Suchergebnisse

ABSTRACT. This paper examines managerial and political dimensions of local budgetpreparation and approval process. Data derived from observation, interviews anddocumentation. Results of the analysis showed that in the process of preparation andadoption of Blitar Regency's Local Budget of Fiscal Year 2013-2015, the managerialdimension occurs in stages preparation and adoption RKPD, KUA PPAS preparation,preparation of the budget document and budget evaluation process, while the politicaldimension occurs in discussion phase and the memorandum of understanding KUA PPAS,discussion and approval of the budget and the budget determintaion. As a series of cyclesof preparation and approval of the budget process when a late stage would affect thewhole stage. Changes in regional governance law of Act 32 of 2004 into Act 23 of 2014which set of sanctions against the head region and Parliament when the budget late set apositive influence on the timeliness of APBD. In conclusion, the sanctions regents andDPRD positive effect on the timeliness of the determination of Blitar Regency's LocalBudget of Fiscal Year 2015 differs with the approval of Blitar Regency's Local Budget inthe previous year always late set. Keywords: APBD, budget preparation dan approval process, late budget, sanction,Kabupaten Blitar ; ABSTRAK. Makalah ini membahas dimensi manajerial dan politik dari proses penyusunandan persetujuan anggaran daerah. Data berasal dari observasi, wawancara dandokumentasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam proses penyusunan dan adopsi APBDKabupaten Blitar Tahun Anggaran 2013-2015, dimensi manajerial terjadi pada tahappersiapan dan adopsi RKPD, persiapan KUA PPAS, penyusunan dokumen anggaran danproses evaluasi anggaran, Sedangkan dimensi politik terjadi dalam tahap diskusi dan notakesepahaman KUA PPAS, pembahasan dan persetujuan anggaran dan ketetapan anggaran.Sebagai rangkaian siklus persiapan dan persetujuan proses anggaran saat tahap akhir akanmempengaruhi keseluruhan panggung. Perubahan undang-undang tata kelola daerah UU 32tahun 2004 menjadi Undang-Undang 23 Tahun 2014 yang menetapkan sanksi terhadapdaerah kepala dan DPR saat anggaran terlambat memberi pengaruh positif terhadapketepatan waktu APBD. Kesimpulannya, sanksi bupati dan DPRD berpengaruh positifterhadap ketepatan waktu penetapan APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2015berbeda dengan persetujuan APBD Kota Blitar pada tahun sebelumnya yang selaluterlambat ditetapkan. Kata kunci: APBD, penyusunan anggaran dan proses persetujuan, anggaranketerlambatan, sanksi, Kabupaten Blitar.

ABSTRACT. This study aims to determine how the evaluation of West Lampungregency's expansion is viewed from the public perception, the knowledge ofsociety, and the positive and negative effects of the expansion policy. This is akind of descriptive-qualitative research. The data collection was done by in-depthinterviews, observation and documentation. Then the collected data wereanalyzed through three stages, i.e. data reduction, data presentation, anddrawing conclusions/verification. The result of the research shows thatthe expansion of the West Lampung is highly approved by majority. This is becausethe expansion is not very influential for the society, since they are much lessfamiliar with the regional expansion. The positive effect is that largelygovernment agencies feel easier to carry out their duties and functions as issuesthat should be addressed in the Pesisir Barat have now been reduced. Whereas, itsnegative effects are the decline in revenue, the rise of unemployment, the lost ofculture, and even tourisms which no longer belong to the West Lampung. Theconcept of the expansion is still understood so simply and Liwa's society still feelunfamiliar with this project. People are still waiting for what the government willdo, even some people are skeptical about this project. Keywords: evaluation of policy, expansion, West Lampung regency ; ABSTRAK. