Suchergebnisse

The export value of total fish was US $ 2.258 billions in 2007 and shrimp contributed US$ 1,029 billions. Export shrimp products have to comply with requirements defined by importing countries, such as USA and European Union. Several problems of Indonesia exports shrimp, such as detentions upon arrivals in importing countries has challenged to improve export shrimp product. Laboratory analysis on contaminants, such as Escherichia coli, nitrofurans and sensory evaluation of shrimps throught out chains of production was performed. Existing system such as implement-tations of Standard Sanitation Operational Procedures (SSOP) and Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) during production chains of shrimp were verified. Existing system would not yet perform efectively to prevent detention of shrimp product, since certification system has not been implemented holistically. Good handling practices (GHP) at both fishing vessells and collection places have not been in place. Improvement of the certification system covering SSOP,GHP/Good Aquaculture Practice, and HACCP implementation, monitoring for contami-nants, process inspection, and final product inspection on production from ponds to processing units has been developed. Health Ccertificate for export shrimp is issued based on monitoring for contaminants, process inspection and necessary laboratory analysis as a holistic and integrated system.

Upaya melakukan perbaikan pengelolaan perikanan rajungan merupakan solusi untuk mencapai sistem pengelolaan rajungan yang berkelanjutan. Kajian tentang alternatif kebijakan pengelolaan perikanan rajungan. diharapkan dapat sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten pangkep. Penelitian dilaksanakan di kecamatan pesisir dan dua kecamatan kepulauan di Kabupaten Pangkep, pada bulan Desember 2012- April 2013. Data primer diperoleh dari pengamatan di lapangan dan wawancara dengan responden melalui Focus Group Discussion. Pengambilan data sekunder dari instansi terkait. Analisis di gunakan dengan A'WOT mengaplikasikan Program Expert Choice 2000. Hasil analisis menunjukan bahwa pengelolaan perikanan rajungan, mengandalkan kekuatan dan peluang untuk mengatasi kelemahan dan ancaman. Kriteria komponen kekuatan menempatkan prioritas relatif pertama minat nelayan dan masyarakat pengelolaan rajungan tinggi, peluang menetapkan target PEMDA dalam pengelolaan perikanan rajungan tinggi, kelemahan ditetapkan kordinasi dan implementasi kelembagaan masih rendah, ancaman ditetapkan jumlah alat tangkap rajungan semakin meningkat. Urutan prioritas alternatif kebijakan pengelolaan perikanan tangkap rajungan adalah: a) Penciptaan mata pencaharian alternatif; b) Penegakan hukum dan peningkatan kapasitas kelembagaan; c) Penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan; d) Restocking rajungan; e) Pengelolaan perikanan rajungan berbasis zonasi dan f) Pengembangan budidaya rajungan.The effort to make improvement in a management policy of crab fishing is a solution to achieve suistainable resource management system. The purpose of this study is to examine an alternative management policy in crab fishing. This research gives an input for the government to regulate the crab fishing management. Research conducted in sub districts of all coastal and two islands in Pangkep districts in December 2012-April 2013. The primary data obtained from the field observations and interviews with respondents through Focus Group Discussion. Collection of ...

Swimming crab fishing is greatly potential in the waters of Pangkep Regency and spreads in the districts of the coastal waters and on the islands nearby. The objective of the study was to examine the biological potential and sustainability of swimming crab population in the waters of Pangkep Regency for use as information for the government to regulate the management of swimming crab resource sustainably. The methods used in the study were the measurements of length and weight as well as the collection of data on swimming crab production. The collected data, primary and secondary, were analyzed and described qualitatively and quantitatively with the approach of Surplus Production, where as the length and weight of swimming crab carapace were tabulated into a frequency distribution table using Microsoft Excel, and then analyzed using the ELEFAN program packaged in the software FISAT. The analysis of Equilibrium Schaefer resulted in the Effort of 696,679.48 trips and sustainable production of 1,084,066.54 kg/year, and the analysis with the Fox approach obtained a sustainable production of 1,084,066.54 kg and Effort of 696,679 trips, and swimming crabs are still available without disrupting sustainability. Swimming crab spawning season occurs throughout the year, but the peak season is between the months of May, June, July, August, September and October with the highest spawning season in August each year. It was found that the relationship between the carapace width and the male and female weights was negatively allometric. The exploitation rate of females was >50%, predicted to be over exploitation and the value of recruitment pattern was 17:45%. The male exploitation rate was <50%, predicted to be under exploitation and the value of recruitment

Usaha perikanan skala kecil yang dikelola oleh masyarakat pesisir termasuk yang paling kecil mengakses kredit atau pembiayaan perbankan, padahal jumlah usaha skala kecil pada bidang perikanan ini cukup besar, yaitu mencapai 26,2 juta unit. Kondisi ini tidak lepas dari belum efektifnya interaksi stakeholders dan komponen terkait dalam mendukung kinerja pembiayaan perikanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis interaksi komponen pembiayaan yang signifikan mempengaruhi kinerja pembiayaan perikanan skala kecil di Kota Tegal. Penelitian ini menggunakan metode structural equation modeling (SEM). Hasil analisis menunjukkan peran lembaga perbankan signifikan mempengaruhi naik-turunnya kinerja pembiayaan, sedangkan kebijakan politik, performance usaha perikanan skala kecil, dan peran lembaga pemerintah tidak signifikan. Pada tataran teknis, penyaluran kredit/pembiayaan oleh bank umum (BRI dan BPD) secara signifikan mendukung peran lembaga perbankan dan dapat meningkatkan kinerja pembiayaan, sedangkan BPR belum. Terkait jenis kredit/pembiayaan, yang siginfikan dirasakan manfaatnya oleh nelayan kecil adalah kredit ketahanan pangan dan energi (KKPE), sedangkan kredit usaha kecil (KUR) dan bantuan pinjaman langsung masyarakat (BPLM) belum signifikan dirasakan manfaatnya meningkatkan pembiayaan perikanan skala kecil Kota Tegal. Program penyuluhan, bimbingan teknis, dan pendampingan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI)signifikan membantu peningkatan kinerja pembiayaan perikanan skala kecil di Kota Tegal. Nilai Net B/C, IRR, dan ROI yang baik signifikan dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja pembiayaan perikanan skala kecil, sedangkan nilai NPV tidak.Kata kunci:pembiayaan, kinerja, signifikan, perikananan skala kecil

