Suchergebnisse

The number of single contestant within three occasion times of local election is continously rising. Besides, political parties are eligible to set the competition involving more than one contestant. This leads political parties performance comes into questions. Since many political scientists believed that quality of democracy depends on the degree of political parties' performance, there have been inquires on how fine Indonesian democracy will be in the future. Through qualitative approach, descriptive methods, and literature review of collecting data technique, this research concludes that the rise of single contestants has negative impact on the political parties' image and performance. Furthermore, while the quality of democracy is influenced by the political parties' performance, the decrease on their image and performance consequently leads Indonesian democracy into negative path. Political parties-backed single contestant is conclusively a threat to the future of Indonesian democracy.

Based on Article 17 section (2) of Government Regulation Number 10 of 2012 Excisable Goods in Free Trade Zone (FTZ) can be granted exemption. However, after the issuance of Government Regulation Number 41 of 2021 the duty-free facility is revoked, the Excisable Goods in FTZ is charged to excise duty. Formulation of the problem in this thesis is how to regulate and supervise the excisable goods traffic at the FTZ and how to implicate the juridical of the official note issued by the Director General of Customs and Excise regarding the Revocation of Duty-Free Facilities at the FTZ. This is a legal research with descriptive specifications. The approach used is a normative juridical approach. It is used secondary data collected through literature research and analyzed the data qualitatively to be presented in a qualitative descriptive form. Based on the results of the study, it is known that the Regulation of the Traffic of Excisable Goods at the FTZ in Indonesia before the Memorandum of the Directorate General of Customs and Excise number 466/BC/2019 used the CK-FTZ document. Following the Government Regulation Number 41 of 2021, the arrangement was the same as the excise document in other customs areas. The supervision of the traffic of excisable goods at the FTZ in Indonesia carried out by DJBC is a form of prevention and repressive (action). The Juridical Implications of the Official Memorandum number ND-466/BC/2019 revoke the duty-free facility at the FTZ indirectly. Government Regulation Number 41 of 2021 has been issued to answer the Official Memorandum, but it is necessary to review it if it is related to the above regulation, Law Number 44 of 2007 so that in the formation of a legislation in accordance with the hierarchy and in line "lex superior" principle. derogat legi inferior".

Implementasi otonomi daerah di Indonesia memiliki dampak negatif sekaligus positif. Pada positifnya, kebijakan tersebut mendorong terjadinya pemerataan kesempatan dan akses bagi pembangunan ekonomi dan politik di daerah. Sedangkan negatifnya muncul manakala para pemimpin atau elite di daerah memahami kebijakan otonomi secara berlebihan dengan cara memperlakukannya sebagai "penguasaan" sumber-sumber ekonomi dan jabatan-jabatan politik oleh orang asli daerah setempat dan menonjolkan identitas kedaerahan dalam bentuk simbol-simbol etnisitas maupun kegamaan.Penguatan politik identitas ini, meski merupakan keniscayaan dalam negara majemuk, dapat mengancam integrasi nasional. Menonjolkan perbedaan dan mengabaikan persamaan dalam jangka panjang dapat memicu terjadinya disintegrasi.Melalui sebuah kajian kepustkaan, diketahui terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan agar kemajemukan tidak menjadi sumber perpecahan. Upaya-upaya tersebut antara lain dengan cara menumbuhkan "solidaritas emosional" dan "solidaritas fungsional" serta mengembangkan common domain yang mengandung shared values demi menciptakan kebersamaan diantara warga negara

Implementasi otonomi daerah di Indonesia memiliki dampak negatif sekaligus positif. Pada positifnya, kebijakan tersebut mendorong terjadinya pemerataan kesempatan dan akses bagi pembangunan ekonomi dan politik di daerah. Sedangkan negatifnya muncul manakala para pemimpin atau elite di daerah memahami kebijakan otonomi secara berlebihan dengan cara memperlakukannya sebagai "penguasaan" sumber-sumber ekonomi dan jabatan-jabatan politik oleh orang asli daerah setempat dan menonjolkan identitas kedaerahan dalam bentuk simbol-simbol etnisitas maupun kegamaan.Penguatan politik identitas ini, meski merupakan keniscayaan dalam negara majemuk, dapat mengancam integrasi nasional. Menonjolkan perbedaan dan mengabaikan persamaan dalam jangka panjang dapat memicu terjadinya disintegrasi.Melalui sebuah kajian kepustkaan, diketahui terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan agar kemajemukan tidak menjadi sumber perpecahan. Upaya-upaya tersebut antara lain dengan cara menumbuhkan "solidaritas emosional" dan "solidaritas fungsional" serta mengembangkan common domain yang mengandung shared values demi menciptakan kebersamaan diantara warga negara

