Suchergebnisse

Rini FidiyaniFakultas Hukum Universitas Negeri SemarangEmail fidiyani.rini@gmail.comErni Wulandari, S.H., M.HumMahasiswa Program Doktor Ilmu HukumUniversitas Sebelas Maret – SoloEmail erniwulandari.006@gmail.com Abstrak Pendidikan tinggi hukum memiliki sejarah panjang di Indonesia dari masa colonial Hindia Belanda sampai masa sekarang. Peletakan dasar pendidikan tinggi hukum berawal dari pendidikan menengah hukum – Rechtscholl - bagi tenaga kerja Bumi Putera yang dijadikan pegawai ambtenaar yang dibayar murah. Tugas lulusan Rechtscholl membantu pekerjaan aparat hukum dari golongan penduduk Eropa, khususnya Belanda. Atas tuntutan politik etis dan menggema konsep negara nasionalis merdeka dari segala bentuk kolonialisme, pemerintah Kolonial Hindia Belanda membuka pendidikan tinggi hukum yang berlanjut hingga sekarang. Sekarang kita telah memasuki pendidikan tinggi hukum yang bersinggungan dengan kompleksitas globalisasi menyangkut beraneka kebutuhan dan masyarakat serta area. Tuntutan pendidikan tinggi hukum masa sekarang bukan sekedar mencetak sarjana hukum yang mahir menyusun berdokumen hukum sebagai kemahiran hardskill bahkan meluas sampai pada softskill dalam mengelola penyelesaian konflik menyangkut kepekaan social, rasa empati, sikap disiplin dan kesetaraan berkomunikasi dengan pihak yang berkonflik. Konflik Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di negara Indonesia rentan terjadi sehubungan masyarakat kita merupakan heterogen dan kasus konflik sudah terbukti menyebar di Indonesia. Seperti konflik Gerakan Aceh Merdeka, Papua, Poso. Profil memiliki kemahiran berdialog merupakan kemahiran softskill yang wajib dikuasi bagi lulusan pendidikan tinggi hukum dalam mengelola penyeleaian sengketa hukum dan atau konflik yang sekarang mudah muncul dalam berbagai sector kehidupan salah satunya kebebasan beragama dan berkeyakinan. Kemahiran personal dialogonal membutuhkan modal dan latihan khusus yang terarah dan berkesinambungan dalam membangun kemahiran tersebut. Salah satunya dalam pengelolaan penyelesaian konflik kebebasan beragama berkeyakinan di Indonesia sekaligus peluang baru dalam profesi bagi lulusan pendidikan tinggi hukum.Kata Kunci: konflik, kebebasan beragama berkeyakinan, personal dialogonalÂ

Freedom of choosing/believing religion/credo is a right guaranteed by the state (Article 28 E point (2) UUD 1945). Nonetheless, that freedom has become a mere myth since the state involves in violation against the freedom of religion/credo towards the minorities in solving their conflict in several places, particularly in Central Java. This research investigates the responsibility of the state towards that conflict using normative and empiric law approach as problem-solving methods. The result of this research shows several things. First, there found unfairness in the state in solving conflict amongst religious people; Second, there found an involvement from certain religion follower (which supported by the state servant) in conflict amongst religious people and in other violation against the freedom of religion; Third, it has not been unclear the acts of responsibilty from the state about their behaviours; and Fourth, there found no any way for the victims towards state's behavior, to claim their rights. To solve the problem, it needs to be arranged in a normative or politic way about how the state takes responsible in dealing with conflict amongst religious people, either as a mediator or as the perpretator of discrimination or the offender of freedom of religion. Besides, we need also to find some ways for the victim to defend their rights and their freedom.Key words: freedom of religion, conflict, discrimination, responsibility of the state.

Micro-enterprises, which run their businesses around campus, have been greatly affected by the COVID-19 pandemic. The decrease in income from micro business actors occurs because they are still using the traditional marketing model, namely marketing from one person to another. This condition requires changes from business actors, to change their business marketing model. Changes in business marketing models, it has become a must to take advantage of social media. Marketing activities using social media turned out to have a positive impact on increasing omzet sales for micro business actors around campus. Micro-enterprises can carry out their business continuity and maintain their business. Social media has become one of the means to change the behavior of business actors in facing the challenges of technological progress. Social media is also a solution to face government policies by implementing social distancing. The purpose of this article is to describe the problems faced by micro-enterprises around campus in Semarang City, Central Java Province, which are experiencing the impact of the COVID-19 pandemic and provide solutions for using social media in marketing their products.