Education is, undoubtedly, the main factor in shaping human personality. It also has significant influence in determining the level of personality on a certain degree, good or bad personality for example. Therefore, in striving for better generation in 2035, the government is carefully planning and executing kinds of education that is appropriate and flexible to the needs of young generation with the hope to produce more qualified and independent human being. Moreover, education could be define not only one but also from many perspectives; such as a way done by adult to educate and supervise children until they reach maturity.Kata Kunci: Education, Islamic Education, and National Education
Pemakaian kata modern (dari bahasa Inggris), modernisme atau modernisasi selama ini sudah sangat populer dan semua kalangan terdidik atau intelektual nampaknya sudah paham tentang makna peristilahan dimaksud. Ungkapan kata itu akan mengait pada makna-makna tertentu yang bisa sama tetapi bisa juga berbeda sesuai aksentuasi (penekanan) masalah, tujuan dan asumsi peristilahan yang digunakan terutama dalam pengambilan istilah tersebut. Sedangkan modern dalam peristilahan Arab dikenal dengan tajdid yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah pembaruan. Konteks pemikiran modern dalam Islam, merupakan suatu wacana yang mengawali perubahan mendasar bagi Islam sebagai suatu nilai ajaran dan umatnya sebagai pembuat arus perubahan tersebut. Modernisme dalam khazanah masyarakat Barat mengandung makna pikiran, aliran, gerakan dan usaha untuk mengubah paham-paham, adat istiadat, institusi- institusi lama dan sebagainya untuk disesuaikan dengan suasana baru yang ditimbulkan oleh kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Modern Nilai- nilai modernisasi Islam mempunyai pengurus besar dalam kehidupan umat islam sehingga akibat gerakan pembaharuan yang di cetuskan dan di perjuangkan oleh pembaharuan tersirat di kalangan Negara-negara Islam, maka timbulah rasa kesadaran bagi umat Islam untuk mengikuti gerakan pembaharuan tersebut. Sehingga membuat suatu kebangkitan dunia Islam baik dalam bidang IPTEK, Pendidikan Politik, sekaligus tumbuh gerakan menentang penjajahan. ; Pemakaian kata modern (dari bahasa Inggris), modernisme atau modernisasi selama ini sudah sangat populer dan semua kalangan terdidik atau intelektual nampaknya sudah paham tentang makna peristilahan dimaksud. Ungkapan kata itu akan mengait pada makna-makna tertentu yang bisa sama tetapi bisa juga berbeda sesuai aksentuasi (penekanan) masalah, tujuan dan asumsi peristilahan yang digunakan terutama dalam pengambilan istilah tersebut. Sedangkan modern dalam peristilahan Arab dikenal dengan tajdid yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah pembaruan. Konteks pemikiran modern dalam Islam, merupakan suatu wacana yang mengawali perubahan mendasar bagi Islam sebagai suatu nilai ajaran dan umatnya sebagai pembuat arus perubahan tersebut. Modernisme dalam khazanah masyarakat Barat mengandung makna pikiran, aliran, gerakan dan usaha untuk mengubah paham-paham, adat istiadat, institusi- institusi lama dan sebagainya untuk disesuaikan dengan suasana baru yang ditimbulkan oleh kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Modern Nilai- nilai modernisasi Islam mempunyai pengurus besar dalam kehidupan umat islam sehingga akibat gerakan pembaharuan yang di cetuskan dan di perjuangkan oleh pembaharuan tersirat di kalangan Negara-negara Islam, maka timbulah rasa kesadaran bagi umat Islam untuk mengikuti gerakan pembaharuan tersebut. Sehingga membuat suatu kebangkitan dunia Islam baik dalam bidang IPTEK, Pendidikan Politik, sekaligus tumbuh gerakan menentang penjajahan.