Karya trailer animasi pada suatu ketika yang menggambarkan fenomena transformer pada saat itu dan gambaran situasi sosial politik lingkungan masyarakat urban (sub culture) di kota metropolitan karya dari komunitas Lakon Animasi dengan durasi 4 menit. Gambaran representasi yang dikontruksi berdasarkan dari realitas situasi sosial politik pada saat itu menjadi fenomena dan eksistensi jati diri dari pembuatnya (creator). "Pada Suatu Ketika" merupakan salah satu animasi buatan anak negeri yang mampu memadukan dari hasil adaptasi film Transformer dengan unsur kebudayaan lokal di dalam naratif visualnya. Metode yang digunakan yaitu dengan menganalisis data kemudian mendeskripsikannya dengan pendekatan semiotik tentang Television Culture, The Codes of Television, dari Jhon Fiske. Fenomena transformer, mitos UFO dan keadaan sosial masyarakat (sub culture) pinggiran kota metropolitan dikontruksi dari unsur identitas masing-masing pelaku dalam hal ini yang menjadi satu kesatuan dalam penggambaran realitas dari peristiwa yang tersajikan dimana gambaran situasi ditahun 2011 tersebut setidaknya tergambarkan dari imajinasi hasil karya animasi 3D yang menjadi patokan teknologi saat ini. Eksistensi yang direpresentasikan dengan penggambaran naratif situasi sosial politik tahun 2011. Munculnya komunitas-komunitas animasi yang ingin menampilkan eksistensi keberadaanya pada dunia yang memang menjadi syarat penting diera teknologi digital atau bahkan dalam tataran media digital kreatif.

Di Era globalisasi, terdapat banyak kemajuan baik dibidang IPTEK maupun sosial budaya sehingga manusia mengalami perubahan baik dari segi pola pikir dan tingkah laku yang di pengaruhi lingkungan sekitar. Untuk menjaga karakter manusia yang sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat, perlu adanya pendidikan karakter pada anak dikarenakan pada usia anak-anak merupakan tingkat keemasan yang memiliki potensi alami yang baik untuk dikembangkan berupa pengetahuan disertai dengan kesadaran, emosi dan perasaannya. Pendidikan karakter anak dimulai dalam ranah keluarga dan diaplikasikan melalui pola asuh masing-masing orang tua kepada anaknya. Jenis pola asuh dalam ilmu psikologi ada 3 yakni otoriter, permisif dan demokratis. Pengabdian masyarakat di Dusun Ngelorejo Desa Srumbung Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang perlu diadakan Sosialisasi pembentukan karakter pada anak yang bertujuan untuk mengidentifikasi peranan dan jenis pendekatan keluarga dalam membentuk karakter anak agar menjadi generasi taat akan norma-norma yang berlaku. Pendekatan yang digunakan kualitatif dengan metode sosialiasi. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, para orang tua disana memiliki jenis pola asuh otoriter dan permisif. Pola asuh otoriter merupakan pola asuh yang keras dan menerapkan komunikasi satu arah sehingga menjadikan anak memiliki sifat tertutup, kurang percaya diri, dan kurang mampu mengekspresikan dalam melakukan kegiatan. Sementara pola asuh permisif memberikan kebebasan tanpa memberikan norma masyarakat sehingga menjadikan anak memiliki sifat egois, kurang peka terhadap lingkungan dan kurang dapat menerapkan nilai-nilai masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang tua memiliki peranan penting dalam pendidikan karakter anak, memberikan pola asuh yang tepat disertai kasih sayang, kedisiplinan, nasehat, dan keteladanan.

Nowadays, electrical energy is a source of basic human needs, which continues to increase with the increase in population, both in the household sector, government agencies and industry. With the increase in excessive use of electricity, it can produce emissions, and also the carbon produced will certainly have an impact on global warming because electricity is mostly still using fossil-based energy for that the use of other alternative energy is very helpful to reduce dependence on the use of fossil fuels. One of the things that attracts the attention of researchers today is using renewable energy in an effort to reduce the use of fossil energy. Among the most common alternative energies found is water, so this research focuses on designing dry cell type HHO (Hydrogen Hydrogen Oxygen) Generaor technology with water electrolysis which will produce hydrogen gas. The HHO generator functions to break down water (H2O) into hydrogen atoms and oxygen atoms which became known as HHO gas or Oxy-Hydrogen. Testing the gas flow HHO Generator will use NaCl and there is a reservoir tube to see the rise and fall of water from the gas produced. NaCL used in the size of 20 grams, 50 grams, 75 grams, and 100 grams dissolved in 500 cc of water. From the results of this study, variations in NaCL affect the release of gas bubbles in the reservoir tube where the hydrolysis test of 500 cc of water with 100 grams of NaCL at a time of 180-210 seconds produces 175 cc of gas.

