara dewasa ini yang baru sekitar satu abad, tetapi telah menunjukkan tanda-tanda kehancurannya. Kemampuan bertahan yang cukup lama dengan luas wilayah 2/3 dunia merupakan bukti keunggulan manajemen pemerintahan Islam dari seluruh perdaban yang ada di dunia. Dari hasil kemajuan administrasi dan manajemen yang telah dikembangkan, Negara Islam mampu menghasilkan kemajuan peradaban dan kebudayaan yang melampau zamannya. Kata Kunci: manajemen, manajemen modern.

Abstrak: Dakwah merupakan upaya mengajak kepadaIslam dan melaksanakan ajaran Islam. Dakwah adalahamalan yang meskipun tertinggi nilainya, tetapi sangatberat karena tujuannya adalah mengubah kondisi yangtidak islami menjadi islami. Sehingga sedikit umat Islamyang sanggup memikul tugas mulia tersebut. Dari jumlahyang sedikit itu, ada yang melakukannya sekedarberdakwah, tanpa memperhatikan metode, cara dansarana yang digunakan apakah sesuai dengan misidakwah atau justru bertolak belakang. Salah satu yangmarak dilakukan akhir-akhir ini adalah dakwah politikdengan menggunakan jalan demokrasi. Harapannya,setelah memperoleh kursi diparlemen atau kursikekuasaan, mereka akan mengubah sistem menjadi Islamdari dalam. Padahal, demokrasi merupakan sistempemerintahan yang berasaskan kedaulatan rakyat.Aqidah yang mendasarinya adalah pemisahan agamadari kehidupan (secular). Dalam demokrasi rakyatlahyang memegang kekuasaan tertinggi, baik untukmemilih aturan apa yang akan diterapkan, siapapenguasa yang akan berkuasa atas mereka maupunmemilih apa yang dianggap bermanfaat bagi mereka.Sementara dalam Islam, kedaulatan atau kekuasaantertinggi bukan di tangan rakyat, tetapi di tangan syara'.Kata kunci: demokrasi, kedaulatan rakyat.

Abstrak: Dalam Sirah Nabi saw diketahui bahwa tahapandemi tahapan yang ditempuh oleh Nabi saw dalamdakwahnya merupakan metode (thariqah) dakwah yangsangat jelas dalam rangka menegakkan Islam. Metodeitulah yang harus ditempuh sebagai kewajiban dari Allahswt (QS. al-Hasyr [59]: 7). Awal dakwahnya dimulaidengan menyeru manusia secara individu untuk menerimaIslam dan turut berdakwah, setelah itu mereka dihimpununtuk sama-sama melakukan dakwah berkelompok yangterorganisasi dengan baik. Kutlah ini dibentuk, dipimpin,dan dibina langsung oleh Nabi dalam menapaki langkahdemi langkah perjalanan dakwah. Kelompok dakwah(kutlah dakwah) yang solid ini kemudian terjun kemasyarakat menyampaikan Islam secara terbuka yangdiawali dengan penampakan kutlah, melakukan pergulatanpemikiran. Membongkar kerusakan setiap aqidah dansystem-sistem jahiliyah dan menunjukkan keagunganIslam sebagai tatanan hidup yang haq. Hal inilah yangmembuat Quraisy memusuhi Nabi saw dan dakwahnya.Ketika permusuhan semakin memuncak, Nabi sawmelakukan perjuangan politik untuk mendapatkandukungan riil dari pemegang kekuatan di tengah umat.Kelompok dakwah inilah yang kemudian berhasilmembentuk masyarakat Islam yang unik di Madinah.Kata Kunci: dakwah individu, dakwah jamaah,pertarungan pemikiran, perjuangan politik.

Abstrak: Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang berasaskan kedaulatan rakyat. Asas yang mendasarinya adalah pemisahan agama dari kehidupan (secular). Dalam demokrasi rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi, baik untuk memilih aturan apa yang akan diterapkan, siapa penguasa yang akan berkuasa atas mereka maupun memilih apa yang dianggap bermanfaat bagi mereka. Sementara dalam Islam, kedaulatan atau kekuasaan tertinggi bukan di tangan rakyat, tetapi di tangan syara'. Islam menetapkan bahwa syara' atau syariat yang bersumber dari Allah swt. merupakan aturan yang harus dijalankan oleh penguasa yang dipilih oleh rakyat. Syara'lah satu-satunya yang menentukan apa yang harus diterapkan, menetapkan baik-buruk, halal-haram, termasuk kriteria dan tata cara pemilihan penguasa.Dengan demikian, nyata bahwa demokrasi bertentangan dengan aqidah Islam. Karena itu, bagi umat Islam, demokrasi adalah sistem kufr, haram mengambil, menerapkan dan menyebarluaskannya.Kata kunci: demokrasi, kedaulatan rakyat.