The principles of popular sovereignty in this matter are translated in Article 1 paragraph (2) of the 1945 Constitution which expressly regulates sovereignty in the hands of the people and is carried out in accordance with the Constitution. One manifestation of the will of the people) in the framework of implementing popular sovereignty in government administration is to give recognition to citizens to move and be active in determining the form of governmental government. The existence of a constitutional path related to the direct election system of the President and Vice President by the people, has been interpreted by many as a step forward in building democracy. By law, General Election is regulated in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections (hereinafter referred to as Law Number 7 of 2017), with consideration that the Election will guarantee the distribution of votes. The phrase "shall ensure the distribution of the voice of the people", including those which shall be realized in the election of the President. Because of the widest possible celebration of the people, it reflects the quality of democracy. Keywords : General Election, Political Participation.
AbstrakKecamatan dalam menjalankan fungsi penyelenggaraan pemerinnahan umum dan fungsi penyelenggaraan tugas-tugas yang telah diserahkan oleh Kabupaten Kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan mengalami hambatan dalam penerapannya berupa kewenangan, kelembagaan, sumber daya manusia dan manajemen kecamatan, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, purposive sampling daerah yang telah diserahkan dan belum diserahkan kewenangannya kepada kecamatan, hasil penelitian menunjukan bahwa kewenangan yang telah diserahkan baik dari walikota dan bupati tidak sepenuhnya diserahkan, kelembagaan atau organisasi kecamatan belum menyesuaikan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia menjadi hambatan dalam penyelenggaraan tugas-tugas atributif dan delegatif. AbstractSubdistrict in performing common functions pemerinnahan implementation and administration functions of the tasks that have been submitted by Kanupaten City in accordance with the Law No. 32 Year 2004 on Regional Government and Government Regulation No. 19 Year 2008 on the District experienced a bottleneck in its application in the form of authority, institutional, resource human resources and management districts, the study used a qualitative approach, purposive sampling areas that have been submitted and have not been handed over authority to the districts, the results showed that the authority has submitted both the mayor and the regent was not fully submitted, institution or organization not adjust districts Government Regulation No. 19 in 2008, the quality and quantity of human resources become a bottleneck in the implementation of tasks and discretionary attributive.
AbstrakUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja merupakan landasan yang kuat bagi keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya penegakan perda,ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat mengalami kendala dan hambatan. Mencermati permasalahan yang muncul terkait dengan eksistensi Satpol PP dalam mengemban tugas-tugas pemerintahan umum dan penyelenggaraan pemerintahan daerah di seluruh Indonesia, diperlukan profil yang mampu menggambarkan komposisi personal, kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia dan sumber daya lainnya sesuai dengan kondisi realistik di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menyusun profil Satpol PP dalam menunaikan tugas-tugas pemerintahan umum terutama di bidang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat. Metode penelitian deskriptif statistik kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan kelembagaan belum seluruhnya mengacu kepada PP 6 Tahun 2010, ketatalaksanaan belum semua membuat Standard Operating Procedure, sumber daya aparatur belum sesuai, sumber daya lainnya anggaran masih minim. AbstractLaw Number 32 Year 2004 on Regional Government And Government Regulation Number 6 Year 2010 Concerning Civil Service Police Unit is a strong foundation for the existence of Civil Service Police Unit, the duties and carry out functions to law enforcement, public order and public peace and protection of the public have obstacles and barriers. Observing the problems that arise related to the existence of Civil Service Police Unit in carrying out the duties of public administration and local governance in Indonesia, needed profile that can describe the composition of personal, institutional, management, human resources and other resources in accordance with the conditions realistic in the field. This study aims to identify and develop profiles Civil Service Police Unit in fulfilling the tasks of ...
