Suchergebnisse

Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, Indonesia menerapkan sistem multi partai yang ditandai dengan tingginya partisipasi partai politik dalam pemilihan umum. Sistem multipartai adalah sebuah sistem yang terdiri atas berbagai partai politik yang berlaga dalam pemilihan umum, dan semuanya memiliki hak untuk memegang kendali atas tugas-tugas pemerintah, baik secara mandiri atau dalam koalisi memenangkan kompetisi dalam pemilihan umum, baik pemilihan presiden, gubernur, legislatif maupun kepala daerah tingkat kabupaten. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagimana strategi politik yang diterapkan oleh DPC PDIP Kabupaten Malaka dalam merekrut kader Calon Kepala Daerah untuk bertarung dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan pendekatan studi kasus.Hasil penelitian menunjukan bahwa DPC PDIP menerapkan sistem perekurtan anggota dan simpatisan partai secara terbuka. Selanjutnya, dalam hal pengusungan calon Kepala Daerah, DPC PDIP kabupaten malaka menerapkan sistim penyaringan piramida, di mana semua kader diseleksi untuk mendapatkan kader terbaik sebagai bakal calon kepala daerah. Untuk memenuhi kualifikasi sebagai calon kepala daerah, seorang kader harus mampu memiliki tingkat pendidikan minimal S1, pengetahuan dan pola pikir yang inovatif, memiliki karakter yang baik, memiliki karakter pemimpin, memiliki popularitas dan elektabilitas yang baik melalui garis keturunan maupun pencapaian lewat jenjang karier

This article discusses identity politics in the village head election level. Studies on identity politics so far are mostly focused on elections in a government system that is in a higher concentration than a village, as in legislature and presidential elections. Attention to a similar issue in the village level is less to exist, partly because the community is generally assumed to be homogeneous. Meanwhile, in the village level, people remain plural, moreover in villages that live outside Java, where the number of tribes within communities is many. This is not to mention newcomers from the other islands. Using a case study in the Election of Village Heads in Wederok Village, Weliman Sub-district, Malacca District, East Nusa Tenggara, this research found that identity politics in village government head election play a crucial role as in the other elections, as legislature and regency head elections, even in the same tribe in the same village. This article is based on qualitative research with in-depth interviews as main data collection methods. The results showed that in the election of Wederok village head, people become divided into particular parts, mostly based on sub-tribe (kinship). The village head election involved candidates from the different tribal identities, despite the connection between them because of inter-tribe marriage. Tribe-based competition in the village head level in Wederok even led to further conflict, which needs for reconciliation.