Diskriminasi Muslim dalam Birokrasi Studi pada Pemerintahan Kota Jayapura
This article explains the phenomena of discrimination of Papuan Muslims in the local government in Jayapura Municipality of Papua. In the practice of bureaucracy especially the determination of officials, Papuan Muslims are not involved, even though they are indigenous Papuans. Conditions provide an explanation that there are problems that accompany Muslim travel in Jayapura. This study finds out that of the total 43 units of Regional Working Units (SKPD) which 5 are led by Muslims, while non-Muslims lead others. This composition is unequal of the population in this region, which has a 45% proportion of Protestants and, 41% of Muslims. This paper emphasizes three important points: first, special autonomy for Papua not only affects how regional sentiments are strengthened, but also impacts the treatment of particular groups, especially Muslims. Second, the determination of office in the government is strongly influenced by the similarity of primordial identity, especially ethnicity and religion. Third, from some positions held by Muslims, none of them are from Papuan Muslims. ; Artikel ini menjelaskan mengenai diskriminasi Muslim Papua dalam birokrasi pemerintahan di Kota Jayapura Papua. Dalam praktik birokrasi khususnya penentuan pejabat, Muslim Papua tidak dilibatkan, meskipun mereka merupakan penduduk asli Papua. Kondisi memberikan penjelasan bahwa terdapat persoalan yang mengiringi perjalanan Muslim di Jayapura. Studi ini menemukan bahwa dari keseluruhan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berjumlah 43, sebanyak 5 dipimpin oleh Muslim, sedangkan yang lain dipimpin oleh non-Muslim. Hal ini sangat tidak sebanding dengan komposisi penduduk di daerah ini yang memiliki perimbangan 45 % Protestan dan 41 % Muslim. Tulisan ini menegaskan tiga hal penting, pertama, otonomi khusus bagi Papua tidak hanya berdampak pada bagaimana sentimen kedaerahan semakin menguat, tetapi juga memberikan dampak pada perlakuan terhadap kelompok tertentu, khususnya Muslim. Kedua, penentuan jabatan di lingkungan pemerintahan sangat kuat dipengaruhi oleh kesamaan identitas primordial khususnya etnis dan agama. Ketiga, dari beberapa jabatan yang jabat oleh Muslim, tidak ada satu pun dari mereka yang berasal dari orang Papua Muslim.