Suchergebnisse

Kesenian jaranan sentherewe merupakan sebuah kesenian yang lahir di Kabupaten Tulungagung tepatnya di Desa Kedungwaru Kecamatan Kedungwaru. Kesenian jaranan Sentherewe tumbuh dan berkembang sebagai hiburan masyarakat kala itu karena pada waktu jarang terdapat hiburan masyarakat, karena pada saat itu belum adanya hiburan seperti televisi dan radio, sementara hiburan kesenian lain seperti wayang, ketoprak jarang pentas karena mahalnya biaya nanggap. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Bagaimana latar belakang sejarah kesenian Jaranan di Tulungagung ?, 2) Bagaimana perkembangan kesenian Jaranan Tulungagung ?, 3) Apakah peluang dan tantang yang dihadapi Kesenian Jaranan Sentherewe Tulungagung di era industri pariwisata? Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode heuristik, kritik dan intepretasi sumber, serta historiografi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perkembangan Kesenian Jaranan Sentherewe Tulungagung yang tumbuh dan berkembang pada tahun 1956 hingga 1986. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Setting penelitian dilakukan di Kabupaten Tulungagung. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa kesenian Jaranan Sentherewe ini diciptakan oleh orang-orang atau personal-personal yang merupakan seniman yang menekuni pada bidangnya masing-masing, dinamakan Sentherewe karena bentuk gerakan dari kesenian ini begitu dinamis dan agresif ibarat seseorang yang terkena Senthe (sebangsa talas) dan Rewe (Rawe). Seniman - seniman tersebut juga beberapa diantaranya tergabung dalam lembaga kesenian yang dinaungi oleh partai politik besar pada waktu itu, dalam perjalanannya pada tahun 1970-an kesenian jaranan sentherewe mengalami dinamika karena peristiwa G30S/PKI. Pada tahun 1975 merupakan masa bangkitnya kembali kesenian jaranan sentherewe di Kabupaten Tulungagung, kesenian jaranan sentherewe bangkit karena didukung oleh ABRI maupun dari pemerintah. Pada tahun 1975-an Jaranan Sentherewe digunakan sebagai alat propaganda oleh pemerintah orde baru dan Partai Politik besar yaitu Partai Golkar, periode tahun 1980 - 1986 merupakan masa dimana jaranan sentherewe mengalami masa kejayaan di era perindustrian pariwisata, presiden Indonesia Soeharto mencanangkan industri pariwisata sebagai tambahan pemasukan devisa negara. Kata Kunci: Kesenian, Jaranan Sentherewe, Tulungagung.

AbstractThis paper discusses the philosophical-theoretical three significant issues related to the existence of political communicates, namely the nature of political communication, political communication principles, and reason Pancasila in political communication. Reason is Pancasila is the embodiment of the values of Pancasila as the foundation of ethics in political communication. So that political communication is no longer used only as a tool to achieve political purposes, but should be submissive to the interests and ideals of the nation and the country as stated in the Preamble to the Constitution of 1945. Reasoning first principle of Pancasila politics in the context of political communication is to provide a theological foundation that political communication that is built to be in harmony with the values of divinity. The second reason Pancasila in political communication, namely that political communication should be conducted in a fair and uphold the values kemanusiaam. The third reason Pancasila in political communication is political communication are built and made to be oriented in maintaining the unity and integrity. The fourth reason in political communication contains Pancasila philosophy that any differences in political communication is a natural thing, but it must be remembered that the distinction should be guided by wisdom (wisdom) within the scope of deliberations. Reason fifth of Pancasila in political communication implies that political communication is done must uphold the values of justice regardless of their origins. Keywords: Pancasila values, political communication, the nature and principles of political communication. AbstrakTulisan ini membahas secara filosofis-teoretis tiga persoalan penting yang terkait dengan eksistensi komuniksi politik, yaitu hakikat komunikasi politik, prinsip-prinsip komunikasi politik, dan nalar Pancasila dalam komunikasi politik. Nalar Pancasila yang dimaksud adalah pengejawantahan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan etik dalam melakukan komunikasi politik. Sehingga komunikasi politik tidak lagi dijadikan hanya sebagai alat untuk meraih kepentingan politik, tetapi harus berkhidmat kepada kepentingan dan cita-cita bangsa dan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nalar politik sila pertama Pancasila dalam konteks komunikasi politik adalah memberikan landasan teologis bahwa komunikasi politik yang dibangun harus selaras dengan nilai-nilai ketuhanan. Nalar kedua Pancasila dalam komunikasi politik, yaitu bahwa komunikasi politik harus dilakukan secara adil dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaam. Nalar ketiga Pancasila dalam komunikasi politik adalah komunikasi politik yang dibangun dan dilakukan harus diorientasikan dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Nalar keempat Pancasila dalam komunikasi politik mengandung filosofi bahwa setiap perbedaan dalam komunikasi politik adalah hal yang wajar, namun harus diingat bahwa perbedaan itu harus dilandasi oleh kebijaksanaan (wisdom) dalam lingkup musyawarah. Nalar kelima dari Pancasila dalam komunikasi politik mengandung pengertian bahwa komunikasi politik yang dilakukan harus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan tanpa membedakan asal-usul mereka. Kata kunci: nalar Pancasila, komunikasi politik, hakikat dan prinsip-prinsip komunikasi politik.

