Suchergebnisse

This article seeks to examine the reasons behind why real estate developers continue to erect housing districts without proper Building Construction Permits. It will also explore the Local Government's efforts to regulate construction of housing districts and the consumer's responses in cases where suchdistricts were built without Building Construction Permits. Findings indicate that such practice byreal estate developers occur due to poor oversight and coordination from licensing agencies, complexpermit requirements which frustrates small scale developers, and low legal awareness from developers and consumers. Local Government efforts include oversight by the Integrated Team, requiring lot-based Building Construction Permits, warnings, and sanctions and socializing licensing regulations. Consumersmeanwhile have increasingly become more proactive in demanding their rights from developers andseeking legal advocacy. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab dari pengembang perumahan membangun perumahan meskipun belum memiliki IMB, upaya Pemda dalam rangka penertiban pembangunanperumahan, dan upaya konsumen dalam kasus ketiadaan IMB. Hasil penelitian menunjukkan bahwapembangunan perumahan tanpa IMB dilakukan oleh pengembang karena faktor lemahnya pengawasaninstansi perizinan, kurangnya koordinasi antar instansi perizinan terkait, persyaratan yang kompleksdan menyulitkan pengembang berskala kecil, serta kesadaran hukum pengembang dan konsumenmasih rendah. Upaya Pemda berupa pengawasan oleh Tim Terpadu, persyaratan pengajuan IMBperkapling, teguran dan sanksi, serta sosialisasi peraturan perizinan. Konsumen dalam perkembangannyasemakin proaktif memperjuangkan hak-haknya kepada pengembang dan meminta advokasi hukum.

This study will discuss the implementation of General Principles of Good Governance (AUPB) in the One Stop Licensing System in the city of Yogyakarta. Some things that would be an important consideration in this study were changes to Local Government Law No. 22 of 1999 as Law No. 32 of 2004 and its consequence, the issuance of Government Regulation No. 84 of 2000 governing the organization's guidelines in the area of technical authority in issuing permits and Ministerial Decree No. PAN 63/KEP/M.PAN/7/2003 On Implementation Guidelines for Public Service and Administrative Reform Decree No. 26/KEP/M.PAN/2/2004 About Help Technical Transparency and Accountability. Penelitian ini akan membahas penerapan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam Sistem Perijinan Satu Pintu di Kota Yogyakarta. Beberapa hal yang akan menjadi pertimbangan penting dalam penelitian ini adalah Perubahan UU Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999 menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 beserta konsekuensinya. Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 yang mengatur tentang pedoman organisasi perangkat daerah dalam kewenangan teknisnya mengeluarkan ijin di daerah serta Kepmen PAN Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26/KEP/M. PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas.