Suchergebnisse

Tulisan ini adalah sebuah esai politik yang mendiskusikan negara dan masalah kemanusiaan dalam perspektif ilmu hubungan internasional. Pendekatan yang digunakan dalam esai ini adalah pendekatan reflektif. Adapun, dalam ilmu hubungan internasional, negara adalah suatu konsep tentang entitas politik yang diakui keberadaaannya untuk menjalankan fungsi dan tujuan kepentingannya. Sedangkan, kemanusiaan adalah suatu konsep moral dan filosofis yang menjadi salah satu pijakan masyarakat modern. Tulisan ini hendak menelusuri hubungan reflektif antara negara dan kemanusiaan dalam dua pandangan utama dalam ilmu hubungan internasional yakni realisme dan liberalisme. Berdasarkan pembahasan dari tulisan esai ini disimpulkan bahwa kemanusiaan berada pada ujung tanduk kekuasaan negara atau aliansi negara. Sejauh negara menjadi unit-sentris sistem internasional, sejauh itu juga kita tidak mampu keluar dari jebakan-jebakan regularitas internasional yang anarkhis. Maka, sudah semestinya kita memikirkan jalan keluar bagi pembebasan kemanusiaan di luar batas konsepsi negara-wetphalian. Hal ini dikarenakan dunia jauh lebih kompleks dari esai ini. Sama kompleksnya pandangan tentang negara dan kemanusiaan disisi lain. Namun, yang terus berlanjut dan ditatap dengan optimisme sejauh kita memiliki keyakinan bahwa demokrasi dan institusi liberal-internasional (seperti LBB dan PBB) seperti dinyatakan Woodrow Wilson adalah tahapan sejarah lainnya, bukan percobaan sebagai usaha mencapai perdamaian abadi (The perpetual peace).

Sebagian banyak orang mengenal dan memahami baik sejarah, tujuan dan bahkan peran dari lembaga-lembaga yang bernaung di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), seperti Dewan Keamanan, Majelis Umum PBB, Sekretariat PBB, WHO, UNHCR, ILO dan seterusnya. Namun, sangat sedikit yang memahami bagaimana sistem pembuatan keputusan di PBB dilakukan dan kompleksitas yang mewarnainya. Tujuan dari artikel ini adalah menjelaskan sistem pembuatan keputusan yang ada di PBB dan kompleksitas tersebut, dengan mengambil kasus keputusan-keputusan untuk intervensi kemanusiaan. Adapun simpulan dari penjelasan artikel ini adalah: 1) jika Majelis Umum PBB bertindak layaknya organ legislatif, maka Dewan Keamanan PBB menjadi organ eksekutif yang lebih kuat dan aristokrat, terlepas pada kompleksitas pembuatan keputusan di dalam organ tersebut. Perbedaan ini menjadi cerminan tidak saja dalam segi efektifitas keputusan di bawah sistem PBB, tetapi mencerminkan segi kepentingan yang hendak didorong; 2) di bawah Majelis Umum PBB yang mewadahi seluruh anggota dengan prinsip equal-representative keputusan seringkali sulit dibebankan, tidak sebaliknya di bawah mekanisme Dewan Keamanan PBB. Namun, pengaruh kepentingan negara anggota Dewan Keamanan PBB lebih kental dibandingkan kemashalatan di bawah konsensus kepentingan seluruh anggota PBB; 3) otoritas intervensi yang dimiliki Dewan Keamanan PBB bersumber pada artikel 2 (4) Piagam PBB, merupakan suatu yang kontradiktif dengan semangat artikel 2 (7) dan menekankan semangat non-intervensi yang diaspirasikan oleh negara poskolonial. Tetapi hal ini menjadi lebih kompleks jika artikel 2 (4) tidak dibebankan, perdamaian dan keamanan internasional menjadi masalah dikemudian hari; dan 4) sebagai gambaran penutup dalam kompleksitas masalah kemanusiaan dalam mekanisme pembuatan kebijakan PBB, saya mengutip Sir Adam Roberts

ABSTRAKThe Indian Ocean Rim Association (IORA) is a form of regional cooperation of the coastal nations of the Indian Ocean that was established in 1997. Unlike other regional cooperation in the world that often emphasizes the political aspect. This association emphasizes the basis of economic and socio-cultural cooperation. For its member countries, the existence of IORA is very important in maximizing the economic, social and cultural benefits while keeping this area as a peaceful region. Given the importance of this regional cooperation, Indonesia as an IORA member country continues to play a significant role in strengthening the existence of this association and while continuing to develop bilateral forms of cooperation between the coastal nations of the Indian Ocean that can benefit Indonesia's national interests. In order to expand the forms of international cooperation within the IORA, the Indonesian government continues to maximize its efforts by engaging various stakeholders, including local governments. The purpose of this paper is to discuss the importance of IORA for Indonesia, especially Aceh Province and how we can optimize the role of Aceh within the framework of IORA cooperation.Kata kunci: IORA, regional cooperation, Indonesia, Aceh Province