The lungs are one of the important organs to carry out respiratory processes for humans, if the lungs abnormal it will have a negative impact on carrying out other activities. In this case the role of a pulmonary doctor is needed, but its existence in Central Java is still quite a bit and the spread tends to be in big cities. Puskesmas Cilongok 2 is one of the government's efforts in promoting public health, but until now there has been no lung specialist or adequate medical equipment. Based on this problem, a system is needed which is able to help the community in recognizing the type of pulmonary disease with its handling. One of these application is a website based expert system. The application will be built by applying the forward chaining method. This application allows people to know the type of lung disease based on symptoms entered. In this study, the author uses the waterfall system development method. The results of this study were successfully made an application of expert system diagnosis of lung disease using forward chaining method which was tested on 30 respondents using a likert calculation and showing 86 percent
ABSTRAKThe Indonesian government has already paid high attention to the quality assurance of fishery products. It can be seen from the legislation and policies that have been established. In a Ministry of Marine Affari Regulation (Kepmen KP 01/MEN/2007) clearly stated that the quality assurance requirements and food safety of fishery products, start from the production, processing and distribution. Meanwhile, fisherman understanding of the qualityof fish product is still low. This study was conducted to assess the implementation of Kepmen KP 01/MEN/2007 in the fishing industry. Analysis of the the implementation of the quality elements refers to "The Aplication of the guidelines of PMMT based on the conception HACCP" (Dirjen Perikanan Tangkap, 1999). The results showed that the implementation of quality management system according Kepmen KP 01/MEN/2007 on fishing vessels in Palabuhanratu fishing port wasstill dificult to implement. In small vessels, factors that wascause the difficulty of implementation wasthe limited space of fishing boat and knowledge of fisherman. While in the long line and trolling, structural requirements, the feasibility of the ship and regristation of ship has already implemented, but related to hygiene and handling of fish on board have not implemented properly.Key words: fishing industry, implementation of quality management, Kepmen 01/MEN/2007, PPNPalabuhanratu --- ABSTRAKKeberpihakan pemerintah terhadap jaminan mutu pada produk hasil perikanan sudah cukup tinggi, terlihat dari peraturan perundang-undangan ataupun kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Pada Kepmen 01/MEN/2007 tersirat dengan jelas persyaratan jaminan mutu dan keamanan pangan produk-produk perikanan, mulai dari proses produksi, pengolahan dan distribusi. Sementara itu pemahaman mengenai mutu ikan di tingkat nelayan sebagai pelaku utama industri penangkapan ikan masih rendah. Penelitian ini dilakukan untuk melihat sejauhmana implementasi dari Kepmen 01/MEN/2007 pada industri penangkap ikan.Analisis kesesuaian implementasi unsur-unsur manajemen mutudilakukan dengan mengacu pada "Pedoman Penerapan PMMT Berdasarkan Konsepsi HACCP" (Dirjen Perikanan Tangkap 1999). Hasil penelitian menyatakan bahwa penerapan atau implementasi manajemen mutu sesuai Kepmen No.01/Men/2007pada kapal penangkap ikan di PPN Palabuhanratu masih sulit untuk diimplementasikan. Pada kapal berukuran kecil, keterbatasan ruang dan keterbatasan pengetahuan ABK, menjadi faktor sulitnya implementasi, sPersyaratan struktur dan kelayakan kapal serta registrasi sudah diimplementasikan pada kapallongline dan pancing tonda, gistra.Namun terkait dengan higiene kapal dan penanganan masih belum diimplementasikan dengan baik.Kata kunci: industri penangkapan
ABSTRACTHas become a common understanding that fishing is a risky job, so the safety aspects on board is an important factor that must be considered. Fishing vessels should also be supported with design and good stability, so that fishing activities can run smoothly and avoid the danger of accidents. Pole and liner in Bitung is quite varied and the ships were built in traditional dockyard and not based on the calculation and construction planning and design. One of the instruments on fishing vessel operational safety assurance is the implementation of the regulation, both nationally and internationally. At the international level, many regulations governing the safety of the ship in respect of fish. While national regulations relating to the safety of fishing vessels has not been consistent and in harmony, hence the assessment regulations relating to fishing vessel safety improvement needs to be done to determine the extent of the responsibility of government and the extent of the application of the existing rules. The general objective of this study was to determine the safety aspects of pole and line vessels, while the specific goal are: (1) review and analyze to get the quality stability of the ship (2) identify and assess safety-related regulatory review pole and line vessels in Bitung. The results showed that the quality of the stability of the vessel pole and line in the four conditions of the charge distribution in a state of good stability. It is represented by the value of all the parameters that are above the standard value IMO. In the simulated load conditions, the maximum GZ value at the time the vessel is in operation, while the GZ smallest value in an empty load case ship condition. There are seven international policy and five national policies relevant to the safety of fishing vessels. International policies clearly have established the safety of the ship and crew of fishing vessels, but implementation at the national level is still lacking and not aligned.Keywords: pole and liner, quality stability, regulation --- ABSTRAKTelah menjadi pemahaman umum bahwa kegiatan penangkapan ikan merupakan suatu pekerjaan beresiko, sehingga aspek keselamatan diatas kapal merupakan faktor terpenting yang harus diperhatikan. Kapal ikan juga harus didukung dengan desain dan stabilitas yang baik, sehingga kegiatan penangkapan ikan dapat berjalan lancar dan terhindar dari bahaya kecelakaan. Armada kapal pole and line di Bitung cukup bervariasi dan kapal-kapal tersebut dibangun digalangan tradisional yang tidak berdasarkan perhitungan dan perencanaan konstruksi dan desain. Salah satu instrumen dalam jaminan keselamatan operasional kapal ikan adalah pelaksanaan peraturan, baik nasional maupun internasional. Pada tingkat internasional, banyak regulasi yang mengatur berkenaan dengan keselamatan kapal ikan. Sementara peraturan nasional yang berkaitan dengan keselamatan kapal ikan belum sejalan dan selaras, karenanya pengkajian regulasi terkait dengan peningkatan keselamatan kapal ikan perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab pemerintah dan sejauh mana penerapan aturan yang ada. Tujuan umum dari penelitian ini adalah menentukan aspek keselamatan kapal pole and line, sedangkan tujuan khususnya adalah: (1) mengkaji dan menganalisis untuk mendapatkan kualitas stabilitas kapal (2) mengidentifikasi dan mengkaji tinjauan regulasi terkait keselamatan kapal pole and line di Bitung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas stabilitas kapal pole and line pada empat kondisi distribusi muatan dalam keadaan stabilitas yang baik. Hal ini diwakili oleh nilai semua parameter yang berada di atas nilai standar IMO. Pada kondisi simulasi muatan, nilai GZ maksimum berada pada saat kapal beroperasi, sementara nilai GZ terkecil pada kondisi kapal muatan kosong. Terdapat tujuh kebijakan internasional dan lima kebijakan nasional yang relevan dengan keselamatan kapal ikan. Kebijakan internasional jelas telah menetapkan keselamatan kapal dan awak kapal penangkap ikan, tetapi implementasi di tingkat nasional masih kurang dan belum selaras.Kata kunci: Kapal pole and line, kualitas stabilitas, regulasi