Nalar Pancasila adalah pengejawantahan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan etik dalam melakukan komunikasi politik. Sehingga komunikasi politik tidak lagi dijadikan hanya sebagai alat untuk meraih kepentingan politik, tetapi harus berkhidmat kepada kepentingan dan cita-cita bangsa dan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nalar politik sila pertama Pancasila dalam konteks komunikasi politik adalah memberikan landasan teologis bahwa komunikasi politik yang dibangun harus selaras dengan nilai-nilai ketuhanan. Nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, kesetaraan, saling menghargai dan menghormati merupakan manifestasi nilai-nilai ketuhanan yang sifatnya universal. Nalar kedua Pancasila dalam komunikasi politik, yaitu bahwa komunikasi politik harus dilakukan secara adail dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaa. Adil dapat dikatakan tidak berat sebelah, berkomunikasi penuh kejujuran, tidak saling merendahkan nilai-nilai satu sama lain yang justeru akan memicu konflik. Nalar ketiga Pancasila dalam komuniiasi politik adalah komunikasi politik yang dibangun dan dilakukan harus diorientasikan dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Komunikasi politik tidak boleh memicu masyarakat untuk melakukan disintegrasi dan memecah belah sehingga menimbulkan kerapuhan dalam konteks bermasayarakt, berbangsa dan bernegara. Nalar keempat Pancasila dalam komunikasi politik mengandung filosofi bahwa setiap perbedaan dalam komunikiasi politik adalah hal yang wajar, namun harus diingat bahwa perbedaan itu harus dilandasi oleh kebijaksanaan (wisdom) dalam lingkup musyawarah. Seorang komunikator politik arus senantiasa bersikap arif, tidak memaksakan kehendak (ego) yang akan menimbulkan perpecahan. Nalar kelima dari Pancasila dalam komunikasi politik mengandung pengertian bahwa komunikasi politik yang dilakukan harus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan tanpa membedakan asal-usul mereka. Komunikasi politik diletakan pada prinsip egaliter, kesamaan, dan kebersamaan. Kata Kunci: nalar Pancasila, komunikasi politik, hakikat dan prinsip-prinsip komunikasi politik

Abstract Serangan coast area is now changed because reclamation project by the developer company that willing to build the international tourism area but isn't happen. These matter makes Serangan's people participate on the rehabilitation for the coastal area with coral conservation project by Karya Segara coastal fisherman gruop.There are many interest point we could see in Karya Segara coastal fisherman group on their participation for coral conservation. Such as: the reason why they do that, what kind of activity they do, and the result or effect of their participation. The reason why this fisherman group do the coral conservationis because the change of coastal condition that was came from outside and inside the Serangan community. The other reason is the support from the government and non government organization, the social awareness about coastal conservation for the live resources, and the last is from Balinese culture concept about Tri Hita Karana. Karya Segara coastal fisherman group try to rehabilitation the coastal environment by doing the coral transplantation project. More over, they educate people in Serangan how to do coral transplantation, collaborate the tourism activity with conservation (ecotourism) and cooperate with the government organization and commercial company to engage social responsibility. The result or effect of their participation are: 2,5 hectare of coral area, ecotourism activity utilize pontoon, the change of social behavior, employement oppurtinity and also the Kalpataru award on 2011 for save the environment categories from Indonesian government.

