Suchergebnisse

AbstractAccording to the mandate of the Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945), the local government has the authority to regulate and manage their own affairs in accordance with the principle of autonomy and assistance. The autonomy is directed to accelerate the realization of public welfare through service improvement, empowerment and community participation. Therefore, the government is obliged to prepare Medium Term Development Plan (RPJMD) of Sragen regency for the years 2011-2016. RPJMD is a regional planning document for a period of 5 (five) years at the macro level where the drafting of local regulation of RPJMD must be accompanied with the academic paper. Key words: academic paper, medium term development plan, Sragen Regency, local government Abstrak Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD 1945), pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi ini sendiri diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peranserta masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sragen untuk masa tahun 2011-2016. RPJMD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang bersifat makro dimana dalam penyusunan draf Peraturan Daerah RPJMD yang diajukan perlu didampingi Naskah Akademis. Kata kunci: naskah akademis, RPJMD, Kabupaten Sragen, pemerintah daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah tersebut, maka pemerintah daerah dituntut untuk selalu kreatif dan cerdas mengambil inisiatif merumuskan kebijakan pelaksanaan otonomi daerahnya dengan melibatkan segenap masyarakat dan potensi daerah untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan pelaksanaan otonomi daerah yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat, peningkatan pelayanan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Undang-Undang tersebut pada hakikatnya memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di daerahnya sesuai dengan tujuan pembangunan nasional yang tidak mungkin dapat dilaksanakan sendiri oleh pemerintah pusat.Untuk itu beberapa kegiatan tentang retribusi dan berbagai macam tarikan pajak daerah diserahkan kepada pemerintah Daerah dimulai tahun 2012 dan tahun 2013. Untuk itu pemerintah daerah sudah harus menyiapkan sarana dan prasarana antara lain seperti Perda yang digunakan dasar dalam melakukan tarikan dari masyarakat, sehingga penarikan akan tampak jelas dasar hukumnya.Berdasarkan Undang-Undang No. 10 tahun 2010 tentang tata cara penyusunan PERDA bahwa setiap penyusunan PERDA harus dilengkapi atau didampingi atau disertai dengan Naskah Akademis. Pentingnya penyusunan naskah akademis untuk memberikan pokok-pokok pikiran yang menjadi landasan yang mencakup unsur filosofis, sosiologis dan yuridis. Dengan demikian akan lebih kuat dan jelas berbagai alasan besarnya tarikan dan dasar hukumnya yang tercantum dalam perda tersebut. Disamping itu, dalam naskah akademis itu juga dijelaskan proses penyusunan perda sejak di kawasan eksekutif maupun proses pembahasanya dengan pihak legislatif, sehingga proses penyusunan perda tersebut akan dapat komprehensif. Kata kunci: Retribusi Jasa Usaha, Pemberdayaan Ekonomi Daerah, Sosialisasi Perda

We realize how heavy the government's duty in improving the prosperous economy and quality of life without the accompaniment of security, order, and comfort of the prerequisite of development. Any amount of development investment costs incurred will not be helpful, if at the same time it is lost and destroyed because of the conflict and violence that characterize the development implementation.To plan development is not to build ideas and future strategies only without considering the social, cultural, and community adoption ability to change, so a lot of planning has been successful in stimulating economic growth in the short term but failed in building social cohesion, resisting vulnerability and reinforcing the cultural value.In relation to this, the village development planning should be put in a comprehensive manner to bridge the development needs of the region, strengthening the sector and harmonization of development actors. This paper attempts to offer a relevant framework for rural development, especially in preparing Rural RPJM which can combine all three components while referring to the conditions set out in Permendagri 66 of 2007 on Rural Development Planning.Keywords: development planning, social cohesiveness, prerequisite development