Suchergebnisse

UU No 6 Tahun 2014 tentang desa telah membawah konsekwensi logis bagi pemabangunan masyarakat desa. Unsur utama yang menjadi prioritas adalah masalah priorotas penggunaan dana desa. Alokasi dana desa secara spesifik lebih dikhusukan untuk pengutaan desa yang berdikari secara politik dan penguatan ekonomi desa. Dasar inilah menajdi titik acuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada aspek pelembagaan desa layaknya menjadi prioritas desa dalam menumbuhkembangkan ekonomi produktif sesuai dengan potensi desa. Data Empirik mensinyalir bahwa hampir semua desa belum mampu untuk mensinergikan potensi ekonomi desa sebagi cikal bakal kemandirian masyarakat desa. Khususnya yang terjadi di desa Iloheluma Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, pengembangan BUMDes belum mengalami perkembangan yang memadai dan belum mengakomodir penguatan potensi desa yang bergerak pada aspek perkebunan khusunya cengkeh dan bidang perikanan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pengelolaan BUMDes di Desa Iloheluma kec. Posigadan kab. Bolaang Mongondow Selatan secara umum dapat dikatakan belum berjalan efektif. Hal ini dilihat dari kegagalan pencapaian tujuan yang di tetapkan pada pendirian dan pembentukan BUMDes di Desa Iloheluma, serta jenis usaha yang di buat oleh BUMDes berupa Rompong yang tidak dapat bertahan lama dan keberadaan BUMDes tidak mampu meningkatkan ekonomi masyarakat desa.