Sebagai lembaga yang memiliki fungsi khusus, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan kehakiman yang berbeda dengan lembaga kehakiman lainnya. Ia memiliki atribusi khusus dan terbatas dalam menjalakan kewenangan dan fungsinya dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Salah satu kewenagan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah menguji validitas produk lembaga legislatif berupa Undang-Undang yang potensial bertengtangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Secara umum, semua produk legislasi harus memenuhi tertib norma dan tertib prosedur. Tertib norma yang dimaksud adalah isi dari Undang-Undang tidak bertentangan dengan UUD NRI. Sedangkan untuk tertib prosedural adalah alpanya pelanggaran dalam membentuk Undang-Undang dari hulu hingga akhir. Tertib keduanya disebut sebagai tertib materil dalam aspek norma, dan tertib formil dalam aspek prosedur. Dalam kajian ini, ada beberapa hal yang hendak dilacak : Apakah terdapat pengaturan secara eksplisit tentang pengujian formil di Mahkamah Konstitusi dan apa implikasi hukum terkait putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian formil sebuah Undang-Undang. Kedua rumusan masalah di atas akan dilakukan analisis dengan menggunakan pendekatan konseptual-teoritik dan yuridis-normatif, serta pendakatan kasus terkait putusan yang pernah ada.
Sebagai lembaga yang memiliki fungsi khusus, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan kehakiman yang berbeda dengan lembaga kehakiman lainnya. Ia memiliki atribusi khusus dan terbatas dalam menjalakan kewenangan dan fungsinya dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Salah satu kewenagan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah menguji validitas produk lembaga legislatif berupa Undang-Undang yang potensial bertengtangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Secara umum, semua produk legislasi harus memenuhi tertib norma dan tertib prosedur. Tertib norma yang dimaksud adalah isi dari Undang-Undang tidak bertentangan dengan UUD NRI. Sedangkan untuk tertib prosedural adalah alpanya pelanggaran dalam membentuk Undang-Undang dari hulu hingga akhir. Tertib keduanya disebut sebagai tertib materil dalam aspek norma, dan tertib formil dalam aspek prosedur. Dalam kajian ini, ada beberapa hal yang hendak dilacak : Apakah terdapat pengaturan secara eksplisit tentang pengujian formil di Mahkamah Konstitusi dan apa implikasi hukum terkait putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian formil sebuah Undang-Undang. Kedua rumusan masalah di atas akan dilakukan analisis dengan menggunakan pendekatan konseptual-teoritik dan yuridis-normatif, serta pendakatan kasus terkait putusan yang pernah ada.
Pengaturan hukum terkait hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia masih terbatas pada jenis dan bentuk tertentu dan hirarki peraturannya berdaasar pada jenis dan bentuknya. Selain berdaasar pada jenis dan bentuk, tidak semua jenis dan bentuk peraturan yang ada, diatur statusnya dalam hirarki sebab pengaturannya masih terbatas pada jenis-jenis tertentu saja yang diatur dalam pasal 7 UU 12/2011. Jenis peraturan yang lain yang diakui entitasnya belum diatur sehingga potensial menjadi problem hukum dari masa ke masa. Jika melihat dari berbagai negara : seperti Jerman dan Belanda, hirarki keduanya, dalam hal ini hirarki peraturan perundang-undangan mengikuti hirarki struktur pemerintahan yang ada tanpa melakukan pengaturan hirarki berdasarkan jenis dan bentuknya. Akan tetapi, Hirarki dari peraturan tersebut mengikuti hirarki otoritas yang mengeluarkan atatu menerbitkan peraturan. Dengan begitu, memudahkan kita semua untuk melakukan pelacakan di mana possisi sebuah peraturan perundangan-undangan. Temuan tersebut tersaji karena dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi komparasi sistem hirarki antara sistem hirarki Indonesia dengan kedua negara tersebut. Selain juga, melakaukan pendekatan yang bersifat historis. Dengan begitu, politik hirarki ke depan bisa memperhatikan persoalan di atas, sehingga dalam melakukan politik hukum : memasukan atau mengatur semua jenis dan bentuk peraturan yang ada atau hirarki peraturan berdasarkan pada hirarki struktur pemerintahan.