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana evaluasi pemekarankabupaten Lampung Barat dilihat dari persepsi masyarakat, pengetahuan masyarakat, dandampak positif dan negatif dari pemekaran kabupaten Lampung Barat. Jenis penelitian iniyaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan denganwawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Kemudian data yang telah terkumpuldilakukan analisis data melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikansimpulan/ verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemekaran daerah kabupatenLampung Barat mendapatkan persetujuan dari sebagai besar masyarakatnya. Hal inidikarenakan pemekaran ini tidak terlalu berpengaruh di kalangan masyarakat bawah,mengingat masyarakat masih banyak yang kurang begitu paham dengan pemekaran daerah.Dampak positifnya adalah sebagian besar dinas merasa lebih mudah melaksanakan tugasdan fungsinya karena permasalahan yang seharusnya ditangani oleh pihak dinas darimasalah Pesisir Barat kini sudah berkurang. Dampak negatifnya berupa terjadinyapenurunan PAD, bertambahnya pengangguran, kebudayaan yang hilang, bahkan pariwisatayang tidak lagi menjadi milik Lampung Barat. Pemekaran daerah ini masih dipahami secarasederhana dan terdengar masih awam di telinga masyarakat kota Liwa sendiri. Sikapmasyarakat masih menunggu dan menerima apa yang akan dilakukan pemerintah, bahkansebagian masyarakat kurang tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang pemekaran ini. Kata kunci: evaluasi kebijakan, pemekaran, kabupaten Lampung Barat

ABSTRACT. This research was discussed about the political economic impact of the shipscuttling policy in Indonesia, which dedicated that the Ministry of marine and Fisheries(KKP) in this far has not been maximal in carrying out the ship scuttling policy. There hasbeen focused in this research was about the ship scuttling policy with a whole inflicatedimpact based on the policy that has been implemented, to address the perpetrators ofillegal fishing who operates in the waters of fishery territorial republic of Indonesia(WPP-NRI). This research used the secondary research-type with the study of librarianshipapproach. There has constructivist perspective which involved with implemented it'spolicy. Researchers toot the conclusion that the ship scuttling policy didn't beenmaximize. There were still some obstacles that has not been handled effectively, humanresources have not been well distributed, facilities and infrastructure were not yetsufficient, and did'nt maximize the cooperation between the bilateral and multilateralinstitute, which involved in the implementation of the ship scuttling policy. From thereresearchers gave suggestion, (1) Overcoming the inflicted constraints effectivelly. (2)Created the well distribution of human resources in all of regions/regency/province,mainly in the sea border. (3) Adjust the facilitiest and infrastructure needed as well asstrengthen the cooperation relation with stakeholders are involved. Keywords: Impact, Political Economy, Policy ; ABSTRAK. Penelitian ini membahas tentang dampak ekonomi politik dari kebijakanpengangkutan kapal di Indonesia, yang mendedikasikan Kementerian Kelautan danPerikanan (KKP) sejauh ini belum maksimal dalam melaksanakan kebijakan pengangkutankapal. Ada yang fokus dalam penelitian ini adalah tentang kebijakan pengangkutan kapaldengan dampak keseluruhan yang direplikasi berdasarkan kebijakan yang telah diterapkan,untuk mengatasi pelaku penangkapan ikan ilegal yang beroperasi di perairan republikperikanan wilayah Indonesia (WPP-NRI) . Penelitian ini menggunakan tipe penelitiansekunder dengan pendekatan kepustakawanan. Ada perspektif konstruktivis yang terlibatdengan menerapkan kebijakannya. Peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan pengangkutankapal belum maksimal. Masih ada beberapa kendala yang belum ditangani secara efektif,sumber daya manusia belum terdistribusi dengan baik, sarana dan prasarana belummemadai, dan tidak memaksimalkan kerja sama antara lembaga bilateral dan multilateral,yang terlibat dalam pelaksanaan kapal. Kebijakan yang terburu-buru Dari situ penelitimemberi saran, (1) Mengatasi kendala yang ditimbulkan secara effektif. (2) Menciptakandistribusi sumber daya manusia yang baik di seluruh wilayah / kabupaten / provinsi,terutama di perbatasan laut. (3) Penyesuaian sarana dan prasarana yang dibutuhkan sertamemperkuat hubungan kerja sama dengan pemangku kepentingan. Kata kunci: Dampak, Ekonomi Politik, Kebijakan

ABSTRACT. Health insurance is a necessity that must be owned by the community ascitizens. After the demands of the changing times and other factors, then governmentdecided to transform PT. Askes (Persero) to BPJS Kesehatan by the Regulation of SJSN andthe regulation of BPJS. The transformation causes changes in the health insurance systemin Indonesia. This study aims to determine the reasons or factors that encourage theimplementation of the transformation, stages of transformation that is passed by PT.Askes (Persero) to be BPJS Kesehatan, and change what happened. The research is aqualitative study using a descriptive approach, data collection techniques used areliterature. The conclusion from this study is there are two factors that underlie theimplementation of the transformation of PT. Askes (Persero) to BPJS Kesehatan, thefactors are domestic and international