Suchergebnisse

Studi ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pemberian keringanan pajak sebagai insentif investasi di Provinsi Bali dan Untuk mengetahui pelaksana sebagai bentuk Insentif Investasi di bali telah sesuai dengan peraturan daerah provinsi bali Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan dan/atau Penanaman Modal. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Hasil studi menunjukkan Keringanan pajak (insentif) adalah salah satu keringan pajak yang diberikan pemerintah daerah kepada penanam modal atau insvestor. Tata cara pemberiannya terdapat dalam Pasal 2 Pergub No. 74/2017. Dalam Pasal 7 Ayat (2) PP No. 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah dinyatakan bahwa Perda sekurang-kurangnya memuat ketentuan yang ada di dalam Pasal 7 Ayat (2). Dari indikator yang pertama yaitu, tata cara pemberian insentif dan kemudahan, dalam Perda Nomor 1 Tahun 2016 telah dimuat mengenai tata cara pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal sebagaimana yang diatur dalam Bab II dimulai dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 6 yang didasarkan pada ketentuan yang terdapat pada PP Nomor 24 Tahun 2019. Dengan demikian, apabila mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Perda No. 1 Tahun 2016 sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam PP No. 24 Tahun 2019. The purpose of this study is to find out the mechanism for providing tax breaks as an investment incentive in Bali Province and to find out that the implementer as a form of investment incentives in Bali is in accordance with the Bali provincial regulation Number 1 of 2016 concerning Incentives and / or Ease and / or Investment. This study uses normative legal research methods with statutory and comparative approaches. The study results show that tax relief (incentives) is one of the tax relief provided by local governments to investors or investors. The procedure for giving is contained in Article 2 of Pergub No. 74/2017. In Article 7 Paragraph (2) PP No. 24 of 2019 concerning the Providing of Incentives and Ease of Investment in the Regions it is stated that the Perda at least contains the provisions contained in Article 7 Paragraph (2). From the first indicator, namely, the procedure for providing incentives and facilities, in Perda No. 1 of 2016 has been contained regarding the procedures for providing incentives and facilities for investment as stipulated in Chapter II starting from Article 2 to Article 6 which is based on the existing provisions. in PP Number 24 of 2019. Thus, when referring to the provisions contained in Perda No. 1 of 2016 is in accordance with the provisions contained in PP No. 24 of 2019.

Taxes as a source of State revenue are very important objects because most of the types of State revenue come from taxes. Due to this condition, it is necessary to have firm regulation for both tax authorities and taxpayers to maximize revenue from the tax sector. This writing aims to analyze the legality aspects of local government authorities in collecting and auditing local taxes. This is a normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The results show that local government has the authority to collect local taxes as a consequence of the concept of regional autonomy, which emphasized that regional revenue is a source of financing for regional development. The Law of Local Taxation and Retribution provides greater authority to regions than before in administering regional taxes and levies. The enactment of the Regional Government Law and the Central and Regional Financial Balancing Law then regulates the expansion of tax objects and the determination of tax rates. Meanwhile, audit action in regional taxation is one of the efforts to save financial management by testing the correctness of the sustainability of financial planning and operations that are recorded in the form of taxpayer financial statements. This audit effort is part of the tax collection process regulated in the General Provisions and Tax Procedures in an effort to enforce central and regional tax collection.

Abstrak Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Dengan dianutnya sistem pemerintahan presidensial tersebut maka, Presiden diberikan hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan personil pemerintahannya. Namun dalam praktiknya presiden seringkali tidak menggunakan hak itu secara penuh. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh-pengaruh dari partai politik, sehingga presiden menjadi tidak leluasa ketika memilih figur untuk ditempatkan dalam jabatan politis-strategis pada instansi tertentu. Terdapat 2 tujuan dalam penelitian ini, antara lain: (1) untuk mengetahui dan menganlisis tentang hak prerogatif Presiden sebelum dan sesudah perubahan Undang-Undang Dasar 1945: dan (2) untuk mengetahui dan menganlisis tentang konsekuensi yuridis dari sistem pemerintahan presidensial terhadap hak prerogatif Presiden dalam pengangkatan menteri menurut Undang-Undang Dasar 1945. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah adalah metode penelitian hukum normatif dengan teknik studi dokumen melalui pendekatan perbandingan mikro(microcomparative approach) yang membandingkan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi dalam satu negara dalam periode waktu tertentu. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa: (1) Sebelum amandemen UUD 1945, beberapa di antara kewenangan presiden yang diatur dalam beberapa pasal merupakan hak prerogatif presiden, yang dapat dilaksanakan sendiri oleh presiden tanpa harus meminta persetujuan atau pertimbangan dari lembaga lain. Namun setelah dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945, hampir tidak ada kewenangan presiden yang dapat dilakukan sendiri tanpa meminta persetujuan atau pertimbangan dari lembaga lain, kecuali pengangkatan menteri-menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) UUD 1945; (2) konsekuensi yuridis penerapan sistem presidensial dalam konteks multipartai terhadap struktur kekuasaan presiden secara eksternal menjadikan tereduksinya hak prerogatif yang dimiliki presiden sehingga presiden tidak bisa mengambil sikap secara bebas dan mandiri. Kata Kunci: Konsekuensi Yuridis, Sistem Presidensial, Hak Prerogratif Abstract The Unitary State of the Republic of Indonesia adheres to a presidential system of government. With the adoption of the presidential government system, the President is given a prerogative to appoint and dismiss his government personnel. But in practice the president often does not use that right in full. This is due to the influence of political parties, so that the president is not free when choosing figures to be placed in political-strategic positions in certain institutions. There are 2 objectives in this study, among others: (1) to know and analyze the President's prerogative before and after the amendment to the 1945 Constitution: and (2) to know and analyze the juridical consequences of the presidential government system of the President's prerogative rights in appointing ministers according to the 1945 Constitution. This research was conducted using document study techniques through a microcomparative approach that compares events that have occurred in one country in a certain time period. Based on the research results, it is known that: (1) Prior to the amendment to the 1945 Constitution, some of the presidential authorities stipulated in several articles were the prerogative of the president, which could be carried out by the president himself without having to seek approval or consideration from other institutions. However, after the amendment to the 1945 Constitution, almost no presidential authority can be done alone without asking for approval or consideration from other institutions, except the appointment of ministers as stipulated in Article 17 paragraph (2) of the 1945 Constitution; (2) the juridical consequences of applying a presidential system in a multiparty context to the president's power structure externally makes the prerogative of the president's rights reduced so that the president cannot take a free and independent stance. Keywords: Juridical Consequences, Presidential System, Prerogative Rights

