Membangun kelembagaan yang"terpercaya dan terprediksi "adalah langkah yang baik di dalam mendukung sebuah sistem otonomi daerah di Indonesia. Makalah ini mencoba melihat kondisi aturan main yang belum sempurna di dalam proses perencanaan dan implementasi Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBN) di tingkat Kabupaten. Bukti empiris menunjukan bahwa pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah kabupaten telah mendorong elit lokal untuk menyalahgunakan kekuasaan di dalam proses APBD. Hal ini terjadi karena proses pendelegasian kewenangan itu tidak juga disertai pendelegasian pengawasan, penegakan, akuntabilitas serta lemahnya kontrol masyarakat.
Para ahli ekonomi Kelembagaan telah lama sepakat bahwa peranan Negara sangatpenting di dalam proses pembangunan baik di negara berkembang atau negara maju(Alston, 1996, World Development Report, 1997, 2002 and 2003). Teori Neo Klasik tentang Negara dibagi dua yaitu teori kontrak dan predator. Teori kontrak berdasarkan teori pertukaran bahwa peran Negara dapat memaksimalkan kesejahteraan masyarakat, dengan menciptakan aturan main yang efisien yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Teori predator mempertimbangkan bahwa Negara dikuasai kelompok kepentingan, sehingga keuntungan maksimal kelompok lebih diutamakan dari pada kesejahteraan masyarakat (North, 1981). Tidak dapat dipungkiri bahwa di dalam teori Ekonomi Kelembagan Baru (NIE), negara merupakan neksus hubungan kontrak antara prinsipal yaitu konstituen dengan agen perwakilan. Di negara demokratis terdapat dua tahap hubungan principal-agen. Tahap pertama adalah hubungan antara pemilih (voter) dengan aktor politik (individu dan organisasi yang resmi terpilih). Tahap kedua adalah hubungan antara politisi yang terpilih sebagai prinsipal dengan dengan birokrasi pemerintah sebagai agen (Burky and Perry, 1998). Namun para ekonom kelembagaan baru juga mengkritik bahwa sedikit sekali para ekonom meneliti teori NIE yang diterapkan di negara berkembang terutama di dalam kasus otonomi daerah. Paper ini akan menyajikan kajian teoritis sejauh mana peran Ekonomi Kelembagaan Baru (NIE) dapat diaplikasikan pada kasus otonomi daerah di Indonesia.Kata kunci: Ekonomi Kelembagaan Baru (NIE), Negara dan Otonomi Daerah.
Abstract: Fiscal decentralization policy is enforced in Indonesia nowadays to regulate the relationship between central and local government. A region can determine fiscal policy in their own region in order to local needs fulfillment to be more efficient because the local government is considered knows better about the local people condition and preferences in their own region so that people can be more prosperous. This research analyzes the effect of fiscal decentralization to regional economic growth per capita as an approach of people welfare in every province at Indonesia during the period 2006-2010 by using panel data. Furthermore, this research also analyzes the effect of other variables that can affect regional economic growth per capita, they are labor force and international trade. Based on the result, we can conclude that fiscal decentralization affects positively to regional economic growth per capita so does labor force. But, international trade does not affect and even affects negatively to regional economic growth per capita. Abstrak: Kebijakan desentralisasi fiskal saat ini sedang diberlakukan di Indonesia untuk mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Sebuah daerah dapat menentukan kebijakan fiskal di daerahnya sendiri agar pemenuhan kebutuhan masyarakat di daerah menjadi lebih efisien karena pemerintah daerah dianggap lebih tahu kondisi dan preferensi masyarakat di daerah masing-masing sehingga masyarakat menjadi lebih sejahtera. Studi ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi per kapita regional sebagai pendekatan kesejahteraan masyarakat di seluruh provinsi di Indonesia selama periode 2006-2010 dengan menggunakan data panel. Selain itu, studi ini juga menganalisis pengaruh variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi per kapita regional, yaitu: tenaga kerja dan perdagangan internasional. Hasil studi memperlihatkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi per kapita ...
In the economic view, the manufacturing sector is important in relationship to its role in economicgrowth and the whole economy. This empirical work examines why manufacturing disparityexists, and what institutional and spatial factors empirically have an important effect onthe manufacturing sector development in Central Java Province, Indonesia. The variables thatare identified that have an influence on the manufacturing performance are ethno linguistic,legal rules, bureaucratic financial performance, democracy, city fascination, regional locationindex, the manufacturing base, infrastructure, the labor force, the intermediary finance institutionand the types of regional administration (regency and city). To analyze it, this researchuses the spatial econometric method on its methodological analyses. It is used to reduce thepotential problem that arose in the cross section and panel data which had spatial interaction,and spatial structure. This empirical work shows that all of the institutional variables havepositive and significant effects on the dependent variable. The other result is that every spatialvariable also tends to have a positive and significant impact on manufacturing development.For economic policy, labor activity, the roles of financial intermediaries and infrastructurevariables also have a positive effect on the manufacturing development.Keywords: manufacturing disparity, spatial econometrics, institutional, ethno linguistic,regional location index
One of the objectives of the fiscal policy is to improve public welfare. Still, there are funding constraints to improve welfare in some countries. Therefore, fiscal management to increase welfare must be implemented efficiently and effectively. In this research, to improve welfare, the fiscal policy will be focused on health, education and community empowerment which are the components of the HDI. This research used quantitative method with regression equation to explain the impact of fiscal and social policy, in the form of Recipients of Health Insurance Contribution Assistance (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional/ PBI JKN), physical special allocation found (Dana Alokasi Khusus/DAK) for health and education sector, village fund, region's budget expenditure, locally generated revenue (Pendapatan Asli Daerah/PAD), and poverty level on human development index (HDI) improvement. The locus for this research is all regencies/cities in Indonesia that use panel data. The results of this research were divided into three findings. First, there were research variables with unidirectional results and significant improvement on HDI, which are physical DAK for the health and education sector, village funds, social expenditure, and PAD. Second, there were variables with unidirectional impact but it does not have a significant impact on the HDI improvement (i.e. PBI JKN). Third, there were variables with unidirectional and significant impact, such as personnel expenditure, material expenditure, capital expenditure, and poverty level.