ABSTRACT: Dissatisfaction that occurs in a social community of injustices in the treatment due to politics, economics and law has led to social conflicts that lead to a variety of social behavior in the context of civic life. One of the social perubahana in the application of the law of politics in Indonesia since the end of the New Order regime, and the period of reform can be seen in efforts to address the phenomenon of Indonesian statesman disintegritas arising in Aceh so that eventually gave birth to Law Number 11 Year 2006 about the government of Aceh, the Act has brought great changes to the law in force in Aceh. The birth qanu-qanun and implementation efforts of Islamic law in Aceh has extended the range deversitas kaffah laws of the Republic of Indonesia with the 1945 constitutional system. On the one hand the notion as a group of people about the rights of autonomy that is so vast and highly principled for the Aceh region of Act No. 11 of 2006, who were later considered to be one of the basic implementation of Islamic sharia in Aceh kaffah is a part of Indonesia's legal system. It is certainly not independent of the legal structure, legal substance and legal culture contained in the state unitary Republic of Indonesia. The Status of Islamic Law in Aceh in Indonesian Legal System

Penelitian ini bertujuaan untuk mengetahui : 1) Implementasi Peraturan Daerah Nomor 08 tahun 2010 Tentang pengelolaan Sub Terminal Agribisnis. 2) Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sub Terminal Agribisnis.Penelitiaan ini merupakan penelitiaan deskriptif kualitatif, Lokasi penelitiaan yaitu di Sub Terminal Agribisnis Sumillan Kabupaten Enrekang. Adapun sumber datanya terbagi atas dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Prosedur pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah teknik analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitiaan menunjukkan bahwa : 1) Implementasi Perda No 08 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sub Terminal Agribisnis belum berjalan dengan efektif. Hal ini disebabkan karena kurangnya penelitian sebelumnya dalam menyusun naskah akademik Perda, Kurangnya pengetahuan petani tentang Perda tersebut, Serta belum ada komitmen dari pihak pengelola untuk melaksanakan aturan tersebut. 2) Kendala dalam pelaksanaan Perda No 08 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sub Terminal Agribisnis antara lain : a) Faktor hukumnya sendiri yang kurang sesuai dengan keadaan didalam masyarakat. b) Faktor kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah. c) Faktor Pemberian Sanksi , yang kurang tegas bagi yang melanggar .d) Faktor sarana dan prasarana yang belum memadai.Kata Kunci : Implementasi, Pengelolaan Sub Terminal Agribisnis This study bertujuaan to determine: 1) Implementation of Regional Regulation No. 08 of 2010 Regarding the management of Agribusiness Sub Terminal. 2) The obstacles in the implementation of the Regional Regulation No. 08 of 2010 Concerning the Management Sub Terminal Agribisnis.Penelitiaan penelitiaan a qualitative description, location penelitiaan namely in Sub Terminal Agribusiness Sumillan Enrekang. The source of the data is divided into two, namely primary data sources and secondary data sources. Data collection procedures used were observation, interviews, documentation. Data analysis technique used is descriptive qualitative analysis. Penelitiaan results showed that: 1) Implementation of Regulation No. 08 Year 2010 concerning the Management Sub Terminal Agribusiness has not been effective. This is due to the lack of previous studies in drafting the legislation academic, farmers' lack of knowledge about these rules, as well as there has been no commitment of management to implement the rule. 2) Constraints in the implementation of Regulation No. 08 Year 2010 concerning the Management of Agribusiness Sub Terminal, among others: a) its own legal factors that are less appropriate to the circumstances in the community. b) Factors lack of socialization by the government. c) Providing Penalties factor, which is less strict for violating .d) Factor infrastructure is inadequate.Keywords: Implementation, Management Sub Terminal Agribusiness

Ethics political communication used in the order in the government presented opinion or advice necessary keep a message manners according to customs culture gayo have separate ethics had meaning very important. Ethics political communication by the government to the society will affect any good; on the contrary, political communication also to the government will feed into aspects in improving the good order. Ethics political communication community groups as expressing an opinion society organizations politely and mannered use gayo culture and so is government response in accommodating the aspirations of the organizations. District of Aceh central gayo occupying an integral part of Indonesia. Those who have the character and values of the specific customs and culture of Indonesian society in general. The gayo customs and cultural values make the values of the Gayo customary philosophy in everyday life. The system of cultural values of the gayo community at events contains knowledge, beliefs, values, religion, norms, rules, and laws that become a reference for behavior in community life, the philosophical values of the gayo community, cannot be separated from the customs/culture of the gayo community as; Genap mupakat (democracy), amanat (integrity), tertip (orderly rules), alang tulung beret bantu (mutual help), gemasih (affection), setie (loyal), bersikekemelen (competing), dan mutentu (effective). Courteousness in conveying aspirations and opinions to the government and the government to the community must have politeness ethics in political communication to avoid inconsistencies and insecurity between the people and the government in Central Aceh

Ethics political communication used in the order in the government presented opinion or advice necessary keep a message manners according to customs culture gayo have separate ethics had meaning very important. Ethics political communication by the government to the society will affect any good; on the contrary, political communication also to the government will feed into aspects in improving the good order. Ethics political communication community groups as expressing an opinion society organizations politely and mannered use gayo culture and so is government response in accommodating the aspirations of the organizations. District of Aceh central gayo occupying an integral part of Indonesia. Those who have the character and values of the specific customs and culture of Indonesian society in general. The gayo customs and cultural values make the values of the Gayo customary philosophy in everyday life. The system of cultural values of the gayo community at events contains knowledge, beliefs, values, religion, norms, rules, and laws that become a reference for behavior in community life, the philosophical values of the gayo community, cannot be separated from the customs/culture of the gayo community as; Genap mupakat (democracy), amanat (integrity), tertip (orderly rules), alang tulung beret bantu (mutual help), gemasih (affection), setie (loyal), bersikekemelen (competing), dan mutentu (effective). Courteousness in conveying aspirations and opinions to the government and the government to the community must have politeness ethics in political communication to avoid inconsistencies and insecurity between the people and the government in Central Aceh