Suchergebnisse

This research aimed to illustrate and study the utilization of communication channels in the absorption of the community aspirations by the Information and Complaint Service Center (PINDU) in the Local Government of Pinrang Regency. The research was a Communication Channel Study which was qualitative. The data collection used the techniques of observation, interviews. The data were then analyzed using data, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The data obtained from the observation were presented in the form of pictures/photography, while the data obtained from the library study were presented in the form of quotation in order to support the research findings. The research results revealed that the utilization process of the community channels in absorbing the community aspirations by the Information and Complaint center (PINDU), in the local Government of Pinrang Regency was already in accordance to the Standard Operational Procedure (SOP) and the Work Flow Of PINDU, such as the circular Communication Model. The Community of Pinrang Regency and Work Unit of the Local Force (SKPD) had utilized the facilities of the Information and Complaint Service Center (PINDU), when there was a complaint from the community, the community had utilized the communication channels and then processed through PINDU by SKPD. The form/type of the community aspirations were accepted by PINDU when the aspirations were related to the performance of the local Government of Pinrang Regency, such as complaints, suggestions, oral or written information and they were delivered through the recommended communication channels, using the good and correct Indonesia Language in order to guarantee that the aspirations were well understood. Penelitian ini bertujuan mengambarkan dan mengkaji tentang Pemanfaatan Saluran Komunikasi dalam Penyerapaan Aspirasi masyarakat oleh Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan (PINDU) Pemerintah Kabupaten Pinrang. Penelitian ini merupakan studi saluran komunikasi yang bersifat kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui obesrvasi,wawancara. Data dianalisis dengan menelaah, mereduksi, menyajikan, dan penarikan kesimpulan. Data hasil observasi disajikan dalam bentuk gambar (foto). Data hasil studi kepustakaan disajikan dalam bentuk kutipan-kutipan untuk memperkuat temuan penelitian. Hasil penelitian menujukan bahwa proses pemanfaatan saluran komunikasi dalam penyerapan aspirasi masyarakat oleh Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan (PINDU) Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam proses pemanfaatan saluran komunikasi sesuai dengan alur penanganan pengaduan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) PINDU dan Alur kerja PINDU seperti model komunikasi sirkular untuk menyerap aspirasi masyarakat. Masyrakat Kabupaten Pinrang dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah mengunakan saran Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan (PINDU) dengan adanya aduan masyarakat dengan mengunakan saluran komunikasi dan diproses melalui PINDU oleh SKPD. Aspirasi masyarakat diterima oleh PINDU dalam bentuk pengaduan yang ada kaitannya dengan kinerja pemerintah Kabupaten Pinrang berupa keluhan, saran, informasi dalam bentuk lisan dan tulisan disampaikan melalui saluran komunikasi. Dianjurkan untuk memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar agar pengaduan dapat dimengerti dengan baik.

Abstract The Association of Indonesian Municipalities (APEKSI) which is formed in 2000 aimed to bridge the interests and needs of the city level. The association acts as a unifying, facilitation, mediation and city governments in managing and organizing their governance. This study aims to understand the perspective of the organization APEKSI in communication, both in the review of information systems and communication networks. This type of research is qualitative. The results showed that the system uses the information in APEKSI most mobile and sms, but not so with the use of social media. APEKSI communication network in such activities seminars, workshops, technical assistance, and other activities ensure the sustainability of APEKSI. It can be concluded that membership in APEKSI have followed the dynamics of the development of information technology and structured communications networks.Abstrak Pembangunan megaproyek Center Point Of Indonesia (CPI) tidak lepas dari sebuah masalah dan kritikan, mulai dari anggaran yang besar hingga pembebasan lahan yang kerap kali menjadi masalah utama, bahkan ada yang menganggap sebagai komoditas politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui opini tokoh masyarakat terhadap kebijakan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam membangun Centre Point of Indonesia (CPI), dan untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam membangun Centre Point of Indonesia (CPI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa CPI merupakan suatu issue yang menyangkut kepentingan umum dengan demikian memunculkan berbagai opini masyarakat sehingga mega proyek ini tidak lepas dari pro kontra mengenai dampaknya terhadap ekonomi dan lingkungan. Kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam membangun Centre Point of Indonesia (CPI) menunjukkan bahwa konsepsi Center Point Of Indonesia berawal dari satu keinginan bagaimana memulai dan menciptakan satu peradaban baru yang tidak hanya bermanfaat untuk masa sekarang tetapi juga untuk kemaslahatan dan kesejahteraan generasi mendatang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Center Point of Indonesia (CPI) merupakan megaproyek yang mendapatkan perhatian dari tokoh masyarakat dengan menuai pro dan kontra.