Pengaturan hukum terkait hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia masih terbatas pada jenis dan bentuk tertentu dan hirarki peraturannya berdaasar pada jenis dan bentuknya. Selain berdaasar pada jenis dan bentuk, tidak semua jenis dan bentuk peraturan yang ada, diatur statusnya dalam hirarki sebab pengaturannya masih terbatas pada jenis-jenis tertentu saja yang diatur dalam pasal 7 UU 12/2011. Jenis peraturan yang lain yang diakui entitasnya belum diatur sehingga potensial menjadi problem hukum dari masa ke masa. Jika melihat dari berbagai negara : seperti Jerman dan Belanda, hirarki keduanya, dalam hal ini hirarki peraturan perundang-undangan mengikuti hirarki struktur pemerintahan yang ada tanpa melakukan pengaturan hirarki berdasarkan jenis dan bentuknya. Akan tetapi, Hirarki dari peraturan tersebut mengikuti hirarki otoritas yang mengeluarkan atatu menerbitkan peraturan. Dengan begitu, memudahkan kita semua untuk melakukan pelacakan di mana possisi sebuah peraturan perundangan-undangan. Temuan tersebut tersaji karena dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi komparasi sistem hirarki antara sistem hirarki Indonesia dengan kedua negara tersebut. Selain juga, melakaukan pendekatan yang bersifat historis. Dengan begitu, politik hirarki ke depan bisa memperhatikan persoalan di atas, sehingga dalam melakukan politik hukum : memasukan atau mengatur semua jenis dan bentuk peraturan yang ada atau hirarki peraturan berdasarkan pada hirarki struktur pemerintahan.
Tulisan ini menjelaskan posisi pemikiran KH. Ali Yafie dalam mengkaji fikih yang berdimensi sosial sekaligus bagaimana responsnya terhadap program pemerintah di era orde baru. Tulisan ini berpendapat bahwa keluasan dan keluwesannya dalam membaca realitas sosial sosial, terutama dalam konteks memahami kebijakan pemerintah, menghadirkan sebuah persepsi bagi masyarakat bahwa fikih sosial bisa menjadi basis pengetahuan dalam memahami ajaran Islam secara kontekstual. Meskipun dalam beberapa aspek, pemikiran fikih sosial KH. Ali Yafie terbilang pro-status quo karena mengamini berbagai kebijakan pemerintah yang seolah-olah dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Namun sesungguhnya pemikiran fikih sosial KH Ali Yafie menjadi pintu masuk bagi kita untuk mendudukkan secara proporsional dan kontekstual bagaimana memahami ajaran Islam yang berdimensi sosial. Maka, melalui penelitian ini, penulis ingin menguraikan, pertama, seperti apa konsep kemaslahatan yang dikontekstualisasi dalam fiqh sosial KH. Ali Yafie dalam merespons program pemerintah. Kedua, bagaimana wawasan sosilogis mewarnai pikiran fiqh sosial KH. Ali Yafie guna mengenengahkan alternatif pemikiran Hukum Islam yang kontekstual. Untuk menganalisis dua pokok masalah tersebut, penulis menggunakan metode penelitian pustaka dengan cara melacak dan membedah karya-karya KH. Ali Yafie yang berkaitan langsung dengan Fiqh Sosial dan secara umum berkaitan dengan pikirannya tentang keislaman. [This paper explains the position of KH. Ali Yafie in studying fiqh with social dimensions as well as how he responded to government programs in the new order era. This paper argues that the breadth and flexibility in reading the social reality, especially in the context of understanding government policy, presents a perception for the community that social fiqh can be a knowledge based on the understanding of Islamic teachings contextually. Although in some aspects, KH. Ali Yafie is considered as a pro-status quo because he agrees with the various government policies that appear to be contrary to Islamic teachings. But actually KH Ali Yafie's social fiqh thinking is an entry point for us in order to have position proportionally and contextually how to understand the Islamic teachings with the social dimensions. So, through this research, the writer wants to elaborate, first, what kind of maslahah (benefit) concept is contextualized in KH Ali Yafie's social fiqh in responding to the government programs. Second, how is the sociological worldview of KH. Ali Yafie works to highlight the alternative of contextual Islamic Law thought. So, to analyze these two main problems, the writer uses library research method by tracking and dissecting the works of KH. Ali Yafie which is directly and particularly related to the Social Fiqh and generally related to his thoughts about Islam.]
