Suchergebnisse

One of the most outstanding initiatives that the African Union (AU) has taken that distinguishes it from its predecessor (the Organization of African Unity) is the adoption of the African diaspora as its sixth region. This article has two principal sections. First, by establishing the reasons for adopting the African diaspora as its sixth region from development perspectives, it explores how the African diaspora can engineer development processes in Africa and the challenges that the AU must address if the African diasporas are expected to play this role. In the second section, the article explores how Ghana provided a political base for Pan-Africanism and how Nkrumah laid an intellectual foundation for the movement. It also examines how Rawlings and Kufuor built on Nkrumah's Pan-Africanist legacy by creating incentives for the returnees/repatriates from the diaspora. While probing the character of the returnees/repatriates phenomenon and politics in Ghana, the second section also explores the controversies that center on dual citizenship, the right of return and abode, and voting rights of Ghanaians Living Abroad (GLA). Finally, the section investigates the receptivity of the traditional political system to the returnee/repatriate phenomenon in Ghana. The article concludes by making recommendations on how the Ghana-diaspora relations can be strengthened.

Zakat sebagaimana kita maklumi berdampak pada aspek social, ekonomi, politik,dan budaya, selain zakat dapat menjadi salah satu tolak ukur tingkat ketakwaan seseorang, namun juga berdampak besar untuk menciptakan rasa aman dan hidup tentram dalam komunitas disemua pranata kehidupan. Tujuan dalam makalah ini untuk menjelaskan lebih dampak zakat dalam menciptakan suasana aman di masyarakat dalam tinjauan normative dan inpiris. Pembahasan ini mencakup beberapa isu pokok penting dalam zakat, yaitu: konsep dan urgensitas zakat dalam mewujudkan kehidupan yang aman di masyarakat, factor-faktor yang menciptakan kondisi aman, Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai beberapa aspek penting yang telah dibuktikan oleh zakat dalam membuat masyarakat menjadi aman, dan masalah-masalah umum dalam zakat dan masalah khusus seperti penggalangan dan distribusinya untuk mustahiq dengan benar dan tepat sasaran.

The dynamics of the conflict in Papua which is often volatile and take a long way are the impact of the complexity of the problem since it was integrated with the Unitary State of the Republic of Indonesia. Differences in perspective from the history of integration, discrimination, economic inequality, and human rights violations encourage indigenous Papuans to give birth to an ethnonationalism movement. On the other hand, the dual strategic approach that has been implemented in Papua is both in welfare and security. The Government seeks to improve and facilitate access to the fundamental rights of the Papuan people within the framework of development in line with local wisdom or known as ethno-development. In order to contribute to previous studies, this article attempts to critically analyze the ethnonationalism movement in Papua and the factors that drive the emergence of conflicts and strategic efforts to resolve conflicts through ethnodevelopment. The ethnodevelopment approach is based on the cultural integrity of the local population who play an essential role in actively participating in social change. Ethno-development is also a parameter for the implementation of space for freedom of expression in Papua to acknowledge local culture and wisdom.

Tujuan utama dalam makalah ini untuk mendiskripsikan konsep Islam mengenai krakteristik manusia yang diyakini sebagai komponen penting dalam pendidikan dan filosofi pendidikan, dan bahkan hal itu menjadi sumber pokok melalui proses pendidikan untuk mencapai tujuan yang diharapkan, semua filosofi pendidikan yang implementatif tidak dapat dikonseptualisasikan tanpa diawali dengan konsep yang jelas mengenai dimensi manusia utamanya menyangkut krakter dan tabiat penting lainya.Pendidikan Islam meskipun telah berkembang dengan cepat, namun dalam faktanya disadari atau tidak masih berkiblat pada psikologi Barat dalam menyoal sifat maupun prilaku manusia, dimana pandangan mereka banyak memiliki perbedaan dengan pandangan psikologi Islm. Dengan demikian Institusi pendidikan di Negara-negara Islam pada umumnya. baru saja menghasilkan generasi dengan identitas Islam namun pemikiran dan sikapnya masih cendrung mengadopsi Barat. Dengan cara menerapkan konsep Islam mengenai sifat manusia dalam pendidikan, diharapkan orang tua, guru, masyarakat, pemerintah dapat menyadari dan mengaktualisasikan sabda nabi: "Bahwa setiap anak dilahirkan dalam sifat primordial kerohanian Tuhan, namun lingkungan pendidikan yang membuatnya menjadi Yahudi, kristiani, dan Majusi. The main aim of this article to explan the concept of human nature which was regarded as an essential part of education and the philosophy of education, it also being the main source to achieve the positive out come through the proses of education, no effective philosophy of education can be conceptualized without clear concept of human nature.Islamic education even though has grow up speedly,but unwittingly still base on Western psychology that huge different of Islmic psychology in human nature approach. So Educational institution in Islamic countries just produced Islamic generation of identity with westen's minded and attitude. By applying Islamic concept on human nature in education, parents, teachers, society, government are made to understand that child has born in primordial nature that has God conciusnes, and the educational environment that create them being Judism, Christian,and Magian.