Penelitian ini bertujuan merumuskan strategi mengatasi kemiskinan pada anak buah bagan di Sumatra Barat. Metoda kuantifikasi pendekatan Sustainable Livelihoods Approach (SLA) digunakan dalam penelitian ini dan diterapkan di dua kampung nelayan yaitu Sungai Pinang dan Ampang Pulai, di Provinsi Sumatera Barat. Wawancara dilakukan pada 52 rumah tangga nelayan yang bekerja di sektor perikanan bagan sebagai anak buah, kapten atau sebagai pemilik bagan. Analisis data menggunakan multi-dimensional scaling berdasarkan pengelompokkan ke dalam enam jenis sumber daya yaitu alam, keuangan, manusia, sosial, kelembagaan dan sumber daya buatan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pemilik kapal bagan memiliki sumber daya buatan, keuangan dan manusia yang lebih tinggi daripada anak kapal atau buruh tetapi tidak terdapat perbedaan untuk sumber daya alam, sosial dan kelembagaan. Lembaga perikanan kurang mendukung semua dari bagan sektor. Program pemerintah cenderung menargetkan pada sumber daya buatan tanpa meningkatkan keuangan dan sumber daya manusia terlebih dahulu. Penelitian ini menghasilkan empat jalan keluar dari kemiskinan yang dihadapi nelayan. In this paper a new methodology of quantifying the Sustainable Livelihoods Approach (SLA) is presented and applied to two fishing communities, Sungai Pinang and Ampang Pulai, in West Sumatra. Interviews with 52 households from the bagan sector, including crew members, captains and owners, are analysed using a multi dimensional scaling approach according to six asset categories. The analysis demonstrated that owners possess higher physical, financial and human capital than crew members but that there was no difference in the natural, social and institutional fields. Institutional support across all sectors scored poorly. Government programs tend to emphasise bridging the gap between crew members and owners by providing physical capital without necessarily addressing the underlying financial and human capital limitations that crew members face. The paper concludes with an ...

AbstractDespite a growing national economy and a raft of initiatives designed to improve livelihoods, 39% of fishers in West Sumatra are poor. In this paper, we present the results of interview‐based research with stakeholders in 25 fishing communities in West Sumatra, Indonesia. Thirty‐one enabling and constraining livelihood development factors are identified and classified according to the Sustainable Livelihoods Analysis. We recommend that these factors form a basis from which decision makers ensure that future livelihood improvement programs adequately recognize the integrated nature of poverty amongst poor fishers. Copyright © 2014 John Wiley & Sons, Ltd.

Indonesia has some of the world"s most diverse coral reefs in need of protection. These biodiversity hotspots have attracted international attention and are well described in the literature. However, they are home to only a small portion of the fishing communities in this country. The state of many of the other communities has yet to be studied in depth. As a step in that direction, this paper focuses on fishing communities in mainland West Sumatera and, using data collected by government agencies, defines two indicators that will be useful nationally. The first is a measure of the communities" dependency on fishing as a source oflivelihood, the second a measure of poverty that is appropriate to Indonesian fishing communities. For mainland West Sumatera these parameters identify five areas that are highly dependent on fishing (> 10% employment in fishing) with two of these containing large numbers of fisher households in a state of poverty. These two are Sei Beremas and Sasak Ranah Pasisie in the regency Pasaman Barat. Neither of these are located at well investigated hotspots and further work will be required to identify the underlying reasons for the combination of dependency and poverty found in these places. The methodology described in this paper isapplicable to the ongoing implementation of the national marine spatial planning program. Keywords: fisheries, Indonesia, poverty

Indonesia, an archipelago of 17,508 islands has an abundant of marine resources and also strategic position in international sea-traffic. MCS should be applied to protect Indonesia from illegal activities at the sea. The purpose of this research is to design a national monitoring control and surveillance system in developing Indonesian maritime. Benchmarking analysis was chosen as the preferred analysing method to compare the Indonesian MCS activities with 24 other countries. In order to determine the key factors of Indonesian MCS system, an expert survey was performed. The analysis result shows that the Indonesian MCS activities still operates in a low level compared to the MCS activities of many countries, such as Canada, Australia, and America. Thus, in order to reach a more preferred level, lndonesia has to improve their MCS operation base and furthermore also improve their MCS performance. In order to improve the Indonesian MCS system, factors such as legislation and permission should be more heavily considered, while the performance level of other factors relating to MCS should also be increased. Further research conducted through the SWOT and statistical analysis is still needed in order to determine the system development model of Indonesian MCS.Key words: MCS, benchmarking analysis, design system, prospective analysis.