Suchergebnisse

Pasca terbit Putusan Mahkamah Konstitusi No.33/PUU-Xlll/2015 sebagai pem-batalan larangan politik dinasti, sejumlah calon dari kerabat petahana maju dalam Pilkada 2015 dan terus berlanjut di pilkada setelahnya. Selain karena hambatan regulasi yang telah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi, maraknya calon yang berlatar belakang dinasti terindikasi adanya masalah di partai politik dalam melaksanakan fungsi rekrutmen politik. Artikel ini berusaha menjelaskan bagaimana partai-partai politik melaksanakan proses rekrutmen politik untuk pencalonan pilkada yang ikut menyuburkan politik dinasti. Artikel ini menggunakan data dari studi literatur, hasilnya menunjukkan bahwa rekrutmen politik untuk pencalonan pilkada oleh partai politik bersifat sentralistis dan informal, serta menggunakan pertimbangan pragmatis dengan menambahkan syarat kemampuan finansial dan tingkat elektabilitas calon, sehingga lebih memberi jalan bagi calon yang berlatar belakang dinasti.

The Fact that candidacy of women in simultaneously local head election (pilkada serentak) 2015 at Central Java more give opportunities for the wife or daughter of the head/former head of region, indicating women's candidacy opportunities are limited to elites (political dynasty) and therefore exclusive, is contradict with norm of democracy which is inclusive. The studies aim to analyze practice of political dynasty in women candidacy in concurrently local election 2015 at Central Java, previous studies are see it as negative for democracy. This Study also to make recommendation on this pattern of nomination. This study uses literature study .The data sources are literatures , documents and the news media that relevant, both published or no published . The Information that were collected then recorded , processed and analyzed. The study result shows that the nomination women as candidate based kinship no inevitable faced on internal and external barriers of women in politics. Strategy of political dynasty for women can be read as affirmation policy which are not provided by regulation pilkada . However, this study recommend a more inclusive (open) competition within pilkada through decline threshold limit candidation for party that nominee women as candidate in pilkada.

Penelitian ini di latar belakangi oleh kemenangan Een Rusmiyati di pemilu legislatif yang kembali terpilih untuk ketiga kalinya sebagai anggota DPRD perempuan dari Partai Hanura, salah satu partai kecil di Kota Cirebon. Penelitian ini menggunakan teori representasi politik dari Vieira dan Runciman dan strategi politik Sheth dan Frazier sebagai alat untuk menjelaskan keterpilihan petahana Een Rusmiyati dalam Pemilu 2019. Adapun untuk metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan Een Rusmiyati merupakan satu-satunya calon anggota legislatif yang terpilih dari Partai Hanura, yang mampu merawat konstituen sehingga bisa mengantarkan dirinya terpilih di pemilu berulang kali. Tugas perawatan konstituen berjalan efektif karena dirinya dibantu oleh tim sukses yang loyal, yang diketuai oleh adik laki-lakinya.

The study aims to analyze the factors supporting the electability of women candidates in Central Java DPRD election 2014. This type of research is descriptive. Techniques of data collection used the in-depth interviews with all women members of the Central Java DPRD election results 2014. Data processing techniques are data reduction, data display, concluding and verifying. The study found women candidate's electability factors because they master/control the political capital, social capital and economics capital. By political capital (party officials) so candidate nominated in small number candidacy and electoral district party base. Social capital (activists of social/professional organizations ) support the loyalty and solidity candidate team and candidate voice, and economics capital to support the political cost. Some of them have kinship with the party elite /social elite so openly their access to social and politics capital. An open list proportional electoral system makes it difficult increasing women representation if not followed party policy affirmations committed. In order to reach the 30% the representation of women in the legislature should be intervention laws forcing the party implementing gender justice policies candidacyPenelitian ini bermaksud menganalisa faktor-faktor pendukung keterpilihan caleg perempuan di DPRD Jawa Tengah dalam Pemilu 2014. Tipe penelitian ini deskriptif.Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam terhadap seluruh perempuan anggota DPRD Jawa Tengah hasil Pemilu 2014. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini adalah reduksi data, display data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil Penelitian menemukan faktor-faktor keterpilihan caleg perempuan karena mereka menguasai modal politik (pengurus partai) sehingga dicalonkan dinomor urut kecil dan dapil basis partai, modal sosial (pengurus organisasi sosial/profesi) yang membantu kerja dan mendapat dukungan suara, dan modal ekonomi untuk biaya politik, dan kekerabatan dengan elit partai/sosial membuka akses untuk modal politik dan sosial. Sistem pemilu proprsional terbuka menyulitkan kebijakan afirmasi jika tidak diikuti komitmen partai. Untuk bisa mencapai keterwakilan 30% perempuan di lembaga perwakilan harus ada intervensi undang-undang yang memaksa partai melaksanakan kebijakan berkeadilan gender dalam pencalonan

