Suchergebnisse

The rise of various cases that befell teachers in carrying out their professional duties is proof that legal protection for the teaching profession has not been running properly. This study consists of 3 (three) main problems, including legal protection for teachers as professionals, the weaknesses of legal protection for teachers as professionals, and efforts to realize legal protection for teachers as professionals based on the value of justice. This study uses a normative legal method by using a literature study. The results of this study state that the legal protection of the teaching profession as a professional educator is currently regulated in Law no. 20 of 2003 concerning the National Education System and Law no. 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers. Weaknesses in the legal protection of teachers as professionals, namely the teaching profession do not yet have the right not to be prosecuted in carrying out their professional duties and many cases go to the police (criminal), civil courts, and even state administrative courts. Efforts to realize the protection of teachers as professionals based on the value of justice through the reconstruction of articles 39 and 44 of Law no. 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers relating to the principle that teachers cannot be prosecuted either civilly, administratively, or criminally in carrying out their professional duties in good faith and or pedagogical principles for the benefit of education in the learning process.

Harmonisai hukum adalah upaya atau proses yang hendak mengatasi batasan-batasan perbedaan, hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan dalam. Upaya atau proses merealisasi keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, keseimbangan diantara norma-norma hukum di dalam peraturan perundangan ?óÔé¼ÔÇ£ perundangan sebagai system hukum dalam satu kesatuan kerangka hukum nasional. Makalah ini akan membahas mengenai: Bagaimana konsep langkah sistematik harmonisasi hukum? Serta Bagaimana harmonisasi pembentukan peraturan perundang-undangan? Hasil pembahasan menyimpulkan bahwa: 1. Harmonisasi hukum diartikan sebagai upaya proses penyesuaian asas dan system hukum, agar terwujud kesederhanaan hukum, kepastian hukum dan keadilan. Harmonisasi hukum sebagai suatu proses dan pembentukan peraturan perundang-undangan, mengatasi hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan diantara norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan, sehingga terbentuk peraturan perundang ?óÔé¼ÔÇ£ undangan nasional yang harmonis, dalam arti selaras, serasi, seimbang, terintegritas, dan konsisten, serta taat asas. Langkah sistematik harmonisasi hukum nasional, bertumpu pada paradigm Pancasila dan UUD 1945 yang melahirkan system ketatanegaraan dengan dua asas fundamental, asas demokrasi dan asas Negara hukum yang diidealkan mewujudkan system hukum nasional dengan tiga komponen, yaitu substansi hukum, struktur hukum beserta kelembagaannya, dan budaya hukum. 2. Di dalam suatu system hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan sebagai sub system yang saling terkait tidak dapat berdiri sendiri terlepas dari system hukum tersebut Harmonisasi peraturan perundang-undangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjaga keselarasan dan mencegah tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain yang dapat mengakibatkan terciptanya kondisi ketidakpastian hukum sehingga dapat menjamin tercapainya tujuan hukum yakni mengabdikan kepada tujuan Negara untuk menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi rakyatnya. Mengingat hierarki peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang berlaku, maka terdapat beberapa beberapa jenis harmonisasi peraturan perundang-undangan. Harmonisasi vertical, yakni harmonisasi perundang-undangan yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang lain dalam hierarki yang berbeda. Harmonisasi horizontal, yakni harmonisasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berada dalam hierarki yang sama dan sederajat. Adapun saran dari makalah ini adalah bahwa ideal ditempuh langakah harmonisasi hukum yang bersifat leading harmozation, dengan cara menjadikan sebagai model, baik dalam bentuknya semula (adoption) maupun dalam bentuk yang sudah diubah (adaptation) model-model Negara hukum maju, antara lain uniform law dan model laws hasil perancangan badan-badan internasional. Dengan langkah demikian, norma-norma hukum yang dihasilkan lebih mempunyai nilai-nilai yang bersifat transnasional. Kata Kunci: Harmonisasi hukum, Peraturan Perundang-Undangan

Abstract Village Development is one of the national developments, wich is regulated in the Law Number 6 of 2014 concerning Villages. In village development, community participation is needed, including women's participation, which is currently still minimal in providing aspirations for village development. Therefore, it is necessary to strengthen women's participation in village development in order to accommodate policies related to women so that they are able to realize gender equitable village development. The basis for protecting women and strengthening women's rights in national development is the existence of Law Number 7 of 1984 concerning the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. In writing this paper using legal research methods with a literature approach to obtain accurate data. The politics of law regarding strengthening women's participation seeks to accommodate women's aspirations in providing their participation for the protection of women at the regional or village level. Keywords: Women's Participatio, Village Development, and Gender Equitable. Abstrak Pembangunan Desa merupakan salah satu pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam pembangunan desa diperlukan partisipasi masyarakat, termasuk partisipasi perempuan yang saat ini masih minim dalam memberikan aspirasi untuk pembangunan desa. Oleh karena itu, diperlukan penguatan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa agar dapat mengakomodasi kebijakan terkait perempuan sehingga mampu mewujudkan pembangunan desa yang berkeadilan gender. Landasan perlindungan perempuan dan penguatan hak-hak perempuan dalam pembangunan nasional adalah dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan kepustakaan untuk memperoleh data yang akurat. Politik hukum tentang penguatan partisipasi perempuan berupaya mengakomodir aspirasi perempuan dalam memberikan partisipasinya untuk perlindungan perempuan di tingkat daerah atau desa. Kata Kunci : Partisipasi Perempuan, Pembangunan Desa, dan Keadilan Gender.