Suchergebnisse

ABSTRACT Teachers' performance determines the quality of educational system. Education will be qualified when teachers are referred to the organized vision, mission, purpose, and goal in order to respond to various changes by generating all potential resources in educational institution. Teachers' work satisfaction is one of the important aspects which have to be heeded by management in order to increase teachers' quality of performance. When work satisfaction is fulfilled, teachers will tend to have high morale in doing their job. The research used descriptive explanatory quantitative method which was aimed to measure the correlation between two or more variables. The data were gathered by conducting interviews, questionnaires, and documentary study. The population was 39 teachers as the government employees at all public junior high schools in Meureubo Subdistrict who had received certification allowance, and all of them were used as the samples, taken by using census sampling technique. The gathered data were analyzed by using interval scale, and multiple regression. The result of the research showed that certification allowance had positive and significant influence on teachers' performance. Keywords: Certification Allowance, Teachers' Performance

Politik uang (money politic) menjadi momok dan problem hukum tersendiri ketika konstelasi politik pemilu berlangsung terutama pemilu legislatif, dalam konteks ini pemilih tidak lagi melihat sosok calon legislatif yang pantas atau layak dipilih dengan pertimbangan aspek kompetensi dan kapasitas sebagai representasi rakyat di lembaga legislatif untuk lima tahun ke depan, namun lebih kepada berapa jumlah uang yang diberikan kepadanya. Pengaturan hukum terhadap pelarangan politik uang (money politic) diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 523 ayat 1 dan 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 101 Badan Pengawas Pemilu diberikan kewenangan untuk melakukan pencegahan dan penindakan terkait dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan Pemilu serta menyelesaikan sengketa proses Pemilu. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Aceh Barat belum melaksanakan tugas secara maksimal khusus dalam konteks penanggulangan pelanggaran politik uang (money politic) pada pemilu serentak 2019. Hal itu dapat dilihat dengan tidak adanya case yang ditanganinya. Penegakan supremasi hukum (law enforcement) salah satu cara penanggulangan tindak pidana termasuk masalah politik uang (money politic), karena pemidanaan pada prinsipnya bertujuan yaitu sebagai berikut: Sebagai sarana memberikan efek jera pada si pelaku; Memberikan pembelajaran pada orang lain agar tidak melakukan tindak pidana.