Tulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana pelaksanaan otonomi daerah dalam kaitannya dengan implementasi good governance di Indonesia. Pelaksanaan pemerintahan daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat luas memungkinkan terciptanya pemerintahan daerah yang demokratis dalam rangka menuju pada pemerintahan yang baik (good governance). Dalam teori dan praktek pemerintahan modern diajarkan bahwa untuk menciptakan the good governance perlu dilakukan desentralisasi pemerintahan. Berdasarkan hasil pengamatan maka dapat dilihat bahwa terdapat beberapa elemen penting dari otonomi daerah yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan upaya pencapaian kepemerintahan yang baik (good governance), diantaranya adalah: 1. Otonomi berhubungan erat dengan demokratisasi (khususnya grass roots democracy), 2. Dalam otonomi terkandung makna self-initiative untuk mengambil keputusan dan memperbaiki nasib sendiri, 3. Karena dalam konsep otonomi terkandung kebebasan dan kemandirian masyarakat daerah untuk mengambil keputusan dan berprakarsa, berarti pengawasan atau kontrol dari pemerintah pusat tidak boleh dilakukan secara langsung yang dapat mengurangi kebebasan masyarakat daerah, atau menjadikan beban bagi daerah, 4. Daerah otonom harus memiliki power (termasuk dalam sumber-sumber keuangan) untuk menjalankan fungsi-fungsinya, memberikan pelayanan publik serta sebagai institusi yang mempunyai pengaruh agar ditaati warganya, 5. Dalam pelaksanaannya, otonomi daerah tidak hanya dipengaruhi oleh faktor intern, akan tetapi juga faktor ekstern.
Abstract: This study aimed to describe, analyze, and interpret how different leadership styles between educational institutions functional and non-functional, and how different leadership styles on educational institutions in metropolitan and non-metropolitan cities. The location of this research in South Sulawesi with sample locations in the metropolitan city in Makassar and Non-Metropolitan Cities in Sidrap, Sinjai, and Takalar. Type of this research can be categorized as research organizations (institutes), the research to locus of educational institutions, and the focus of analysis is variable institutions, with the leadership style variable at the institution. The final results of this study illustrate that the style of leadership in educational institutions is more likely to democratic. It is supported by the spread of information that are in the current category, and the level of authority of leadership in providing the needs are in the focus category. While the style of leadership on school education institutions are more likely autocratic. Leadership style seen on the kind of city then Sidrap, Sinjai and Takalar as non-metropolitan cities belonging to the democratic leadership style. It was built by the pattern of interaction between leaders and subordinates communicative. While Makassar as metropolitan cities tend autocratic.Keywords: leadership style, metropolitan city, and educational institution Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasikan bagaimana perbedaan gaya kepemimpinan antara lembaga pendidikan fungsional dan non fungsional, dan bagaimana perbedaan gaya kepemimpinan pada lembaga pendidikan di kota metropolitan dan kota non metropolitan. Lokasi penelitian ini adalah Sulawesi Selatan dengan lokasi sampel untuk Kota Metropolitan adalah Kota Makassar dan Kota Non Metropolitan adalah Kabupaten Sidrap, Kabupaten Sinjai, dan Kabupaten Takalar. Jenis penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian organisasi (lembaga), yaitu penelitian dengan lokus pada lembaga pendidikan, dan fokus analisisnya adalah variabel lembaga, dengan variabel gaya kepemimpinan pada lembaga. Hasil akhir dari penelitian ini memberikan gambaran bahwa gaya kepemimpinan pada lembaga pendidikan yaitu dinas pendidikan lebih cenderung demokratis. Hal ini didukung oleh tingkat penyebaran informasi yang berada pada kategori lancar, dan tingkat kewenangan pimpinan dalam memberikan kebutuhan yang berada pada kategori terarah. Sedangkan gaya kepemimpinan pada lembaga pendidikan sekolah lebih cenderung pada otokratis. Gaya kepemimpinan dilihat dari jenis kota maka Sidrap, Sinjai dan Takalar sebagai kota non-metropolitan tergolong pada gaya kepemimpinan yang demokratis. Hal ini dibangun oleh pola interaksi antara pimpinan dengan bawahan yang komunikatif. Sedangkan Makassar sebagai kota metropolitan cenderung otokratis.Kata kunci: gaya kepemimpinan, kota metropolitan, dan lembaga pendidikanAbstractThis study aimed to describe, analyze, and interpret how different leadership styles betweeneducational institutions functional and non-functional, and how different leadership styles oneducational institutions in metropolitan and non-metropolitan cities. The location of thisresearch in South Sulawesi with sample