AbstractNon-Cash Food Assistance (BPNT), has the ability as an effort to protect the community (Social Defense) and an effort to achieve community welfare (Social Welfare). At the implementation stage of the program, the legal events summarize the tug of war of interests in accessing resources played by grassroot actors. This article identifies and formulates problems in the question, how is the role of grassroot actors as a potential criminogenous correlative factor for corruption in the implementation of the BPNT program? This study aims to analyze the potential for corruption in the BPNT program to arise from the sociological implications of its application in society. The research study used is a normative juridical approach in both broad and narrow terms. The results found in this study are the potential for corruption, stemming from the role of grassroot actors who have excessive power in power relations to gain access to BPNT resources (single supply of foodstuffs to E-Warong). The strengthening of the potential for corruption is boosted by the discretionary behavior of program supervisors. It takes proactivity in the role of program guard (Government) in terms of its implementation. AbstrakBantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), memiliki kemampuan sebagai upaya perlindungan masyarakat (Social Defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (Social Welfare). Pada tahap implementasi program, peristiwa hukumnya merangkum tarik menarik kepentingan dalam mengakses sumber daya yang dimainkan oleh grassroot actor (Aktor akar rumput). Makalah ini mengidentifikasi dan merumuskan problematika dalam pertanyaan bagaimanakah peran grassroot actor sebagai faktor korelatif kriminogen potensi tindak pidana korupsi pada implementasi program BPNT? Penelitian ini bertujuan menganalisis potensi timbulnya tindak pidana korupsi penyimpangan program BPNT bersumber dari sosiologis penerapannya di masyarakat. Kajian penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif baik dalam arti luas maupun sempit. Hasil yang ...
The Social Service Office of the City of Palangka Raya is one of the services in the City Government of Palangka Raya. One of the functions of the Social Office is as the implementer of regional regulation No. 3 of 2016 Implementation of the Regional Health Insurance for the City of Palangka Raya. This is because health insurance is one of the basic needs of the people of Palangka Raya City so that this is interesting to study. Sources of data in this study are primary data in the form of observations and interviews of Palangka Raya City Social Service Officers and the general public and other data supporters. Data collection techniques are observation, interview, documentation. The data analysis technique is data reduction, data presentation, conclusion drawing, and data verification. This research was conducted at the City Office of Palangka Raya using descriptive qualitative methods. The results of this study are that with existing limitations, the Social Service still strives to provide the best service for the community. The structure of the bureaucracy is running well, communication is running smoothly both internally and externally, the disposition is well run and resources are also good in providing services to the public. From these results, it can be said that the Social Service Office was able to implement Perda number 3 of 2016 quite well even though there were several obstacles/obstacles. Inhibiting factors have not been implemented properly Regional Regulation No. 3 of 2016 concerning the Implementation of Regional Health Insurance in Palangka Raya, among others: 1) Limited resources in particular Human Resources (HR) in the City of Palangka Raya Social Service, 2). Limited access to the community so that existing databases are sometimes prone to errors. 3). Limited supporting facilities and infrastructure, in this case, is signal coverage and wifi facilities that cause online services to be often delayed.
Trade sector is one sector that should be developed by the local government of Surabaya. Because the trade sector is one of the largest contributors to the Gross Regional Domestic Product (PDRB) of Surabaya. Therefore, it is necessary to explore all the potential that exists in the trade sector. Trade sector can be directed to one of the achievement of development goal that is income increase in Surabaya City. With the increase in income, it is expected eventually will achieve better regional economic growth. The type of data used is quantitative data in the form of numerical calculations that prove the relationship between GDP, Trade Sector, Hotel and Restaurant in Surabaya. There are 4 variables used, namely X1 (trade sub-sector), X2 (hotel sub-sector), X3 (restaurant sub-sector) and Y (PDRB Kota Surabaya). Based on significance value at test f equal to 0,188, mean significance value 0,188> 0,05 then H0 accepted. so it can be concluded that there is a significant influence between independent variables with dependent variable at five percent real level. In the regression coefficient of trade sub-sector (PDRGt) = 1.552 and restaurant sector (RSTNt) = 1.742, the regression model is positive or one-way, that is, if the value of trade sub-sector and restaurant sub-sector is higher or increase, the value of GRDP is also higher or increase also. While the regression coefficient value of hotel sub-sector (HOTt) = -0.436 then regression model is negative or not unidirectional, it means that the increase of one percent added value of hospitality sub-sector does not cause the average increase per year PDRB Surabaya. Keywords: PDRB Kota Surabaya, Trade Sector, Regression Coefficient.
