Perlindungan Hukum oleh Negara Kepada Pemeluk Agama di Indonesia dan Perbandingannya dengan Ketentuan dalam Islam
ABSTRAK. Negara Indonesia merupakan negara yang kaya dengan perbedaan baik bahasa, budaya termasuk agama yang dianut oleh penduduknya, sehingga karena perbedaan ini tentunya akan mengalami berbagai permasalahan dalam melakukan hubungan antar sesama penduduk. Sebagai negara yang berdasarkan hukum (rechtstaat), maka bagi penduduk Indonesia semua permasalahan yang ada akan diselesaikan secara hukum. Permasalahan yang dialami oleh pemeluk agama di Indonesia diantaranya adalah terjadi penyalahgunaan dan/atau penodaan agama terhadap suatu agama yang dianut. Permasalahan ini terus terjadi dan semakin meningkat dari tahun-tahun. Oleh karena itu perlu kajian yang mendalam untuk mengatasi permasalahan yang ada. Dalam hal ini yang ingin dikaji adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada pemeluk agama di Indonesia dan bagaimanakah ketentuan tentang pemeluk agama dalam Islam. Penulisan ini mengunakan kepustakaan untuk mengumpulkan bahan bacaan dari peraturan perundang-undangan dan referensi berupa literatur, makalah, jurnal dan tulisan-tulisan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dikaji. Law Protection by a State for Religion Believers in Indonesia and Its Comparison with Islamic Laws ABSTRACT. Indonesia is a diverse country with a great language, culture including religion differences of its population it will have various problems in the relationship between the members of the population. As a state based on law, the citizens face existing problems should be resolved legally. The problems experienced by religion in Indonesia including fraud and/or blasphemy against a the religion values. The problems persist and there are increasing. Therefore it needs a research to overcome them. It needs to be examined by the legal protection granted by the state to religions in Indonesia and how the provisions on religion in Islam. This is a literature research conducted by collecting reading material on the legislations and the form of literature references, papers, journals, and other writings relating to the problems.