factors. Domestic factors is complaints from thepublic, and the international factor is the intervention of foreign parties. Thistransformation then passes through three stages namely unfreezing, movement, andrefreezing. In each of these stages there are some changes implemented steps ofachieving the respective stages. transformations that occur in the PT. Askes (Persero)caused a lot of changes, including: changes in goals, culture, technology, organizationalstructure, and the volume of activity. Keywords : Health Insurance, Transformation, Public Agency ; ABSTRAK. Asuransi kesehatan merupakan kebutuhan yang harus dimiliki masyarakat sebagai warga negara. Setelah tuntutan perubahan zaman dan faktor lainnya, makapemerintah memutuskan untuk mengubah PT. Askes (Persero) kepada BPJS Kesehatandengan Peraturan SJSN dan peraturan BPJS. Transformasi tersebut menyebabkanperubahan sistem asuransi kesehatan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untukmengetahui alasan atau faktor yang mendorong pelaksanaan transformasi, tahapantransformasi yang dilalui oleh PT. Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan, dan mengubahapa yang terjadi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakanpendekatan deskriptif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah literatur.Kesimpulan dari penelitian ini adalah ada dua faktor yang mendasari pelaksanaantransformasi PT. Askes (Persero) kepada BPJS Kesehatan, faktor-faktornya adalah faktordomestik dan internasional. Faktor domestik adalah keluhan masyarakat, dan faktorinternasional adalah intervensi pihak asing. Transformasi ini kemudian melewati tiga tahapyaitu unfreezing, movement, dan refreezing. Pada masing-masing tahap tersebut adabeberapa perubahan yang dilakukan langkah-langkah pencapaian tahapan masing-masing.Transformasi yang terjadi di PT. Askes (Persero) menyebabkan banyak perubahan, antaralain: perubahan tujuan, budaya, teknologi, struktur organisasi, dan volume aktivitas. Kata kunci: Asuransi Kesehatan, Transformasi, Badan Publik

ABSTRACT. The policy of coastal reclamation in the Teluk Lampung ample posessome problems or lack of socio-economic conditions of rendering of fishermenaround the area of reclamation. After the policy of coastal reclamationimplemented, have are gave an impact on the fishermen about being the difficulty in finding fish and meet his needs. So the formula obtained by the issue of howsocio-economic impacts of fishing due to the perceived policy of coastalreclamation in the Teluk Lampung, especially Kelurahan Sukaraja. The purpose ofthis research is to give an overview of the impact of the social economy isperceived as one of the fishermen the impact arising from the existence of apolicy of coastal reclamation in the Teluk Lampung. This research was conductedto evaluate the impact of coastal reclamation policy. In evaluating the impact ofthis policy, researchers used the theory of impact evaluations or evaluationsummative evaluation methods belonged to Rossi and Freeman, then use the lawand some other supporting theory. Type of this research is descriptive researchwith qualitative approach. Conclusion of this research is the policy of coastalreclamation have yet to produce the desired impact. This is due to several factors.(1) Problems related to lack of public land in the town of Bandar Lampung has yetto be resolved, (2) the lack of participation or the participation of coastalcommunities, (3) how implementation is not appropriate, (4) the Government ofthe city of Bandar Lampung that have yet to implement environmentallydevelopment, (5) Yet the existence of the handling of the Government of the cityof Bandar Lampung accepted impact-related coastal communities, (6) theincidence of coastal communities must feel aggrieved and only benefit thedeveloper. In addition, the policy of reclaiming the beaches generate unwantedimpacts for coastal communities in particular Kelurahan Sukaraja fisherman. Sothe Government of the city of Bandar Lampung need to apply environmentallydevelopment, oversight and coordination to deal with the impact of requiringcommunity as well as in the process of coastal reclamation policy. Keywords: Policy, Evaluation, Coastal Reclamation, Impact. ; ABSTRAK. Kebijakan reklamasi pantai di Teluk Lampung cukup menimbulkan beberapamasalah atau kurangnya kondisi sosial ekonomi rendering nelayan di sekitar area reklamasi.Setelah kebijakan reklamasi pantai dilaksanakan, memberi dampak pada nelayan tentangsulitnya menemukan ikan dan memenuhi kebutuhannya. Maka rumusan tersebut diperolehdengan cara bagaimana dampak sosial ekonomi penangkapan ikan akibat adanya kebijakanreklamasi pantai di Teluk Lampung khususnya Kelurahan Sukaraja. Tujuan dari penelitianini adalah untuk memberikan gambaran umum tentang dampak ekonomi sosial yangdirasakan sebagai salah satu nelayan yang timbul akibat adanya kebijakan reklamasi pantaidi Teluk Lampung. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi dampak kebijakanreklamasi pantai. Dalam mengevaluasi dampak kebijakan ini, peneliti menggunakan teorievaluasi dampak atau evaluasi metode evaluasi sumatif milik Rossi dan Freeman, lalumenggunakan hukum dan beberapa teori pendukung lainnya. Jenis penelitian ini adalahpenelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalahkebijakan reklamasi pantai belum menghasilkan dampak yang diinginkan. Hal inidisebabkan beberapa faktor. (1) Masalah yang terkait dengan kurangnya lahan publik dikota Bandar Lampung masih harus dipecahkan, (2) kurangnya partisipasi atau partisipasimasyarakat pesisir, (3) bagaimana pelaksanaannya tidak tepat, (4) Pemerintah Dari kotaBandar Lampung yang belum menerapkan pembangunan lingkungan, (5) Namun keberadaanpenanganan Pemerintah Kota Bandar Lampung menerima masyarakat pesisir terkaitdampak, (6) kejadian masyarakat pesisir harus dirugikan. Dan hanya menguntungkanpengembang. Selain itu, kebijakan reklamasi pantai menimbulkan dampak yang tidakdiinginkan bagi masyarakat pesisir khususnya nelayan Kelurahan Sukaraja. Jadi PemerintahKota Bandar Lampung perlu menerapkan pembangunan lingkungan, pengawasan dankoordinasi untuk mengatasi dampak dari masyarakat yang membutuhkan serta dalamproses kebijakan reklamasi pantai. Kata kunci: Kebijakan, Evaluasi, Reklamasi Pesisir, Dampak

ABSTRACT. This paper examines the social welfare policy and its contribution to socioeconomic development in Indonesia. This research uses qualitative approach with datacollection technique using literature study. As the results, the government of Indonesiahas implemented several strategies of social welfare policy in order to improve the wellbeingof the citizen, especially the poor people. The main strategy is divided into threeparts, namely social assistance; community empowerment and micro-enterprise program.The implementation of the program has proved that the social welfare programcontributes to the socioeconomic development in Indonesia. However, GoI needs toimprove the program effectiveness. Another matter that we need to consider is thatsocial welfare strategy is not the only approach of reducing poverty. The GoI needs tocombine it with another approach in the socio-economic development context. Socialwelfare policies should be an integrated approach within several policies of employmentand macro-economic strategies in order to reduce risks and increase sustainable growth. Key words: social welfare policy, socio economic development ; ABSTRAK. Artikel ini mengkaji kebijakan kesejahteraan sosial dan kontribusinya terhadappembangunan sosio ekonomi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatankualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka. Sebagai hasilnya,pemerintah Indonesia telah menerapkan beberapa strategi kebijakan kesejahteraan sosialuntuk meningkatkan kesejahteraan warga, terutama masyarakat miskin. Strategi utamadibagi menjadi tiga bagian, yaitu bantuan sosial; Pemberdayaan masyarakat dan programusaha mikro. Implementasi program ini telah membuktikan bahwa program kesejahteraansosial berkontribusi terhadap pembangunan sosial ekonomi di Indonesia. Namun,pemerintah Indonesia perlu memperbaiki keefektifan program. Hal lain yang perlu kitaperhatikan adalah strategi kesejahteraan sosial bukan satu-satunya pendekatan untukmengurangi kemiskinan. Pemerintah Indonesia perlu menggabungkannya denganpendekatan lain dalam konteks pembangunan sosio-ekonomi. Kebijakan kesejahteraansosial harus menjadi pendekatan terpadu dalam beberapa kebijakan kerja dan strategimakroekonomi untuk mengurangi risiko dan meningkatkan pertumbuhan yangberkelanjutan. Kata Kunci: kebijakan pembangunan sosial, pembangunan sosial-ekonomi

ABSTRACT. This study attempts to describe how have program net program in theLampung. This research supported by the natural environment erratic, the level ofeducation fishermen low, the life patterns of the fishermen, marketing are caught. Thisresearch is used Van Meter and Van Horn's approach of implementation model whichconsist of Standard and Policy Goals, Resources, Relationship Among The Organizations,Characteristics of Implementer Agent, Condition of Social, Economic and Politic andDisposition of Implementer. The method used in this research is descriptive qualitative.Furthermore, to see the utilization of the regulation, the research applies triangulationtechnique. The result is that the net program