The aims of this study is to evaluate the implementation and regulations and legal policies regarding the "Getting Zero To HALINAR" program in The Correctional Institutions (LAPAS) of Class 1 Cipinang Jakarta and the HRM approach are used as treatments to realize zero halinar as one of the conditions required for the implementation of Vision Vision and Correctional Mission The existence of the program has not yet had a positive impact in fostering inmates proven to still be the abuse of the use of mobile phones, extortion and narcotics so that it raises illegal costs (extortion) .This study uses a qualitative approach, a policy evaluation research method. interviews, observations, and literature studies Analysis carried out by following the path determined in the difference evaluation model - DEM The evaluation results of the implementation of the program are relatively effective although they have not yet reached their ideal goals as the Director Circular Correctional Number: PAS-54.PK.01.04.01 of 2013 concerning the program to get zero for halinar. Based on primary data, there were still some problems found in almost every aspect evaluated. Therefore, researchers offer a number of recommendations including increasing integrity by internalizing the contents of the Getting Zero to Halinar program to Officers / Employees / Officers and prisoners in each LAPAS in order to improve HR competencies through education and training, increasing mutual trust in institutions to reduce or eliminate negative excesses from the sectoral egos of each party, strengthening the Employee Internal Control System - SPIP in Cipinang Class IA Laps by ensuring that the working mechanism of the SPIP team at LAPAS runs as it should, and periodic (2 years) evaluation and follow-up evaluation plans .

Indonesia is a country that has the largest population in the world - after Tiongkok, India, and United States - has great potential to carry out a good democracy in the election of leaders, including the President and the Head of the Region, namely the governor and regent.

This study aims to see the extent of the success of the IMTAQ program that has been implemented by the Asahan district government since 2011. A sample of 552 respondents from various elements of society, students, sub-district heads, heads of agencies and institutions in carrying out systematic, comprehensive and integrated religious development activities. The variables studied in this study are input variables which consist of socialization of training, operational funds, media information, implementation instructions and technical instructions, human resources, facilities and infrastructure and implementation organizations. Process variables consist of selection and allocation of funds, evaluation monitoring, executive administration, financial administration and workshops. Output variables consist of appreciation and practice of Imtaq, coaching of the Koran and the preservation of Islamic cultural arts. Analysis used in the form of Structural Equation Modeling (SEM) was developed by Karl Joreskog and Dag Sorbon (1999). The results of this study provide several findings as follows; first, the success of the IMTAQ program in Asahan district is determined by information media, infrastructure and financial administration. Second, the success of the IMTAQ program in Asahan district which has been declared successful in the Coaching factor of the Koran and the factor of the development of Islamic cultural arts. Third, the program increase from the following year to an average of 11%. Research is expected to provide socialization to all program implementers in order to pay more attention to the internal components of the Management Information System which include improvements to; a) human components, b) Hardware Resource, c) Software Resource, d) Resource data. e) Network Resource to be able to carry out management functions related to the implementation of IMTAQ programs such as planning, organizing, controlling and evaluating. Keywords: Evaluation, Iman, Taqwa, Asahan District

The background of this research is the support of the people of Yogyakarta to the sultan to lead Daerah Istimewa Yogyakarta. This paper is aimed at examining the relationship between a king and the community in the democracy era. The cases examined specifically in this study were the case of the proposed law of Yogyakarta in the Sutet region, and the ore mining case in Kulonprogo. Research was conducted qualitatively by collecting data through documentation, observation and interview. Informant retrieval technique is done by cluster technique. This research is analyzed by rational choice theory which assumes that people are always trying to optimize the choices that bring benefits (Mallarangeng 2008: 9, Kuper & Kuper 2000: 895). The study had various findings, such that public support of the king could not be explained by the concept of Javanese power and that logical consideration in the form of the interest proximity of each group becomes a concept of public support against the king. When the group interests are closer, they show their support, but, when the gap becomes wider, they readily change their support without fear of karma.