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis (1) isu aktual apa saja diinginkan oleh elite daerah terkait pemekaran Kabupaten Luwu Tengah, dan (2) peran elite daerah dalam mendorong percepatan pemekaran Kabupaten Luwu Tengah. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Luwu, terkhusus di wilayah calon Kabupaten Luwu Tengah dan di wilayah Makassar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu memfokuskan pada deskripsi tentang isu strategis di kalangan elite daerah pada proses pembentukan Kabupaten Luwu Tengah, dan yang menjadi data kualitatifnya adalah hasil wawancara dengan informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data dianalisis dengan cara melukiskan atau menggambarkan (deskripsi) sejumlah variabel yang berkenaan dengan isu strategis yang berkembang di kalangan elite daerah pada proses pembentukan Kabupaten Luwu Tengah dan peran elite daerah selama proses pemekaran berlangsung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa isu-isu strategis sebagai alasan untuk mendorong pemekaran Kabupaten Luwu Tengah meliputi: rentang kendali pemerintahan, ketimpangan dalam pembangunan, akses pelayanan, instrumen kebijakan, terwujudnya Tana Luwu sebagai Provinsi dan faktor kepentingan elite. Bahwa kemunikasi politik yang terjadi di kalangan elite daerah calon Kabupaten Luwu Tengah masih didominasi oleh kepentingan pribadi dan kelompok, proses politik yang terjadi lebih lama berada di arena kerangka konflik, hal ini dibuktikan dengan adanya faksi-faksi yang ada di kalangan elite daerah, sehingga sampai sekarang belum terjadi konsensus atau kompromi politik yang lebih bertujuan dalam rangka mempercepat pembentukan Kabupaten Luwu Tengah. Abstract This research aims to determine (1) the actual issues evolving and wished by local elites related to expansion of Central Luwu Regency, (2) the role of local elites in encouraging the acceleration of Central Luwu Regency expansion, (3) communication patterns among local elites in the underway process of Luwu Regency formation. The research was conducted in Luwu Regency, particularly in the prospective area of Central Luwu Regency and in Makassar. The method used in this research is descriptive qualitative, i.e. focusing on the description of the strategic issue among local elites in the formation process of Central Luwu Regency. The qualitative data is the interview result with informants chosen through purposive sampling method. Data is analyzed through depicting or describing (description) a number of variables that dealed with strategic issues which developed among the local elite in the formation process of Central Luwu Regency and the roles of local elites during the underway process of expansion. Results of this study indicate that the strategic issues as an excuse to encourage the expansion of Central Luwu Regency includes: full range of governance, inequalities in development, access to services, policy instruments, the realization of Tana Luwu to be a province and factor of elite interests. Political communication that occurs among the local elite in the prospective Central Luwu Regency is still dominated by private and group interests; the political process is going on a lot longer as political conflict. This is proved by the existence of factions that exist among local elites, hence until now a concensus or compromise which aims to speed up the formation of Central Luwu Regency has not happened yet.