Historically madrasas are type of education characterized by Islam, in addition to pesantren. The presence of madras in Indonesian Muslim community is counter modern educational institutions managed by the Colonial. With madras, it can reduce the unemployment rate of rural children who are economically unable to enter the modern schools. Even though we recognize it in quality, madrasas are not as grand and as good as the Colonial Government's schools, but at least help Muslim children to go to formal education. By looking at the demands of society today, madrasas are required to balance even they can exceed the demands or desires of the community. This is the reason why this research was conducted, namely to look at madrasas and their development patterns in this global era. Through regulation in order to advance the madrasa, because of the government's enormous contribution to the development of madrasas in Indonesia. The results of this study indicate that early madrasas stood alone, until then the new independent Indonesia madrasas received attention from the government, and attention was dynamic with regulations. New regulations, in order to advance madrasas both in quantity and quality. المدارس الدينية تاريخيا هي نوع من التعليم يتخصص بتعليم شريعة الإسلام بجانب المعاهد. وجود المدارس الإسلامية في وسط المجتمع المسلمين الإندونيسين للإجابة على وجود المؤسسات التعليمية الحديثة التي يديرها المستعمر. مع وجود تلك المدارس، يمكن أن يقلل البطالة لأبناء قرية غير القادرين اقتصاديا على دخول المدارس الحديثة. وعلى الرغم من أننا ندرك ذلك من حيث الجودة ، إلا أن المدارس الدينية ليست كبيرة مثل مدارس الحكومة الاستعمارية ، ولكن على الأقل تساعد أبناء المسلمين على تلقى التعليم الرسمي. نظرا إلى متطلبات المجتمع اليوم ، يجب على المدارس الدينية أن توازن المدارس الحديثة بل لو تمكنت من تجاوز متطلبات المجتمع أو رغباته. هذا هو السبب في إجراء هذا البحث ،وهو للنظر إلى المدارس الدينية وأنماط تنميتها في هذا العصر العولمي. ولهذا الغرض ، ينظر الباحث إلى دور الحكومة من خلال تنظيمه لأجل النهوض بالمدرسة. لأن مساهمة الحكومة كبيرة جدا نحو تطوير المدارس الدينية في إندونيسيا. تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن بداية المدرسة كانت قائمة بذاتها ، حتى استقل إندونيسيا من الإستعمارية و حظيت المدارس الإسلامية باهتمام الحكومة ، وكان هذا الاهتمام ديناميكيًا مع وجود نظم جديدة ، من أجل تطوير المدارس على حد سواء من حيث الكم والنوع. Secara historis madrasah merupakan jenis pendidikan yang bercirikan Islam, selain pesantren. Kehadiran madrasah di tengah-tengah masyarakat muslim Indonesia guna menjawab hadirnya lembaga pendidikan modern yang dikelola oleh Kolonial. Dengan hadirnya madrasah ini dapat menekan angka pengangguran anak-anak desa yang tidak mampu secara ekonomi untuk masuk ke sekolah-sekolah modern di atas. Meskipun kita akui secara kualitas, madrasah tidaklah semegah dan sebagus sekolah milik Pemerintah Kolonial, namun paling tidak membantu anak-anak muslim menapaki pendidikan formal. Dengan melihat tuntutan masyarakat sekarang ini, madrasah dituntut mengimbangi bahkan kalau bisa melebihi daripada tuntutan atau keinginan masyarakat itu tadi. Inilah alasan mengapa penelitian ini dilakukan, yaitu untuk melihat madrasah dan pola perkembangannya di era global ini. Untuk tujuan itu, penulis melihat dari peran pemerintah melalui regulasinya dalam rangka memajukan madrasah. Karena kontribusi pemerintah sangat besar terhadap perkembangan madrasah di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa awal-awal madrasah berdiri sendiri, hingga kemudian Indonesia merdeka baru madrasah mendapat perhatian dari pemerintah, dan perhatian itu bersifat dinamis dengan hadirnya regulasi-regulasi baru, guna memajukan madrasah baik secara kuantitas maupun kualitas.
