Suchergebnisse

The purpose is to map the research on the bureaucratic topics in Indonesia and get a development description of its changes from the bureaucratics reform and achievements of its changes in Indonesia. The study obtained from 105 articles published on journal accredited Sinta 1 and 2 from 2010 to 2020. Based on the amount, it showed that from 2010 to 2014 was relatively stable, from 2015 to 2019 were fluctuated with an increase in 2016 followed by continued decline. Research on bureaucratic reform has covered the institutions/organizations, governance, apparatus and public services including achievement of eight change areas. . However, there is still less research that discusses about political-bureaucratic relations, cultural and efforts to change mind set and culture set of apparatus. There are 17 researches about central government bureaucracy, 44 researches relate to regional bureaucracy, 43 researches of government organizations, and 1 research about village bureaucracy. This study showed that the agenda of bureaucratic reform has not yet reached the expected significant effectiveness. Future bureaucratic reform can discuss the topics that lack or earn non-optimal results and received less attention from previous research. In short, it needs synchronization between the research of bureaucratic reform with the Grand Design of Bureaucratic Reform 2010 to 2025 Keywords: Research Mapping, Bureaucratic Reform, Indonesia Abstrak Tujuan dari studi ini melakukan pemetaan terhadap riset reformasi birokrasi di Indonesia untuk mendapatkan gambaran perkembangannya, baik dari aspek-aspek reformasi birokrasi maupun capaian perubahannya. Studi dilakukan pada artikel-artikel yang dipublikasi pada jurnal yang terdata pada Sinta 1 dan 2 dari tahun 2010-2020 dan diperoleh 105 artikel. Dari jumlah penelitian, periode 2010-2014 relatif stabil, sementara tahun 2015-2019 terjadi fluktuasi dengan peningkatan jumlah riset tahun 2016 dan selanjutnya terjadi penurunan. Topik riset reformasi birokrasi sudahmencakup semua aspek, yaitu kelembagaan/organisasi, tata laksana, aparatur dan pelayanan publik termasuk capaian delapan area perubahan. Akan tetapi, sedikit sekali riset yang membahas tentang hubungan politik–birokrasi, aspek budaya dan upaya mengubah mind set dan culture set aparatur. Terdapat 17 riset tentang birokrasi pemerintah Pusat, 44 riset birokrasi daerah, 43 riset organisasi pemerintahan secara umum, dan 1 riset birokrasi desa. Studi ini menunjukan bahwa agenda reformasi birokrasi belum mencapai efektivitas yang signifikan. Riset reformasi birokrasi ke depan dapat diarahkan pada topik-topik yang kurang atau belum menunjukkan hasil yang optimal dan yang sedikit mendapatkan perhatian pada riset sebelumnya. Perlu ada sinkronisasi antara riset reformasi birokrasi dengan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Kata Kunci: Pemetaan Riset, Reformasi Birokrasi, Indonesia

Desa sudah ada sejak dahulu jauh sebelum NKRI lahir, oleh karena itu sudah sepatutnya desa mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah. Eksistensi desa dalam struktur pemerintahan di Indonesia terus mengalami perubahan seiring dengan kepentingan rezim yang berkuasa. Ketika orde baru, desa ditempatkan sebagai unit pemerintahan terkecil yang langsung berada dibawah kecamatan. Masa orde baru, desa-desa di Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama karena memakai pendekatan "penyeragaman" demi tujuan stabilitas politik. Memasuki masa reformasi, secara normatif desa mempunyai posisi yang berbeda dengan orde baru. Hal tersebut dapat dilihat dari UU yang menjelaskan bahwa negara mengakui desa beserta hak-hak traditionalnya selama masih dalam konteks NKRI, atau dengan kata lain desa sudah mempunyai otonomi. perdebatan tentang konsepsi otonomi desa masih terus bergulir hingga melahirkan argumentasi bahwa desa harus diatur oleh UU tersendiri. Proses panjang perumusan konsep ideal otonomi desa harus berorientasi pada kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Desa sudah ada sejak dahulu jauh sebelum NKRI lahir, oleh karena itu sudah sepatutnya desa mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah. Eksistensi desa dalam struktur pemerintahan di Indonesia terus mengalami perubahan seiring dengan kepentingan rezim yang berkuasa. Ketika orde baru, desa ditempatkan sebagai unit pemerintahan terkecil yang langsung berada dibawah kecamatan. Masa orde baru, desa-desa di Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama karena memakai pendekatan "penyeragaman" demi tujuan stabilitas politik. Memasuki masa reformasi, secara normatif desa mempunyai posisi yang berbeda dengan orde baru. Hal tersebut dapat dilihat dari UU yang menjelaskan bahwa negara mengakui desa beserta hak-hak traditionalnya selama masih dalam konteks NKRI, atau dengan kata lain desa sudah mempunyai otonomi. perdebatan tentang konsepsi otonomi desa masih terus bergulir hingga melahirkan argumentasi bahwa desa harus diatur oleh UU tersendiri. Proses panjang perumusan konsep ideal otonomi desa harus berorientasi pada kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Desa sudah ada sejak dahulu jauh sebelum NKRI lahir, oleh karena itu sudah sepatutnya desa mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah. Eksistensi desa dalam struktur pemerintahan di Indonesia terus mengalami perubahan seiring dengan kepentingan rezim yang berkuasa. Ketika orde baru, desa ditempatkan sebagai unit pemerintahan terkecil yang langsung berada dibawah kecamatan. Masa orde baru, desa-desa di Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama karena memakai pendekatan "penyeragaman" demi tujuan stabilitas politik. Memasuki masa reformasi, secara normatif desa mempunyai posisi yang berbeda dengan orde baru. Hal tersebut dapat dilihat dari UU yang menjelaskan bahwa negara mengakui desa beserta hak-hak traditionalnya selama masih dalam konteks NKRI, atau dengan kata lain desa sudah mempunyai otonomi. perdebatan tentang konsepsi otonomi desa masih terus bergulir hingga melahirkan argumentasi bahwa desa harus diatur oleh UU tersendiri. Proses panjang perumusan konsep ideal otonomi desa harus berorientasi pada kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

