Suchergebnisse

Historicamente, a Guiné-Bissau é um pequeno Estado da África Ocidental que depende de ajuda externa para garantir a sobrevivência. A situação política da Guiné-Bissau tem sido assinalada pela instabilidade política e governativa após a independência desse país. Dessa forma, este artigo visa analisar quais são os fatores que contribuíram para o surgimento de novos partidos políticos modernos na Guiné-Bissau de 1994 a 2014. Para isso, foi utilizado o método de estudo de caso sobre a experiência da Guiné-Bissau e de uma análise qualitativa. Assim, esta pesquisa concluiu que a Guiné-Bissau precisa fazer uma verdadeira reforma no sistema partidário, com a finalidade de promover o surgimento e a consolidação das agremiações partidárias organizadas e fortemente institucionalizados, as quais são financiadas por meio de um mecanismo transparente e capaz de capacitar suas lideranças para funções políticas. Além disso, é fundamental estabelecer um mecanismo normativo possibilitando que os fundos partidários sejam distribuídos somente aos partidos que conseguissem uma determinada porcentagem de votos, como forma de conseguir a maior participação política dos eleitorados na tomada de decisão dos partidos políticos e reduzir o altíssimo índice de fragmentação no sistema partidário guineense. Isso possibilitará a maior competividade entre os partidos políticos garantirá a maior qualidade de democracia no país.

'They want to scare me off coming home ... I must go home'. Jane Bryce interviews the musician who has been jailed twice for his criticism of the Nigerian government

Olahraga tradisional adalah olahraga yang berkembang dari permainan rakyat yang timbul pada tiap-tiap suku yang ada di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejarah permainan tradisional kuntulan, ciri-ciri permainan tradisional kuntulan, peran pemerintah dan masyarakat, faktor yang mempengaruhi surutnya, dan revitalisasi permainan tradisional kuntulan. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini di Desa Kalipancur Kecamatan Blado Kabupaten Batang. Menggunakan metode pengumpulan data meliputi observasi atau pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bersifat induktif. Hasil penelitian menunjukkan permainan tradisional kuntulan tumbuh dan berkembang pada masa perang Diponegoro Tahun 1825-1830. Peran pemerintah dan masyarakat belum maksimal. Simpulan dari penelitian ini adalah Permainan tradisional kuntulan adalah olahraga berkembang pada masa perang Pangeran Diponegoro pada tahun 1825-1830. Ciri khas permainan tradisional kuntulan adalah pada gerakanya. Peran pemerintah dan masyarakat belum maksimal. Faktor surutnya karena tergeser kebudayaan modern. Revitalisasi dapat dilakukan jika peran pemerintah dan masyarakat maksimal.Traditional sports is the developing sports from traditional games that played by every ethnic in Indonesia. The objective of this study is to know the history of traditional game Kuntulan, the characteristics of traditional game kuntulan, the roles of governments and society, factors of influencing the decrease, and revitalization of traditional game kuntulan. The method of this study is qualitative descriptive method. The location of this research is in Kalipancur village Blado sub-district Batang region. The method of collecting data used observation, interview, and documentation. The data analysis of this study used inductive qualitative descriptive method. The result of this research showed traditional game kuntulan grew and developed in Diponegoro war age in year 1825-1830. The role of government and society has not shown the maximal results. Tradional game kuntulan is the developing sport in Diponegoro war age in year 1825-1830. The specific characteristic of kuntulan is the motion. The factor of influencing the decrease is because the traditional game has switched to the modern game. Revitalization can be done if the government and society give the maximal roles.

There is ample evidence on recidivism including its relationships with drug use, addiction, mental illness and security problems; however there has been less research based on direct accounts of detainee experiences and on the experience of people who try to prevent recidivism. The aim of this research was to describe how recidivism is perceived and dealt with by different actors: offenders (recidivists and non-recidivists), pedagogical operators and the public. The wider objective of the study was to identify ways in which various stakeholders can facilitate social reintegration of prisoners. The interviews revealed marked differences in how recidivism is interpreted; these affect both management of recidivism risk and the rehabilitation process, which involves society. The results suggest some ways of reducing recidivism, such as work groups among the actors involved, educational opportunities for offenders and the implementation of reintegration projects according to the laws on alternatives to prison.

Nowadays, the quality of green open space in urban settlements is gradually decreasing because of land use changes as well as new building construction. Moreover, urban community is often facing risk of river flooding and rainwater puddles during the rainy season. The purpose of this research is developing an urban open space network with function to managing rain water in settlement areas in Manado city. The WSUD planning principles is analysis as research variable and open space areas are defined into four type's namely public zone, semipublic zone, semi private zone and private zone. This open space zones is considering into two main aspect, first the user of space (private or public) and next the decision maker (individual, groups, local government). The planning concept for urban settlement areas sensitive to water can be achieved by approaching three development types: open space network, buildings layout and streetscape.