has been quite effective though there werea little obstacles and problem in practice. Using approach van meters and van horn, it canbe analyzed that the implementation of net program has been running as determined,although there are still some indicator not based on the situation on the ground. It tookhis policy standard clearer and detailed, it needs the increase in human resources andfinancial, it needs the expansion, should be made the communication and dialoguebetween stakeholders and fishermen or community representatives community leaders todeprive isue negative about net program. Keywords: implementation, net programs, welfare, a fishing community ; ABSTRAK. Penelitian ini mencoba untuk menggambarkan bagaimana program bersihprogram di Lampung. Penelitian ini didukung oleh lingkungan alam yang tidak menentu,tingkat pendidikan nelayan rendah, pola hidup nelayan, pemasaran tertangkap. Penelitianini menggunakan pendekatan model van Meter dan Van Horn yang terdiri dari Standard andPolicy Goals, Resources, Relationship Among the Organization, Karakteristik AgenPelaksana, Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik dan Disposisi Pelaksana. Metode yangdigunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yangdigunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya untuk melihatpemanfaatan peraturan tersebut, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Hasilnyaadalah bahwa program bersih sudah cukup efektif meski ada sedikit kendala dan masalahdalam praktik. Dengan menggunakan pendekatan van meter dan van horn, dapat dianalisisbahwa pelaksanaan program bersih telah berjalan sebagaimana mestinya, walaupun masihada beberapa indikator yang tidak didasarkan pada situasi di lapangan.Dibutuhkan standarkebijakannya yang lebih jelas dan terperinci, perlu adanya peningkatan sumber dayamanusia dan keuangan, perlu adanya perluasan, semestinya dilakukan komunikasi dandialog antara pemangku kepentingan dan tokoh masyarakat nelayan atau masyarakat agartidak memberatkan negatif tentang program bersih. Kata kunci: implementasi, program bersih, kesejahteraan, komunitas nelayan.

ABSTRACT. Good governance is a governmental management in organizing and managing sosial andeconomic resources to develop the growth of the nation. The role of civil society like NGO/ NonGovernment Organizations in Good governance is supporting the participatory development. The lowavailability of employment is one of the problems in the development. This research focuses on theforms of Indonesian Migrant Workers Union (SBMI) participation as a civil society in empowering theformer Indonesian migrant workers from Lampung region. And also data analyzation. The result of thisresearch showed that the participation of SBMI Lampung in empowering the former Indonesian migrantworkers from Lampung in form of non-physical participation, included: planning, decision making onevaluation and counseling, empowerment, mentoring and rehabilitation; while the physical participation was done in form of procurement necessity for ex-BMI (Indonesian Migrant Workers) such as; materials, machinery and money. In addition, SBMI focused on the process of empowerment in thefield of motivation, self-development, management, resource mobilization and network development. Keywords: Good governance, civil society, SBMI, participation, ex-migrant workers from Lampung. ; ABSTRAK. Good governance merupakan tata cara pemerintah yang digunakan dalam rangka mengaturdan mengelola sumber daya sosial, ekonomi guna mengembangkan pembangunan bagi masyarakat. Perancivil society yang termasuk dalam (LSM)/Organisasi non-Pemerintahan dalam Good governancemerupakan salah satu aktor yang mendukung proses pembangunan yang bersifat partisipatif. Minimnyaketersediaan lapangan kerja merupakan salah satu masalah dalam pembangunan. Penelitian inimemfokuskan pada bentuk-bentuk partisipasi SBMI sebagai civil society dalam upaya pemberdayaan eksburuh migran Indonesia asal Lampung. Metode penelitian ini yaitu dengan menggunakan tipe penelitiandeskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa partisipasi SBMI Lampungdalam upaya pemberdayaan eks buruh migran Indonesia asal Lampung dalam bentuk partisipasi non-fisikseperti upaya perencanaan, pengambilan keputusan evaluasi dan konseling, palaksanaan pemberdayaan,pendampingan dan rehabilitasi. serta partisipasi fisik dalam bentuk pengadaan kebutuhan bagi eks BMIseperti materi, Mesin dan Uang, selain itu SBMI memfokuskan proses pemberdayaan dalam penanamanmotivasi, pengembangan diri,manajemen, mobilisasi sumberdaya dan pengembangan jejaring. Kata kunci: Good governance, civil society, SBMI, partisipasi, eks buruh migran Lampung.

