Suchergebnisse

This studyattempts to analysethe relationship between Islam and democracy objectively with logical rational arguments. It aims to clarify the differences between Islam and democracy in terms of values and concepts, in addition to explaining the reasons for the rejection of some Muslims against democracy and the arguments underlying their rejection. Then, itattempts to draw a theoretical relationship between Islam and democracy by asking critical questions, logical assumptions, and arguments that rely on the empirical practice of implementing democracy in Indonesia. Islam and democracy were born from two different ontological areas. Islam as a religion is believed to be sacred and absolute truth because ontologically its teachings come from God. While the democratic political system was born from the historical trajectory of human cultural development, it means that democracy is profane secular, and the truth is contextual perspective of the status quo of Muslim elite power politics. The concept of democracy in terms of genealogy, values, and orientation is not entirely the same as Islamic teachings, but it is not denied that Islamic teachings are in many respects substantially in line with the concept of democracy. Thus, Indonesia is a country with the largest Muslim population in the world, so it is fitting for Indonesian Muslims to become enforcers of democracy based on human religious values. That is a model of democracy that not only provides a place for the growth of people's beliefs or religiosity, but also provides space for the realization of human rights. Therefore, democracy as a concept, in its implementation, of course, must be adapted to the context and culture of the local community, especially Islamic communities such as in Indonesia and in the Middle East.

Pergulatan mengenai keindonesian kita hari ini, tak lepas dari peran sejarah, mengapa gelombang krisis ekonomi Asia menimpa seluruh aspek perekonomian hingga kebangsaan di awali tahun 1997 dan klimaks pada 21 Mei 1998 yang kemudian menandai tumbangnya Orde Baru yang selama 32 tahun di kuasai oleh Presiden Soeharto. Pemerintahan yang dianggap otoriter berganti dengan pemerintahan yang dianggap demokratis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif menurutCreswell dalam Sugiyono (2012) diantaranya yaitu narrative research. Dimana peneliti mencoba menggambarkan kehidupan seorang tokoh atau individu dan menuliskan cerita dan riwayat pengalaman tokoh ataupun individu tersebut serta bagaimana riwayat konstruksi sosial politik di Era Soeharto kini seolah menjadi tatanan sosial baru sehingga digambarkan dalam bentuk narrative research. Penelitian ini menggunakan kerangka teori Daniel Dhakidae Cendekiawan dan Kekuasaan; Dalam Negara Orde Baru dalam melihat bagaimana pola kekuasaan dalam Orde Baru sebagai pisau konstruksi analisis yang berkembang. Hasil pada penelitian ini menggambarkan bagaimana sebuah pemerintahan Orde Baru menjalankan mesin Negara dengan memperhadapkan kekuatan militer, partai politik dan kekuatan birokrasi sehingga mendapatkan kekuasaan yang terjalin sedemikian lama sehingga mampu menciptakan pengawasan maupun panoptik terhadap warga Negara yang begitu teratur dan cenderung memaksa. Dalam politik tubuh, kekuasaan Soeharto yang mendisiplinkan lembaga-lembaga negara dan partai politik, agama sampai pada masyarakat Indonesia diterangkan oleh Michael Foucault sebagai panoptik atau pengawasan sehingga tercipta suatu masyarakan disipliner.

This paper examines the praxis (actions) of the Prophet Muhammad in the phase of Mekka and Madina with the viewpoint of modern political theory. The aim is to provide a theoretical and rational explanation that the actions of the Prophet can not only be seen from a religious viewpoint but can also be seen from a political perspective in measures of political and state theory. One of the Prophet's political actions in the Mecca phase was to build agreements with representatives from the city of Yastrib in the event of the first and second Bai'at Aqabah. The event in the size of political science can be called a social contract, namely building a social agreement to form a joint political entity. So that the event is considered as the first fundamental foundation of the building of the Islamic State. Politically, the Bai'at event can be read like a meeting of two interests in one historical momentum. First, the interests of Muhammad as a messenger of Allah to transmit Islamic teachings to the people of Yastrib. Second, the interests of the Yatsrib community for the presence of a leader who was able to mediate in the social conflict between them - a conflict between the Aus tribe and the never-ending Khazraj tribe. While in the Medina phase, the Prophet's political action was to build a written agreement as a common legal basis that became a guideline for the people of Medina in acting, both socially and politically. This political document is called Shahifah in the original text and later experts call it the Medina constitution, which is the basis for the formation of a state for the Muslim community in Madina.

