Suchergebnisse

One of challenges brought by information transparency era is political communication. This study aims at revealing political communication strategy adopted by Partai Keadilan Sejahtera (PKS) of West Java, especially related to their efforts to build culture of transparency and accountability, especially related to political party funds during 2019 general election. This research employs qualitative descriptive methods with a case study. Informants are identified through a purposive sampling method. This research showed that in realizing information transparency and accountability, there are at least six elements involved. Those are: analysis of campaign fund report, transparency as a constitutional mandate and public rights, political communication channels and strategies, political practice in transparency of campaign fund report, and possible barriers to implement a culture of transparency and accountability. Having analyzed the case of PKS, it can be summarized that PKS's case can be taken as a model which should be followed by other political parties in order to: a) open wider space for voters' participation; and b) build a healthy party system in order to achieve a fair and free election.

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi komunikasi politik inklusif Muhammadiyah sebagai gerakan islam amar maruf nahi munkar dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah analisis teks dalam pesan komunikasi politik Muhammadiyah. Pemilu yang pertama kali terselenggara di Indonesia, yang menyatukan Pemilihan Anggota Legislatif dengan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara bersamaan ini memiliki tantangan yang cukup kompleks dan berat. Keberadaan organisasi islam Muhammadiyah dinilai mempunyai peranan strategis dan signifikan dalam mewujudkan pemilihan yang berkualitas dan berintegritas. Muhammadiyah sebagai komunikator politik masyarakat telah merancang pesan komunikasi politik dalam bentuk retorika, propaganda dan fungsi komunikasi dengan efektif sehingga dapat mempersuasi publik, meminimalisir polarisasi dua kubu yang perpecah belah, mampu melawan hoax, memerangi politik uang, ujaran kebencian dan politik identitas, dengan menghadirkan narasi pencerahan sebagai alternatif isu.

Hasil rekapitulasi pemungutan dan penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Partai Persatuan Indonesia merupakan partai yang tidak masuk kedalam Parlementary Threshold tetapi menjadi partai yang paling tinggi konvensi suaranya dibandingkan dengan enam partai politik lainnya. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui strategi mendesain dalam membangun identitas branding politik Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dalam Pemilu Serentak 2019. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus. Adapun penentuan informan dilakukan dengan cara purposive sejumlah tiga orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi mendesign dan membangun identitas branding partai politik yang dilakukan oleh Perindo adalah dengan media elektronik yaitu pemutaran mars Perindo di salah satu stasiun televisi secara berulang-ulang, mengemas program dengan sangat menarik dan memiliki perbedaan (different) dengan partai politik lainnya dengan program kesejahteraan masyarakat yang berkaitan dengan ekonomi, sosial dan pendidikan. Grobag dan ambulans yang tersebar di seluruh Indonesia menjadi identitas brand Partai Perindo yang fokus dan spesifik yang dapat menjangkau di masyarakat kalangan bawah. Selain itu, komunikasi politik yang dilakukan oleh Partai Perindo dalam membangun brand awareness adalah dengan mengelola enam isu utama yakni perbedaan Partai Perindo sebagai partai baru dan partai politik lainnya, jaminan masa depan kesejahteraan keluarga yang menjadi bagian keluarga terdekat, kerja-kerja untuk pemerintahan, Partai Perindo memposisikan sebagai mitra Presiden Jokowi, menentukan Calon Anggota Legislative untuk pemilu serentak 2024 dan pandangan terhadap Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden untuk Pemilu 2024.