Abstract Transformation of communication and information as a condition of the progress of a region or community group in Kajang be important for people to understand themselves and Kajang Indonesian society in general. The purpose of this study was to describe the picture of traditional community life Kajang, knowing the internal and external communication processes that occur in the community and know the Kajang Ammatoa efforts made in the face of the transformation of information and communication with the situation unfolding currently. Approach and type of qualitative research method because the researcher considers most appropriate in accordance with the concepts and analysis, this research requires in-depth analysis and interviews in order to obtain accurate data. Criterion validity of the data there are four kinds: (1) belief (kreadibility), (2) keteralihan (tranferability), (3) dependence (dependibility), (4) certainty (konfermability). The results of this study indicate that the results of interviews held Ammatoa local knowledge and traditional society into a bulwark against Kajang improved communication and information flow.Critical analysis of the traditional community life Kajang given a solution to the thoughts, actions and life choices for more advanced and remains on the principles of noble values ri Kajang Put into the culture and noble values that must be upheld keep abreast of the times, on the foundation of cultural wisdom . It was concluded that the transformation of communication and information in the community Kajang is real, ongoing, albeit slowly but surely. It is expected that the presence of particular concern to the government and people of Kajang not taboo with progress and modernization but also the ability to maintain the existence of any culture.Abstrak Transformasi komunikasi dan informasi sebagai syarat kemajuan suatu daerah atau kelompok masyarakat Kajang menjadi penting di pahami bagi masyarakat Kajang sendiri dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan gambaran kehidupan masyarakat tradisional Kajang, mengetahui proses komunikasi internal dan eksternal yang terjadi pada masyarakat Kajang dan mengetahui upaya yang dilakukan Ammatoa dalam menghadapi transformasi informasi dan komunikasi dengan situasi yang mulai terbuka saat ini. Pendekatan dan Jenis Penelitian menggunakan metode kualitatif karena peneliti menganggap paling tepat digunakan sesuai dengan konsep dan analisisnya, penelitian ini memerlukan analisis dan wawancara yang mendalam agar mendapatkan data yang akurat. Kriteria keabsahan data ada empat macam yaitu :(1) kepercayaan (kreadibility), (2) keteralihan (tranferability), (3) kebergantungan (dependibility), (4) kepastian (konfermability). Hasil penelitian ini menunjukkan dari hasil wawancara bahwa kearifan lokal yang dimiliki Ammatoa dan masyarkat tradisional Kajang menjadi benteng terhadap arus kemajuan komunikasi dan informasi. Analisi kritis terhadap kehidupan masyarakat tradisional Kajang diberikan solusi atas pikiran, tindakan dan pilihan hidup agar lebih maju dan tetap pada prinsip- prinsip nilai luhur Pasang ri Kajang menjadi budaya dan nilai luhur yang harus dijunjung tinggi tetap mengikuti perkembangan zaman, di atas landasan kearifan budaya lokal. Disimpulkan bahwa transformasi komunikasi dan informasi di tengah masyarakat Kajang itu nyata, berlangsung, meskipun perlahan tapi pasti. Diharapkan adanya perhatian khusus pemerintah dan masyarakat Kajang untuk tidak tabu dengan kemajuan dan modernisasi akan tetapi dengan segala kemampuan juga mempertahankan eksistensi budayanya.

Abstract Executive policy-related polemics often leads to war of opinion that led to a conflict with the legislature, one of which is the formulation of the Draft Regulation (Ranperda) on Spatial Planning (Spatial) Bulukumba. This study aims to determine the pattern of the relationship between the executive and legislative communications along with constraints and problems encountered in the implementation of the authority and form of the conflict between the executive and the legislature in lawmaking Spatial Bulukumba. The method used is qualitative approach. Data obtained directly by using interviews with informants about the conflict in political communication in addressing regional legislative policy as the executive regent Bulukumba on Spatial Ranperda Bulukumba. The data in this study using the model data analysis komponensial (componential anaylisis). The results showed that the pattern of the relationship between the executive and legislative communication in conflict resolution in the determination of Bulukumba Spatial regulation is through the process of formal organizational communication and informal organizational communication. Form of the conflict between the executive and the legislature in lawmaking Spatial Bulukumba is a conflict between organizations, between the executive and legislative Bulukumba. Obstacles encountered in the implementation of the authority in improving the working relationship between the executive and legislative include confusion of data as outlined in the draft executive Academic legislative Spatial and lack of understanding of the spatial plan so that no critical response from the legislature in this