Many English teachers today are non-native speakers of English graduating from Pre-service English Teacher Education (PETE) programs in English as a Foreign Language (EFL) context. They undertake their teaching career in a strategic but challenging linguistic and educational situation. This paper reports findings from such a situation based on a qualitative case study of a PETE program at an Indonesian university that aimed to explore the nature of curriculum provision in preparation to develop pre-service teachers' English proficiency and pedagogy. Data were collected from pre-service teachers, teacher educators, and program administrator using interviews, focus groups, and classroom observations. Results of data analyses revealed a nature of curriculum provision that is inadequately supportive in preparing pre-service teachers' English proficiency and pedagogy. It is represented in three emerging themes: inadequacy of English proficiency in learning to teach English, lack of balance between theory and practice, and inadequate facilitation for contextual and integrated learning experience.

Abstrak Menikah dengan teman sekantor atau yang dalam istilah hukum ketenagakerjaan disebut dengan ikatan perkawinan dengan pekerja lainnya dalam suatu perusahaan bukan merupakan fenomena baru. Masalah ini baru muncul kepermukaan ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pasal 153 Ayat (1) Huruf f Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945. Pasal 153 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 mengatur tentang larangan bagi pengusaha untuk melakukan pemutusan hubungan kerja. Dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa pekerja yang mempunyai pertalian darah atau ikatan perkawinan dengan pekerja lainnya dalam satu perusahaan dilarang dilakukan pemutusan hubungan kerja. Sepintas isi Pasal tersebut tidak ada masalah, akan tetapi masalah muncul ketika ketentuan tersebut dikecualikan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Ketentuan ini memberikan konsekuensi kepada pekerja yang melanggar larangan dalam perjanjian kerja tersebut harus mengundurkan diri atau pengusaha bisa melakukan pemutusan hubungan kerja. Konsekuensi PHK ini dianggap telah mencederai hak konstitusional pekerja sebagai warga negara yang jelas-jelas telah dijamin dalam Pasal 28B Ayat (1) UUD 1945. Perjanjian kerja memang tidak bisa disamakan dengan perjanjian pada umumnya, karena selain kedudukan yang tidak seimbang antara pekerja dengan pengusaha juga adanya kebiasaan dan kepatutan secara moral yang harus diperhatikan atau yang dikenal dengan kesusilaan yang dapat mempengaruhi keabsahan suatu perjanjian kerja. Selain itu dengan adanya pertalian darah atau ikatan perkawinan pekerja dengan pekerja lainnya dalam satu perusahaan tidak adanya norma-norma moral, nilai-nilai agama, keamanan serta ketertiban umum di dalam suatu masyarakat demokratis yang terganggu dengan adanya pertalian darah ataupun ikatan perkawinan tersebut berdasarkan Pasal 28 J UUD 1945. Dengan demikian menjadikan sesuatu yang bersifat takdir sebagai syarat mengesampingkan pemenuhan hak asasi manusia seperti hak atas pekerjaan hak membentuk keluarga serta mengembangkan keturunan tidak dapat dibenarkan sebagai alasan yang sah secara konstitusonal.Kata Kunci : Menikah Dengan Teman Sekantor, Putusan MK, Ketenagakerjaan

Dayah is a typical Acehnese educational institution that has long played a very important role in maintaining political stability especially in Aceh. This educational institution has spawned many fighters, reformers and politicians both local and national level. This institution has been born since the arrival of Islam to Aceh and still exist until now with the dynamics that continue to grow. The relationship of dayah educational institutions with the authorities has spawned many government policies in order to reduce conflict and enforcement of Islamic law in Aceh. As a form of state responsibility in maintaining the sustainability and existence of dayah educational institutions the government has established a special body equivalent to other education offices in Aceh named Badan Pembinaan Pendidikan Dayah (BPPD) Aceh. Thus, dayah education is recognized as an official educational institution. The alumni of this institution have the same rights as alumni from other formal education institutions in Aceh.

Islam does not know discrimination between woman and men. Islam placed woman as parallel partner of men. Even so there is difference, hence that is effect of especial duties and function burdened by religion to each gender, so that the existing difference do not result which is one sense of belonging of excess for other. Both each other equip and assist to assist in playing the part of its function in life and the life. This article means to study how to domicile woman from political dimension Islam system.

