MSMEs business are businesses run by individuals, households or small business entities that encourage the movement of Indonesia's economic development. In Surakarta, there are a lot of MSMEs, which have roles in maintaining the economy during the Covid 19 pandemic. The development of MSMEs is a serious problem to be handled. There is in fact a good work to get the opportunities to maintain their business, such as reducing the waste of boxes and patchwork. The research team took the initiative on how to process cardboard and patchwork waste into tissue boxes that would make the polluted trashes have more added values. The team benefited this opportunity to provide training to MSMEs on how to make used of cardboard and batik patchwork into beautiful tissue boxes and nice crafts that can generate income and maintain the family economy. Thus, it helps government of Serengan District, Surakarta in developing MSMs activities.
Abstract. This study aims to describe the Election Smart House (RPP) as a means of pre-voting political education in Pekanbaru City and Dumai City. The study uses a qualitative approach with descriptive methods. Determination of research informants through non-probability sampling techniques with purposive sampling techniques. The data validity testing technique uses triangulation of data sources. The research findings show that pre-voting political education through the use of lesson plans is carried out in two ways, namely (1) a program to disseminate lesson plans to schools. The Election Commission of Pekanbaru City conducted socialization of lesson plans to kindergartens and elementary schools, while junior and senior high schools had not yet done so because of time constraints. While the General Election Commission of Dumai City has never carried out socialization of the RPP to schools, but rather it was carried out in tertiary institutions and; (2) hearings (visits) to the lesson plan. Pre-voter hearing activities have never been conducted in the Pekanbaru City RPP, while the Dumai City RPP has received a one-time visit from the school, namely the Erna City Vocational School in Dumai in December 2019. The RPP as a means of pre-voting political education has not run optimally. This is indicated by the lack of socialization of the RPP to the pre-voters and pre-voter visits to the RPP. In addition, the General Election Commission as the manager of the RPP does not have a special / routine program in educating pre-voters through the use of the RPP. Some efforts are needed to increase the political literacy of pre-voters through the use of RPPs such as the special RPP program that is carried out periodically through the collaboration of the General Election Commission as the manager of RPPs and schools through PPKn teachers as subjects integrated with electoral and pre-voter visits to RPPs.Keywords: Election Smart House, Political Education, Pre-election, DemocracyAbstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Rumah Pintar Pemilu (RPP) sebagai sarana pendidikan politik prapemilih di Kota Pekanbaru dan Kota Dumai. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penentuan informan penelitian melalui teknik non probability sampling dengan teknik purposive sampling. Teknik pengujian keabsahan data menggunakan triangulasi sumber data. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendidikan politik prapemilih melalui pemanfaatan RPP dilakukan melalui dua cara yakni (1) program kegiatan sosialisasi RPP ke sekolah. Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru melakukan sosialisasi RPP ke taman kanak-kanak dan sekolah dasar, sedangkan untuk jenjang SMP dan SMA belum dilakukan karena terkendala waktu. Sementara Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai belum pernah melakukan sosialisasi RPP ke sekolah, melainkan dilaksanakan di perguruan tinggi dan; (2) audiensi (kunjungan) ke RPP. Kegiatan audiensi prapemilih belum pernah dilakukan di RPP Kota Pekanbaru, sedangkan RPP Kota Dumai pernah menerima kunjungan sekali dari sekolah yakni SMK Erna Kota Dumai pada Desember 2019. RPP sebagai sarana pendidikan politik prapemilih belum berjalan secara optimal. Hal tersebut ditunjukkan dengan minimnya sosialisasi RPP kepada prapemilih maupun kunjungan prapemilih ke RPP. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum sebagai pengelola RPP tidak mempunyai program khusus/rutin dalam mengedukasi prapemilih melalui pemanfaatan RPP. Diperlukan beberapa upaya untuk meningkatkan literasi politik prapemilih melalui pemanfaatan RPP seperti adanya program khusus RPP yang dilaksanakan secara berkala melalui kerjasama Komisi Pemilihan Umum sebagai pengelola RPP dan sekolah melalui guru PPKn sebagai mata pelajaran yang terintegrasi dengan kepemiluan serta kunjungan prapemilih ke RPP.Kata Kunci: Rumah Pintar Pemilu, Pendidikan Politik, Prapemilih, Demokrasi.