formulation. While efforts to improve the working relationship between the executive and the legislature is to override individual interests and the public interest.Abstrak Berbagai polemik terkait kebijakan eksekutif sering berujung pada perang opini dengan legislatif yang berujung koflik, salah satunya adalah dalam perumusan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola hubungan komunikasi antara eksekutif dan legislatif beserta kendala dan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kewenangan dan bentuk konflik yang terjadi antara eksekutif dan legislatif dalam penyusunan Perda RTRW Kabupaten Bulukumba. Metode yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh secara langsung dengan menggunakan wawancara terhadap informan tentang konflik dalam komunikasi politik legislatif daerah dalam menyikapi kebijakan Bupati Bulukumba selaku eksekutif tentang Ranperda RTRW Kabupaten Bulukumba. Data dalam penelitian ini menggunakan analisis data model komponensial (componential anaylisis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola hubungan komunikasi antara eksekutif dan legislatif dalam penyelesaian konflik dalam penetapan Perda RTRW Kabupaten Bulukumba yaitu melalui proses komunikasi organisasi formal dan komunikasi organisasi informal. Bentuk konflik yang terjadi antara eksekutif dan legislatif dalam penyusunan Perda RTRW Kabupaten Bulukumba adalah konflik antarorganisasi, yakni antara lembaga eksekutif dan legislatif Kabupaten Bulukumba. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kewenangan dalam meningkatkan hubungan kerja antara eksekutif dan legislatif diantaranya adalah kerancuan data yang dituangkan eksekutif dalam draft Naskah Akademis RTRW dan kurangnya pemahaman legislatif terhadap RTRW sehingga tidak ada tanggapan kritis dari legislatif dalam perumusan ini. Sedangkan upaya untuk meningkatkan hubungan kerja antara eksekutif dan legislatif yaitu dengan mengesampingkan kepentingan-kepentingan individual dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Abstract News on online portal has advantages over news on conventional media in constructing reality and affecting the audiences. This research aims to analyze online text news about Indonesian's political elites phone-tapping by Australian intelligence agency in Indonesian and Australian online news portal. This research uses text analyzing technique with interpretative explanation application. Data collection were done by observation on four online news portals, and then continued by data selection in the form of related news text. This news text is acquaired by using search engine in the internet. Collected data then being analyzed using Van Dijk Critical Discourse Analysis to apprehend the social discourses constructed by the online news portals, ideologies behind it, and the impact of those news publication on Indonesia-Australia diplomatic relationship. The results of this research indicates that there is a difference in discourses between Australia and Indonesia's online news portal regarding the phone-tapping of Indonesia's political elites by the Australian intelligence agency. Reality construction which is built by those news portals shows some differences, caused by disparities of press system and communication cultures between the two nations. Besides that, media ideologies also affects that phone-tapping publication. Those news publication in the process inflicts reaction on the people of the two nations, which affects the diplomatic relations between the two country.Abstrak Berita pada portal berita online memiliki kelebihan dibandingkan berita pada media konvensional dalam menkonstruksi realitas dan mempengaruhi para pembaca. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis teks berita mengenai kasus penyadapan para elit politik Indonesia oleh agen rahasia Australia pada portal berita online nasional di Indonesia dan Australia. Penelitian ini menggunakan teknik analisis teks dengan aplikasi interpretatif eksplanasi. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi pada empat portal berita online, kemudian dilanjutkan dengan pemilihan data berupa teks berita yang terkait. Teks berita ini diperoleh dengan menggunakan search engine pada internet. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan Analisis Wacana Kritis Van Dijk untuk menangkap konstruksi wacana sosial yang ingin dibangun oleh keempat portal berita online tersebut, ideologi yang berada dibaliknya, dan pengaruh berita tersebut terhadap hubungan diplomatik antara Indonesia dan Australia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara wacana yang dibangun oleh portal berita online nasional Indonesia dengan wacana yang dibangun oleh portal berita online nasional Australia mengenai kasus penyadapan isi pembicaraan telepon para elit politik Indonesia oleh agen rahasia Australia. Konstruksi realitas yang dibangun antara portal tersebut menunjukkan adanya perbedaan. Hal ini disebabkan oleh sistem pers dan budaya komunikasi yang berbeda antara kedua negara. Selain itu, ideologi media juga mempengaruhi pemberitaan kasus penyadapan tersebut. Pemberitaan tersebut kemudian menimbulkan reaksi pada masyarakat kedua negara, yang pada kelanjutannya berpengaruh terhadap hubungan diplomatik antara kedua negara.