Land degradation is a global concern. In tropical areas it primarily concerns the conversion of forest into non-forest lands and the associated losses of environmental services. Defining such degradation is not straightforward hampering effective reduction in degradation and use of already degraded lands for more productive purposes. To facilitate the processes of avoided degradation and land rehabilitation, we have developed a methodology in which we have used international environmental and social sustainability standards to determine the suitability of lands for sustainable agricultural expansion. The method was developed and tested in one of the frontiers of agricultural expansion, West Kalimantan province in Indonesia. The focus was on oil palm expansion, which is considered as a major driver for deforestation in tropical regions globally. The results suggest that substantial changes in current land-use planning are necessary for most new plantations to comply with international sustainability standards. Through visualizing options for sustainable expansion with our methodology, we demonstrate that the link between oil palm expansion and degradation can be broken. Application of the methodology with criteria and thresholds similar to ours could help the Indonesian government and the industry to achieve its pro-growth, pro-job, pro-poor and pro-environment development goals. For sustainable agricultural production, context specific guidance has to be developed in areas suitable for expansion. Our methodology can serve as a template for designing such commodity and country specific tools and deliver such guidance. © 2013 Smit et al.

ABSTRACT One of the largest mangosteen producing areas in Tasikmalaya Regency, which is in 8 villages in Puspahiang Sub-district. Mangosteen farmers Puspahiang district relies on export quality because the price is 3 times more expensive. However, due to farmers' pursuit of mangosteen the quality of exports of farmers will be much to remove the mangosteen fruit harvest that does not enter the quality of exports such as too small fruits or infected yellow sap disease. In addition, if the mangosteen reached in end season, mangosteen farmers in Puspahiang will switch to other livelihoods. Mangosteen pericarps has been used by generations as a medicine. Socio-economic study to community in the form of the introduction of ECO-friendly technology (TTG) Mangosteen extraction has been aimed to determine the response of mangosteen farmers in Puspahiang in the development of the Mangosteen Extract Center for the needs of the Herbal and Nutrition Medicine industries. The survey method was carried out, socialization, pre-test and post-test. Data were analyzed by descriptive statistics. The socio-economic survey showed that the Puspahiang community is almost 100% in agreement with the construction of the mangosteen leather extrator center. However, 60% of the public is concerned about the processing of waste extracts. Subsequently, it needs to be done waste treatment studies on the socio-economic community. Keywords: extract; mangosteen pericarps; Puspahiang; socio-economic.

OBJECTIVE: To identify aetiologies of childhood community-acquired pneumonia (CAP) based on a comprehensive diagnostic approach. DESIGN: 'Partnerships for Enhanced Engagement in Research-Pneumonia in Paediatrics (PEER-PePPeS)' study was an observational prospective cohort study conducted from July 2017 to September 2019. SETTING: Government referral teaching hospitals and satellite sites in three cities in Indonesia: Semarang, Yogyakarta and Tangerang. PARTICIPANTS: Hospitalised children aged 2–59 months who met the criteria for pneumonia were eligible. Children were excluded if they had been hospitalised for >24 hours; had malignancy or history of malignancy; a history of long-term (>2 months) steroid therapy, or conditions that might interfere with compliance with study procedures. MAIN OUTCOME(S) MEASURE(S): Causative bacterial, viral or mixed pathogen(s) for pneumonia were determined using microbiological, molecular and serological tests from routinely collected specimens (blood, sputum and nasopharyngeal swabs). We applied a previously published algorithm (PEER-PePPeS rules) to determine the causative pathogen(s). RESULTS: 188 subjects were enrolled. Based on our algorithm, 48 (25.5%) had a bacterial infection, 31 (16.5%) had a viral infection, 76 (40.4%) had mixed bacterial and viral infections, and 33 (17.6%) were unable to be classified. The five most common causative pathogens identified were Haemophilus influenzae non-type B (N=73, 38.8%), respiratory syncytial virus (RSV) (N=51, 27.1%), Klebsiella pneumoniae (N=43, 22.9%), Streptococcus pneumoniae (N=29, 15.4%) and Influenza virus (N=25, 13.3%). RSV and influenza virus diagnoses were highly associated with Indonesia's rainy season (November–March). The PCR assays on induced sputum (IS) specimens captured most of the pathogens identified in this study. CONCLUSIONS: Our study found that H. influenzae non-type B and RSV were the most frequently identified pathogens causing hospitalised CAP among Indonesian children aged 2–59 months old. Our study ...