Nilai-nilai Pancasila harus dihayati, diinternalisasi dan diterapkan dalam semua bidang kehidupan warga negara. Diajarkan melalui cara-cara yang edukatif (menghindari cara-cara indoktrinatif) dan tidak lagi dijadikan alat untuk mempertahankan pengaruh politik dan kekuasaan. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah Diskusi dan sosialisasi kepada pendidik/ guru PPKn SMA/SMK di Kota Dumai. Diskusi dimulai dengan kegiatan brainstorming, ceramah dan tanya jawab, kemudian internalisasi melalui sosialisasi kartu pintar pengamalan pancasila guna membangun kecerdasan berideologi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan akademisi merupakan satu upaya nyata untuk mengedukasi masyarakat terhadap ideologi, bukan karena lupa dan abai dengan ideologi tetapi memperkuat pemahaman yang telah ada agar pancasila terus lestari dan terjaga. Berdasarkan hasil survey yang dilaksanakan setelah kegiatan pengabdian, para peserta memperoleh (1) peningkatan pemahaman mengenai nilai-nilai pancasila sebab disampaikan dengan cara yang menarik dan mudah dimengerti serta (2) motivasi untuk terus menerapkan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
This study aimed at describing the model of voter education of women-based democracy volunteers in Pekanbaru City and Dumai City. Democracy volunteers are partners in the General Election Commission, who deliver electoral information to the public. The voter education model consists of the strategies used, the material delivered, the methods used to provide knowledge, raise awareness, and increase women voters' political participation. This research employed a qualitative approach with descriptive methods—the informants in this research selected through a non-probability sampling method with a purposive sampling technique. The data validity testing technique used triangulation of data sources. The research findings show that (1) the strategy used was the mapping of target communities and personal communication with community administrators; (2) the material presented included voter requirements, the number of candidates in the 2019 simultaneous elections in Pekanbaru City and Dumai City, introduction of ballot papers, and procedures for voting; (3) the method used was lectures using props in the form of ballots. The female voter is strategic, seeing from the quantity and regulation in Indonesia.
Partai politik mempunyai kewajiban yuridis dan moral untuk melaksanakan pendidikan politik khususnya memberdayakan kader perempuan di tengah minimnya partisipasi politik perempuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penentuan informan penelitian melalui teknik non probability sampling dengan teknik purposive sampling. Teknik pengujian keabsahan data menggunakan triangulasi sumber data. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kendala-kendala pendidikan politik kader perempuan, yakni (1) kendala internal, yang berasal dalam diri kader perempuan; (2) kendala eksternal, stereotip dalam konstruksi sosial budaya masyarakat; (3) keseriusan partai dalam memberdayakan kader perempuan; (4) kelemahan regulasi peraturan perundang-undangan. Partai politik melakukan beberapa upaya untuk mengatasi kendala tersebut melalui pendekatan personal, menggagas konsep tanpa mahar politik; membentuk regulasi internal partai politik yang akomodatif terhadap kebutuhan perempuan. --- Political parties have moral as well as juridical obligation to conduct political education especially for women cadres in the low level of political participation among women. It was a qualitative research with descriptive method of explanation. The informant involved was selected with non-probability sampling, purposive sampling. The results reveal the obstacles faced by women cadres are (1) internal obstacles, coming from the cadres themselves; (2) external obstacles, coming from stereotype upholding by among cultural and society members; (3) the seriousness of political party to empower their own women cadres; (4) the weakness of the law concerning this issue. To overcome the problems, political parties is doing effort such as personal approach, politic without political 'bride price' (mahar politik), issuing internal regulation accommodative to the needs of women.