State and its function are conducted by institution mediated by contesting political parties within democratic events called 'public election.' This contestation works as public space where power is identified as electoral ceremony regulated through laws of election. Power is assigned by public power to the lawmaker or legislative power. This style of government has then been in line with regulated laws, not to accommodate the rich, nor to the poor, but applies for the sake of the whole. In an independent situation, political equality is critical. A medieval formula of independence states that salus populi supremelex (people welfare is the grandiose law). In preserving such principal rights, unfair treatment between the rich and the poor frequently occurs, which within some circumstance, leads to radical movement by certain group of insurgents. This typical group resists against the ruling government and complaining about the former's lack of access towards their principal rights of property, by which they believe that all conditions to guarantee the welfare of the people should be proportionally and equally available.

Artikel ini akan membahas tentang konsolidasi demokrasi di Makassar. Dengan Kajian utama pada kasus Pilwali 2018 di Kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analisis. Dalam penelitian ini menggunakan teori demokrasi, strukturasi serta konsep independensi. Temuan penelitian, pertama, dalam verifikasi berkas paslon bahwa KPU berdasar pada peraturan No.3 Tahun 2018 tentang acuan memverifikasi berkas yang dimana meliputi verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Kedua, dalam penetapan paslon bahwa KPU melakukan verifikasi berkas calon dengan meninjau langsung kesesuaian ijazah mulai dari sekolah pertamanya sampai pendidikan terakhirnya dan KPU juga memastikan apakah paslon telah melaporkan harta kekayaannya kepada KPK dengan berdasar pada UU No.10 Tahun 2016 maka paslon telah resmi ditetapkan. Ketiga, dalam diskualifikasi paslon KPU tidak memiliki otoritas dan menghiraukan putusan bawaslu sehingga terjadi diskualifikasi yang seharusnya KPU tidak perlu mendengar putusan PTTUN dan mengajukan kasasi ke MA karena putusan bawaslu juga sesuai dengan aturan perundang-undangan. Keempat, dalam proses pemungutan suara KPU membentuk KPPS yang bertugas di TPS untuk melaksanakan pemugutan suara. Dalam hal ini KPU hanya memfasilitasi kandidat dan pemilih bukan melakukan mobilisasi apalagi intervensi kepada pemilih. Kelima, dalam penetapan hasil pemungutan suara KPU melakukan rekap atau hasil perhitungan secara transparan ke masyarakat, KPPS sampai kecamatan dan terakhir rekap di KPU.

Artikel ini membahas tentang gerakan sosial Islam Jamaah An-Nadzir dalam merawat aktivitas ekonomi politik di Kabupaten Gowa. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini secara umum berkesimpulan bahwa gerakan sosial yang dilakukan Jamaah An-Nadzir adalah gerakan kolektif untuk menerapkan syariat Islam, sebagai sebuah hukum untuk ditegakkan, karena kesempurnaan Islam harus diraih dengan totalitas dalam menegakkan syariatnya. Jamaah An-Nadzir membentuk komunitas dan perkampungan sebagai wadah untuk menerapkan hukum Islam dan menarik diri untuk tidak terlibat politik praktis karena dalam pandangan An-Nadzir mencederai aqidah Islam. An-Nadzir tidak termasuk komunitas anti Pancasila tetapi komunitas yang siap bela NKRI dan diberi perlindungan oleh LEMHANAS sebagai komunitas yang siap bela negara. Dalam ekonomi, Jamaah An-Nadzir menerapkan ekonomi berbasis syariah yaitu ekonomi Islam dan tidak terkontaminasi dengan riba. Sebagai penunjang perkembangan ekonomi dan kesejahteraan komunitas, jamaah membangun tujuh departemen yang saling bersinergi dan dinobatkan oleh pemerintah dengan ekonomi desa mandiri.