Delegation regulations are laws and regulations made by other institutions or authorities which are delegated from the legislature to the executive body. Another meaning of the delegation regulation is the implementing regulations of the Act. As an executor, this authority can occur if the authority is delegated from the law as the parent who gives the delegation. In the Indonesian legislative system, there are many forms and types of delegation regulations, both from the parent side that delegates and the rules that get delegates. Regulations on Regulations Delegates in the Indonesian legal system are still various forms and types. Both from the parent side that delegates and the rules that get delegates. And there are still regulatory delegations to institutions that are not authorized to make legislation, such as delegations to judicial institutions / bodies, even though the institution is an institution that does not have the authority to make a general binding regulation. Keywords : Regulation, Delegation, Regulatory System
After the revocation of several paragraphs in Article 251 of Law Number 23 Year 2014 on Regional Government by the Constitutional Court, the Central Government no longer has the authority in an effort to overrule the Regional Regulations of the Regency / City. The cancellation of the perceived regional regulation must be through the instrument of the judiciary, in which case its cancellation must be through judicial review to the Supreme Court. So the principle of executive review is no longer allowed cancellation of a Perda and Perkada by the government that is above it.
Keluhuran politik yang dikonsepsikan Amien Rais adalah untuk merealisasi kesadaran etika keagamaan atas peran seseorang yang bermanfaat bagi sebanyak mungkin orang lain, lebih dari sekedar orang lain membuat orang lain bisa berperan. Karena itu, demokratisasi yang kini menjadi tipe idel (ideal type) dalam kajian dunia politik dan pemikiran politik modern, perlu dimaknai sebagai "peran imam berdasi" yang menjadi pilihan strategis mencapai kehidupan lebih baik di bawah peradigma etika keagaman Islam. Dalam hal ini, definisi yang dibangun oleh sebagian kelompok orang adalah absah. Namun, bukan berarti dapat menutup kemungkinan yang lain untukmerekonsepsi hubungan politik dengan etika keagamaan. Dan Amien rais mencoba menegaskan bahwa politik dapat diposisikan dalam hubungan simbiosis dengan etika keagamaan dalam bentuknya sebagai alat dakwah.
ABSTRACT The Covid 19 pandemic, which we are still experiencing, has almost no certainty of ending. There are so many impacts caused by the plague that has hit the world, including in Indonesia. The most significant impact is the loss of community income due to the closure of many businesses in order to reduce the level of outbreak transmission through meetings between personnel. The closure of many business establishments has resulted in a decrease in income, even loss of income for employees and the community, which has led to a decrease in the purchasing power of the community.In facing the condition of society in general, it is very important that the role of the government and those who are able to revive the community's economy through the right programs. through Community Service activities. In Increasing Family Economic ResilienceLecturers at the Faculty of Economics, University of Pamulang, actively take part in the surrounding community, by carrying out activities in raising catfish and water spinach plants in improving the family economy in the community around the QUBATUL ISLAM mosque, Bambu Apus Village, Pamulang District, South Tangerang. The community has activities that not only provide solutions for the community in meeting their primary needs in food, but also provide additional income, so as to improve the family economy in general. Keywords: Budamber and Family Economic Resilience ABSTRAK Pandemi Covid 19 yang sampai saat ini masih kita alami hampir tidak ada kepastian berakhirnya. Banyak sekali dampak yang diakibatkan karena adanya wabah yang melanda di dunia termasuk di Indonesia. Dampak yang sangat terasa adalah hilangnya penghasilan masyarakat akibat penutupan banyak usaha demi megurangi tingkat penularan wabah melalui bertemunya antar personil. Penutupan banyak tempat usaha mengakibatkan penurunan penghasilan, bahkan hilangnya penghasilan karyawan datau masyarakat, yang mendorong turunnya daya beli masyarakat tersebut. Dalam meghadapi kondisi masyarakat umumnya sangatlah penting peran pemerintah dan pihak- pihak yang mampu membangkitkan perekonomian masyarakat melalui program-program yang tepat. melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat. Dalam Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Keluarga. Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang, ikut aktif mengambil peranan dalam masyarakat sekitar, dengan melakukan kegiatan Budidaya Ikan Lele dan Tanaman Kangkung Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Pada Masyarakat Sekitar Mesjid QUBATUL ISLAM, Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan, Dengan Pelatihan dilanjutkan praktek langsung, sehingga diharapkan masyarakat memiliki aktifitas yang bukan saja memberikan solusi bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan utama dalam pangan, tapi juga memberikan penghasilan tambahan , sehingga mampu meningkatkan ekonomi keluarga secara umum.Kata Kunci: Budamber dan Ketahanan Ekonomi Keluarga
