Suchergebnisse

After the Elimination of Sexual Violence Bill was selected as part of the House of Representatives' Initiative Bill in the beginning of 2022, the government and people can be relieved because the Bill that was first proposed in 2016 is finally being discussed by the House of Representatives. Apart from the obstacle posed by the parties who rejected the Bill, the high number of victims served as a catalyst for the Bill to be passed. This article aims to explain the urgency of the Bill as a public policy that sides with and protects the victims of sexual violence. By reviewing various literature, the result of this article reveals that the slow discussion of the Bill was caused by differences in perspectives relating to sexual violence and the lawmakers inability to place themselves in the position of the victims, even though the Bill has to be passed in order to protect the victims, who is mostly women and children. ; Pasca disetujuinya Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sebelumnya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) sebagai RUU inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diawal tahun 2022 ini, pemerintah dan masyarakat bernafas lega karena sudah sejak tahun 2016 RUU ini diajukan namun baru diawal tahun ini DPR RI menyetujui RUU ini sebagai inisiatif DPR. Selain karena hambatan proses yang terjadi di parlemen oleh partai yang menerima dan menolak RUU ini, tingginya korban menjadi prioritas harus disahkannya RUU ini. Artikel ini berusaha menjelaskan urgensi RUU ini sebagai kebijakan publik yang berperspektif korban atau melindungi korban kekerasan seksual. Artikel ini menggunakan data dari studi literatur, hasilnya menunjukkan bahwa alotnya pembahasan kebijakan ini disebabkan perbedaan persepsi tentang kekerasan seksual dan pembuat kebijakan (policy maker) kurang berperspektif korban, padahal kebijakan ini harus segera disahkan untuk melindungi korban yang sebagian besar adalah perempuan dan anak

Abstrak: Artikel ini mendeskripsikan mengenai potret perempuan anggota legislatif di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terpilih dalam pemilihan umum legislatif tahun 2014. Dalam kerangka implementasi afirmative action (kuota 30 persen) mengenai keterwakilan perempuan di parlemen sudah dilakukan sejak tahun 2004, dan artikel ini ingin menjelaskan bagaimana keterwakilan perempuan NTT di lembaga legislatif dilihat dari latar belakang dan motivasi perempuan dalam mengikuti pemilu. Dengan menggunakan metode studi kasus dan analisis melacak proses, artikel ini berpendapat bahwa perempuan NTT yang berpartisipasi dalam pemilu 2014 mampu berkontribusi dalam mewujudkan keterwakilan perempuan di dalam partai politik dan parlemen, walaupun dalam perjalanannya, banyak menghadapi tantangan, baik internal maupun eksternal. Kata Kunci: Keterwakilan, Legislatif, Partai Politik, Nusa Tenggara Timur Abstract: This article describes about women legislative member in Provincial Parliament in Nusa Tenggara Timur, who elected in legislative election in 2014. On the frame of the implementation of women's representation in parliament that has been started since 2004 election, this article explains representation of NTT's women in parliament based on back ground and the motivation to participate in election. Using case study method and analysis with process tracing, this article argues that NTT's women who participated in election, have contributed to consummate women's representation into their political party and parliament. Even thought, NTT's women has been faced internal and external challenges. Key Words: representation, legislative, political party, Nusa Tenggara Timur

AbstractFeminist theory attempted to analyze the various conditions that shape the lives of womenand explore diverse cultural understanding about women. Feminist theory was originallydirected to the political objective of the Woman Movement. The feminist rejected the viewthat the inequality between men and women are naturally. Thinking as a feminist involvesattempts to challenge many of the things that are considered as "knowledgeâ€. Historically,live in a society dominated by men, women are more often made into objects rather than thecreator of knowledge. As the result, many things are passed down as an objective knowledgeabout the world is actually produced by men (white skin, middle class and heterogeneous).Women are in a variety of different positions in local and global contexts and displayeddifferently in art, literature and other media; the different in terms of nationality, ethnicity,education, language, class, family, work, ability or disability and sexuality is crucial.Keywords: Politics, Feminism, Feminist