Suchergebnisse

Abstrak Penelitian ini memfokuskan pada upaya kajian terkait dengan Hubungan Banten dan Lampung pada Tahun 1552 dengan basis kajian sebuah naskah yang diberi nama Naskah Perjanjian Dalung Kuripna. Pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah; Faktor apa apa sajakah yang melatar belakangi terjadinya perjanjian Lampung-Banten yang menghasilkan Piagam Dalung Kuripan pada tahun 1552) ?. Dari fakta-fakta penelitian, dapat disimpulkan bahwa kemunculan Prasasti Dalung Kuripan yang berisi perjanjian antara Kesultanan Banten dan Keratuan Darah Putih dilatar belakangi oleh tiga faktor; Pertama, faktor ekonomi. Kesultanan Banten yang saat itu menjadi penyuplai rempah-rempah terutama lada untuk para pelancong dan pedagang dari berbagai negera membutuhkan pasokan rempah-rempah terutama lada yang banyak dari berbagai daerah, dan Lampung adalah pemasok lada terbesar saat itu yakni mencapai 80 %. Atas dasar itu, maka penting bagi pihak Kesultanan Banten untuk mendekati dan menjaga hubungan baik dengan para penguasa lokal atau para pemangku adat di wilayah Lampung. Demi menjaga hubungan baik tersebut, maka dibuatlah aturan perjanjian antara Banten dan Lampung, dan lahirlan perjanjian Prasasti Dalung Kuripan. Kedua, Faktor Politik. Kesuburan alam Lampung dan kondisi pemerintahan lokal yang belum tersentralisasi dalam satu Kerajaan atau Kekuasaan membuat Lampung mudah dikuasai baik itu oleh bangsa kolonial atau penjajah seperti Belanda juga oleh Kerajaan-kerajaan besar di sekitar wilayah Lampung diantaranya Kerajaan Sriwijaya. Kondisi tersebut membuat Kesultanan Banten berambisi untuk menjadikan Lampung berada di wilayah kekuasaan Kerajaan Banten. Dari sisi kepentingan orang Lampung, dengan adanya ikatan perjanjian itu, maka para penguasa elit lokal Lampung saat itu merasa terlindungi dari kemungkinan perebutan wilayah dan kekuasaan oleh Kerajaan Sriwijaya. Alasan lainnya adalah antara Banten dan Lampung sama-sama daerah maritim. Jalur laut adalah jalur utama perdagangan, dan Selat Sunda adalah satu diantara rute ...

The development of information technology is currently growing rapidly, moreover the formation of The purpose of this study is to find answers to determine the effectiveness of advertisement tax and the contribution of advertisement tax to local revenue, where in the era of regional autonomy, local governments are required to always increase their regional revenues, such as increasing local tax revenues through billboard tax revenues. Tax revenue through advertising billboards in the city of Batam provides an undeniable contribution to regional revenue. However, in practice it has not yet come close to its true potential, besides that the preparation of this tax target is only based on previous years' experience. The length of this research was conducted from April to July 2018. The object of this research is Batam City Dispenda. The sampling technique used is non-probability sampling, namely the sampling technique using certain considerations or purposive sampling using financial reports from 2017 to 2021. The results of hypothesis testing using the multiple regression analysis method show that simultaneously the effectiveness of advertisement tax and the contribution of advertisement tax has a significant effect on local revenue. While partially the effectiveness of advertisement tax has a significant relationship to local revenue, however, the contribution of advertisement tax has a significant effect on local revenue at the Batam City Dispenda.

The purpose of this study is to find answers to determine the effectiveness of advertisement tax and the contribution of advertisement tax to local revenue, where in the era of regional autonomy, local governments are required to always increase their regional revenues, such as increasing local tax revenues through billboard tax revenues. Tax revenue through advertising billboards in the city of Batam provides an undeniable contribution to regional revenue. However, in practice it has not yet come close to its true potential, besides that the preparation of this tax target is only based on previous years' experience. The length of this research was conducted from April to July 2018. The object of this research is Batam City Dispenda. The sampling technique used is non-probability sampling, namely the sampling technique using certain considerations or purposive sampling using financial reports from 2017 to 2021. The results of hypothesis testing using the multiple regression analysis method show that simultaneously the effectiveness of advertisement tax and the contribution of advertisement tax has a significant effect on local revenue. While partially the effectiveness of advertisement tax has a significant relationship to local revenue, however, the contribution of advertisement tax has a significant effect on local revenue at the Batam City Dispenda.