ABSTRACT The background of this research was the continuously increasing phenomenon of the land use and job conversions from agricultural to nonagricultural sector. The data showed the reduce of people enthusiasm for being a farmer. Hence, it could threat the regional food resilience. This research aimed to observed the government policys when the prices of agricultural commodity increased and how the farmers response. To answered the objective of this research, the researcher looked at phenomenon of increasing price of chilli at the beginning of 2017 and the increasing price of rice in the beginning of 2018. Meanwhile, the response of the farmers was sought by making an interview with 33 farmers living in Mulyodadi Village, Bantul Regency. This research found that though the government had a vision to improved the prosperity of the farmer, it seemed that the government tended to reduced the price of agricultural commodity as soon as possible. As a result, it triggered the perception among farmers that the policy on the price of agricultural commodity in Indonesia did not give any hope to obtained the economic prosperity. They also viewed that their life would not be better as long asa the work in agricultural sector. As a consequence, the enthusiasm to be a farmer continously declined and weakened the regional/national food resilience. ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena alih fungsi lahan dan konversi pekerjaan dari pertanian ke non-pertanian yang setiap tahun angkanya selalu meningkat. Data tersebut menunjukan gairah masyarakat untuk bertani semakin hari semakin kecil sehingga dapat membahayakan ketahanan pangan wilayah. Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini bertujuan untuk melihat kebijakan apa yang diambil pemerintah ketika harga-harga komoditas pertanian naik, serta bagaimana respons petani terhadap kebijakan tersebut. Untuk menjawab tujuan penelitian itu, peneliti melakukan kajian terhadap kebijakan yang diambil pemerintah ketika terjadi kenaikan harga cabai pada awal tahun 2017 dan kenaikan beras pada awal 2018. Sedangkan respons petani dicari dengan melakukan wawancara terhadap petani yang tinggal di Desa Mulyodadi Kabupaten Bantul. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun pemerintah mempunyai visi berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan petani, namun berdasarkan kebijakan-kebijakan yang diambil ketika harga komoditas pertanian naik menunjukkan bahwa pemerintah cenderung tidak suka dan berusaha menurunkan harga komoditas pertanian secara cepat. Akibatnya muncul pengetahuan di kalangan petani bahwa kebijakan harga komoditas pertanian di Indonesia tidak memberi mereka harapan untuk mendapatkan kesejahteraan ekonomi. Muncul pengetahuan bahwa nasib mereka tidak akan baik ketika tetap bekerja di sektor pertanian. Akibatnya gairan bertani terus menerus mengalami penurunan yang dapat melemahkan ketahanan pangan wilayah.

This research is motivated by the failure of Indonesian government in implementing its poverty alleviation. Poverty rate in Indonesia does not decrease although the government has implemented a complete strategy to address the problem. It is right that the poor household has got a lot of help from the government, but their welfare does not increase. The program seems merely to serve as a temporary safety valve. This study attempts to find the causes of the failure of the program. The research has found that unchanged consciousness of the beneficiaries becomes the main factor of the failure. In their consciousness, the beneficiaries do not find a true dream about the ideal of what will be achieved in the future. If they have such a dream, it is more on meeting the current needs and is not followed by reasoning instrument in the form of guidelines for their goal achievement.

Jokowi's image as a leader is populist-nasionalist. However, there were some contradictory news with the related image in the social media, which is released in December 2016 until January 2017. This research aims to explore those distorted news. It is revealed that the government media framing did not dominate the social media. The news were interpreted or added in accordance with the viewer's interest that leads to a hoax. This research reinforces Barthes, Baudrillard, and Eco that the era of social media brings the death of reality.