Digitisation has changed many industries, including the sharing economy. Indonesian multi-service platform Gojek has transformed logistics, finance, and transport. Job creation, economic growth, and social dynamics are examined in this study of Gojek's effects on Indonesia's economy and society. Society, business leaders, and policymakers must understand Gojek's influence. The positive and negative effects of Gojek's expansion on Indonesia's economy and society must be assessed. This study sheds light on digital platforms in developing economies and informs regulatory and development strategies. Gojek has boosted Indonesia's GDP and job creation, according to the study. The platform has helped drivers, micro-entrepreneurs, and small businesses earn flexible income. Gojek has changed consumer behaviour by making many services easier to use. Future viability, regulation compliance, and competition are gig economy concerns. Indonesia's digital economy relies on Gojek, which changed social norms. Theory enhances understanding of developing market digital platform economies and their socioeconomic effects. This study advises policymakers and businesses on promoting innovation with regulatory constraints and inclusive growth with digital platforms. This study emphasises the need to continuously evaluate digital platforms like Gojek to ensure their positive impact on economic growth and social welfare. Future research should examine long-term effects and compare digital platforms in similar economic contexts.
Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are the backbone of economies in many developing countries. They played a vital role in job creation and income distribution. Given the importance of SMEs in increasing economic inclusion and reducing poverty, governments in developing countries often implement tax policies designed to support SMEs' growth and sustainability. Moreover, education and tax support are important efforts in improving MSMEs' understanding of their tax obligations, with tax ownership often associated with access to broader benefits, including financing. Despite variations in implementation, the study stresses the importance of continuous dialogue between governments and MSME owners, as well as the need for a flexible and responsive approach to MSME needs in developing countries. In conclusion, this research contributes to a better understanding of how developing countries can design effective tax policies to support the development of MSMEs, ultimately contributing to more inclusive economic growth.
Dispute management is an attempt to resolve a dispute or conflict through alternative dispute settlement strategies in a legal context. Alternative dispute resolution methods, such as negotiation, mediation, and arbitration have been widely used in dispute settlement in a variety of situations. The method of research carried out in this research is to discuss the related literature according to the title of the research. The results of this study conclude that alternative dispute settlement strategies can be an effective alternative to litigation in settling disputes. These alternative dispute methods provide advantages such as faster processes, and lower costs, and allow the parties involved to be more active in finding mutually beneficial solutions. In addition, alternative dispute settlement strategies can also help maintain relationships between the parties involved in the dispute. In mediation and negotiation, open communication and cooperation are promoted, which can avoid greater conflict and enable the building of better relations in the future. However, it is important to remember that alternative dispute settlement strategies are not always suitable for every situation. In some cases, litigation can still be the best option, especially when a dispute involves a complex issue or if one of the parties refuses to participate in an alternative settlement effort. Overall, dispute management and alternative dispute settlement strategies are important efforts in minimizing conflict and achieving a fair and beneficial settlement for all parties involved. Understanding the advantages, disadvantages, and appropriate context for using alternative dispute settlement strategies is key in navigating the dispute settlement process well.
This study aims to analyze the role of law enforcement in sustainable natural resource management. By examining the linkages between regulations, legal compliance, and their impact on the environment, this study strives to identify factors that influence the effectiveness of law enforcement and provide urgent recommendations to improve natural resource management practices. The study discusses the challenges, including limited resources and institutional capacity, legal complexity and inconsistency, the importance of support from local communities, and international cooperation in law enforcement. This research, conducted using the literature study method, gathers data and information from various academic sources such as journal articles, books, research reports, and relevant policy documents. The results of the literature research show that law enforcement plays a key role in ensuring the sustainability of natural resource management but is faced with various challenges, such as capacity limitations, corruption, and legal complexity. Community participation proves important in streamlining law enforcement, as policies involving local stakeholders are more likely to be accepted and followed. Better international cooperation and regulatory harmonization are urgently needed to address weaknesses in transnational law enforcement. There is a pressing need to implement a more integrated approach to law enforcement, which includes public education, institutional capacity building, and increased transparency and accountability in law implementation.