The purpose of the paper is to investigate role of the financial performance, ownership structure and number of syari'a supervisory board of Islamic banks in Indonesia on the sustainability of corporate social responsibilities (CSR) disclosure. Ownership structure and number of syari'a supervisory board of Islamic banks as proxy of implementation good corporate governance (GCG). There are seven (7) fully fledge Islamic banks in Indonesia. This study uses logic regression to test empirically whether the CSR is highly influenced by the factors identified earlier. Evidence was found that size, ROA and leverage do not have significant role in corporate social responsibilities (CSR) disclosure. Specifically, the results infer the fact that the CSR disclosures are significant and positively associated to bank size and ownership structure only. The result of the study has confirms the hypothesis that bank size and ROA has positive associated with CSR disclosure. This suggested that large and profitable banks have more resources to devote to social activities. Leverage negatively influences the disclosure of CSR. Thus, lowly leveraged banks will tend to make larger donations than highly leveraged banks. Ownership structure and number of syari'a supervisory board of Islamic banks have positive associated to CSR disclosure. These results also confirm the predictions that good corporate governance mechanism lead to the greater monitoring and thereby greater CSR disclosure.

Golkar as the dominance party in Tanah Datar is an interesting case study for Islamic values area in their customs. This shows the weak political flow in Tanah Datar. The political dominance of Golkar has occurred since the New Order era until the collapse of the new order power that showed by the winner of regional head elections (Bupati), Golkar in DPRD and the power of the Golkar Party. This study used qualitative descriptive through in-depth interviews with selected informants through purposive sampling. The results indicate that the patron client relationship occurs between the Golkar Party cadres and the supporting community. This is indicated by a very wide and structured Golkar Party network starting from the Regent, adat institutions, religious leaders, businessmen, cultural figures and Wali Nagari.

Tulisan ini mengkaji kecenderungan partisipasi pemilih pemula di Jawa Tengah menjelang Pemilihan Gubernur 2018, dengan lokasi penelitian di Kabupaten Temanggung. Sebagaimana diketahui, partisipasi politik dalam pemilu sering dikaitkan dengan persentase kehadiran pemilih dalam tempat pemungutan suara (TPS). Tingkat partisipasi politik ini seringkali dihubungkan dengan legitimasi hasil pemilu, yakni seberapa besar dukungan suara yang didapat oleh pemenang pemilu, dimana makin tinggi tingkat partisipasi maka hasil pemilu dianggap semakin legitimatif. Pemilih muda dan pemilih pemula dalam kajian partisipasi politik saat ini semakin mendapatkan perhatian dari kalangan ilmuan politik di Indonesia. Pertanyaannya kemudian, bagaimana dinamikanya di lapangan, dan bagaimana para pemilih muda memiliki persepsi tentang kandidat dan pemilu menarik untuk ditelisik lebih jauh. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa pemilih muda skeptis terhadap politik, pemilu dan kandidat, walaupun mereka bukan warga negara yang pesimis. Mereka tetap anti-hoaks, meskipun juga ada sebagian yang menoleransi politik uang. Kelompok muda ini juga terbuka dengan berbagai program pendidikan politik dan masih memiliki harapan terhadap hasil pemilu yang transformatif.

Indonesia represents about 6% of the world's water sources. This shows that Indonesia has abundant water resources. However, the facts show that most areas of Indonesia experience a shortage of clean water supplies. This is because the spring can be lost within a certain period if there is no planning to maintain its availability. The solution offered is to fulfil clean water needs with the Kaizen method. Kaizen is a 5S philosophy that includes Seiri, Seinton, Seiso, Seiketsu, and Shitsuke. This study aims to review the application of Kaizen methods and their sustainability to be applied in Indonesia. The methods used in this study are descriptive observational are aimed at describing and describing phenomena of a scientific and human engineering nature. The results of this study are packaged in the House Model. The House Model is a tool used by an organization using a concept built to transform into action. Some activities in the house model are tailored to meet the needs of partners and further increase the efficiency and effectiveness of the programs being implemented. The program also has good sustainability in community aspects, regulations, and government.