Abstract This study aims to determine the form of communication that is done in the process of land restitution, factors that become an obstacle in the process of restitution of land and also determine whether communication in the ground damages the widening of the Trans Sulawesi Makassar-Pare Pare shaft in the District implemented Pangkep.Penelitian by using research methods kualitatif.Subyek this study consisted of 24 community informants comprised of landowners, community leaders, political leaders, lawyers, and related SKPD on government Pangkep. The research data was obtained through in-depth interviews, observation and documentation were then analyzed using descriptive analysis kualitatif. research results obtained show that the obstacles that arise in the process of restitution of land for the construction of the Trans Sulawesi in Pangkep is disagreement on the amount of damages because the difference in price fixing base compensation between the government and society caused by several factors including bureaucratic communication, frame of mind, psychological, interests, and prejudices.Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk komunikasi yang dilakukan dalam proses ganti kerugian tanah,faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam proses ganti kerugian tanah dan apakah komunikasi turut menentukan dalam ganti kerugian tanah pelebaran jalan Trans Sulawesi Poros Makassar-Parepare di Kabupaten Pangkep.Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.Subyek penelitian ini terdiri dari 24 orang informan yang terdiri dari masyarakat pemilik tanah, tokoh masyarakat, tokoh politik, pengacara, dan SKPD terkait lingkup Pemda Pangkep . Data penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis deskriftif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa hambatan-hambatan yang timbul dalam proses ganti kerugian tanah untuk Pembangunan Jalan Trans Sulawesi di Kabupaten Pangkep adalah ketidaksepakatan tentang besaran ganti kerugian karena perbedaan dasar penetapan harga ganti kerugian antara pemerintah dengan masyarakat yang disebabkan oleh beberapa faktor komunikasi diantaranya birokrasi, kerangka pikir,psikologis , kepentingan, dan prasangka.

Abstract Campaign strategy is a communication action plan to influence others. The aim of the research was to find out and axplain the communication strategy by the government of Sikka Regency in the campaign of alcoholic drink based on Local Regulation Number 11 Year 2012 in Sikka Regency, the implementation of socialization campaign of the control of alcoholic drikn, and the inhibiting factors of the campaign of control of alcoholic drink in Sikka Regency.The research used descriptive qualitative method trough interview and field observation. The results of the research that the government of Sikka regency to implementation of communication only linear with face to face. All sectors were excluded. Not perform segmentation and identification of audiences. There are several factors faced in the implementation of campaign such as the low level of community's knowledge and participation, limited time and cost, ego sector, long bureaucratic system, and strong tradition and culture in the community. Campaign of the control alcoholic drink by the govermment of Sikka not through a good communication plan and compherensiveAbstrak Strategi kampanye adalah perencanaan tindakan komunikasi untuk mempengaruhi orang lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan strategi komunikasi Pemerintah Kabupaten Sikka dalam kampanye pengendalian minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 di Kabupaten Sikka, mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan kampanye sosialisasi pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Sikka, serta mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor yang menghambat kampanye pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Sikka. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Variabel yang diteliti adalah, strategi komunikasi, proses komunikasi media komunikasi, sasaran komunikasi. Data dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pola komunikasi bersifat linear melalui pola tatap muka. Semua sektor tidak dilibatkan. Tidak melakukan segmentasi dan identifikasi khalayak. Pelaksanaan kampanye mengalami hambatan karena tingkat pengetahuan dan partisipasi masyarakat yang masih rendah, waktu dan biaya yang terbatas, ego sektor, sistem birokrasi yang panjang, serta adat dan budaya yang masih kental di masyarakat. Kampanye pengendalian minuman beralkohol oleh Pemerintah Kabupaten Sikka tidak melalui suatu perencanaan komunikasi yang baik dan kompherensif.