The aim of this study is to focus on the adverse impacts of upstream dams on Indus delta and its inhabitants. The large dams and barrages, besides their global economic significance, have become the focus of strong discussion on account of their frequently severe social and environmental impacts. These negative impacts do not impinge on all people but people who are poor powerless and belong to marginalized ethnic minorities. Since the inception of Pakistan, Punjabi a dominant ethnic group in Pakistan controls armed forces and key political institution and make all decision without considering the interests of Sindh. The construction of dams raises serious environmental justice concerns, with economic benefits for upper riparian Punjab and social and environmental costs for Sindh. The construction activities on Indus River were accomplished largely without getting consensus from Sindh violating the agreement between Sindh and Punjab. Excessive water diversion by Punjab has resulted in the economic, social and ecological problems in Sindh. Deltaic communities of Sindh who draw their livelihood directly from communal access to land, water, forests, coastal mangroves, and other ecosystems are being the hardest hit by the construction of large dams. Sindhi people, especially deltaic people are subjected to environmental injustice due to their subordinate status in Pakistan. DOI:10.5901/ajis.2015.v4n1s2p11

Immediately after the creation of Pakistan, attempts were started to obliterate the proven history of Sindh as its being a separate state and nation, having its own creed, heritage, culture, language and traditions. Sindh is enriched with oil and gas resources but people of Sindh are living in pathetic conditions. The majority of people who resides in natural resource-enriched regions find difficulty to meet their basic needs. The surrounding area of oil and gas fields are polluted, local people bear the burden of this pollution. The aim of this paper is to understand that why natural resource-enriched soil of Sindh's people live in abject poverty and lag far behind in human development indicators. The prevalence of internal colonialism has been noted in this study where a dominant ethnic group Punjabi in control of a government systematically exploits resources of Sindhi people. This is an environmental injustice with Sindhis resulting from their subordinate and peripheral status in Pakistan. DOI:10.5901/mjss.2015.v4n1s1p9

Jumlah pekerja migran di Malaysia dari berbagai negara sampai awal tahun 1998 diperkirakan mencapai sekitar 1,2 juta, dua pertiganya berasal dari Indonesia.Pekerja migran dari Indonesia yang masuk ke negara ini lebih banyak yang menggunakan cara tidak resmi/ ilegal,dan menimbulkan banyak masalah di Malaysia. Dengan adanya pekerja migran sirkuler dari Indonesia ke Malaysia tersebut dirasa menguntungkan kedua negara. Di Malaysia, dengan masuknya pekerja ini masalah kekurangan tenaga kerja dapat ditanggulangi, terutama sektor pekerjaan yang kurang dimmati oleh pekerja dari negara itu. Pada sisi lain, pekerja migran sirkuler dari Indonesia merasa diuntungkan, baik dari segi tingginya upah maupun peningkatan keterampilan yang diperoleh selama bekerja di negara tersebut.

Legal politics is understood as the Legal Policy or policy direction taken by the government in making and implementing the rule of law to achieve the goals of the state. The legal politics of Law Number 12 of 2010 concerning the Scouting Movement, in which the Law was born in response to the Government and the Parliament is to revitalize the Scouting Movement which is expected to be a vehicle for the formation of national identity, the spirit of nationalism, and patriotism for the people of Indonesia. However, this has not yet had a positive impact and is in line with expectations. Laws that have a strategic role in the implementation of the goals and ideals of the nation and state should be formed with clear objectives, appropriate formulations, have legal certainty, sustainability, harmony and harmony. so that a law that is formed in a long period of time can last and in accordance with the conditions of the future community by always referring to the National Long-Term Development Plan that is structured in a directed and systematic manner as a national legal politics that has been established based on Pancasila and the Basic Law Negara Republik Indonesia in 1945. National legal politics towards the Scout Movement is a Progressive law that is influenced by changes in social conditions in society.

PurposeThis study aims to examine the association between corporate governance mechanism and firm performance measured by return on assets (ROA). The question is whether an effective corporate governance mechanism is able to increase the firm performance of Bursa and Construction Industry Development Board (CIDB) Klang Valley, Malaysia. The main purpose of this study is the in-depth analysis of the corporate governance mechanism and construction industry Malaysia via Bursa and CIDB.Design/methodology/approachFollowing the primary and secondary data comparative approach, data are collected from 46 listed construction companies and 250 CIDB-registered SMEs for the financial year 2015. Descriptive statistics, Pearson correlation test are reported, and model estimation is performed using logistic regression.FindingsThe empirical outcome shows that the corporate governance mechanism is significant in case of the CIDB Malaysia-registered SMEs. While, it has insignificant impact on firm's performance for Bursa Malaysia.Practical implicationsThis paper offers evidence specifically for Bursa and CIDB Malaysia construction industry. It can also provide guidance to the board of directors for the subscription of shares under the corporate governance measures at Bursa Malaysia. The findings also suggest that CIDB should increase awareness regarding institutional investment to assist the securities market to develop further.Originality/valueThis study gives an indication about corporate governance, specifically for the CIDB-registered SMEs and Bursa Malaysia. It also discusses the matter of firm performance under the light of corporate governance.