Suchergebnisse

This research is motivated with the lack of optimal public services in village offices in the Karangrejo sub-district, which is related to the principles of good governance, including accountability, transparency and participation. Theoritically, the application of accountability, transparency and good participation will produce good public services. Further, the basic principles that can be applied in government to improve public services are accountability, transparency and participation from the community. The purpose of this study is to analyze the effect of accountability, transparency and participation on public services quality in the Village Offices of Karangrejo Subdistrict. This study uses a quantitative approach. The type of research used in this study is the correlation with the sampling technique using cluster sampling where all samples from the entire village office of Karangrejo Subdistrict. The sample in this study amounted to 58 people using the Slovin formula for sampling in each village. Data collection used by the techniques of using questionnaires. The analysis technique used is OLS. Firstly, the data is tested by testing of the validity, reliability and classical assumptions. Based on the results of the study it can be concluded that there is a significant influence of accountability, transparency and participation on public services both partially and simultaneously. Based on the conclusions of the results of the study it is recommended for both public and private organizations to always pay attention to the principles of good governance, if the principles of good governance can be implemented and achieved well it can improve public services. And for the next researcher, it is better to be able to study more variables related to good governance such as effectiveness and efficiency, legal rules and responsiveness that have a significant effect on public services by conducting research at the district level. ; Penelitian ini dilatar belakangi belum optimalnya pelayanan publik di kantor desa se-kecamatan karangrejo yaitu terkait dengan prinsip good governance meliputi akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Secara teoritis, Penerapan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi yang baik akan menghasilkan pelayanan publik yang baik begitu sebaliknya semakin rendah penerapan Selanjutnya, akuntabilitas, tingkat transparansi dan tingkat partisiasi akan berdampak rendahnya kualitas pelayanan public. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi secara parsial maupun simultan terhadap pelayanan publik di Kantor Desa Se-Kecamatan Karangrejo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah korelasi dengan teknik pengambilan sampel menggunakan cluster sampling dimana semua sampel dari seluruh kantor desa Kecamatan karangrejo. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 58 orang dengan menggunakan rumus slovin untuk pengambilan sampel di tiap-tiap desa. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik analisis yang digunakan adalah OLS dengan bantuan software Eviews 9 dengan terlebih dahulu diuji dengan uji validitas, reliabilitas dan asumsi klasik. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh signifikan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi terhadap pelayanan publik baik secara parsial maupun simultan. Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian disarankan bagi organisasi baik negeri maupun swasta untuk selalu memperhatikan prinsip­-prinsip good governance, apabila prinsip-prinsip good governance dapat terlaksana dan tercapai dengan baik maka dapat meningkatkan pelayanan publik. Dan untuk peneliti selanjutnya sebaiknya dapat mengkaji lebih banyak variabel-variabel yang terkait good governance seperti efektivitas dan efisiensi, aturan hukum dan daya tanggap yang berpengaruh signifikan terhadap pelayanan publik dengan melakukan penelitian ditingkat kabupaten.

Pelaksaan pengelolaan dana desa dituntut adanya sebuah tata pemerintahan yang baik yang mana salah satu aspeknya adalah akuntabilitas. Dalam realitanya kucuran dana dalam rangka pengembangan desa tidaklah sedikit, terutama empat tahun belakangan ini. Dana desa yang begitu besar diharapkan memberikan dampak kemajuan yang signifikan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat desa. Tentu dalam mewujudkan hal tersebut selain didukung dengan perencanaan yang baik juga perlu adanya pengawasan. Inspektorat merupakan badan yang memiliki fungsi untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan terhadap urusan yang berkaitan dengan pemerintah sebagai mana yang tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 2011. Pembentukan inspektoran merupakan sebuah terobosan dalam rangka mewujudkan good governance dan clean governance dalam suatu sistem pemerintahan. Kabupaten Malang merupakan daerah yang memiliki jumlah desa cukup banyak yaitu sejumlah 378 desa. Adanya jumlah desa yang sekian banyak maka diperlukan pengawasan dari lembaga perintah kabupaten malang terkait alokasi dan pengelohan dana desa. Hal ini dikarekan resiko munculnya penyalahgunaan dana desa yang hanya memberikan keuntungan sebagian kalangan tertentu.Kata Kunci: Inspektorat, Good Governace, Sistem Pemerintahan, Dana Desa The implementation of village fund management requires good governance, one of which is accountability. In reality, the disbursement of funds in the context of village development is not small, especially in the last four years. Such large village funds are expected to have a significant impact on progress in realizing community welfare, especially rural communities. Of course, in realizing this, in addition to being supported by good planning, supervision is also needed. The Inspectorate is an agency that has the function to conduct guidance, supervision and examination of affairs related to the government as stipulated in the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 47 of 2011. The establishment ...

Coronavirus 2019 (COVID-19) has significantly impacted Indonesia. Social restrictions in Indonesia's major cities and rural areas have been put in place as the coronavirus spreads. The Indonesian government is more vigilant with the spread of COVID-19, namely by issuing a lockdown policy to PSBB (Large-Scale Social Restrictions). Almost all Indonesian people have complied with the guidelines set by the government, namely carrying out all activities in a WFH manner to minimize the chain of distribution of COVID-19 in Indonesia. The author of this work forecasts the recovery rate of Covid-19 patients in the East Java region using the Cheng Fuzzy Time Series approach. After checking the simulation with real in the field, it can be seen that using 51 data starting from February 4 2021 to March 26 2021 gives results MAPE = 0.4602%, which means the forecasting is very accurate.©2021 JNSMR UIN Walisongo. All rights reserved.