ABSTRACT. Public participation in the public policy process is one of the principles of Good Governanceby involving one actor of the civil society, the Tourism Awareness Group (Pokdarwis) which is inaccordance with the Good Governance principles in which society is not only as a policy object but as asubject. This study aims to analyze and describe the reinforcement of Pokdarwis involvement indeveloping tourism an identifying the supporting and inhibiting factors of Pokdarwis in developingtourism in South Lampung Regency. This study used a qualitative approach with data collectiontechniques done by means of interview, observation and documentation. The results and discussionshowed that the Tourism Awareness Group involvement in developing tourism is not carried outthoroughly by Pokdarwis in South Lampung Regency. There are 2 groups in Penengah Subdistrict andRajabasa Subdistrict which have been involved in the planning stage to the utilization stage. However,two subdistricts of Bakauheni and Kalianda participated till the planning stage only. The supportingfactors, included: supports from stakeholders and the government; while the inhibiting factors,included: lack of awareness from Pokdarwis, the limited fund and other problems. Keywords: Participation, Civil Society, and Tourism ; ABSTRAK. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan pengembangankepariwisataan di Kabupaten Lampung Selatan karena bukan hanya kewajiban yang harus dilaksanakanoleh aparat Pemerintah, tetapi juga menuntut keterlibatan masyarakat sebagai penggerak dalampengembangan kepariwisataan di Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian ini bertujuan untukmenganalisa dan mengdeskripsikan penguatan keterlibatan Pokdarwis dalam mengembangkan pariwisatadan mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat Pokdarwis dalam mengembangkan pariwisata diKabupaten Lampung Selatan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknikpengumpulan data wawancara, obervasi, dokumentasi.Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwapenguatan keterlibatan Pokdarwis dalam mengembangkan pariwisata berasal dari Dinas Pariwisata danKebudayaan Kabupaten Lampung Selatan sehingga Pokdarwis lebih cenderung pada tipologi partisipasifungsional. Adapun faktor pendukung yaitu adanya dukungan stakeholder yaitu KPK (Komunitas PuteraKrakatau) yang membantu Pokdarwis dalam mengembangkan pariwisata dan faktor penghambat yaitukurangnya rasa kesadaran Pokdarwis untuk dapat mandiri dalam mengelola objek wisata, keterbatasandana dan masalah lainnya. Kata Kunci: Partisipasi, Civil Society, dan Pariwisata.

