Suchergebnisse

Abstrak: Seluruh informasi yang terkait dengan pengelolaan negara harus berani dipublikasikan secara transparan, terkecuali di dalamnya terdapat rahasia negara yang memang tidak boleh diketahui publik dan diatur di dalam UU. Masalah yang ditemui di Desa Arjowilangun adalah kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap UU KIP 2008 dan SLIP Desa, kedua adalah kurangnya pemanfaatan sistem informasi untuk menyediakan informasi public desa. Berdasarkan latar belakang tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk berkontribusi terhadap upaya pemerintah desa Arjowilangun dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik desa. Kegiatan ini difokuskan kepada pemahaman aparatur desa serta masyarakat terhadap UU KIP 2008 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang SLIP Desa serta peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pemanfaatan system informasi manajemen. Terdapat tiga program yang dilakukan adalah sosialisasi, pelatihan dan focus group discussion (FGD). Peserta terbukti memahami materi mengenai UU KIP 2008 dan SLIP Desa dari sesi tanya jawab dan diskusi yang dilakukan setelah penyampaian materi. Selain pemahaman materi, peserta juga terbuki mampu menjalankan website dengan baik. Abstract: All information related to state management must dare to be published in a transparent manner, unless it contains state secrets which are not publicly known and are regulated in law. The problem encountered in Arjowilangun Village is the lack of understanding of the village apparatus towards the Information Disclosure law year 2008 and Village SLIP, the second is the lack of use of information systems to provide village public information. Based on this background, this service activity aims to contribute to the efforts of the Arjowilangun village government in realizing village public information disclosure. This activity focus on understanding the village apparatus and the community towards the 2008 KIP Law and Information Commission Regulation Number 1 of 2018 concerning Village SLIP and increasing the capacity of village officials in the use of management information systems. There are three programs carried out: socialization, training and focus group discussions (FGD). Participants proved to understand the material regarding Information Disclosure law year 2008 and Village SLIP from the question and answer session and discussion that was held after the presentation of the material. In addition to understanding the material, participants were also shown to be able to run the website well.

Abstrak: Diberlakukannya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik membuat penyelenggara badan publik mempunyai kewajiban untuk menunjuk Pejabat Pengelola Infomasi dan Dokumentasi (PPID). Kondisi tersebut pada akhirnya menuntut pemerintah termasuk aparat pemerintahan kelurahan untuk mampu menjawab tantangan perubahan tersebut. Permasalahan yang muncul adalah kurangnya pemahaman bahwa kewajiban Badan Publik adalah menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan dengan cara sederhana serta kurangnya kesadaran akan keterbukaan informasi public di Kota Malang, khususnya pada perangkat/pegawai Kelurahan Merjosari. Kegiatan pengabdian masyarakat di Kantor Kelurahan Merjosari dilakukan oleh Tim Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya melalui kegiatan berbagi pengalaman melalui agenda kegiatan sosialisasi dan pelatihan. Hasil dari kegiatan ini diketahui dari dialog dan tanya jawab secara langsung yang dilakukan setelah materi sosialisasi diberikan dan para peserta dapat menjawab pertanyaan yang diberikan tim pengabdian kepada masyarakat dengan baik dan benar. Selain itu, website yang dimiliki oleh Kelurahan Merjosari menjadi lebih update dan transparan dalam memberikan informasi yang seharusnya diketahui oleh masyarakat luas sesuai Undang-Undang yang berlaku. Implementasi nilai – nilai keterbukaan informasi sudah dijalankan oleh Kelurahan Merjosari salah satunya melalui website resmi kelurahan, namun perlu adanya peningkatan kualitas pelayanan terkait keterbukaan informasi publik.Abstract: The enactment of Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure makes public agency administrators have the obligation to appoint Information and Documentation Management Officers (PPID). This condition ultimately requires the government, including village government officials, to be able to respond to the challenges of these changes. The problems that arise are the lack of understanding that the obligation of the Public Agency is to provide and serve requests for information quickly, on time, at low cost/proportionately, and in a simple way and the lack of awareness of public information disclosure in Malang City, especially in Merjosari Sub-district. Community service activities at the Merjosari Sub-district Office are carried out by the Community Service Team, Faculty of Administrative Sciences, Universitas Brawijaya through experience sharing activities through the agenda of socialization and training activities. The results of this activity are known from the dialogue and direct question and answer conducted after the socialization material is given and the participants can answer the questions given by the community service team properly and correctly. In addition, the website owned by the Merjosari Sub-district has become more updated and transparent in providing information that should be known by the wider community according to the applicable law. The implementation of information disclosure values has been carried out by Merjosari Sub-district, one of which is through the official village website, but it is necessary to improve the quality of services related to public information disclosure.

This research aims at creating a concept of cooperation between stakeholders in developing eco-tourism in Batu City. Eco-tourism and the role of stakeholders are related to one another. It is due to the urge of stakeholders to work together in managing the potential of eco-tourism to achieve a development goal. This study applies the Penta-helix model and triple-bottom-line theories to investigate the contribution of stakeholders to sustainable development. The Penta-helix model is used to identify relevant stakeholders and conduct effective collaboration. At the same time, the triple-bottom-line is applied to observe the environmental and socio-economic aspects of the eco-tourism sector. This study employs a qualitative method with an interactive approach from Miles, Huberman, and Saldana by deepening literary understanding; and field interviews. The results of this study show that cooperation and interaction between stakeholders in developing eco-tourism are inferior. Thus, the researchers develop a stakeholder collaboration model through the Penta-helix model covering the government, private eco-tourism enterprises, communities, academics, and the media. They collaborate in determining the sustainability agendas covering environmental, economic, and social as a reflection of the triple bottom line element. Those designed agendas are to encourage the realization of eco-tourism development in Batu City, Indonesia. The research recommends further research to evaluate whether this eco-tourism development model can be effective if implemented. Penelitian ini bertujuan untuk menciptakan konsep kerjasama antar stakeholder dalam pengembangan ekowisata di Kota Batu. Karena ekowisata dan peran pemangku kepentingan berkaitan satu sama lain. Hal ini dikarenakan adanya dorongan dari para pemangku kepentingan untuk bekerja sama dalam mengelola potensi ekowisata untuk mencapai tujuan pembangunan. Studi ini menerapkan model penta helix dan teori triple bottom line untuk menyelidiki kontribusi pemangku kepentingan terhadap pembangunan berkelanjutan. Model Penta helix digunakan untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan yang relevan dan untuk melakukan kolaborasi yang efektif, sedangkan triple bottom line diterapkan untuk mengamati aspek lingkungan dan sosial ekonomi dari sektor ekowisata. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana dengan pendalaman pemahaman literatur; dan wawancara lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kerjasama dan interaksi antar pemangku kepentingan dalam pengembangan ekowisata masih rendah. Oleh karena itu, peneliti mengembangkan model kolaborasi pemangku kepentingan melalui model Penta helix yang mencakup pemerintah, swasta, komunitas, akademisi, dan media. Mereka berkolaborasi dalam menentukan agenda keberlanjutan yang meliputi lingkungan, ekonomi, dan sosial sebagai cerminan dari elemen triple bottom line. Agenda yang dirancang tersebut adalah untuk mendorong terwujudnya pembangunan ekowisata di Kota Batu, Indonesia. Peneliti merekomendasi pada penelitian selanjutnya untuk mengevaluasi apakah model pembangunan ekowisata ini dapat efektif jika diimplemetasikan.