Abstrak Masyarakat masih kurang dapat menerima kehadiran politisi yang berasal dari kaum selebriti, karena dianggap hanya mengandalkan popularitas dan penampilan saja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kompasianer (anggota dari blog Kompasiana) mencitrakan selebritas politisi yang menjadi kandidat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2013. Peneliti mengumpulkan 29 postingan yang dipublikasikan dalam blog Kompasiana, berdasarkan tiga periode yaitu; pra kampanye, kampanye, dan pasca kampanye. Kesemua postingan ini kemudian dianalisis berdasarkan metode Analisis Wacana Kritis, dengan model pendekatan Teun Van Dijk. Model Van Dijk ini telah dielaborasi kedalam struktur dan elemen-elemen wacana, agar peneliti lebih mudah menentukan unit teks yang akan dianalisis. Penelitian ini menemukan bahwa selebritas menjadi faktor dominan dalam pilkada Jawa Barat, dan Rieke Diah Pitaloka menjadi yang paling populer diantara para kandidat. Kompasianer mencitrakan selebritas politisi berdasarkan citra subyektif (emosi/afeksi) dan obyektif (logika/kognisi). Citra subyektif adalah ekspresi emosi Kompasiana tentang ketiganya (suka/tidak suka, setuju/tidak setuju). Sedangkan citra obyektif adalah persepsi tentang diri ketiga selebritas yang terbentuk berdasarkan kognisi Kompasiana. Pencitraan ini menggunakan dua alat ukur yaitu: kesan dan kepercayaan. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa citra subjektif dan objektif tersebut sebagian besar diakibatkan oleh liputan media tentang selebritas yang bersangkutan. Citra ini kemudian menjadi sulit dilepaskan walaupun selebritas telah berkecimpung lama di dunia politik.Abstract Most people have become unacceptable with celebrities who are turned into politician; because people considered them just take the advantage of politics with their popularity. This study aims to determine how Kompasianer (member of the blog Kompasiana) imaged celebrity politician who became a candidate in the election of the Governor and the Vice Governor of West Java in 2013. Researcher collect 29 post in blog Kompasiana based on 3 time periods: pre-campaign, campaign, and post-campain. These posts analyze with the Critical Discourse Analysis method, with a text element model approach Teun Van Dijk. This model approach is elaborated into the structures and text elements. This study found that celebrities become a great factor in the election of Governor and Vice Governor of West Java 2013, and Rieke Diah Pitaloka is the most popular candidate. Kompasianer imaged the political celebrities subjectively and objectively. Subjective image is the expression of Kompasianer emotion aboout those 3 celebrities (like/dislike, agree/disagree. The objective image is the perception about those celebrities by the cognition of Kompasianer. This potray using two measuring devices, namely: impressions and beliefs. Based on the research results, the researchers concluded that the subjective and objective imagery is largely due to media coverage of the celebrity in question. This image then becomes difficult to remove even celebrities have long been in the political world.

Abstract The success of a legislative candidate in the general election is determined by good communication strategy. The aims of the research were to determine the campaign communication strategy done by candidatesof Legislative Assembly who succeeded and failed in winning the chairs of legislative assembly of Barru Regency, factors affecting the success, failure and the attitude of the candidates related to the results of election of legislative membersin July, 2014. Theresearch was a qualitative study.The subjects of the research consisted of 13 candidates. The data were obtained through interview and analyzed using data using data triangulation technique.The results of the research indicate that campaign strategies done by the candidates of legislative assembly who both succeed and fail are generally the same, i.e the appointment of campaigner, the use of campaignmedia, thearrangement of typical message, and the same target audience. The factors affecting success and failure of candidates are self- image, family network, campaign fund, the performance of the fellow candidates, and the delay of parties passing verification. There are still who are not satisfied with the result of election of legislative members., while those who fail are generally satisfied with the results obtained.Abstrak Keberhasilan seorang kandidat legislatif dalam pemilihan umum ditentukan oleh strategi komunikasi yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi komunikasi kampanye yang dilakukan oleh kandidat calon legislatif yang berhasil dan yang gagal dalam perebutan kursi legislatif DPRD Kabupaten Barru, Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan kegagalan para kandidat, serta sikap para kandidat terkait hasil pemilihan legislatif pada tanggal 9 juli 2014 yang lalu, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.Subyek penelitian ini terdiri dari 13 orang caleg. Data dikumpulkan melalui wawancara dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik triangulasi data.Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi kampanye yang dilakukan calon legislatif yang berhasil maupun calon legislatif yang gagal umumnya sama yakni: penetapan juru kampanye, penggunaan media kampanye, penyusunan pesan yang khas, serta khalayak sasaran yang sama. Kemudian faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan kegagalan para kandidat terdiri atas: Citra Diri, Jaringan Keluarga, , Dana Kampanye, Kinerja sesama caleg, dan Keterlambatan partai lolos verifikasi. Adapun sikap para kandidat terhadap hasil pemilihan legislatif adalah secara mengejutkan pihak yang berhasil masih ada yang belum puas, sementara pihak yang gagal umumnya puas dengan hasil yang diperoleh.