The authority of SMA / SMK, originally managed by the Regency / City Government, has been transferred to the Provincial Government. It aims to increase and equal the quality of education. In Banten Province. there are several issues related to the transfer of authority, including asset administration, both human and physical assets, as well as the ability to provide good and equitable services, and budget readiness. There are two approaches to solve it. The first approach is cluster quality and achievement, the second is cluster of educational access. Both approaches have different program priorities. Inventory and validation of personnel, facilities and infrastructure of SMA/SMK must be submitted to the Province in order to obtain certainty related to the number and needs.

This study discusses how the Serang City Square as a public open space is abused by prostitution as a place for approval of prostitution transactions. These conditions make the City Government of Serang do various ways to allow the condition of the City Square of Serang which has been abused by parties related to prostitution. When the government has not been able to deal with the problem of prostitution itself, then to facilitate the handling of prostitution, the government collaborates with other parties, namely Islamic Organizations that are considered capable of assisting the City Government of Serang in eradicating prostitution in Serang City Square. However, at the time of the collaboration between the Serang City Government and the Islamic Organizations, it had not been running optimally because there were some collaborations between one of them which was not going well with good communication between the best institutions and the Islamic Organizations in eradicating prostitution. This is because the government considers that Islamic Organizations do not have the authority to eradicate prostitution. Indeed, the role of Islamic Organizations is only as a companion and to remind the government.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Provinsi Banten serta untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik Purposive Sampling kemudian teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Provinsi Banten belum berjalan dengan baik, karena masih adanya Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Provinsi Banten yang tidak netral dengan mendukung salah satu calon Dewan Perwakilan Daerah dan salah satu calon Presiden/Wakil Presiden. Faktor penghambat netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Provinsi Banten disebabkan oleh pola pikir Aparatur Sipil Negara yang belum terbentuk, adanya hubungan kekerabatan dan sanksi yang masih lemah. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Banten perlu untuk meningkatkan pengawasan, pembinaan dan memberikan sanksi yang tegas terhadap Aparatur Sipil Negara yang tidak netral dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. ; This study aims to determine how the Neutrality Of The State Civil Apparatus In The 2019 General Election In Banten Province and to find out what are the supporting factors and inhibiting factors. The research method used in the research is a qualitative descriptive method using purposive sampling technique then the data collection technique is by interview and documentation. The result of this study indicate that the Neutrality Of The State Civil Apparatus In The 2019 General Election In Banten Province has not gone well, because there are still Civil Apparatus Of The Banten Provincial goverment that are not neutral by supporting one of the candidates for the Regional Representative Council and one of the candidates for Presiden/Vice President. The inhibiting factor of the neutrality of the State Civil Apparatus in the 2019 general election in Banten Province is caused by the mindset that has not yet been formed, the existence of kindship relations and sanctions that are still weak. Therefore, the Banten Provincial government needs to incrase supervision, guidance, and provide strict sanctions for state Civil Apparatus that are not Neutral In The 2019 General Election.