ABSTRACT. Implementation of organizing good Governence, essentially demanding theinvolvement of all components of the stakeholders, both in environmental red tape aswell as in the environmental community. The essence of good governance is characterizedby this public service is good, this is in line with the essence of the policy ofdecentralization and regional autonomy which is intended to give discretion to the regionset up and take care of the local community and improve public services. This researchexamines the application of models of comprehensive principles of good governance in theservice of licensing in Kota Pekanbaru, factors that inhibit and supports the application ofgood governance in the service of licensing in Kota Pekanbaru. Results of the study foundthat the public approved the application of the principles of good governance in theservice of licensing conducted by the Agency of Integrated Services and capital investment(BPTPM) Kota Pekanbaru. Factors that hinder the application of the principles of goodgovernance in the service of the Agency's Integrated Services in licensing and Investment(BPTPM) Kota Pekanbaru is the factor of human resources and community patterns ofthought against the ministry. While the factors that support the application of theprinciples of good governance in the service of the Agency's Integrated Services inlicensing and Investment (BPTPM) Kota Pekanbaru is a factor and infrastructure, policysupport and financial support. Keywords: Good Governce, Public Service and Licensing Service ; ABSTRAK. Pelaksanaan pengorganisasian pemerintahan yang baik, pada intinya menuntutketerlibatan semua komponen pemangku kepentingan, baik dalam lingkungan merahmaupun lingkungan masyarakat. Penelitian ini menguji penerapan model prinsipkomprehensif tata kelola yang baik dalam pelayanan perizinan di Kota Pekanbaru, faktorfaktor yang menghambat dan mendukung penerapan good governance dalam pelayananperizinan di Kota Pekanbaru. Hasil penelitian menemukan bahwa masyarakat menyetujuipenerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan perizinan yang dilakukan olehBadan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Pekanbaru. Faktor-faktoryang menghambat penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan BadanPelayanan Terpadu di bidang Perizinan dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Pekanbaruadalah faktor sumber daya manusia dan pola pikir masyarakat terhadap kementerian.Sedangkan faktor-faktor yang mendukung penerapan prinsip-prinsip good governancedalam pelayanan Badan Pelayanan Terpadu di bidang Perizinan dan Penanaman Modal(BPTPM) Kota Pekanbaru adalah faktor dan infrastruktur, dukungan kebijakan dandukungan finansial. Kata Kunci: Good Governance, Pelayanan Publik dan Pelayanan Perizinan

ABSTRACT. Implementation of organizing good Governence, essentially demanding theinvolvement of all components of the stakeholders, both in environmental red tape aswell as in the environmental community. The essence of good governance is characterizedby this public service is good, this is in line with the essence of the policy ofdecentralization and regional autonomy which is intended to give discretion to the regionset up and take care of the local community and improve public services. This researchexamines the application of models of comprehensive principles of good governance in theservice of licensing in Kota Pekanbaru, factors that inhibit and supports the application ofgood governance in the service of licensing in Kota Pekanbaru. Results of the study foundthat the public approved the application of the principles of good governance in theservice of licensing conducted by the Agency of Integrated Services and capital investment(BPTPM) Kota Pekanbaru. Factors that hinder the application of the principles of goodgovernance in the service of the Agency's Integrated Services in licensing and Investment(BPTPM) Kota Pekanbaru is the factor of human resources and community patterns ofthought against the ministry. While the factors that support the application of theprinciples of good governance in the service of the Agency's Integrated Services inlicensing and Investment (BPTPM) Kota Pekanbaru is a factor and infrastructure, policysupport and financial support. Keywords: Good Governce, Public Service and Licensing Service ; ABSTRAK. Pelaksanaan pengorganisasian pemerintahan yang baik, pada intinya menuntutketerlibatan semua komponen pemangku kepentingan, baik dalam lingkungan merahmaupun lingkungan masyarakat. Penelitian ini menguji penerapan model prinsipkomprehensif tata kelola yang baik dalam pelayanan perizinan di Kota Pekanbaru, faktorfaktor yang menghambat dan mendukung penerapan good governance dalam pelayananperizinan di Kota Pekanbaru. Hasil penelitian menemukan bahwa masyarakat menyetujuipenerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan perizinan yang dilakukan olehBadan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Pekanbaru. Faktor-faktoryang menghambat penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan BadanPelayanan Terpadu di bidang Perizinan dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Pekanbaruadalah faktor sumber daya manusia dan pola pikir masyarakat terhadap kementerian.Sedangkan faktor-faktor yang mendukung penerapan prinsip-prinsip good governancedalam pelayanan Badan Pelayanan Terpadu di bidang Perizinan dan Penanaman Modal(BPTPM) Kota Pekanbaru adalah faktor dan infrastruktur, dukungan kebijakan dandukungan finansial. Kata Kunci: Good Governance, Pelayanan Publik dan Pelayanan Perizinan