Memes as a culture of political consumerism restructure the position of communication in society, shrink traditional forms of political communication and cause ideological loyalty to erode deeper. The study used a qualitative design to explain forms of political propaganda communication as a means of communicating. The method used is a critical analysis of the contents of Grant Kien's book entitled Communicating with Memes Consequences in Post-truth Civilization. The results generally explain that Grant Kien's book Communicating with Memes Consequences in Post-truth Civilizationprovides a balanced analysis of the purpose of memes, identity politics, and reconstruction of Political communication in the post-truth era. In the early chapters, Grant Kien gave assumptions about the chaos of communication posted on social media called Digital Steamworks. In his writing, Kien said that memes on social media are a tool of political propaganda and a means to corner the position of the media and society. The political styles highlighted on social media are increasingly operating as a focus for post-truth lifestyle choices rooted in identity politics. Political deconstruction became one of the conservative options, supporting a more eclectic, fluid, and specific form of political recognition. Meanwhile, memes tend to be a means of reproducing political messages and propaganda in a narrower spectrum. The study concludes that memes, which were initially a form of the general message of communication, shifted into a tool of political propaganda.

The concept of terrorism according to Youval Noah Harari in his book 21 Lessons says that to reduce acts of terrorism is to not commit hysteria in the mass media. Therefore, the author's question appears to further examine whether there is a mutually beneficial relationship between terrorism and the mass media. How should the mass media, government, and society behave in the face of an act of terrorism? This article uses the library study method. Based on the results of the study found that there is indeed a symbiosis between terrorism and mass media. Acts of terrorism in the mass media have news value and certainly affect the ratings of programs and media. However, it is explained that the media must still hold the principle of social responsibility that provides the best information for the audience or society. On the other hand, the government should not panic in responding to acts of terrorism. The government must establish a strategy so that all terrorism-related information can be properly controlled and not cause fear in the community.

Pemilihan kepala desa (pilkades) kini dianggap sebagai arena demokrasi yang paling nyata di desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Kemampuan para calon kepala desa dalam menjalin komunikasi sosial dengan warga pada pilkades di tiga desa Kabupaten Majene. (2) Bentuk komunikasi sosial yang dilakukan oleh para calon kepala desa dalam menggalang warga untuk memilih kandidat pada pilkades di tiga desa Kabupaten Majene dan (3) faktor-faktor yang menjadi pendorong/penarik para warga dalam menentukan pilihan kepala desa di tiga desa Kabupaten Majene. Penelitian ini dilaksanakan di tiga Desa Kabupaten Majene. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif. yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis data deskriptif. Penentuan informan menggunakan teknik Purposive Sampling, dengan jumlah informan sebanyak tiga puluh dua orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pada Pilkades mempunyai kemampuan yang hampir sama dalam berkomunikasi sosial dengan warga dalam membangun konsep diri, untuk kelangsungan hidup, aktualisasi diri. (2) Bentuk komunikasi sosial yang dilakukan para calon kepala desa di tiga desa dalam menggalang warga untuk memilih kandidat pada Pilkades hampir sama yaitu dengan menggunakan komunikasi interpersonal dan (3) Faktor-faktor yang menjadi pendorong warga dalam menentukan pilihan kepala desa yaitu Janji Calon Kepala Desa, Kearifan lokal yang dimiliki oleh seorang calon kepala desa, aspek keuangan dan keluarga

ABSTRAK Pelaksanaan lelang PLTS di Sinjai telah berlangsung sejak tahun 2013 dan telah memberikan banyak pertanyaan tentang penggunaan media online dalam prosesnya terutama dengan adanya lelang berulang kali bahkan kasusnya sampai ke ranah hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan penggunaan media online serta transparansi dalam proses lelang PLTS di Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui interview, observasi dan dokumentasi. Informan dipilih secara purposive sampling sebanyak 23 orang. Data dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media online merupakan suatu bagian upaya untuk mewujudkan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang lebih efisien dan transparan sesuai visi dan misi Kabupaten Sinjai, walau belum sepenuhnya bias mendukung open government dan open data. Kendala yang dihadapi adalah keterbatasan infrastruktur seperti ruangan khusus untuk server, gangguan koneksi internet yang sering terjadi, serta sistem yang digunakan sepenuhnya belum bisa memberikan informasi secara mendetail tentang proses lelang yang dilakukan. Untuk itu penelitian ini menyarankan agar tempat untuk server ditata dengan baik dari aspek keamanan dan aksesibilitas, meminimalisasi gangguan jaringan, dan terus mengupdate sistem lelang secara online sehingga penentuan pemenang lelang selanjutnya lebih terbuka.

