Electronic government merupakan suatu konsep yang dikembangkan sebagai upaya untuk mereformasi dan mentransformasi bidang pemerintahan, dengan memanfaatkan perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi . konsep tersebut berkembang dilatarbelakangi oleh 2 hal yakni pertma, kondisi pemerintahna du berbagai negara yang masih dipandang belum optimal di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama di dalam bidang pelayanan kepada masyarakat; kedua kemajuan pesat bidang teknologi dan informasi yang memberikan berbagai kemungkinan dan kemudahan bagi organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
This article presents the result of the study about direct local government election process in several districts in Indonesia. Local government elections, known as Pilkada, have conducted since mid-2005, there are hundreds of regions (provinces, districts and municipalities) have conducted Pilkada, and hundreds move will do the same in the years ahead. This study finds that there are lots of problems still occur during direct local government election process. There main problems are institutional problems, preparation phase problems and implementation phase problems. Institutional problems which are still arise during the direct local election such as lack of independency and profesionalism of local government election are insufficient time for local electoral body to prepare the election process; lack of clarity about recruitment mechanism of PPK, PPS and KKPS; and lack of socialization program. Finally, problems occurs during implementation phase of pilkada are the weaknesses of data updating, problem in candidates recruitment, infringements during the campaign, lack of managementof logistics and budget accountability. This study recommends that government should reformulate the rule of direct local government election.
Developed and developing nations around the world yet are recognizing that democracy depends on a free flow of information. International trends toward transparency encourage these nations to provide the legal and regulatory framework, the structures and condition required to guaraantee the right of access to information of their citizens. These nations aware that access to information wheter in the hands of the state of private companies providing public services, help to increase accountability and allow citizens to more fully participate in public life.
This article describe the role of public relations in building local government transparancy. As transparancy concerned with the provision of appropriate, necessary, and relevant information to stakeholders when needed and upon demand; so the role of public relation in local government is ensure that the provision is fulfilled. Public relations in local government in doing so can adopt the concept of two-way symmetrical communication between local government is built based on the interest of stakeholders and the local government itself. In enhancing its roles, public relations in local government should enhance its organizational and individual capacity.
In order to improve the quality of public services, governments around the world try to search new arrangment in delivering public service for its peole. Conceptually and practically, there a lot of new public service arrangements that have implemented by government around the world, including in Indonesia.The main characteristic of the model of public service arrangments is that greater involvement of private sector and community in delivering public services. It assummes that government can not do by him self in delivering public services, so to improve efficiency of the public service, private sector and community should be involved. However, in implementing new model of public service arrangements, it is suggested that there are some key factors should be considered by government such as the capacity of government and private and community itself as a partner in delivering public service.
Fenomena kemunculan populisme menuai berbagai pro kontra dari berbagai ahli. Sebagian ahli, menganggap bahwa populisme merupakan bagian dari dinamika demokrasi, namun ada juga sebagian tokoh yang menganggap berbahaya. Tujuan dari penulisan artikel ini ialah ingin memberikan sebuah deskripsi argumentatif mengenai berbagai fenomena populisme yang terjadi di berbagai negara mulai dari Eropa Barat, Syriza, Amerika Serika, Amerika Latin, Argentina, Venezuela dan Indonesia. Maka dengan melihat kajian empiris dari perkembangan kemunculan populisme di setiap negara tersebut kita dapat melihat titik diferensiasi dan problematika yang muncul terhadap keberadaan populisme. Sehingga kita tidak memberikan sebuah penilaian kosong tanpa adanya sebuah dalil, fakta, data dan kajian yang lebih komperhensif dalam menilai fenomena populisme. Penulisan artikel ini menggunakan metode kajian systematis review dari 3 data base Google Scholar, SAGE Journal dan Taylor & Francis Online yang menghasilkan 9 artikel sebagai kajian artikel utama. Hasil dari penulisan ini yaitu berbagai fenomena populisme yang terjadi di berbagai negara memiliki ciri dan tujuannya masing. Negara, demokrasi, pluralisme dan populisme merupakan sebuah entitas yang tidak dapat dipisahkan dan akan terus berdampingan sejalan. Populisme yang memberikan dampak bahaya adalah populisme yang menentang aturan demokrasi, sedangkan populisme yang memberikan dampak baik adalah populisme yang memiliki kontribusi dalam representasi dari berbagai entitas masyarakat.
Aktivitas warga negara tidak terlepas dari politik, pengamalan hak dan kewajiban, serta partisipasi publik. Salahsatu bentuk aktivitas yaitu pemilihan umum 2019 terkhusus di pemilihan umum legislative di kota Bandung, munculnya keterlibatan artis pada dunia politik baik sebagai artis endorsement maupun sebagai artis politik tentunya akan menghasilkan perilaku politik dan perilaku pemilih yang beragam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif, tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan terdapat pengaruh calon legislative artis terhadap perilaku pemilih masyarakat di kota Bandung. Hasil penelitian menunjukan pengaruh calon legislatif artis terhadap perilaku pemilih masyarakat kota Bandung memiliki pengaruh yang kuat. Terbukti dari hasil analisis data yang menunjukkan hasil hubungan korelasi sebesar 0,6222 serta menunjukkan H0 di tolak H1 sehingga menunjukan ada hubungan antara calon legislatif artis terhadap perilaku pemilih masyarakat di kota Bandung, sesuai dengan hipotesis yang dibuat oleh peneliti.
The implementation of the domestic liquid waste disposal control policy in Purwakarta Regency has not been implemented because there are no regulations regarding its management. So far, domestic wastewater is discharged directly into drainage channels / rivers due to the unavailability of facilities and infrastructure for domestic wastewater management, lack of public understanding of the impact of domestic wastewater on water pollution. In addition, there are no operational level regulations regarding the implementation of domestic wastewater management policies. The method used is a qualitative approach with information from policy implementers at the Environmental Agency and related sub-district. Analysis of policy implementation uses the George C. Edward III approach which includes communication, resources, dispositions and bureaucratic structures. The results showed that in order to solve the problem of implementing the domestic liquid waste disposal control policy, the Purwakarta Regency Government needs to carry out several actions in controlling domestic liquid waste disposal pollution to receiving water bodies. The steps that can be taken are optimizing the performance of limited human resources, provision of a budget, and cooperation between the government, the private sector and the community. Policy implementation can be carried out if Purwakarta Regency already has references including inventory data and identification of sources of domestic liquid waste pollutants, Standard Operational Procedure (SOP) for Domestic Wastewater Disposal Control, and regent regulations on domestic liquid waste management.
