Suchergebnisse

Indonesia currently does not explicitly regulate the seizure of assets without punishment in Indonesian laws and regulations. Existing regulations only regulate the seizure of assets through criminal proceedings. This study wants to examine how the urgency of regulating the concept of non-conviction based asset forfeiture in the legislation and its correlation to the return of state finances in the perspective of economic analysis of law. This research is normative juridical, that is carried out by reviewing or analyzing secondary data in the form of legal materials, especially primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The results of this study concluded that the regulation on asset confiscation without punishment is still not comprehensive enough so that the ratification of the Asset Confiscation Bill is needed. In the perspective of economic analysis of the law, the ratification of the bill can minimize the number of perpetrators of hiding assets and the efficiency of law enforcement policy efforts, so that it can be oriented towards the effectiveness of recovering state financial losses.Key words: Economics; seizure of assets; criminal; legalAbstrakIndonesia saat ini tidak secara tegas mengatur perampasan aset tanpa pemidanaan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Regulasi yang ada hanya mengatur perampasan aset melalui proses pidana. Penelitian ini ingin mengkaji bagaimana urgensi pengaturan konsep perampasan aset tanpa pemidanaan (non-conviction based asset forfeiture) dalam peraturan perundang-undangan serta korelasinya terhadap pengembalian keuangan negara dalam perspektif analisa ekonomi terhadap hukum (economic analysis of law). Penelitian ini bersifat yuridis normatif, yakni dilakukan dengan cara mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan hukum terutama bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan tentang perampasan aset tanpa pemidanaan masih belum cukup komprehensif sehingga dibutuhkan pengesahan RUU Perampasan Aset. Dalam perspektif analisa ekonomi terhadap hukum, pengesahan RUU tersebut dapat menimimalisir tingginya pelaku kejahatan penyembunyian aset dan efisiensi upaya kebijakan penegakan hukum, sehingga dapat berorientasi pada efektivitas pengembalian kerugian keuangan negara.Kata Kunci: Ekonomi; perampasan aset; pidana; hukum

Cyber terrorism is a type of cyber crime that arises as a result of the negative impact of the development of technology and information. These actions arise due to changes in people's behaviorial patterns that are leaning towards computer abuse. The motivation for the crime of cyber terrorism is for the benefit of certain groups with the aim of showing their existence on the world political stage. This research is juridical normative, which is carried out by reviewing or analyzing secondary data in the form of legal materials, especially primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The results of this study conclude that the current regulation of cyber terrorism is not comprehensive enough to mitigate cyber terrorism. Hence in the future, a criminal law policy, both penal and non-penal, is needed in eradicating cyber-terrorism crimes more optimally.Key Words: Policy; criminal; terrorism; cyberAbstrakTerorisme siber merupakan salah satu jenis tindak pidana dunia maya yang muncul akibat dari dampak negatif perkembangan teknologi dan informasi. Tindakan tersebut muncul akibat perubahan pola perilaku masyarakat terhadap penyalahgunaan komputer. Motivasi dari aksi kejahatan terorisme siber adalah untuk kepentingan kelompok tertentu dengan tujuan untuk menunjukkan eksistensinya dipanggung politik dunia. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, yakni dilakukan dengan cara mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan hukum terutama bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan tindak pidana terorisme siber yang ada saat ini belum cukup komprehensif dalam mengatur terorisme siber. Sehingga ke depan diperlukan kebijakan hukum pidana, baik secara penal dan non-penal dalam menanggulangi tindak pidana terorisme siber agar lebih optimal.Kata-kata Kunci: Kebijakan; pidana; terorisme; siber ; Cyber terrorism is a type of cybercrime that arises as a result of the negative impact of technological and information development. The action arose due to changes in people's behavior patterns towards computer abuse. The motivation for cyber terrorism crimes is for the benefit of certain groups with the aim of showing their presence in world politics. This research is normative juridical, conducted by studying or analyzing secondary data in the form of legal materials, especially primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The results of this study indicate that the current regulation of cyber terrorism is not yet comprehensive enough in regulating cyber terrorism. So that in the future criminal law policy is needed, both in terms of punishment and non-punishment in tackling cyber terrorism criminal acts to be more optimal.

Upaya kriminalisasi yang dilakukan melalui proses legislasi, tidak hanya sekedar membatasi perilaku tetapi juga memberi ancaman hukuman bagi pelanggarnya. Mengingat urgensi kriminalisasi adalah pembatasan hak, maka legislatif dalam merumuskan suatu perbuatan sebagai tindak pidana harus mengacu pada prinsip-prinsip pembatasan hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan menganalisis diskursus teoretik tentang kriminalisasi berbasis hak asasi manusia dalam undang-undang bidang lingkungan hidup. Sebagai penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, penelitian ini menyimpulkan bahwa proses penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana oleh negara harus sesuai dengan batas kemampuan hukum pidana. Kriminalisasi merupakan tindakan kekuasaan negara yang paling mengganggu terhadap kebebasan perilaku sosial masyarakat. Rumusan kriminalisasi dalam undang-undang bidang lingkungan hidup telah merefleksikan prinsip tujuan yang sah dalam hukum, tetapi belum sepenuhnya mencerminkan prinsip pembatasan berdasarkan kebutuhan masyarakat yang demokratis. Kajian ini berkaitan dengan prinsip proporsionalitas dan ultimum remidium dalam hukum pidana. Penelitian ini merekomendasikan agar kriminalisasi undang-undang bidang lingkungan hidup perlu mengakomodasi prinsip pembatasan hak asasi manusia.

The issue of political dowry, relatively, becomes a sustainable warning of problems in every general election in Indonesia. Such as the issue of Sandiaga Uno, who provided political dowry in the 2019 presidential election. The allegation was started by the Deputy of General-secretary of the Party of Democrat, Andi Arief, who stated that Sandiaga Uno had provided 500 billion rupiahs to PAN and PKS respectively so that those two parties would support him to nominate as the Candidate of Vice President for Prabowo Subianto. Political dowry has been a serious issue and almost constantly becomes an interesting topic to be reported and studied in every general election. Although it is popular, the issue of political dowry is a case that is relatively difficult to prove its truth (court decisions). In fact, explicitly, political dowry has been regulated in Article 228 on Law Number 7 of 2017 concerning the General Election (Election Law). However, it does not expressly provide a deterrent effect to the political dowry actors. This reality becomes the basis of encouragement in conducting this research. The theory used in this research is legal politics and law enforcement. While the method used is normative legal research with a statutory, conceptual, and comparative approach. The output of this paper is that the handling of political dowry cases in the presidential election needs a serious concern. And then, the regulation on sanctions, which still be administrative in nature, against the actors of political dowry in the Election Law is considered to be inappropriate. So that criminal policy is needed to strengthen the law enforcement and strict legal instruments against criminal acts of political dowry in the future election (ius constituendum).