Abstract This study aims to audit the development socialization process of T/L 150 kV Maros – Sungguminasa PT. PLN (Persero) Pikitring Sulmapa, and to audit the constraint in development socialization process of T/L 150 kV Maros – Sungguminasa PT. PLN (Persero) Pikitring Sulmapa from socialization team to government, land owner, and communities affected by development of T/L 150 kV Maros – Sungguminasa PT. PLN (Persero) Pikitring Sulmapa. This study was case study with communication audit approach. The method of data collecting used was interview, questionnaire, and document study. The data were analyzed by technique developed by International Communication Association (ICA), namely the analysis of communication experience, also known as critical incident technique. The results of this study shows that the development socialization process of T/L 150 kV Maros – Sungguminasa PT. PLN (Persero) Pikitring Sulmapa delivered directly by Socialization Team to land owner, communities affected and government through two different media or channel. The type of evaluation is done by Socialization Team is very simple, if there is a feedback from the communities, and they accept the socialization team consider the socialization has been successfully implemented. The constraint are becoming findings of researcher in the development socialization program of T/L 150 kV Maros – Sungguminasa PT. PLN (Persero) Pikitring Sulmapa is the language constraint caused by the limited local knowledge which is owned by Socialization Team. The constraint in simplifying the message occurs because the Socialization Team is trying to suppress the confusion level that might be experienced by land owner communities, affected communities and relevant government (Head of Environment) so feel the need to adjust the portion of way of thinking by considering the education background. The other constraint found by researcher related to the socialization process were prejudice, removing of message and the constraint experienced based its nature is subjectivity.Abstrak Penelitian ini bertujuan mengaudit proses sosialisasi pembangunan T/L 150 kV Maros-Sungguminasa PT. PLN (Persero) Pikitring Sulmapa, dan mengaudit hambatan dalam proses sosialisasi pembangunan T/L 150 kV Maros- Sungguminasa PT. PLN (Persero) Pikitring Sulmapa dari tim sosialisasi kepada pemerintah, masyarakat pemilik tanah, dan masyarakat yang terkena dampak pembangunan T/L 150 kV Maros-Sungguminasa PT. PLN (Persero) Pikitring Sulmapa. Tipe penelitian ini adalah studi kasus (case study) dengan pendekatan audit komunikasi. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, kuesioner, dan studi dokumen. Data dianalisis dengan teknik analisis yang dikembangkan oleh International Communication Association (ICA), yaitu analisis pengalaman komunikasi (communication experience) juga dikenal dengan sebutan teknik peristiwa kritis (critical incident technique). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses sosialisasi pembangunan T/L 150 kV Maros- Sungguminasa PT. PLN (Persero) Pikitring Sulmapa disampaikan secara langsung oleh Tim Sosialisasi kepada masyarakat pemilik tanah, masyarakat terkena dampak, dan pemerintah melalui dua media atau saluran yang berbeda. Bentuk evaluasi yang dilakukan oleh Tim Sosialisasi sangat sederhana yaitu jika ada umpan balik dari masyarakat, dan masyarakat menerima maka Tim Sosialisasi menganggap sosialisasi telah berhasil dilaksanakan. Hambatan yang menjadi temuan penulis dalam program sosialisasi pembangunan T/L 150 kV Maros-Sungguminasa PT. PLN (Persero) Pikitring Sulmapa adalah hambatan bahasa yang disebabkan oleh terbatasnya pengetahuan bahasa daerah yang dimiliki oleh Tim Sosialisasi. Hambatan penyederhaan pesan terjadi karena Tim Sosialisasi berusaha menekan kadar kebingungan yang mungkin dialami oleh masyarakat pemilik tanah, masyarakat terkena dampak, dan pemerintah terkait (Kepala Lingkungan) sehingga merasa perlu untuk menyesuaikan porsi cara berpikir dengan mempertimbangkan latar belakang pendidikan.hambatan lain yang ditemui penulis terkait proses sosialisasi tersebut adalah hambatan prasangka, penghapusan pesan, dan hambatan yang dialami berdasarkan sifatnya yaitu hambatan subjektivitas.