Kualitas audit merupakan suatu kemungkinan dimana seorang auditor menemukan serta melaporkan mengenai adanya suatu pelanggaran yang dilakukan klien dalam sistem akuntansi. Dengan meningkatkan kualitas audit, tentunya akan meningkatkan kinerja pemerintah dalam melaksanakan pengelolan keuangan Negara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh antara kecerdasan emosional dan budaya kera terhadap kualitas audit baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini dilakukan pada 3 kantor inspektorat di provinsi bali. Kriteria responden yang digunakan yaitu auditor yang bekerja pada masing-masning inspektorat. Metode penelitian yang digunakan adalah purposive sampling. Data yang digunakan adalah data primer dan skunder. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda, uji t, dan uji f. Penelitian ini memperoleh hasil dimana 1) kecerdasan emosional berpengaruh negatif terhadap kualitas audit, 2) budaya kerja berpengaruh positif terhadap kualitas audit, 3) kecerdasan emosional dan budaya kerja berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Kata Kunci : ecerdasan Emosional, Budaya Kerja, Kualitas Audit. Quality audit is a possibility where an auditor found and reported on the existence of an offence that is done in the client accounting systems. By improving the quality of audits, surely it will improve the performance of the Government in carrying out the country's financial employee administration. The purpose of this research is to know the influence between emotional intelligence and cultural audit of the quality of apes both partially or simultaneous. This research was conducted on 3 Office of the Inspectorate in the province of bali. The criteria respondents used i.e. Auditors who worked on each Inspectorate masning. The research method used was purposive sampling. The data used are the primary data and skunder. Technical analysis in this study is the analysis of multiple regression, t-test, and the test f. This research results where 1) emotional intelligence a negative effect on quality auditing, 2) influential positive work culture on quality auditing, 3) emotional intelligence and working culture positive effect to the quality of audits. keyword : Emotional Intelligence, Work Culture, The Quality Of The Audit.

Most cities in Indonesia have trash problems. The local governments send the city's trash to the landfills. However, the longer the trash volume in the landfill is increasing, the fuller some landfills are going to be running out of space in a short time. Kampung Mandiri Sampah (The Independent Trash Village) is one of the city's solutions to reduce trash in the landfills. However, many people still have difficulties to create Kampung Mandiri Sampah. This paper aimed to provide a guideline regarding the stages of creating a Trash Independent Village with the trash donation method. To describe these stages, the Practicum Team of the Community Development Departement, Dakwah and Communication Faculty, UIN Sunan Kalijaga conducted an experiment to create a Trash Independent Village using participatory action research methods in Blimbingsari Hamlet, Caturtunggal Village, Depok Sub-district, Sleman District. It took six months. We conclude that there are ten stages that can be taken by the community to create a Trash Independent Village with the Trash Donation methods. The result of this program is to make household waste no longer disposed of in a landfill, but it is sorted and processed so that it provides economic benefits for the community. Kampung Mandiri Sampah sorts of waste from the house. The conclusion is that Kampung Mandiri Sampah is able to reduce the waste disposal volume in the landfill. ABSTRAK Hampir semua kota di Indonesia mempunyai masalah dengan sampah. Sampah kota dikirim ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Namun semakin hari volume sampah di TPA semakin banyak sehingga beberapa TPA tidak lagi mampu menampung sampah. Kampung Mandiri Sampah merupakan salah satu solusi kota untuk mengurangi kecepatan penuhnya sampah di TPA. Namun banyak orang yang masih kesulitan untuk mewujudkan Kampung Mandiri Sampah. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan guideline terkait tahapan mendirikan Kampung Mandiri Sampah dengan metode sedekah sampah. Metode yang digunakan adalah ceramah, focus group discussion, dan ...

This research is on the Implementation of special needs schools as Resources Center for Inclusive Education in Jakarta, Indonesia. This study aims to determine the implementation of special needs schools as organizers of inclusive educational resource centers. This research was conducted in a special needs school designated as an inclusive education resource center numbering 18 schools in Jakarta. This research uses a qualitative approach. Implementing the special needs schools' program as a resource center for inclusive education illustrates that the condition of inclusive education has not been maximized because there is still a lack of means to support the activities of inclusive educational resource centers. In addition, the need for training on inclusive education for teachers and education personnel becomes important for inclusive schools to do.