locations in the metropolitan city in Makassar and Non-Metropolitan Cities in Sidrap, Sinjai, and Takalar. Type of this research can be categorized asresearch organizations (institutes), the research to locus of educational institutions, and thefocus of analysis is variable institutions, with the leadership style variable at the institution. Thefinal results of this study illustrate that the style of leadership in educational institutions is morelikely to democratic. It is supported by the spread of information that are in the currentcategory, and the level of authority of leadership in providing the needs are in the focuscategory. While the style of leadership on school education institutions are more likelyautocratic. Leadership style seen on the kind of city then Sidrap, Sinjai and Takalar as non-metropolitan cities belonging to the democratic leadership style. It was built by the pattern ofinteraction between leaders and subordinates communicative. While Makassar as metropolitancities tend autocratic.Keywords: leadership style, metropolitan city, and educational institutionAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasikanbagaimana perbedaan gaya kepemimpinan antara lembaga pendidikan fungsional dan nonfungsional, dan bagaimana perbedaan gaya kepemimpinan pada lembaga pendidikan di kotametropolitan dan kota non metropolitan. Lokasi penelitian ini adalah Sulawesi Selatan denganlokasi sampel untuk Kota Metropolitan adalah Kota Makassar dan Kota Non Metropolitanadalah Kabupaten Sidrap, Kabupaten Sinjai, dan Kabupaten Takalar. Jenis penelitian ini dapatdikategorikan sebagai penelitian organisasi (lembaga), yaitu penelitian dengan lokus padalembaga pendidikan, dan fokus analisisnya adalah variabel lembaga, dengan variabel gayakepemimpinan pada lembaga. Hasil akhir dari penelitian ini memberikan gambaran bahwagaya kepemimpinan pada lembaga pendidikan yaitu dinas pendidikan lebih cenderungdemokratis. Hal ini didukung oleh tingkat penyebaran informasi yang berada pada kategorilancar, dan tingkat kewenangan pimpinan dalam memberikan kebutuhan yang berada padakategori terarah. Sedangkan gaya kepemimpinan pada lembaga pendidikan sekolah lebihcenderung pada otokratis. Gaya kepemimpinan dilihat dari jenis kota maka Sidrap, Sinjai danTakalar sebagai kota non-metropolitan tergolong pada gaya kepemimpinan yang demokratis.Hal ini dibangun oleh pola interaksi antara pimpinan dengan bawahan yang komunikatif.Sedangkan Makassar sebagai kota metropolitan cenderung otokratis.Kata kunci: gaya kepemimpinan, kota metropolitan, dan lembaga pendidikan
Abstract: This research aims to understand and analyze the quality of service business license exercised by government and the city of makassar to know and to analyze strategy in improve the quality of services trading business permits that is applied by a city government makassar.tipe research used in this research was descriptive , that will provide an illustration of factual on the strategy improve the quality of services business license perdagan in the city of Makassar. This research result indicates that: 1. Kualiatas SIUP service in BPTPM city makassar has been good enough although is still not maximum . 2. To improve the quality of the siup service ,BPTPM and the local government of makassar applied some strategy ,for his strategy core ,strategy consequences , strategy customers , strategy control , and strategies culture.Keywords: servicing, license, quality, strategy, effort Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kualitas pelayanan izin usaha yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Makassar dan untuk mengetahui dan menganalisis strategi dalam meningkatkan kualitas pelayanan izin usaha perdagangan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Makassar.Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yang akan memberikan gambaran factual mengenai strategi meningkatkan kualitas pelayanan izin usaha perdagan di Kota Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Kualiatas pelayanan SIUP di BPTPM Kota Makassar sudah cukup baik meskipun masih belum maksimal. 2. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan SIUP, BPTPM dan pemerintah Kota Makassar menerapkan beberapa strategi, yakni: strategi inti, strategi konsekuensi, strategi pelanggan, strategi kontrol, dan strategi budaya.Kata kunci: pelayanan, izin, usaha, kualitas, strategi