This community service activity aims to increase the understanding of correctional inmates through assistance in planning and financial management of correctional inmates during the COVID-19 pandemic through strengthening financial literacy. The method of carrying out the activities is carried out by coordinating and mapping the needs of the 111th KODIM 0510 Military Unity Building a Village (TMMD) activity at the RUTAN class I Tangerang, Focus Group Discussion (FGD) and financial literacy education, as well as post-education assistance carried out. The inmates of the Class I Tangerang prison are dominated by elementary and junior high school graduates, who violate the law because of economic needs. This community service program is a solution to overcome the low financial literacy of inmates during the COVID-19 pandemic. The success of this service program is due to the achievement of the target participants and the achievement of the objectives and material of the activity. People who have good financial literacy are able to make the right decisions in managing their finances to face global challenges based on technological advances. ; Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman warga binaan lembaga permasyarakatan melalui pendampingan perencanaan dan pengelolaan keuangan warga binaan lembaga permasyarakatan di masa pandemi covid-19 melalui penguatan literasi keuangan. Metode pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan koordinasi dan pemetaan kebutuhan kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 111 KODIM 0510 di RUTAN kelas I Tangerang, Focus Group Discussion (FGD) dan edukasi literasi keuangan, serta pendampingan pasca edukasi dilaksanakan. Warga binaan Lapas Kelas I Tangerang didominasi oleh lulusan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, yang melakukan pelanggaran hukum karena dorongan kebutuhan ekonomi. Program pengabdian kepada masyarakat ini sebagai solusi mengatasi rendahnya literasi keuangan warga binaan di masa pandemi covid-19. Keberhasilan program ...

Abstract This paper is about the Malay Islamic Monarchy as the ideology of the Brunei Darussalam state which has been proclaimed at the independence day of Brunei on January 1, 1984 AD. The Malay Islamic Monarchy as a continuity of the struggle of the kings and people of Brunei Darussalam in preserving culture, religion and government system. The Malay Islamic Monarchy as the ideology of the state is an independent, sovereign and democratic state. Independence is a right for every nation and state. It was not coincidence, but was born trough a long historical process starting form Awang Alak Betatar convert Islam and continued by the king until now. The Malay Islam Monarchy also as identity and worldview of the people of Brunei Darussalam which is practicing Malay as culture and customs, understanding Islam as a complete and perfect religion, and recognizing the king as the highest leader and absolute power in the state of Brunei Darussalam. The position of Islam in this country also provides an important role for peace and prosperity, so Islam becomes the core of the Malay Islam Monarchy itself. Kata Kunci ; Melayu Islam Beraja

Partai oposisi merupakan instrumen penting dalam sistem politik hukum yang terjadi di parlemen atau di lembaga legislatif. Perannya sebagai Check and Balances System tentu sangat diharapkan sebagai penyeimbang antara kebijakan yang disahkan melalui suara-suara mayoritas (partai koalisi) pendukung pemerintah. Sebagai minoritas dalam menentukan arah dan kebijakan tentu oposisi harus mampu menghadirkan langkah-langkah nyata agar kehadirannya sebagai penyeimbang membuai hasil yang baik. Partai oposan harus mampu mempengaruhi keputusan strategis pemerintah dengan menyelipkan aspirasi rakyat di dalamnya yang dimulai dengan upaya-upaya kritik yang dapat memberi solusi nyata. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) dan sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Penelitian ini menunjukan bahwa peran partai oposisi sebagai pengritik, pemberi saran dan lain sebagainya sejauh ini tidak efektif. Upaya-upaya memasukkan aspirasi-aspirasi partai dalam posisinya sebagai suara minoritas seringkali terganjal oleh sistem voting yang diterapkan parlemen, sehingga suara minoritas acapkali kalah dalam hal pengambilan keputusan dan kebijakan-kebijakan strategis pemerintah.

Indonesia merupakan bangsa yang majemuk. Kemajemukan tersebut ditandai dengan beragamnya etnis, suku, agama, budaya, dan adat istiadat yang terdapat didalamnya. Indonesia juga secara luas dikenal sebagai sebuah Negara yang bercorak multibudaya (multikultural). Indonesia juga merupakan salah satu negara kepulauan terbesar didunia yang sangat plural baik ditinjau dari segi suku bangsa, ras, bahasa, adat istiadat, agama, dan lain sebagainya. Atas dasar tersebut, Indonesia merupakan negara yang sangat rentan akan terjadinya konflik internal yang bernuansa SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan) maka dari itu diperlukan suatu sistem pendidikan yang dapat memberikan solusi alternatif bagi seluruh kebutuhan dan tuntutan masyarakat Indonesia, penelitian ini menunjukan bahwa Nilai-nilai pendidikan multikultural di Pondok Pesantren Makrifatul Ilmi Bengkulu Selatan yakni nilai demokrasi, nilai keadilan dan nilai toleransi. Toleransi dimiliki santri bertujuan untuk mereka dapat menerima perbedaan yang ada atas keanekaragaman temannya, dan gurunya. Dengan adanya toleransi maka santri akan menerima perbedaan dan menciptakan suatu lingkungan yang rukun dan damai. Strategi yang dilakukan oleh pengurus Pondok Pesantren Makrifatul Ilmi Bengkulu Selatan yakni dengan menggunakan strategi keteladanan dan pembiasaan

Euphoria of the Legislative Election, Presidential Election and Regional Head Election Simultaneously in Indonesia. Since the collapse of the New Order government in 1998, the enthusiasm of the Indonesian people in welcoming the atmosphere of the birth of the first democratic system by holding direct elections has been great. Through direct elections at that time began the election of the president and vice president elected by the people for the first time. The direct election by the people also applies to elections at the regional level which include the election of regional heads. Meanwhile, in the course of history, legislative elections have been held long before starting in 1955, so that it is recorded that legislative elections have been held 12 (twelve) times since they were held for the first time until their implementation in 2019. Along the way, the legislative, presidential and post-conflict local elections showed high enthusiasm in facing various challenges in each election period. So that the Indonesian people continue to learn from history and improve all deficiencies which then produce maturity in democracy. By reviewing the literature, this paper tries to review events related to the spirit or euphoria of the election.