Keabsahan tindak pemerintah dalam pengambilan keputusan diukur berdasarkan wewenang yg diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sering kali keputusan yg dibuat oleh pejabat pemerintahan menimbulkan konflik sosial berkepanjangan antara pejabat pemerintahan dengan warga masyarakat ataupun antar pejabat. Salah satu contoh konflik yang terjadi adalah masalah Surat Keputusan (SK) Gubernur Bali No. 1276/04-A/HK/2016 antara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung dengan Gubernur Bali. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan SK Gubernur Bali dan bagimana upaya hukum yg ditempuh oleh anggota DPRD Kabupaten Badung tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta dan pendekatan kasus. Adapun hasil yg diperoleh dalam penelitian ini adalah Keabsahan SK Gubernur Bali tersebut memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berdasarkan Pasal 1 angka (9) UU No 51 Tahun 2009 tentang KTUN tetapi SK ini dianggap tidak sah karena bertentangan dengan Pasal 16 ayat (10) UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Parpol), dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yg baik. Upaya Hukum yg ditempuh oleh anggota DPRD Badung dalam hal ini adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Forest Park (Tahura) is defined as forest conservation which its is to functionprevents abrasion caused by the waves on the coast . Mangroves are located in the cityof Denpasar area with 700 hectares . Because of the importance of mangrove forests asa function of spawning fish in the waters , land protection from erosion by waves , windprotector of the land , and sea water filter istrusi to the mainland , then this article willdiscuss the Denpasar Government authorities related to the control and management ofmangrove forests . The research is empirical juridical research . Denpasar GovernmentAuthority relating to the control and management of mangrove forests fall under Article40 paragraph ( 1 ) , ( 2 ) and ( 3 ) Regional Regulation No. 27 Denpasar 2011concerning Spatial Plan Year 2011-2031 Denpasar these provisions are based andcorresponds to the central government laws on Article 59 to Article 65 of Law No. 41 of1999 on Forestry and on Article 63 of Law 32 of 2009 on Protection and Managementof Environment and must remain coordinated between the central government ,provincial governments and government area in accordance with article 6 and 7 ofGovernment Regulation No. 38 Year 2007 About the Governmental Affairs between theGovernment , Provincial Government , and the Government of Regency / City.

Penanaman modal merupakan instrumen dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah diperlukan peningkatan penanaman modal yang berasal dari dalam negeri yaitu PMDN maupun dari luar negeri yaitu PMA. Dalam pelaksanaan penanaman modal di Provinsi Bali di butuhkan pengendalian dan pengawasan dalam pelaksanannya agar dapat terwujud daya tarik dan daya saing investasi di Provinsi Bali, kepatuhan para investor terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efesien, transparan dan akuntabel. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui prosedur pemerintah dalam pengendalian dan pengawasan Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan penanaman modal untuk meminimalkan penyimpangan dalam penyelenggaraan perizinan guna menciptakan iklim yang kondusif dalam memberi pelayanan dan kepastian berusaha bagi investor. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris. Penelitian hukum empiris yakni penelitian dengan mengkaji suatu permasalahan berdasarkan norma-norma hukum yang mendasarinya serta pelaksanaannya yang terjadi secara nyata di lapangan. Adapun yang dapat disimpulkan dalam penelitian hukum ini, adalah (1) prosedur dalam pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dengan dilakukannya pemantauan, pembinaan, dan pengawasan terhadap perizinan yang dimiliki oleh PMDN dan PMA, (2) Tindak lanjut Pemerintah Daerah terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal di Provinsi Bali lebih banyak dengan memberikan upaya pembinaan melalui sosialisasi, dan konsultasi dikarenakan dalam implementasi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan PMA dan PMDN untuk penerapan sanksi belum dilakukan secara tegas dikarenakan adanya pengaruh pertimbangan ekonomi dan politik yang menjadi pertimbangan dalam memberikan sanksi yang tegas.