Abstract: This journal describes a model of innovation licensing services in order to increase local revenue (PAD) in the neighborhood of Makassar city government get the spotlight of various parties, especially from the aspect of service performance in increasing revenue. based on the view that the study aims to describe and analyze forms of innovation services in unit licensing services, factors that support and obstacling the implementation of service innovation, permitting an accountable, transparent, effective and efficient way to increase revenue in the department of licensing services, and investments in the government city of makassar and as an indicator of good governance.Keywords: PAD, Services, licensing, good governance.Abstrak: Jurnal ini menjelaskan tentang model inovasi pelayanan perizinan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di lingkungan pemerintah Kota Makassar mendapatkan sorotan dari berbagai pihak terutama dari aspek kinerja pelayanan dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Berdasarkan pandangan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bentuk inovasi pelayanan dinUnit Pelayanan Perizinan, faktor- faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan inovasi pelayanan, model inovasi pelayanan prerizinan yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien untuk meningkatkan PAD di Dinas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Pemerintah Kota Makassar dan sebagai salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).Kata kunci: PAD, Pelayanan, perizinan, good governance.
Abstract: This writing intend for showing that generally task implementation and commission authority of general election (KPU) Pinrang Regency on pemilukada 2013 have a good progress, one of them are seen in the high level of elector participants that reach value until 79,92% based on KPU data and none of the constitutional court lodge a claim for it. Besides that, KPU have coordinating, executing and controlling based on constitutional rules. Although so cannot be deniable there are few problems and mistaken in pemilukada execution. There are some factors that support on task implementation and authority of KPU in pemilukada 2013 including : 1)government policy/ rules about pemilukada, 2) the political behavior of election participant, candidates in election, and success team, 3) the participant of people. While obstacle factors are : 1) lack of contact between KPU and Panwaslu, 2) incidentally society apathetic to all the technical stuff about pemilu, 3) lack of socialization attention that clearly and directly talk about constitutional rules and KPU rules concerning pemilukada execution to all executioner start from PPK, PPS and KPPS.Keywords: authority, kpu, pemilukadaAbstrak: Tulisan ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa secara umum implementasi tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pinrang pada Pemilukada tahun 2013 berjalan dengan baik, salah satunya terlihat dengan tingginya tingkat partisipasi pemilih yang mencapai angka 79,92% berdasarkan data KPU dan tidak adanya gugatan yang diajukan di Mahkamah Konstitusi. Selain itu, KPU telah mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Walaupun demikian tidak dapat dipungkiri ditemukan beberapa permasalahan serta kendala dalam penyelenggaraan Pemilukada. Adapun faktor-faktor yang mendukung implementasi tugas dan wewenang KPU pada Pemilukada tahun 2013, yaitu: 1) Kebijakan Pemerintah/Aturan tentang Pemilukada; 2) Perilaku politik peserta Pemilu, kandidat- kandidat dalam Pemilu, dan tim sukses; dan 3) Parsitipasi Masyarakat. Sedangkan faktor-faktor penghambatnya,yaitu Faktor internal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri serta faktor eksternal,yaitu 1) Kurangnya sinergitas antara KPU dan Panwaslu; 2) Masyarakat notabene masih terkesan acuh tak acuh dalam mengetahui hal-hal teknis terkait pemilihan; 3) Kurang diperhatikannya sosialisasi yang jelas dan terarah mengenai Peraturan perundang-undangan dan Peraturan KPU tentang penyelenggaraan Pemilukada kepada setiap jajaran Penyelanggara mulai dari PPK, PPS dan KPPS.Kata kunci: wewenang, kpu, pemilukada
Abstract: This study aims to obtain a description or explanation of the implementation of positions of mutations in Luwu Utara District Government is already in line with the competence of civil servants in their respective fields and what are the implications of political, governmental, and administrative positions in the implementation of mutations in Luwu Utara District Government. The results of this study are expected to be input or evaluation for local governance institutions in the implementation of the District Forestry office mutations in Luwu Utara. In terms of academic, results from this study are expected to be useful for the development of the repertoire of the science of government, especially the study of mutation positions. The results showed that the mutation positions in Luwu Utara District Government held in order to refresh the organization in order to avoid saturation for civil servants as well as for career advancement of civil servantsKeywords : Shakeup Position, civil servant, Human Recources ManagementAbstrak: Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran atau penjelasan tentang pelaksanaan mutasi jabatan di Pemerintah Kabupaten Luwu Utara apakah sudah sesuai dengan kompetensi PNS di bidangnya masing-masing dan bagaimana implikasi politik, pemerintahan, dan administratif dalam pelaksanaan mutasi jabatan di Pemerintah Kabupaten Luwu Utara. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau evaluasi bagi lembaga pemerintahan daerah Kabupaten Luwu Utara dalam pelaksanaan mutasi jabatan di Kabupaten Luwu Utara. Dari segi akademik, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan khasanah ilmu pemerintahan terutama kajian tentang mutasi jabatan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa mutasi jabatan di pemerintah Kabupaten Luwu Utara diselenggarakan dalam rangka penyegaran organisasi agar tidak terjadi kejenuhan bagi PNS serta untuk peningkatan karir PNS.Kata kunci : Mutasi jabatan, PNS, Manajemen SUmber Daya Manusia
Abstract: This study aims to gain an overview of the role of local government (Department of Communications, Information and Communication, Culture, and Tourism), how large the contribution of the tourism sector to revenue (PAD), and the factors that affect the management of the tourism sector in the District Enrekang. This type of research used is descriptive. The data was collected using a technical field research, library research and tracking of data on line. The data obtained were then analyzed qualitatively The results of this study indicate bahwaperan local government (Department of Communications, Information and Communication, Culture, and Tourism) in mana- ging nature tourism Lewaja is Enrekang district tourism development, make repairs to the damage that occurs in nature and complement Lewaja infrastructure supporting tourism Lewaja nature. Lewaja nature tourism contribution to the PAD District Enrekang and factors affecting tourism management is a contributing factor that natural tourist attraction that attracts lewaja nature lewaja visit many local and foreign tourist and citizen participation, while inhibiting factor is the transfer budget and access to attractions still received less attention from the government.Keywords: manage, contribution, tourismAbstrak: Penelitian ini bertujuan Untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana peran pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perhubungan, Infokom, Kebudayaan, dan Pariwisata (Dishubinbudpar) Kabupaten Enrekang, berapa besar kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD),serta faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan sektor pariwisata di Kabupaten Enrekang. Tipe penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif. Pengumpulan data di- lakukan menggunakan teknik penelitian lapangan), studi pustaka dan penelusuran data on line. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah (Dinas Perhubungan, Infokom, Kebudayaan, dan Pariwisata) dalam mengelola pariwisata alam Lewaja adalah pengembangan pariwisata Kabupaten Enrekang, melakukan perbaikan terhadap kerusakan yang terjadi pada wisata alam Lewaja serta melengkapi sarana dan prasarana penunjang pariwisata alam Lewaja. Pariwisata alam Lewja banyak memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Enrekang dan faktor yang mempengaruhi pengelolaan pariwisata adalah faktor pendukungyaitu daya tarik wisata alam lewaja yang mampu menarik wisata alam lewaja banyak di kunjungi wisatawan lokal maupun manca negara dan partisipasi masyarakat, sedangkan faktor penghambat adalah pengalihan anggaran serta akses menuju objek wisata masih kurang mendapat perhatian dari pemerintah.Kata kunci: pengelolaan, kontribusi, pariwisata
Abstract: This study aims to determine the efforts made in improving the motivation of personnel working in the district Belopa and know the factors that influence the motivation to work in the administration of government officials in the district Belopa. Type of study is a explanatif. form the study is a form of field research by using survey method. Data collection techniques performed using the technique literature study, observation, interviews, quisioner and search data online. Data were collected from various sources to obtain sufficient data. The results of this study indicate that efforts are made to improve the motivation of personnel working in governance at the district Belopa is "good" with the average value of 3,00 while the factors that influence the motivation to work is also included in the category of "good" with the average value of 3,00. Then the hypothesis put forward acceptable to the motivation to work towards the running of influential officials in the district and work motivation apparatus Belopa effect on the factors that influence. Keywords: motivation, influence, opparatus, work, governmentAbstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Belopa serta mengetahui pengaruh motivasi kerja aparatur terhadap faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tipe penelitian yang digunakan adalah explanatif. Bentuk penelitian yang digunakan adalah bentuk penelitian lapangan dengan menggunakan metode survey. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik studi pustaka, observasi, wawancara, kuisioner dan penelusuran data on line. Data dikumpulkan dari berbagai sumber hingga didapatkan data yang cukup. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh motivasi kerja aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Belopa adalah "Baik" dengan nilai rata-rata 3,00 sedangkan pengaruh motivasi kerja aparatur terhadap faktor-faktor yang mempengaruhinya juga termasuk dalam kategori "Baik" dengan nilai rata-rata 3,00. Maka hipotesa yang dikemukakan dapat diterima yakni motivasi kerja aparatur berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Belopa dan Motivasi kerja aparatur berpengaruh terhadap faktor-faktor yang mempengaruhinya.Kata kunci: motivasi, pengaruh, aparatur, kinerja, pemerintahan
Elections are also the will of the people or the desire of the people so that there is a change in the process of selecting leaders through elections with a better and open system both in the presidential and regional head elections. In every election, there will be novice voters who are taking part in the election for the first time or have their right to vote to participate in the implementation of elections, be it presidential elections or regional head elections. The target for this long-term service is the realization of democratic and political education so that political awareness is awakened and they have adequate knowledge so that they can think rationally in making decisions and using political rights consciously and rationally. This Service Program will have been carried out on October 1, 2021 in the form of indoor activities with the Socialization method. the socialization method provided is using a system of lecture methods, simulations, case studies, brainstorming, games, discussions and watching short films. The materials provided are as follows: (a) Democracy and challenges in the Millennial Era, (b) Development of Government Politics in Indonesia, (c) Elections, (d) Politics as a form of love for the homeland and (e) Follow-up plans.
This article aims to analyze the internalization of local values of Bugis culture in the practice of government organizations, as well as the implications of these local values for the public service system. This study uses qualitative research methods, with data collection using observations, interviews, and tracking of related documents. The research location was in the government organization of the Department of Investment and One-Stop Service (Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Satu Pintu - DPMPS) of Sinjai Regency. The results show that there is an internalization of local values; (1) 'lempu' (honest), (2) 'amaccang' (intelligence), (3) 'astinajang' (propriety), (4) aggatenggeng (firmness), (5) sipakatau and sipakainge, and (6) ajjoareng which have existed since the past and considered to be synergized in the principles of service and apply in the culture of the community that supports the implementation of public services. Then, adopting local values is in line with the principles of good governance namely transparency, accountability and legal certainty. In addition, public administration indicators are oriented to the benefits and effectiveness in achieving goals and as a study of governance and social order.
This article aims to analyze the internalization of local values of Bugis culture in the practice of government organizations, as well as the implications of these local values for the public service system. This study uses qualitative research methods, with data collection using observations, interviews, and tracking of related documents. The research location was in the government organization of the Department of Investment and One-Stop Service (Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Satu Pintu - DPMPS) of Sinjai Regency. The results show that there is an internalization of local values; (1) 'lempu' (honest), (2) 'amaccang' (intelligence), (3) 'astinajang' (propriety), (4) aggatenggeng (firmness), (5) sipakatau and sipakainge, and (6) ajjoareng which have existed since the past and considered to be synergized in the principles of service and apply in the culture of the community that supports the implementation of public services. Then, adopting local values is in line with the principles of good governance namely transparency, accountability and legal certainty. In addition, public administration indicators are oriented to the benefits and effectiveness in achieving goals and as a study of governance and social order.