The expansion of business has passed the limit of space, time and territory of a country. One of efforts in entering others country to expand business is by using franchise system. That's why so many entrepreneur starting their business not by establishing the new one, but by purchasing business system called franchise. In Indonesia the word of franchise known as waralaba and regulated by the regulation of the government of Republic of Indonesia Number 42 Year 2007 upon Franchise. Literally waralaba can be interpretedas a business which is giving more profit. In short,a franchise is the agreement between two legally independent parties which gives : First, a person or group of people (franchisee) the right to market the product or service using the trademark of another business (franchisor). Second,the franchisee the right to market a product or service using the operating method offranchisor.Third, the franchisee the obligation to pay the franchisor fees for this right. Forth,the franchisor the obligation to provide the rights and suport to franchisee. The agreement made between the franchisor and the franchisee on franchise must have legal protection in it, in particular with regard to the use of Intellectual Property Rights. The agreement has to cover law protection relates to the rights and obligations of both franchisor and franchisee, so that during the agreement both parties adhere to each other. For that it takes a good agreement and benefiting both parties.

The development of information technology is currently growing rapidly, moreover the formation of The purpose of this study is to find answers to determine the effectiveness of parking tax and the contribution of parking tax to local revenue, where in the era of regional autonomy, local governments are required to always increase their regional revenues, such as increasing local tax revenues through billboard tax revenues. Tax revenue through advertising billboards in the city of Batam provides an undeniable contribution to regional revenue. However, in practice it has not yet come close to its true potential, besides that the preparation of this tax target is only based on previous years' experience. The length of this research was conducted from April to July 2016. The object of this research is Batam City Dispenda. The sampling technique used is non-probability sampling, namely the sampling technique using certain considerations or purposive sampling using financial reports from 2015 to 2019. The results of hypothesis testing using the multiple regression analysis method show that simultaneously the effectiveness of parking tax and the contribution of parking tax has a significant effect on local revenue. While partially the effectiveness of parking tax has a significant relationship to local revenue, however, the contribution of parking tax has a significant effect on local revenue at the Batam City Dispenda

Expressing opinions is a human right that every citizen has. The freedom to express opinions through thoughts orally, in writing, and so on, has been mentioned in the 1945 Constitution and the Universal Declaration of Human Rights. From historical perspective, the birth of freedom of opinion has at least played a very large role in initiating the idea of a democratic system that is currently being implemented by the Indonesia people. However, the existence of the right to freedom of opinion with the aim of being checks and balances in the system of government in Indonesia today often creates tension when its delivery in public, often leads to chaos and the like, which of course is out of the concept of procedures for expressing opinions as mandated by law. Keywords: Human Rights; Freedom; Opinion; UUD 1945. Mengemukakan pendapat merupakan hak asasi manusia yang dimiliki setiap warga negara. Kebebasan meyampaikan pendapat melalui pikiran dengan lisan, tulisan, dan lain sebagainya, telah disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. Dalam pengamatan kacamata sejarah, lahirnya kebebasan berpendapat itu setidaknya telah berperan sangat besar mengawali gagasan sistem demokrasi yang kini diterapkan bangsa Indonesia. Namun keberadaan hak kebebasan berpendapat dengan tujuan sebagai checks and balances sistem pemerintahan di Indonesia dewasa ini seringkali menimbulkan ketegangan ketika penyampaiannya dimuka umum, tidak jarang berujung kericuhan dan sejenisnya, yang tentu saja hal tersebut sudah keluar dari konsep tata cara penyampaian pendapat sebagaimana amanat undang-undang.Kata Kunci: Hak Asasi Manusia; Kebebasan; Pendapat; UUD 1945.

One of the characteristics of Indonesian democracy is a mechanism in decision-making through a forum of discussion. The village, that stands as the lowest unit of the governance system, is also required to hold the meeting called Musyawarah Desa (village meeting). The meeting is organized following the standard and provisions in the Regulation of Minister of Village and Transmigration Affairs No. 2 of 2015 on the Procedures and Mechanism in Decision-Making in Village Meeting (Pedoman Tata Tertib dan Mekanis-me Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa). This writing is based on the information on the capability of the village government in organizing the effective village meeting. The effectiveness of village meeting can be indicated by the elements of society that are involved in the meeting, the preparation of the meeting, procedures of organizing the village meeting and the mechanism of the meeting, which are all mentioned in the Regulation of Minister of Village and Transmigration Affairs No. 2 of 2015 on the Procedures and Mechanism in Decision-Making in Village Meeting. This research uses qualitative methods. The result shows that the village meeting has been organized effectively, in which all aspects required in the regulation has been followed. Despite being effective, six factors obstruct the process, which the village administration have to be solved to get more quality meeting.