Mengingat pembangunan hakekatnya adalah pembangunan manusia untuk kepentingan manusia. Sebab itu di samping pembangunan ekonomi, kita pun terus membangun segi lain dari kehidupan yaitu : Politik, Sosial, Budaya, Pendidikan, Mental, dan sebagainya. Untuk itu pembangunan Pusat Kebudayaan juga diperlukan untuk mengembangkan dan memajukan budaya yang ada. Karna dapat dipastikan jika fokus pembangunan hanya pada salah satu atau ada segi lain yang ditinggalkan dalam arti pembangunan yang tidak merata maka akan menimbulkan ketimpangan sosial pada manusianya atau penurunan kwalitas sumber daya manusia di wilayah tempat pembangunan itu sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan itu sendiri adalah faktor dari dalam dan dari luar namun kedua hal ini pun yang menjadikan pembangunan itu semakin berkembang.Kebudayaan yang ada di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi utara, Indonesia juga mengalami berbagai pengaruh dari luar maupun dari dalam. Namun hal ini lebih banyak membawa pengaruh buruk terhadap kebudayaan yang ada, yaitu ketertarikan akan budaya asing lebih besar dari pada budaya yang ada di Sangihe itu sendiri, rasa cinta dan kebanggaan terhadap daerah mulai hilang di mata masyarakat Sangihe, selain itu belum adanya wadah yang menanpung setiap benda-benda bersejarah atau cagar budaya yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. untuk mengatasi masalah ini dan mencapai tujuan diatas adalah dengan menciptakan suatu wadah yang tetap dan berfungsi secara optimal yang dapat memelihara kebudayaan daerah dari waktu ke waktu.Kata Kunci : Sangihe, Pusat Kebudayaan, Eco-Architecture

Perkembangan sebuah kota selalu hadir dengan setiap konsekuensinya terhadap bentuk fisik kota, juga bagi masyarakatnya. Bagi kota-kota di negara berkembang seperti Indonesia, peningkatan jumlah penduduk kota di satu sisi dan berkurangnya lahan karena penambahan kebutuhan ruang fisik manusia di sisi lainnya telah menjadi permasalahan utama dalam kehidupan berkota, termasuk di dalamnya permasalahan pada sektor perumahan dan permukiman. Berbagai persoalan dan fenomena di atas dengan segala turunannya menjadikan permasalahan penyediaan perumahan dan permukiman khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah bawah bersifat kompleks dengan lingkup permasalahan yang berkisar dalam skala terkecil yaitu aspek manusia hingga mencakup aspek-aspek makro yang berwujud dalam bentuk sistem, diantaranya ekonomi, politik, sosial dan budaya. Humanisme dalam arsitektur merupakan sebuah pendekatan dalam upaya melihat dan merespon kompleksitas permasalahan permukiman pada umumnya dan kampung pada khususnya,dalam rangka menciptakan tipologi hunian vertikal rumah susun yang ideal bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah ke bawah di perkotaan. Kata kunci: kampung, rumah susun, hunian vertikal, humanisme.

This article provides a queer theoretical reflection on the emergence of lesbian, gay, and queer (LGQ) youth as subjects of policy attention in Australia in the late twentieth century. In particular, it focuses on the ways in which specific forms of social, bureaucratic, and organizational recognition have given shape to LGQ youth as categorical policy objects. To this end, this article critically interrogates social policy related to the provision of funding for LGQ youth support during the 1980s and 1990s in two Australian states: New South Wales and Western Australia. More specifically, it focuses on some of the ways in which LGQ youth have been discursively shaped and materially supported in three different organizations, two of which continue to be strongly associated with support of LGQ youth in Australia. This study of the emergence of these organizations, resourced by three different sectors—the state, the church, and the LGQ community itself—necessarily draws on ephemeral resources, reflecting the conditions of possibility in which this work was being enacted. We conclude with an analysis of the necessity for situating policy recognitions within specific contexts to examine the implications for LGQ youth as the subjects such recognitions simultaneously seek to constitute and serve.

BACKGROUND: The implementation of pharmaceutical services in hospitals contributes to the appropriate use of medicines and patient safety. However, the relationship of implementation with the legal framework and organizational practice has not been studied in depth. The objective of this research is to determine the role of these two factors (the legal framework and organizational practice) in the implementation of pharmaceutical services in public hospitals of the Ministry of Health of Mexico. METHODS: Semi-structured interviews were conducted with four groups of actors involved. The analysis focused on the legal framework, defined as the rules, laws and regulations, and on organizational practice, defined as the implementation of the legal framework by related individuals, that is, how they put it into practice. RESULTS: The main problems identified were the lack of alignment between the rules and the incentives for compliance. Decision-makers identified the lack of managerial capacity in hospitals as the main implementation barrier, while hospital pharmacists pointed to poor regulation and the lack of clarity of the legal framework as the problems to consider. CONCLUSIONS: Although the legal framework related to hospital pharmaceutical services in Mexico is inadequate, organizational factors (such as adequate skills of professional pharmacists and the support of the hospital director) have facilitated gradual implementation. To improve implementation, priority should be given to evaluation and modification of the current legislation along with the development of an official minimum standard for activities and services in hospital pharmacies. SUPPLEMENTARY INFORMATION: The online version contains supplementary material available at 10.1186/s40545-021-00318-7.